Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Made Laksmi Sena Hartini
Analisis pengenaan pajak pertambahan nilai pada bank umum pasca amandemen ketiga undang undang ppn dan terbitnya se 121 pj 2010 = Analysis of value added tax rule in commercial bank after the third vat amendment act and publication of se 121 pj 2010
Abstrak :
Kegiatan usaha perbankan meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan usaha perbankan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengenaan PPN pada Bank Umum pasca amandemen ketiga UU PPN dan terbitnya SE-121/PJ/2010 dan untuk mengetahui sistem pengenaan PPN pada industri perbankan di negara lain yaitu Australia dan New Zealand. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengenaan PPN pada sektor industri perbankan pasca amandemen ketiga UU PPN mengalami perubahan yang material yang mengakibatkan terdapatnya ketidakpastian hukum. Terbitnya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-121/PJ/2010 mengenai penegasan perlakukan pajak pertambahan nilai atas kegiatan usaha perbankan belum dapat berlaku efektif sepenuhnya. Modifikasi sistem pengecualian yang diterapkan di Australia dan New Zealand belum dapat diterapkan di Indonesia karena diperkirakan akan dapat mengakibatkan tergangunya penerimaan pajak negara dan dapat memberatkan administrasi. ...... Banking activities include fund raising activities, disbursement of funds and other banking activities. The purpose of this study was to determine differences in the imposition of VAT on Commercial Bank after the third amendment of the VAT Act and the publication SE-121/PJ/2010 and to determine the VAT system in the banking industry in other countries like Australia and New Zealand. This study uses an approach that is exploratory and descriptive. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Based on the research, the imposition of VAT on the banking sector after the third amendment of the VAT Act are material changes that result in the presence of legal uncertainty. Publication SE-121/PJ/2010 concerning affirmation treatment VAT on banking activities can not be fully effective. Modification of exemption system that apply in Australia and New Zealand can not be applied in Indonesia as expected may result disturb state tax revenue and administrative burden.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andhyka Wicaksono
Perencanaan pajak atas restitusi PPN pada PT Bap-Waskita-Wika KSO = Tax planning on vat refund in PT Bap-Waskita-Wika KSO
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN pada PT BAP-WASKITA-WIKA KSO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN pada PT BAP-WASKITA-WIKA KSO sangat tidak memadai, yang mengakibatkan buruknya sistem administrasi PPN khususnya dalam proses restitusi PPN, seperti: 1 terjadinya keterlambatan penyampaian Faktur Pajak Masukan beserta kelengkapan dokumen dari salah satu tim/divisi proyek; dan 2 adanya kesalahan dalam pemilihan rekanan. Selain itu, kurangnya pengetahuan atau pemahaman akan ketentuan dan peraturan perpajakan mengakibatkan adanya kesalahan dalam menerbitkan Faktur Pajak Keluaran serta minimnya upaya perlawanan yang dilakukan pada saat dan setelah proses pemeriksaan, seperti menyetujui seluruh koreksi atas temuan pemeriksaan dan menerima begitu saja Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB yang diterbitkan. Pada akhirnya, ketiadaan perencanaan pajak yang memadai atas restitusi PPN menimbulkan adanya sanksi administrasi pajak berupa kenaikan, pembayaran pokok, dan bunga yang jumlahnya cukup material. Sanksi tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
ABSTRACT
This research aims to analyze the efforts of tax planning on VAT refund in PT BAP WASKITA WIKA KSO. This research use qualitative approach with descriptive research type. It concluded the tax planning efforts on VAT refund in PT BAP WASKITA WIKA KSO are inadequate, it causing poor VAT administration system especially in VAT refund process, such as 1 delay in submitting the Input Tax Invoice along with the completeness of documents from one of the project rsquo s team or division and 2 mistake in choosing partners or suppliers. Moreover, the deficient of knowledge and understanding of tax laws and regulations lead to error in issuing Output Tax Invoice as well as the lack of counter measures carried out during and after the tax examination process, such as approving all corrections made on tax examination findings and just accepting the Tax Underpayment Assessment Letter SKPKB issued. In the end, the absence of adequate tax planning on VAT refund lead to the administrative tax sanctions such as increase in amount, principal payment, and interest in significant amount. The sanctions are imposed under Article 13 paragraph 3 and Article 19 paragraph 1 of the Law of General Provisions and Tax Procedures Number 6 of 1983 as lastly amended by Law Number 16 of 2009.
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Susanti
Analisis Biaya Terkait Situs Web Tahapan Operasi pada Laporan Keuangan Perusahaan Perdagangan Elektronik (E-Commerce) di Indonesia (Studi Kasus pada PT X, Jakarta) = Website Costs-Operation Phase Analysis on Financial Statement of E-Commerce Company in Indonesia: A Case Study of PT X in Jakarta
Abstrak :
Tujuan penelitian yaitu menganalisis pelaporan biaya terkait situs web pada tahapan operasi PT X di Laporan Keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK 19 Aset Takberwujud dan ISAK 14 Biaya Situs Web dan menganalisis pelaporan PT X dalam melaporkan biaya tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan perpajakan. PSAK 19 dan ISAK 14 menyatakan bahwa biaya terkait situs web dibagi atas tahapan pengembangan dan tahapan operasi. Sesuai ISAK 14, pada tahap operasi, seluruh pengeluaran diakui sebagai beban kecuali memenuhi kriteria pengakuan PSAK 19 paragraf 18. Kemudian beban-beban yang memenuhi PSAK 19 paragraf 18 akan dikapitalisasi. Paragaf 18 PSAK 19 menyatakan pengeluaran dikapitalisasi jika memenuhi definisi aset takberwujud yang meliputi keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, adanya manfaat ekonomik masa depan dan kriteria pengakuan. Sedangkan aturan perpajakan belum mengatur secara jelas. Studi kasus pada PT X bahwa terdapat biaya signifikan terkait situs web yang tidak dikapitalisasi padahal biaya tersebut memenuhi kriteria paragraf 18 PSAK 19 yang seharusnya dikapitalisasi. Kemudian dari aspek perpajakan, karena tidak jelas, sesuai dengan paragraf penjelasan pasal 28 ayat (7) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pembukuan didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, maka seharusnya biaya yang signifikan yang memiliki manfaat lebih dari 1(satu) tahun juga harus dikapitalisasi. ......The purpose of this study is to analyze website cost – operation phase of PT X whether it is in accordance with PSAK 19 Intangible Assets, ISAK 14 Website costs and taxation rules. PSAK 19 and ISAK 14 state that the costs related to the website are divided into development and operating stages. In accordance with ISAK 14, at operating stage, all expenditures are recognized as expenses unless they meet recognition criteria of PSAK 19 paragraph 18. Then the expenses that meet PSAK 19 paragraph 18 will be capitalized. Paragraph 18 of PSAK 19 states that expenditures are capitalized if they meet 1) the definition of intangible assets which are identifiable, control of resources, future economic benefits and 2) recognition criteria. While the Indonesian taxation rules have not clearly regulated yet. There is significant website costs that is not capitalized even though these costs meet the criteria of paragraph 18 of PSAK 19. On taxation side, in accordance with the paragraph explanation of article 28 paragraph (7) of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as lastly amended by Law No. 16 of 2009 bookkeeping is based on Accounting Standards, then significant website costs that have more than 1 (one) year benefit should also be capitalized.
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Ranakusuma
Analisis kebijakan pajak penghasilan bagi grup perusahaan terafiliasi sebagai entitas tunggal untuk kepentingan perpajakan = Analysis of income tax policy for group of affiliated companies as a single entity for the purposes of taxation
Abstrak :
Kebijakan pajak penghasilan yang berlaku umum menganggap suatu grup perusahaan terafiliasi merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki kewajiban perpajakan yang terpisah. Di lain pihak, secara ekonomi suatu grup perusahaan terafiliasi merupakan entitas ekonomi tunggal karena semua sumber daya yang dimiliki berada di bawah pengendalian perusahaan induk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dari penerapan konsep entitas terpisah di Indonesia dan kendala yang mungkin timbul dari penerapan konsep entitas tunggal bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan pajak penghasilan serta untuk mengetahui kebijakan pajak penghasilan bagi grup yang paling mungkin diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan konsep entitas terpisah pada kebijakan pajak penghasilan bagi grup perusahaan terafiliasi di Indonesia menimbulkan beberapa kendala di antaranya terkait dengan netralitas, kemudahan administrasi, biaya kepatuhan, serta pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penerapan entitas tunggal bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan perpajakan juga dapat menimbulkan beberapa kendala dalam menentukan taxable unit dan tax base. Indonesia dapat menerapkan kebijakan pajak penghasilan bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan perpajakan dengan mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat mengatasi kendala yang timbul dari penerapan konsep entitas terpisah serta kebijakan tersebut tidak menimbulkan kendala baru bagi sistem perpajakan. ...... Income tax policy that generally applied treats a group of affiliated companies consist of several companies that have a separate tax obligations. On the other hand, a group of affiliated companies constitute a single economic entity because all its resources are under the control of the parent company. The purpose of this study was to determine the constraints of the application of separate entity doctrine in Indonesia and constraints that might arise from the application of single entity doctrine for group of affiliated companies for the purposes of taxation as well as to determine the income tax policy for the group of affiliated companies as a single entity are most likely to be applied in Indonesia. This study uses an approach that is exploratory and descriptive. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Based on the research, the application of the separate entity doctrine on income tax policy for group of affiliated companies in Indonesia raises several problems which are related to neutrality, ease of administration, cost of compliance, and monitoring fulfillment of tax obligations. The application of single entity doctrine for group of affiliated companies for the purposes of taxation can also pose several challenges in determining its taxable unit and tax base. Indonesia can apply income tax policy for a group of affiliated companies for tax purposes by considering whether the policy can overcome the constraints arising from the application of a separate entity doctrine, and the policy does not give rise new problems for the system of.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T55444
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ronny Wicaksono
Metode alternatif pengawasan objek pajak berdasarkan harta bersih = Alternative methods of monitoring taxobjects based on net assets / Ronny Wicaksono
Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dalam rangka meneliti perbaikan sistem pengawasan wajib pajak yang
didasarkan dari adanya potensi ketidakpatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai pengungkapan
harta tax amnesty sebesar Rp4.884 Triliun dan rendahnya tax ratio yang pada tahun 2017 sebesar
10.7%. Sistem self assessment, Penyidikan, Pemeriksaan, dan Pengawasan oleh Account
Representative masih menunjukkan kelemahan dengan tidak terdeteksinya nilai dari deklarasi harta
tersebut. Penelitian ini menggunakan theory planned behavior untuk menjelaskan adanya
ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam mengontrol ketidakpatuhan tersebut Direktorat Jenderal Pajak
dapat menggunakan data informasi yang akan dibandingkan dengan SPT Wajib Pajak yang datanya
dapat diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2012. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif dengan melakukan
wawancara, perbandingan sistem yang ada dengan yang akan diajukan, dan penelitian terhadap
peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih
detail lagi kepada wajib pajak, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran
dan pelaporan pajak dapat diminimalisir.

ABSTRACT

This study was made in order to examine the improvement of the taxpayer supervision system
based on the potential non-compliance of taxpayers as seen from the value of tax amnesty
disclosure of Rp.4,884 Trillion and the low tax ratio in 2017 of 10.7%. The system of selfassessment,
investigation, inspection and supervision by the Account Representative still shows
weaknesses with no detection of the value of the asset declaration. This study uses the theory of
planned behavior to explain the non-compliance of taxpayers. In controlling the non-compliance,
the Directorate General of Taxes can use information data that will be compared with Taxpayer
Tax Returns whose data can be obtained based on Law Number 9 of 2017 and Government
Regulation Number 31 of 2012. This study was prepared with descriptive methods by conducting
interviews, system comparisons existing with those to be submitted, and research on applicable
laws and regulations. This research shows the need for more detailed supervision of taxpayers, so
that non-compliance of taxpayers in making payments and tax reporting can be minimized.

2019
T52801
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Posma Leonardo
Penerapan ketentuan perpajakan pada transaksi e-commerce pada platform marketplace: studi kasus pada PT. Bukalapak.com = The application of tax provisions on e-commerce transaction in the marketplace platform: case study in Bukalapak.com
Abstrak :
Penelitian ini didasarkan terhadap masalah perkembangan transaksi e-commerce yang tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penegasan berkaitan e-commerce dengan mengeluarkan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce, di mana atas transaksi e-commerce dikenakan pajak yang sama dengan pelaku bisnis konvensional. Namun ketentuan tersebut belum cukup berhasil memaksimalkan pajak atas e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce di PT. Bukalapak.com dan memberikan rekomendasi kepada PT. Bukalapak.com berkaitan aspek perpajakan atas transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method (metode campuran). Objek Penelitian adalah PT. Bukalapak.com dengan Divisi Perpajakan sebagai unit analisis. Instrumen penelitian menggunakan wawancara terhadap PT. Bukalapak.com dan kuesioner kepada para penjual yang bertransaksi menggunakan platform marketplace. Kesimpulan penelitian adalah PT Bukalapak.com tidak melakukan penerapan atau ketentuan khusus bagi pengguna aplikasi Bukalapak, hal tersebut mengacu pada sistem perpajakan yang dilakukan di Indonesia yaitu self assessment. Kurangnya pengetahuan perpajakan atas kewajiban perpajakannya menyebabkan kurang berhasil dalam memaksimalkan pembayaran pajak atas transaksi e-commerce. Terdapat sentimen negatif dengan menyatakan belum pernah melakukan, tidak paham ataupun tidak mengerti ketentuan perpajakan dari penjual yang melakukan transaksi e-commerce. PT. Bukalapak.com memiliki inisiatif untuk menjadi mitra otoritas perpajakan dengan mengajukan diri sebagai Application Service Provider, sehingga pelaporan pajak dan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui aplikasi Bukalapak. ......This research is based on the problem of the development of transactions e-commerce that do not necessarily boost state revenues from the taxation sector. The Directorate General of Taxation has made an affirmation regarding e-commerce by issuing SE-62/PJ/2013 dated December 27, 2013 concerning Affirmation of Provisions on Taxation of Transactions E-commerce, where transactions e-commerce are subject to the same tax as conventional business actors. However, this provision has not been enough to successfully maximize tax on e-commerce. This study aims to analyze the application of SE-62/PJ/2013 dated 27 December 2013 concerning Affirmation of Taxation Terms on E-commerce Transactions at PT. Bukalapak.com and provide recommendations to PT. Bukalapak.com related to the taxation aspect of transactions e-commerce. This study uses a research approach with case studies. This study uses mixed-method approach. The object of the research is PT. Bukalapak.com with the Tax Division as a unit of analysis. The research instrument uses interviews with PT. Bukalapak.com and questionnaires to sellers who transact using the marketplace platform. The conclusion of the study is that PT Bukalapak.com does not implement or apply specific provisions for users of the Bukalapak application, this refers to the taxation system carried out in Indonesia, namely self assessment. Lack of tax knowledge on taxation obligations causes less success in maximizing tax payments on transactions e-commerce. There was a negative sentiment by stating that they had never done, did not understand or did not understand the tax provisions of the seller who made a transaction e-commerce. PT. Bukalapak.com has the initiative to become a partner of the taxation authority by submitting itself as an Application Service Provider, so that tax reporting and tax payments can be made through the Bukalapak application.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mey Lina Hamid
Aspek perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia: studi kasus pada lima PTNBH = Taxation aspects of state universities with legal entity in Indonesia: case studies on five PTNBH
Abstrak :
Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 dengan pola pengelolaan keuangan PTNBH. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai permasalahan dalam pengenaan ketentuan perpajakan pada lima PTNBH serta menganalisis ketentuan perpajakan di luar negeri dengan membandingkan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa permasalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan setelah diterbitkannya SE 34 Tahun 2017 yang berdampak pada pengenaan PPh Badan dan PPN serta belum maksimalnya tata kelola yang baik dalam hal integrasi keuangan. Aturan di beberapa luar negeri mengecualikan pajak terkait jasa pendidikan dan sejauh ini peraturan yang ada di Indonesia juga melakukan hal yang sama hanya saja tidak semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dikecualikan dari pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu mepertimbangkan pembuatan kebijakan khusus untuk PTNBH untuk menghindari ketidakpastian atas ketentuan pajak yang berlaku agar sejalan dengan asas pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak harus didasari oleh asas certainty. ......In connection with the issuance of the Director-General of Tax Circular Number SE-34/PJ/2017 with the PTNBH financial management pattern. Therefore, this study will examine the problem in the imposition of tax provisions on PTNBH and analyzing taxation provisions abroad by comparing current regulations in Indonesia. The approach taken in this study is a qualitative approach with a descriptive design. The results of this study indicate in implementing taxation provisions after the issuance of SE 34 2017, which affects the imposition of Corporate Income Tax and imposition of VAT, it has also not maximized good governance in terms of financial integration. The rules for foreign countries are related to education services, and so far, the regulations that exist in Tridharma Indonesia universities are exempt from taxes. Besides, the Directorate General of Taxes needs to consider making a special policy for PTNBH to avoid uncertainty about tax provisions that are consistent with the tax must be based on the principle of certainty.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Henny
Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Atas Transaksi Cross Border Leasing Pengadaan Pesawat di Perusahaan Penerbangan Indonesia = Withholding Income Tax Planning Article 26 for Cross-Border Air craft Leasing Transaction in Indonesian Airlines
Abstrak :
Tesis ini membahas salah satu teknik perencanaan pajak atas transaksi sewa lintas batas negara (cross-border leasing), yaitu melalui pendekatan tax treaty dengan negara-negara mitra (menggunakan tax treaty Indonesia-Amerika, Indonesia-Prancis dan Indonesia-Singapura) yang bertujuan mencari tax treaty dengan manfaat terbesar dalam meminimalkan pengenaan PPh Pasal 26 di Indonesia sebagai negara sumber. Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat perbedaan karakterisasi objek pajak yaitu sebagai bunga, royalti atau business profit; menyarankan penggunaan tax treaty Indonesia-Prancis sebagai pilihan terbaik dalam skema operating lease; sedangkan dalam skema financial lease, tidak terdapat perbedaan karakterisasi diantara tiga tax treaty tersebut.
This thesis describes one of tax planning technique on cross-border leasing transaction through the approach of tax treaty with the countries partner (using tax treaty between Indonesia and America, Indonesia and France and Indonesia-Singapore) that seeks to tax treaty with the greatest benefits in minimizing the imposition of income tax article 26 in Indonesia as a source country. The research method is qualitative comparative design. The results showed: there are differences in the tax characterization of the object that is as interest, royalties or profit business; recommends the use of a tax treaty between Indonesia and France as the best choice in operating lease scheme; whereas in the scheme of financial lease, there is no difference between the three characterization of the tax treaty.
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Odiatma
Pengaruh hak legal hak administratif wajib pajak dan faktor pengelakan pajak terhadap kepatuhan pajak : survei pada UK di kota bandar lampung = Effect of legal rights taxpayer rights admininistrative and factor againts evasion to tax compliance : survey on SMESs in bandar lampung
Abstrak :
ABSTRACT
Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56 persen serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97 persen menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. UKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh usaha besar. Pada APBN 2012 misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun yang sebagian besar diperoleh dari usaha besar. Dalam kenyataanya, unit usaha besar pada tahun 2010 jumlahnya sekitar 4.800 unit dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 44 persen, sedangkan UKM sudah mencapai 53 juta unit dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 56 persen. Sekitar 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UKM, dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak sekitar 99,4 juta tenaga kerja.

Penelitian ini menggunakan 3 variabel eksogen yaitu Hak Legal, Hak Administrastif Wajib Pajak, dan Faktor Pengelakan serta Kepatuhan Pajak sebagai variabel endogen dengan mengambil responden berupa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebanyak 200 unit UKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan kuesioner (angket), sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling atau SEM.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa (1) Hak Legal dapat tergambar jelas oleh variabel hak pengenaan pajak ganda, (2) Hak Administratif dapat dijelaskan oleh variabel penetapan kebijakan dan variabel pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk membayar pajak, (3) Faktor Pengelakan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, (4) Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh kepatuhan formal dan kepatuhan material, (5) terdapat pengaruh Hak Legal terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (6) terdapat pengaruh hak administrasi terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (7) terdapat pengaruh Faktor Pengelakan Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (8) Hak Legal, Hak Administratif, dan Faktor Pengelakan Pajak secara bersama-sama mempengaruhi tingkat Kepatuhan Pajak dengan Faktor Pengelakan Pajak memiliki pengaruh lebih besar terhadap Kepatuhan Pajak dibandingkan dengan Hak Legal dan Hak Administratif.
ABSTRACT
Based on data in 2012, the amount of the proportion of Gross Domestic Product (GDP) of the SMEs sector reaching to 56 percent and the employment rate above 97 percent have made the SMEs sector as a very important sector for the economy of Indonesia in general . SMEs are considered potential in increasing the country's income through taxes. Tax revenue data from 2005 to 2012 showed that most of the tax revenues are still dominated by big enterprises. In 2012 budget, for example, Income Tax (VAT) non-oil is targeted at Rp.445,7 trillion and Value Added Tax ( VAT ) is targeted at Rp.336,1 trillion which is mostly achived from big enterprises. In fact, big enterprises in 2010 with 4,800 units contributed to GDP about 44 percent, whereas SMEs has reached 53 million units with contribution to GDP about 56% . About 99% of the total unit number of enterprises in Indonesia are SMEs and recorded that they are able to create many jobs and absord about 99.4 million workers.

This study used three eksougen variables namely Legal Rights, Rights of Taxpayer Administrative, and Evasion Factor and Tax Compliance as a endougen variable taking 200 respondents of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bandar Lampung. Data collection techniques used were through literature study and questionnaire, while the data analysis technique used was Structural Equation Modelling or SEM.

The results of the study indicate that (1) a legal right can be clearly explained by the variable of double taxation rights, (2) administrative rights can be explained by the policy-setting variables and variables of notifications and sufficient time to pay taxes, (3) tax evasion factor can be explained by variable of tax audit, (4) tax compliance can be explained by formal compliance and compliance material, (5) there is influence of the legal rights on the level of SMEs tax compliance, (6) there is influence of administrative rights on the level of tax compliance of SMEs, (7) there is influence of tax evation factor on the SME tax compliance levels, (8) legal rights, administrative rights, and tax evasion factors jointly influence the level of compliance in which the tax evasion factors has a greater influence on tax compliance than legal rights and administrative rights.
2013
T54134
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iren Meita
Pengaruh faktor pengelakan pajak dan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak survei pada wajib pajak sektor properti di Bekasi = Effect of deterrence factors and tax codes to tax compliance survey of the property sector's tax payers in Bekasi
Abstrak :
ABSTRACT
Penerimaan pajak di tahun 2013 berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) penerimaan pajak tidak mencapai target yang sebelumnya di APBN sebesar Rp1.193.0 Triliun menjadi Rp1,139.3 Triliun. Kuatnya geliat sektor konstruksi yang tumbuh antara 6,6-7,5%, diikuti oleh laju sektor konsumsi yang tumbuh 5-5,3% dalam empat tahun terakhir cukup signifikan berkontribusi pada pertumbuhan sehingga ekonomi RI masih bisa melaju di atas 6%. Tetapi penerimaan pajak dari sektor properti masih dirasakan kurang optimal dari penjualan properti oleh beberapa developer. Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Juli 2013 secara nasional melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bergerak di Sektor Properti, seperti yang disampaikan Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak penerimaan pajak berasal dari :PPh Final Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan yang diterima penjual atau Developer karena melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan dan PPN atas nilai transaksi barang kena pajak berupa tanah atau bangunan yang bukan kategori sangat sederhana. Oleh karenanya Kepatuhan Pajak menjadi penting untuk diukur, Kepatuhan Pajak dapat dilihat dari Faktor Pengelakan Pajak yang merupakan bagian dari pembentuk Moralitas Pajak, sedangkan dari Budaya Pajaknya yaitu Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menguji pengaruh Faktor Pengelakan Pajak dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak sektor properti dengan mengambil responden di Bekasi (Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi). Ukuran sampel ini berjumlah 200 Wajib Pajak (developer) di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui kuesioner (angket) dan studi kepustakaan, dengan teknik analisis data Structural Equation Modelling atau SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor Pengelakan Pajak yaitu kualitas layanan publik yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap Kepatuhan Pajak. Pada Peraturan Perpajakan yaitu ketentuan pajak yang diperoleh melalui media yang artinya ketentuan pajak harus dipublikasikan dan disosialisasikan, dimana hal ini akan memberikan motivasi Wajib Pajak untuk melakukan Kepatuhan Pajak.
ABSTRACT
Tax revenue in 2013 based on revenue and expenditure budget (revised budget) tax revenue does not reach the target like the earlier in the budget for Rp1.193.0 trillion to Rp1, 139.3 trillion. The strong construction sector which grew between 6.6 to 7.5%, followed by consumer sector growth rate from 5 to 5.3% in the last four years significantly contributed to the economic growth that Indonesia still can go above 6%. But tax revenue from the property sector is still less than the optimal from the sale of property by a developer. Directorate General of Tax in July 2013 nationwide has conducted an examination of a taxpayer engaged in the property sector, as presented Head of External Relations Directorate General of Taxation tax revenue comes from: Final Income Tax Article 4 paragraph (2) the income received by the seller or Developer for buying or selling land or building and VAT on the transaction value of taxable goods in the form of land or building which is not a very simple category. Therefore that Tax Compliance is important to be measured, it can be seen from Deterrence Factors that are part of the Morality Tax,while the Tax Codes from Tax Culture. This study examined the effect of Deterrence Factors and Tax Code to Tax Compliance by taking the property sector respondents in Bekasi (Kota Bekasi and Kabupaten Bekasi). The sample size of 200 taxpayer (developer) in Kota Bekasi and Kabupaten Bekasi. Data collection techniques used through the questionnaire and the literature study, with the data analysis techniques Structural Equation Modelling or SEM. The results showed that the quality Deterrence Factors that have the most impact on Tax Compliance is public service. On the Tax Codes, tax regulation acquired through the media the most impact on tax compliance, which means the tax provisions must be published and disseminated, where it will provide taxpayers motivation to perform Tax Compliance.
2013
T54158
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>