Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang peran Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI) untuk menghapus diskriminasi institusional terhadap warga keturunan Tionghoa khususnya menghapus praktik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KBI dalam upaya penghapusan diskriminasi institusional terhadap warga keturunan Tioghoa khususnya penghapusan praktik SBKRI dan bagaimana hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori gerakan sosial baru dan konsep diskriminasi digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah KBI melakukan tiga cara dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut, yaitu melalui advokasi, melalui framing, serta melalui jejaring. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peran yang berbeda dan saling melengkapi antara KBI dan Ornop-Ornop. Dari peran yang dilakukan, KBI berhasil mengangkat isu diskriminasi hingga draft RUU Kewarganegaraan baru diangkat kembali. Sedangkan Ornop-Ornop berperan dalam merumuskan RUU Kewarganegaraan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjuangan KBI dan Ornop-Ornop berhasil dengan lahirnya UU Kewarganegaraan baru. ......This reaserch examines the role of Indonesian Badminton Community (KBI) to remove institutional discrimination against the people of Chinese descendants in particular removing SBKRI practice. The research focuses on answering how the KBI role in efforts to eliminate institutional discrimination against the people of Chinese descendants and how the results are. This research is an explanatory research that uses qualitative methods. This research employs new social movement theory and the concept of discrimination. The KBI utilize three ways to eliminate the discrimination, through advocacy, framing, as well as networking. This research showed the diffrerent role and completing between KBI and NGOs. KBI has role on the new Citizenship draft back so then be discussed by the parliament. While NGOs also had role in making the new Citizenship law established. The research concluded that the struggle of KBI and NGOs succeeded with the new Citizenship Act passed.

Abstrak :
Skripsi ini membahas respons Democratic Action Party (DAP) dan Malaysian Chinese Association (MCA) yang merupakan parpol dengan basis konstituen etnis Tionghoa di Malaysia terhadap kebijakan New Economic Policy (NEP). Kebijakan perekonomian ini bersifat affirmative action (tindakan afirmasi) bagi etnis Melayu, namun diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, data-data diperoleh dari studi pustaka. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan respons kedua parpol yaitu: Pertama, perbedaan kelas sosial pada etnis Tionghoa yang merupakan konstituen kedua parpol; Kedua, perbedaan posisi kedua parpol di Parlemen Malaysia; Ketiga, perbedaan kepentingan politik. ...... This study discuss the response of DAP (Democratic Action Party) and MCA (Malaysian Chinese Association), a Chinese ethnic constituent base political party in Malaysia towards the New Economic Policy (NEP). The economic policy provide an affirmative action for the Malay ethnic, but discriminative to the Chinese ethnic. This research uses qualitative methods with an explanative design, the data obtained from literature study. There is three factors which affects the different responses between the two political parties: First, social class differences in the Chinese ethnic constituents of both political parties; Second, the positions of both political parties in Malaysia Parliament; Third, different political interests.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mencoba membahas pengaruh hubungan Raja-militer di Thailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja-militer, digunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan Raja-militer di Thailand memiliki pengaruh terhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja-militer bisa dilihat dari pasal-pasal yang ada dan saat proses penyusunan draft Konstitusi 2007. Kesimpulannya, Konstitusi 2007 bukanlah konstitusi yang demokratis melainkan suatu konstitusi yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja yaitu Raja dan militer.

---

Abstract
The thesis discussed the influence of King-Military relations in Thailand to the Constitution of 2007. The theory of military, elite as well as role of King and Constitution are applied in order to further explain the influence of the King- Military. The research methodology is qualitative through literature study. The research presented that the relations between King and Military in Thailand has given influence to the Constitution of 2007. The relations itself was reflected through the existing articles and the establishment process of the Draft Constitution 2007. As a conclusion, the constitution of 2007 is understood as a non democratic constitution which will only give advantage to several parties : King and the Military.

Abstrak :
Special Event merupakan kegiatan Marketing yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan perusahaan dan mendorong minat orang-orang untuk ikut serta dalam kegiatan perusahaan. Media Gathering merupakan salah satu bentuk special event yang bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak media. Adanya hubungan yang dekat antara perusahaan dengan media akan menghasilkan pemberitaan yang positif dengan perusahaan. Pemberitaan yang positif mengenai perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan yang positif ke public. Citra perusahaan yang positif akan membuat perusahaan semakin dikenal dan dipercaya oleh public sehingga perusahaan akan semakin kuat dalam menghadapi persaingan dari para pesaing bisnis. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kegiatan media gathering terhadap pembentukan citra perusahaan PT Jones Lang LaSalle. Sampel dari penelitian ini adalah wartawan sebanyak 45 orang yang mengikuti kegiatan acara media gathering yang diadakan oleh PT Jones Lang LaSalle pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan Media Gathering wartawan lebih mengetahui bisnis PT Jones Lang LaSalle, servis yang dimilikinya, kualitas dari para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut serta kualitas servis yang dimiliki oleh PT Jones Lang LaSalle sehingga citra yang terbentuk mengenai perusahaan tersebut adalah positif. Untuk kedepannya kegiatan Media Gathering perlu disempurnakan sehingga dapat semakin menumbuhkan minat media untuk hadir dan semakin mendekatkan hubungan wartawan dengan perusahaan untuk menghasilkan pemberitaan yang positif tentang perusahaan. ......Special Event is a of marketing?s activity where the company introduce itself and to attract people's interest to have participation in company's activities. Media gathering is also part of Special Event to build and maintain a good relationship between the companya and the media. By maintaining a good relationship between the company and the media, the company expects that a positive information which are related with the company will be informed to the public. The positive image of the companya will increase public's trust and company is well known more where it is important to compete with the competitors. This research attemps to find out the effect of the media gathering's activities to the company's image. The sample is 35 of journalists who have joined the Jones Lang LaSalle's media gathering on 2011. The research method using quantitative and explanative. The result of this research concludes that through the media gathering, the journalists get more information about the business, services, quality of the employess of PT Jones Lang LaSalle. By media gathering, the image of PT Jones Lang LaSalle is positive.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas faktor yang melatarbelakangi perubahan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap isu presidential threshold selama pembahasan RUU Pemilu Tahun 2017. PKS pada awalnya mendukung adanya presidential threshold sebesar 20%, kemudian ditengah pembahasan PKS merubah sikapnya dengan mendukung tidak adanya threshold dalam Pemilu 2019 mendatang. Penelitian ini ingin mengetahui alasan perubahan sikap tersebut dengan menggunakan teori pilihan rasional dengan pendekatan orientasi partai politik office seeking dari Kaare Strom. Penelitian ini menunjukkan 0% presidential threshold merupakan pilihan yang paling menguntungkan bagi PKS sebagai partai politik. Dengan 0% presidential threshold, PKS dapat mencalonkan kader dari internal sebagai calon presiden. Kondisi tersebut didukung oleh soliditas struktur dan disiplin organisasi yang dimiliki oleh PKS. Dengan mencalonkan kader dari internal, struktur PKS dipastikan akan bekerja secara all out. Kepentingan elektoral menjadi faktor lain bagi perubahan sikap PKS. Dalam Pemilu 2019, PKS memiliki target untuk meraih 12% suara. Hal tersebut membuat PKS mencoba memanfaatkan potensi coattail effect untuk menambah perolehan suara. Teori yang dipergunakan relevan dengan studi kasus ini. Dalam teori pilihan rasional, terdapat perilaku partai politik dengan orientasi office seeking. Partai politik dengan orientasi seperti ini akan berusaha untuk memaksimalkan kontrol mereka atas jabatan politik. Dengan menguasai jabatan politik, partai politik akan berusaha mendapatkan jabatan strategis di dalam pemerintahan.

---

ABSTRACT
This study discusses the underlying factors of the change of PKS attitude towards presidential threshold issue during 2017 election bill discussion. PKS initially supported the 20% of the presidential threshold, but then changed its attitude by supporting disclosure of thresholds for the upcoming 2019 elections. This study aims to find out the reason of the attitude change by analyzing data obtained using rational choice theory and office-seeking concept from Kaare Strom. The result shows that 0% of the presidential threshold is the most favorable choice for PKS as a political party. With presidential threshold by 0%, PKS can nominate its cadre as presidential candidate. Supported by the solidity of the structure and discipline of the organization, nominating cadres of PKS surely make its structure to work optimally. Other factor for changes in PKS attitude is its electoral interests. In the 2019 election, PKS has set a target of 12% of the vote. This triggers PKS to try to utilize the potential coattail effect to increase vote approval. Theory used in this research is relevant to this case study, such as theory of seeking, policy-seeking, vote seeking. Political parties with agreements like this will try to regulate their control of political office. By occupying political office, political parties will find it difficult to obtain strategic positions within the government.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang kekalahan partai Ennahda dan Koalisi Troika pada pemilu legislatif di Tunisia tahun 2014. Pemilu tahun 2014 merupakan pemilu legislatif yang dilaksanakan pada masa transisi demokrasi di Tunisia. Pada fase transisi demokrasi negara mengalami keadaan yang tidak stabil akibat banyaknya masalah-masalah transisi yang terjadi. Penelitian ini melihat dinamika transisi demokrasi yang ada di Tunisia memiliki pengaruh besar terhadap kekalahan Partai Ennahda dan dan Koalisi Troika dalam pemilu legislatif tahun 2014. Di fase transisi demokrasi banyak ditemukan masalah-masalah transisional yang harus dihadapi oleh pemerintahan rezim demokratis. Masalah-masalah tersebut antara lain masalah kontekstual dan sistemik yang hadir sebagai masalah utama yang dihadapi oleh Tunisia pada tahun 2011-2014. Sebagai pemerintah dalam periode tersebut partai Ennahda dan Koalisi Troika harus mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Masalah kontekstual yang terjadi antara lain masalah dalam bidang ekonomi dan keamanan sebagai masalah utama yang dihadapi oleh Tunisia. Sedangkan Masalah sistemik yang terjadi terlihat dari tidak solidnya koalisi pemerintahan dalam masa Transisi demokrasi. Ennahda dan Koalisi Troika dianggap gagal untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pada akhirnya kegagalan tersebut menyebabkan kekalahan bagi Partai Ennahda dan koalisi Troika pada pemilu legislatif tahun 2014.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the defeat of The Ennahda Party and The Troika Alliance in 2014 legislative elections in Tunisia.The Tunisias 2014 elections is the legislative elections that were held during the democracy transition period. At the moment, democracy transition phase had put the country in the condition where Tunisia was forced to experience unstable circumstances due to large number of transitional problems that occur. This research pay attention to the dynamics of the democracy transition period in Tunisia that has a major influence upon the defeat of The Ennahda Party and The Troika Alliance in the 2014 legislative elections. In democracy transition phase, there were many of transitional issues that government of democratic regime must face.Those issues consists contextual and systemic problems as the main issues Tunisia has faced in 2011-2014. As the government in that period, The Ennahda Party and The Troika Alliance should be able to resolve problems that occur. The main contextual issues that occur in Tunisia consists economy and security issues, While systemic problems that occur could be seen  that the coalition government was unsolid in the period of democracy transition. Ennahda and Troika Alliance were failed to overcome such issues. In the end, that kind of failure had brought Ennahda Party and The Troika Alliance to their defeat in 2014 legislative elections.

Abstrak :
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang menjadi target utama untuk dapat dikuasai oleh setiap partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Status dan posisi DKI Jakarta yang sangat strategis membuat seluruh elit PDI Perjuangan turut terlibat dalam memberikan usulan-usulan sikap. Masuknya berbagai usulan sikap diinternal PDI Perjuangan tentunya menimbulkan dinamika politik tersendiri disana selain faktor lainnya yang berasal dari luar PDI Perjuangan. Dinamika politik yang berkembang diinternal PDI Perjuangan dilatarbelakangi oleh pertimbangan elit-elit yang menginginkan peran partai yang dominan (sebagai Cagub) dan menguntungkan di Pilgub tersebut. Elit yang diwakili Megawati menginginkan mengusung kadernya sendiri sebagai Cagub sedangkan elit yang diwakili Taufiq Kiemas menginginkan PDI Perjuangan mengambil peran yang juga menguntungkan lainnya dengan berkoalisi dengan incumbent sebagai Cawagub. Munculnya dua pertimbangan sikap ini sangat terkait dengan berbagai faktor seperti perolehan kursi legislatif PDI Perjuangan di DKI Jakarta, evaluasi kepemimpinan gubernur sebelumnya, pertimbangan politik untuk tahun 2014, dan sebagainya. Perkembangan situasi politik di DKI Jakarta turut mempengaruhi semakin kencangnya perdebatan diinternal PDI Perjuangan saat itu, terutama saat beberapa partai politik telah mengarahkan sikap politiknya kepada partai besar lain. Penelitian ini menemukan banyak faktor politik yang melatarbelakangi dan menjadi pertimbangan PDI Perjuangan dalam proses penentuan Cagub yang diusung. Pada akhirnya PDI Perjuangan mengusung figur Joko Widodo sebagai Cagub untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Keputusan mencalonkan Jokowi tentu sangat menarik untuk dilihat karena PDI Perjuangan telah ‘berani’ untuk mengajukan figur yang belum mengenal kondisi sosial dan politik di DKI Jakarta saat itu.

---

The 2012 election for DKI Jakarta Governor is a main target of every political parties, including the PDI Perjuangan. The strategic status and position of DKI Jakarta prompted all PDI Perjuangan elites to involve in underlining their stances. The infusion of many opinions in the PDI Perjuangan internal ignited distinctive political dynamics therein besides other external factors. The source of this political dynamics is the consideration of the party elites who intended the domination of mutual dominant party role (as candidate). Elites who were represented by Megawati intended to field their own proteges as candidate while other elites who were represented by Taufiq Kiemas intended the party to form a coalition with the incumbent by fielding the PDI Perjuangan candidate as the candidate of vice governor. This political division is related to the legislative chair won by the PDI Perjuangan in Jakarta, the evaluation in the leadership of the incumbent, political consideration for 2014 General Election, etc. The development of political situation in DKI Jakarta also influenced the internal disputes, especially when several lesser political parties showed that they had the intention of joiningnother major parties. The thesis finds many political factors which constituted the background of PDI Perjuangan’s consideration in determining the party’s candidate. Eventually, the PDI Perjuangan fielded Joko Widodo as the governor candidate during the 2012 Governor Election. The decision to field Joko Widodo is very interesting to be researched because the PDI Perjuangan eventually showed its bravery to field a figure who didn’t master the political and social of DKI Jakarta at the time.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perkembangan dinamika politik kontemporer organisasi Mujahiddin E-Khalq di Republik Islam Iran pasca revolusi Islam tahun 1979 dengan studi kasus mengenai Analisis perubahan ideologi dan strategi politik kekuatan politik organisasi Mujahiddin E-Khalq (MEK) periode tahun 1981-2012 di Republik Islam Iran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan perihal yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah perbudahan ideologi dan strategi politik organisasi Mujahiddin E-Khalq dalam meraih dukungan sebagai kekuatam oposisi untuk melawan pemerintahan para Mullah di Republik Islam Iran periode tahun 1981-2012. Dengan menggunakan kerangka konsep kekuatan dan keseimbangan politik, konsep pola oposisi dan teori moderasi dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan MEK menjadi sebuah kekuatan oposisi utama di dalam dan luar Republik Islam Iran yang terus berkembang dan bekerja sama dengan negara-negara lain yang menjadi lawan politik Pemerintahan Khomeini di Iran seperti Perancis, Irak dan Amerika Serikat. MEK memiliki ciri pola oposisi klik faksional yang membuat mereka lebih terstruktur dan terorganisasi apabila dibandingkan dengan kekuatan oposisi lainnya di Republik Islam Iran.

---

The thesis is describes about the contemporary politics in Islamic Republic or Iran after the White Revolution 1979, with case studies about the analysis of Ideological Change and Political Strategy of Mojaheddin E-Khalq organization year period 1981 to 2012. The research used the qualitative methods with historical approach. The focus of the research is about the ideological change and political strategy of MEK political power in Islamic Republic of Iran during year 1981 to 2012. The concept for the research are power and balance of power, pattern of opposition concept and moderation theory to show the evidence that the MEK has many supporting internal and external factor to being an opposition and resistance outside and inside Iran against the Wilayat Al-Faqih regime. The external MEK`s supporting factor such as France, President Saddam Hussein in Iraq, and United States of America during 1981 to 2012. MEK has click factional opposition characteristic based on Robert Dahl classification that made the organization well organized in structure.

Abstrak :
Focus of this thesis is the policy of Labour Party Closing the Gap as a form of strengthening the existence of the Aborigines in Australia. The impact of discrimination received by Aboriginal people since the first cause of life perceived gap Aborigines, especially in Northern Territory. Aboriginal-related issues is an issue that became a national agenda and very important in the political life in Australia. The public policy theory by William Dunn applied in this thesis to analize what consist beyond the definition of public policy in Closing the Gap. The invention from this thesis are the implementation of the policy of Labour Party Closing the Gap has a share in an effort to reduce the gap experienced by Aboriginal people living mainly in the reign of Kevin Rudd (2008-2010) in the Northern Territory. Australian Labor Party (ALP) as a major party not only emphasized their program in Aborigines issue as an election program for the Closing the Gap commencement in parliament but also affirm issue to become national agenda.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas proses penciptaan ruang bisnis di stasiun kereta Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) tahun 2012-2015 melalui pengembangan sektor layanan jasa KRL, perparkiran stasiun, dan persewaan lahan untuk ritel usaha. Proses itu dijelaskan menggunakan pandangan David Harvey mengenai akumulasi kapital yang berjalan melalui reorganisasi ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan penerimaan yang diperoleh PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), PT Reska Multi Usaha, dan PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1. Namun disisi lain, terjadi keterbatasan akses pada sebagian pengguna KRL melalui kebijakan e-ticketing dan peningkatan tarif parkir stasiun. Keterbatasan akses juga terjadi pada pelaku usaha ritel tradisional melalui kebijakan peningkatan tarif sewa lahan untuk ritel usaha di stasiun. Skripsi ini menyimpulkan bahwa proses pengembangan sektor layanan jasa KRL, perparkiran stasiun, dan persewaan lahan untuk ritel usaha tidak semata-mata bertujuan untuk memperluas akses setiap lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan KRL sebagai moda transportasi publik. Proses pengembangan 3 sektor itu lebih mengarah kepada motif akumulasi kapital.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the process of creating business space at Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) train station year 2012- 2015 through the development of commuterline services sector, parking station, and land rental for retail business. This process is explained by using David Harvey?s view about the capital accumulation which runs through the reorganization of space. This research used qualitative method with case study model. The result shows that there is an increasing income that obtained by PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), PT Reska Multi Usaha, and PT KAI Operation Region (Daop) 1. But on the other hand, there is limited access to some KRL users through e-ticketing policy and an increasing in parking rates. Limited access also occurs in traditional retail traders through the policy of increasing land rental rates for retail business at the station. This thesis conclude the development of commuterline services sector, parking station, and land rental for retail business are not solely aimed to expand access at all levels of society to be able to utilize commuterline as a mode of public transportation. The development process of these three sectors are intended to lead to capital accumulation.