Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakan ketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatu perjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK 16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuan membahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZ selaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama dengan PLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenai permasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalah utama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapan SAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnya kepastian hukum dalam pengenaan pajak;ABSTRAK
Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakan ketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatu perjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK 16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuan membahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZ selaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama dengan PLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenai permasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalah utama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapan SAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnya kepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACT
Interpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) is accounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with the Government. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addresses implementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer who has an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explains about the problems as the effect of this implementation. This research used qualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and study of literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed for construction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementation of this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.;ABSTRAK
Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakan ketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatu perjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK 16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuan membahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZ selaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama dengan PLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenai permasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalah utama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapan SAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnya kepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACT
Interpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) is accounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with the Government. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addresses implementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer who has an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explains about the problems as the effect of this implementation. This research used qualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and study of literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed for construction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementation of this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation., ABSTRAK
Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakan ketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatu perjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK 16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuan membahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZ selaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama dengan PLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenai permasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalah utama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapan SAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnya kepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACT
Interpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) is accounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with the Government. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addresses implementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer who has an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explains about the problems as the effect of this implementation. This research used qualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and study of literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed for construction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementation of this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.]

Abstrak :
Dalam menegakan peraturan domestik dan menghindari pajak berganda, peran dilakukannya pertukaran informasi penting dalam hal administrasi informasi otoritas pajak negara yang berkepentingan, Pada tanggal 1 April 2014, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.03/2014 tahun 2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi sebagai aturan pelaksanaan pertukaran Informasi (PMK 60). Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pemikiran dilengkapinya peraturan sebelumnya dengan PMK 60 dan menjelaskan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK 60. Penelitian adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah yang mendasari diterbitkannya PMK 60 adalah masuknya Indonesia ke dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes yang memberikan dorongan negaranegara anggota untuk melakukan perjanjian pertukaran informasi, serta adanya ketentuan-ketentuan baru yang perlu diakomodir dalam peraturan domestik. Pelaksanaan sebelum diterbitkannya PMK 60 adalah Otoritas Pajak Indonesia menggunakan dasar Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER 67/PJ/2009 (PER 67) sebagai aturan teknis pelaksanaan yang ditetapkan sebelumnya, dan dalam pelaksanaan sesudah diterbitkannya PMK 60 Otoritas Pajak menggunakan PER 67 dalam hal teknis namun tetap menggunakan PMK 60 sebagai lex genralis peraturan pertukaran informasi. Diharapkan Otoritas pajak Indonesia dapat meningkatkan sistem informasi perpajakan Indonesia dan dapat menerbitkan aturan pelaksanaan dari PMK 60. ...... In order to enforce domestic regulation and to avoid double taxation, uses exchange of information for tax purpose is essential for administration of tax authority database. On 1st April 2014, Indonesia Minister of Finance issuing Minister of Finance Regulation Number: 60/PMK.03/2014 regarding for Indonesia Exchange of Information Procedures (PMK 60). This research aimed to analyze rationale of issuing PMK 60 as completed previous regulation and to explain before and after implementation of PMK 60 as regulation on exchange of information for tax purpose. The research uses qualitative method and descriptive purpose to analyze and process data. Result of this research are Indonesia is join as member of Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes which member of Global Forum use this convention to created Tax Information Exchange Agreement between member’s. As implications of newer Tax Information Exchange Agreement’s raises new provisions which are not regulated in previous regulation. The implementation before PMK 60 issued is Indonesia Tax Authority use Director General Taxation number: 67/PJ/2009 (PER 67) as previous regulation that regulated Exchange of Information Procedure and the implementation after PMK 60 issued is Indonesia Tax Authority constantly use PER 67 as technical previous regulation, however use PMK 60 as lex generalis of Indonesia Exchange of Information procedure. Researcer expacted Indonesia Tax Authorty may increase information system database and may issued adminstrative regulation from PMK 60.

Abstrak :
Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan Modul Penerimaan Negara secara lengkap dan terperinci di mana data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur terhadap berbagai pihak yang terkait dan studi literatur. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya peningkatan pelayanan dalam penyediaan payment channel 24 Jam belum terpenuhi karena pelayanan pembayaran masih didominasi melalui teller, akuntabilitas, validitas transaksi penerimaan, pelaksanaan Treasury Single Account sudah tercapai, juga tercapainya efisiensi waktu, biaya, sumber daya manusia, dan peralatan dalam pelaksanaan Modul Penerimaan Negara, Modul Penerimaan Negara belum secara merata diimplementasikan ke seluruh cabang-cabang Bank Persepsi, pelayanan dalam pemprosesan Surat Setoran Pajak belum dilakukan dengan cepat dan kendala sistem masih menjadi hal yang sering terjadi sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemprosesan Surat Setoran Pajak (SSP). Kebijakan Modul Penerimaan Negara ini telah memberikan manfaat seperti Laporan Penerimaan Negara diterima secara cepat, akurat, dan transaparan juga efisien terhadap waktu bagi pihak terkait, yakni Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Persepsi dan Wajib Pajak. ......The focus of this research is to evaluate the policy of Modul Penerimaan Negara (MPN). This research used descriptive quantitative research with aim to evaluate the policy of Modul Penerimaan Negara (MPN) more comprehensive and detail. with obtain the data from unstructured interview to related various side and literature study. Analysis of the data that used in this research is to analyze data with qualitative methods. The results of this research is to increase the provision of payment services in 24 hours have not been achieved because the payment services still dominated by Teller, accountability, the validity of transactions, the implementation of the Treasury Single Account has been achieved, also the efficiencies of time, cost, human resources, and equipment in the implementation of Modul Penerimaan Negara (MPN) has been achieved, the Modul Penerimaan Negara (MPN) has not been evenly implemented to all branches of the Bank, the service in processing tax payment letter (SSP) have not done immediately and the system constraint is still often happened in processing tax payment letter (SSP). The policy of Modul Penerimaan Negara (MPN) has provided benefits such as State Revenue Report is received in a timely, accurately, transparently, also efficient with respect to time for Directorate General of Treasury, Directorate General of Tax, Bank, and Taxpayer.

Abstrak :
Pembaharuan system perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan tax reform, yang didalamnya terdapat pemberlakuan sistem Self Assesment, yaitu memberi keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk membayar dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Namun bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor-faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang implementasi penagihan pajak oleh fiskus di KPP Pratama Cikarang Utara, serta kendala apa saja yang dihadapi, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh fiskus untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil KPP Pratama Cikarang Utara sebagai site penelitian. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak atas surat ketetapan yang terbit selama tahun 2009. Terkait dengan realisasi pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak tahun 2009 belum efektif karena hanya terealisasi sebesar 49,95 %.Hal tersebut dikarenakan ditemukannya beberapa kendala antara lainSeksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara belum memiliki Sumber Daya Manusia yang belum memadai terutama terkait dengan Jurusita Pajak, wajib pajak yang sudah tidak terdaftar, kesadaran yang rendah dari wajib pajak, dan terakhir sarana kerja yang kurang memadai. ......Renewal of the national taxation system or better known as tax reform, which is the application of Self Assessment system, which provide flexibility for taxpayers to pay for their own reporting and tax obligations. But what if the taxpayer can not do the tax compliance that caused by the tax system or other factors. This paper discusses the implementation of tax collection by tax authorities in KPP Pratama Cikarang Utara, as well as any obstacles encountered, and what is being done by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this study is a qualitative research design with descriptive and took the KPP Pratama Cikarang Utara as the site of research. The results of this study found that the active collection provides a very significant role to the disbursement of delinquent taxes on an assessment published in 2009. disbursements associated with the realization of the overall tax arrears can be concluded that the active collection action as an effort to melt the tax arrears in 2009 not effective because it only realized by 49.95%. That is caused by several obstacles such as KPP Pratama Cikarang Utara not have Human Resources that adequate especially for the bailiff of the tax collection, a taxpayer who is not registered, low awareness of the taxpayer, and the last working facilities inadequate.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pencarian data pembanding dalam dokumentasi transfer pricing. Pencarian data pembanding ini terkait dengan kewajiban dokumentasi harga transfer untuk membuktikan kewajaran transaksi. Analisis dalam penelitian adalah mendeskripsikan langkah-langkah pencarian data pembanding dalam dokumentasi harga transfer yang sesuai dengan arm's length principle dan membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencarian data pembanding tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskripstif. Hasil dari penelitian ini adalah melakuka 5 faktor kesebandingan, melakukan pemilihan data eksternal dan internal, melakukan pemilihan metode harga transfer dan menerapkannya dalam mencari data pembanding yang sesuai dengan transaksi dan kondisi PT ABC berdasarkan peraturan yang berlaku serta OECD TP guidelines.

---

The focus of this study is to describe about the search for comparable data in transfer pricing documentation. The search for this comparable data related to obligation of transfer pricing documentation to prove the arm's length transaction. PT ABC is a multinational company, engaged in the distribution od polyethylene (PE) and polypropylene (PP) in Indonesia. PT ABC carried out several intercompany transactions with its related parties, such as: purchase of PE from ABM for relase to third-party customers in Indonesia, and purchase of PP from ABM to ABN in Indonesia (hereinafter referred to as "Trading Business"). The research problem of this study is to search for comparable data to prove that the transaction which carried out by PT ABC and it's related parties is in line with arm's lenght principle. This analysis describe the step and constrait of searching for comparable data related to transfer pricing documentation in accordance with arm's length principle. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach. The result of this study is to determine five factors comparability, selection of internal and external data, selection of transfer pricing method, an apply them in searching for comparable data in accordance with the transaction and condition of PT ABC based on regulation and OECD TP Guidlines.

Abstrak :
ABSTRAK
Sehubungan dengan pembatalan UU BHP dan diterbitkannya PP No 66 Tahun 2010 serta UU No 12 Tahun 2012 ketujuh Perguruan Tinggi Negeri yang semula berstatus BHP akan mengalami dua pola pengelolaan keuangan yang karakteristiknya berbeda yaitu BLU dan PTN BH Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan dalam implementasi ketentuan pengenaan pajak pada Universitas XYZ sebagai salah satu dari tujuh Perguruan Tinggi yang mengalami perubahan status serta upaya upaya yang dilakukan oleh Universita XYZ atas permasalahan tersebut Dari hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan Universitas XYZ disebabkan oleh ketidakpastian yang terjadi akibat perubahan peraturan mengenai bentuk dan status badan penyelenggara pendidikan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir serta belum berjalannya tata kelola yang baik dalam kaitannya dengan integrasi keuangan Universitas XYZ telah melakukan upaya upaya untuk menghadapi permasalahan yang ada yaitu berupa perumusan statuta sebagai landasan atas bentuk dan status badan Universitas XYZ serta penyempurnaan proses pengelolaan keuangan terkait dengan penyempurnaan POB penambahan dan penataan SDM yang memadai Selain itu Pemerintah dalam hal ini Direktorat jenderal Pajak perlu memikirkan kebijakan pajak khusus mengenai perguruan tinggi negeri untuk menghindari ketidakpastian atas ketentuan pajak yang berlaku terutama atas 7 Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus PTN BH terkait dengan perubahan status hukumnya Hal ini sejalan dengan prinsip pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak harus didasari oleh prinsip certainty

---

ABSTRACT
In connection with the cancellation of UU BHP and issuance of PP No 66 in 2010 and UU No 12 in 2012 the seven state universities that originally existed BHP will have two patterns of different financial management characteristics which is BLU and PTN BH Therefore the authors are interested in studying the problems in the implementation of the provisions on the taxation of XYZ University as one of the seven universities that experienced change of status and the efforts made by the XYZ University to overcome the problems As result of the research revealed that the issue problems of tax obligations fulfillment implementation occur due to uncertainty because of changes in the regulation of status of education providers that occurred in the last 3 years and have not run well yet good governance in relation to financial integration as a means of fulfillment of tax obligations XYZ University has made efforts address to the existing problems in the form of stipulated the statute as the basis foundation for XYZ University status and improvement of financial management processes associated with improving SOP additions and arrangement of adequate human resources Besides that the government in this case Directorate General of Taxation need to think special treatment of tax policies about the public universities to avoid uncertainty over the applicable tax provisions primarily on 7 State Universities with PTNBH status related to changes in its legal status This is in line with the principle of taxation that taxation should be based on the principle of certainty

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Paspor Berbasis Biometrik Pada Kantor Imigrasi ini merupakan bagian dari studi kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan pada hahekatnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Untuk itulah Keputusan Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia dilaksanakan dengan tujuan mempermudah pelayanan paspor yang sekaligus mengedepankan aspek keamanannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasinya yang ditinjau dari beberapa faktor pengaruh yang meliputi pola komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan kuantitatif yang menerapkan sample jenuh diperoleh sebanyak 77 responden Kepala Kantor Imigrasi dari 103 populasi Kantor Imigrasi. Berdasarkan anlisis data, dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometrik pada Kantor-Kantor Imigrasi telah berhasil dengan baik (skala pengukuran: kurang baik, cukup baik, baik serta sangat baik). Kebersamaan keempat variabel secara signifikan telah mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometric pada Kantor-Kantor Imigrasi. Guna mencapai keberhasilan pada tingkat sangat baik, dapat dilakukan beberapa upaya seperti pemilihan metode simulasi sebagai media transformasi isi kebijakan, peningkatan jumlah pejabat imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian insentif sebagai penghargaan atas prestasi kerja, penerapan pelayanan antrian secara digital, meningkatkan kemampuan operasional sarana online system, serta kepatuhan terhadap standar operating procedure.

---

ABSTRACT Researching about the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureau is a part of Regulation Study. As we know that a regulation is made for solving the existing problems. For those reason, that the decree of Ministry of Law and Human rights Department Number: M.02.IZ.03.10 in 2006 about the implementation of integrated photo system base on biometric in departure letter of Republic of Indonesia is operated to make easier servicing passport and to give safety aspects. Researching is made purposely to get the result of the succeeded implementation which is analyzed from some affected factors that including communication patterns, human resources, disposition and structure of bureaucracy With quantitative approach that implemented full sample that total result was got is 77 respondents of the Head of Immigrant Bureaus from 103 population of the Head of Immigrant Bureaus. Base on the Analysis of data can be calculated that the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureau is in good position (measure scale: less good, good enough, good, and very good). All the four variables that are mentioned significantly influence the succeed of the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureaus. To achieve the succeeding level in the best result, it can be done by some solution, such as, choose simulation method as the media of transformation of medium of regulation, increase the number of immigrant bureau employees by improving their education and training, give them incentive as the reward for their achievement in work, implement the servicing line digitally, improve the service operational by on line system, keep the loyalty to the standardization of operating procedure.

Abstrak :
Penelitian ini adalah untuk menganalisis pemungutan PPN atas transaksi e-commerce tipe Marketplace serta melihat hambatan yang dilakukan oleh di PT.ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce tipe Marketplace dilakukan pada saat penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Hambatan dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

The purpose of this research is trying to analyze the collection of PPN for e-commerce transaction with online marketplace model and find the obstacles which is faced by PT. ABC descriptive qualitative data collection method is chosen to be approach of this resech by collecting data from literature review and field study using in deptninterview and observation. At the end of this study and researcher conclude that PPN for e-commerce transaction with online marketplace model is based on delivery of good which is done by the oneline marketplace merchant to customer. The obstacles from this problem isdepend on what kind of transaction that happened.

Abstrak :
Penelitian ini mengambil kasus dari PT Z berdasarkan data perusahaan pada tahun pajak 2019. PT Z melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak afiliasinya yang berada di Indonesia, Jepang, China, Singapura, dan Thailand. PT Z merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang memiliki dua lini usaha berbeda, yaitu penyedia jasa dan distributor. Oleh karena itu penyusunan laporan penetapan harga transfer harus dilakukan secara tersegmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh PT Z dalam menerapkan segmented transfer pricing documentation dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan dari penerapan segmented transfer pricing documentation dalam menentukan kewajaran suatu transaksi afiliasi pada PT Z. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber informasi berasal dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan yang dihadapi PT Z dalam menerapkan laporan penetapan jarga transfer tersegmentasi, mulai dari penentuan karakteristik usaha, analisis FAR, hingga permasalahan terkait segmentasi laporan keuangan. Implikasi yang ditimbulkan adalah dapat memberikan kemudahan dalam penentuan metode harga transfer, memberikan kemudahan dalam pencarian data pembanding, serta memberikan tingkat kesebandingan yang lebih akurat. ......This study took the case of PT Z based on the company’s data in the 2019 tax year. PT Z conducts sales and purchases transactions with its affiliates located in Indonesia, Japan, China, Singapore, and Thailand. PT Z is a company engaged in information technology that has two different business lines, namely service providers and distributor. Therefore, the transfer pricing documentation must be arranged in a segmented manner. This study aims to analyze the problems faced by PT Z in the application of segmented transfer pricing documentationand analyze the implications arising from the application of segmented transfer pricing documentation in determining the arm’s length of an affiliated transaction at PT Z. This study is a descriptive research type and used a qualitative approach, with sources of information coming from literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that there are three problems faced by PT Z in implementing segmented transfer pricing documentation, starting from determining business characteristics, FAR analysis, to problems related to segmentation of financial statements. The implications are to provide convenience in determining the transfer pricing method, provide convenience in finding comparison data, and provide a higher degree of comparability.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembanding tahun jamak dalam Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM) pada dokumentansi penetapan harga transfer yang dilakukan oleh PT A untuk tahun pajak 2020 ketika berlangsungnya pandemi COVID-19, di mana kondisi penggunaan data pembanding pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 tersebut dianggap tidak sebanding dengan kondisi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan analisis kesebandingan dengan menggunakan pembanding tahun jamak pada metode TNMM yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020, data pembanding yang digunakan adalah dengan pembanding tahun jamak telah sesuai untuk meningkatkan keandalan sebagaimana tercantum dalam peraturan OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, dan PER-22/PJ/2013. Hal tersebut dikarenakan penggunaan pembanding dengan tahun jamak dapat meminimalisir adanya fluktuatif yang terjadi pada tahun 2020 dengan cara memperpanjang masa waktu pembanding. ......This thesis aims to analyze the application of multi-year comparisons in the Transactional Net Margin Method (TNMM) on transfer pricing documentation carried out by PT A for the 2020 fiscal year during the COVID-19 pandemic, where the conditions for using comparison data were in the period prior to the COVID-19 pandemic. -19 is considered disproportionate to the conditions that occurred during the COVID-19 pandemic. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that in conducting a comparability analysis using the multi-year comparison of the TNMM method conducted by PT A in 2020, the comparative data used is the multi-year comparison, which is appropriate to improve reliability as stated in the OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, and PER-22/PJ/2013. This is because the use of comparisons with multiple years can minimize the fluctuations that occur in 2020 by extending the period of comparison.