Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konseling karier merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan karier yaitu pemberian bantuan secara tatap muka kepada individu ataukelompok dalam hubungan profesional yang dilakukan oleh konselor (bersertifikat dan memiliki asosiasi) kepada konseli agar dapat menyesuaikan diri, memperbaiki tingkahlaku, membantu pencapaian tujuan, penentuan diri dan mengembangkan potensinya kejalur karier yang realistis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta dan bagaimana memberdayakan peran Bimbingan dan Konseling Karier dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivis karena berawal dengan menguji teori konseling karier, dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam (data primer) dan juga studi literatur (data sekunder) serta strategi triangulasi digunakan untuk validitas dan keabsahan data. Hasil analisis bahwa Unit konseling karier BKN melakukan praktek konseling psikologis dan membantu kepada Pegawai yang mengalami masalah gangguan kejiwaan dan tidak terfokus pada layanan konseling karier sehingga perlu diluruskan persepsi dan batasan konseling karier itu sendiri dengan membangun struktur, arah dan tujuan konseling karier yang jelas kemudian memberdayakan peran Sumber Daya Manusia dalam memaksimalkan unit layanan konseling karier untuk mengatasi hambatan karier pegawai dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi.

---

Career counseling is a series of activities the most basic of career guidance that is providing assistance in person to individuals or groups in a professional relationship conducted by counselor to the counselee in order to adapt, improve behavior, help meet the goals, self-determination and potential to develop realistic career path.

The purpose of this study is to analyze the role of guidance and career counseling for Civil Servants and how to empower the role of Career Guidance and Counseling in providing career guidance and counseling services for Civil Servants in the National Civil Service Agency (NCSA).

This research approach is post-positivist because it starts with career counseling theory testing, using the method of data collection in-depth qualitative interviews and literature as well as the strategy of triangulation is used for validity and validity of the data.

The results of the analysis unit career counseling in the NCSA practice psychological counseling and help to Employees who experience problems psychiatric disorders and not focused on service career counseling so that needs to be clarified perceptions and limitations of career counseling itself by building the structure, direction and purpose career counseling clear then empower the role of Human Resources in maximizing unit career counseling services to overcome barriers to employee career and can provide benefits to the organization."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinantransformasional dan transaksional terhadap work engagement Pegawai NegeriSipil di Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara. Penelitian inimenggunakan Transformational Leadership Behaviour Inventory (TLI) untukmengukur kepemimpinan transformasional dan transaksional, dan untukmengukur work engagement digunakan Utrecht Work Engagement Scale-9(UWES-9). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif danregresi linier berganda. Hasil penelitian terhadap 176 pegawai menunjukkanbahwa kepemimpinan transformasional dan transaksional berpengaruh secarapositif dan signifikan terhadap work engagement pegawai. Secara parsialkepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap workengagement pegawai. Sedangkan kepemimpinan transaksional secara parsial tidakberpengaruh terhadap work engagement pegawai

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to find out the influence of transformational andtransactional leadership on work engagement of civil servant at ExecutiveSecreatriat of the Head Office of National Civil Services Agency. This researchutilize the Transformational Leadership Behaviour Inventory (TLI) to measuretransformational and transactional leadership, and to measure work engagementthis research utilize Utrecht Work Engagement Scale-9 (Uwes-9). Data wasanalyed with descriptive analysis methode and multiple linear regression. Resultof the research (n=176) found that transformational and transactional leadershipsignificantly and positively impact on work engagement. Partiallytransformational leadership significantly and positively impact on workengagement while transactional leadership partially has no impact on workengagement"

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap employee engagement PNS Non Manajerial di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat. Jenis penelitian ini adalah eksplanatory dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpul data berupa kuesioner yang diberikan kepada responden. Teknik Simple Linear Regression digunakan dalam menganalisis data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil-hasil penelitian mengenai budaya organisasi dan employee engagement khususnya di sektor publik. Untuk penelitian employee engagement selanjutnya disarankan berkaitan dengan variabel lainnya, guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi employee engagement di sektor publik atau pemerintahan.

---

This thesis discusses the influence of organizational culture on employee engagement non managerial civil cervant at the Head Office of National Civil Services Agency. This type of research is explanatory with quantitative approach. Data collection instrument was a questionnaire given to respondents. Simple linear Regression method used in analyzing data. The result of this study indicated that organizational culture positive and significant impact on employee engagement. This research is expected to enrich the results of research on organizational culture and employee engagement, especially in the public sector. For further recommended employee engagement research related to other variables, in order to determine the factors that influence employee engagement in the public sector or government."

"Analisis Kebijakan Otonomi Khusus Papua 2001-2016 dalam Perspektif Deliberative Public Policy Penelitian ini menganalisis kebijakan Otonomi Khusus Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang hanya melihat kebijakan Otsus Papua pada tahap implementasi, penelitian ini menganalisis kebijakan Otsus sebagai sebuah proses kebijakan, mulai dari tahap formulasi hingga implementasi, dengan menggunakan perspektif deliberative public policy dari teori Dryzek 1990 mengenai deliberative democracy. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan beragam, baik yang mendukung maupun yang mengritisi kebijakan Otsus. Para informan adalah para pembuat kebijakan Otsus Papua di DPR RI dan Pemerintah, serta di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kegiatan observasi dilakukan di Jayapura, Wamena, Manokwari, Sorong, dan Kaimana, yang merepresentasikan wilayah kota dan kabupaten, serta wilayah pantai dan pegunungan. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dan sesuai dengan tujuannya, untuk menganalisis kebijakan Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, penelitian ini menggunakan tipe eksplanatori kualitatif. Triangulasi dilakukan melalui kegiatan focus group discussions, yang melibatkan para pemangku kepentingan. Berbeda dengan penelitian LIPI 2004 , yang mengungkap bahwa kebijakan Otsus Papua sudah dilakukan secara partisipatif, penelitian ini menemukan partisipasi yang dilakukan dalam tahap formulasi bersifat semu pseudo-participation . Penelitian ini selanjutnya mengungkap bahwa dalam tahap implementasi, orang asli Papua sebagai target penerima manfaat cenderung diabaikan partisipasinya. Menurut hasil penelitian ini, formulasi dan implementasi kebijakan Otsus Papua harus memperhatikan prinsip-prinsip deliberatif. Penelitian menemukan bahwa perspektif deliberative public policy telah membuka cara pandang baru dalam menganalisis kebijakan Otsus Papua. Penelitian ini mengemukakan kebaruan novelty bahwa dalam perspektif deliberative public policy, pembatasan waktu dalam proses formulasi kebijakan akan menimbulkan masalah dalam implementasinya. Penekanan pada substansi deliberasi lebih penting dari pada sekadar pemenuhan formalitas, karena ia akan menimbulkan pseudo-deliberative, yang menciptakan situasi konflik akibat distrust yang terus tumbuh dan memperkuat tuntutan separatisme. Kata kunci: deliberative public policy, pseudo-deliberative policy, Dryzek 1990, otonomi khusus, Papua, Papua Barat.

---

Papua Special Autonomy Policy Analysis 2001 2016 A Deliberative Public Policy Perspective This research analyzed special autonomy policy in the provinces of Papua and West Papua. Different from previous researches which only discussed the special autonomy during its implementation, this research examined it as a process since its formulation until its implementation by employing the 1990 Dryzek rsquo s deliberative democracy perspective. Data collection was conducted with library studies, continued with in depth interviews with various informants. The informants consisted of those who supported the special autonomy policy and those who criticized it inside the national parliament and the government, as well as different parties in the provinces of Papua and West Papua. In addition to this, observation works have been conducted in cities and municipalities, as well as coastal and mountainous areas, e.g. Jayapura, Wamena, Manokwari, Sorong, and Kaimana. Data was analyzed by employing a qualitative method. In accordance with the objective of this research, namely to clearly examine both the formulation and implementation of special autonomy policy in the Papua and the West Papua, an explanatory qualitative type was applied. Triangulation of data was, furthermore, conducted with focus group discussions, involving relevant stakeholders. Unlike the 2004 LIPI rsquo s research, which concluded that the Papua special autonomy policy has been deliberatively discussed and created, this research argued and found that the public participation organized during its formulation was actually pseudo, by which the researcher has identified it as pseudo participation. This research has also revealed that since its implementation, the participation of native Papuan, presumably should have gained the benefits of the policy, have been, in reality, ignored. This research further found that the deliberative public policy has introduced a new perspective for analyzing the Papua special autonomy policy. From such perspective, therefore, its formulation and implementation must consequently rely on deliberative principles. As its novelty, this research has revealed that time limitation during the formulation process will bring about problem in its implementation. The researcher accordingly concluded that emphasizing to have a real deliberative process is much more substantial rather than attempting to make it artificially that led to a pseudodeliberative policy. A pseudo one has, in fact, produced conflict caused by the growing distrust of the Papuan to the government, which strengthened aspiration for separatism. Keywords deliberative public policy, pseudo deliberative policy, Dryzek 1990, special autonomy, Papua, West Papua."

"Banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasi desentralisasi pendidikan Aceh, baik itu hasil dari capaian prestasi siswa dan guru serta kepala sekolah, maupun wujud pendidikan Islami yang hanya sebatas simbol-simbol Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum efektifnya desentralisasi pendidikan Aceh dilihat dari aspek content of policy dan context of policy. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawacara mendalam, data dokumentasi dan pengamatan dilapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek content of policy, belum adanya implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan Aceh, baik dilihat dari prestasi siswa dan guru secara nasional maupun wujud pendidikan Islami, mamfaat yang dirasakan dari kebijakan ini juga masih belum merata, standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan untuk wilayah terpencil belum memadai, demikian pula perluasan dan pemarataan pendidikan belum menyetuh masyarakat di daerah terpencil, dari aspek, perubahan yang diharapkan dengan pendidikan Islami hanya sebatas simbol-simbol Islam saja, kemudian institusi yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki pendidikan Aceh belum berperan dan berfungsi dengan baik, para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, guru dan dinas pendidikan juga belum menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Pembiayaan pendidikan kabupaten/kota masih tergantung kepada pusat dan propinsi. Dari aspek context of policy, adanya tarik menarik antara dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan secara operasional tentang pendidikan Islami, kemudian adanya pihak-pihak tertentu yang juga turut mempengaruhi implementasi pendidikan Aceh, rendahnya respon dan kepatuhan para pelaksana pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islami.Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, harus adanya keinginan yang kuat (polical will) dari penentu, perumus dan pengambil kebijakan, agar mampu merumuskan secara operasional tentang pelaksanaan pendidikan Islami. Kedua, harus ada program peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Memberdayakan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) mulai dari propinsi sampai kabupaten/kota, sebagai institusi yang melakukan monitoring terhadap jalannya pendidikan Aceh, serta memberikan masukkan dalam rangka membenahi pendidikan Aceh.

---

Many problems occurred in the implementation of educational decentralization in Aceh, both the results of the performance achievement of students and teachers and principals, as well as a form of Islamic education is only limited to Islamic symbols. The purpose of this study was to analyze the factors that cause the ineffectiveness of educational decentralization in Aceh from the aspects of policy content and context of the policy. This study uses postpositivism and qualitative methods. The process of data collection is done by depth interview, the data documentation and field observations were then analyzed by using interactive data analysis.The results showed that from the aspect of the content of the policy, the lack of positive implications for the advancement of education in Aceh, good views of the achievements of students and teachers nationally and form of Islamic education, the perceived benefit of this policy is still not evenly distributed, the minimum service standards (SPM) education to remote areas is not adequate, as well as the expansion and education for all not touching people in remote areas, from the aspect, the expected changes with Islamic education was limited to only Islamic symbols, then the institution has the authority to improve education and the role of Aceh is not functioning well, the implementers of education such as school principals, teachers and education authorities are also not perform the role and function well. Education financing district / city is still dependent on the central and provincial. From the aspect of the policy context, the existence of attraction between the provincial and district education offices / town in formulating operationally on Islamic education, then the existence of certain parties that have affected the implementation of the Aceh education, low responsiveness and compliance of the executive education in implementing Islamic education.In connection with the above research findings it is necessary to do some action. First, should the existence of a strong desire (political will) of the determinant, formulators and decision makers, in order to formulate operationally on the implementation of Islamic education. Second, there must be a quality improvement program through training for executive education, such as school principals, teachers, and school superintendent. Empowering Regional Education Council (MPD) ranging from provincial to district / city, as the institution monitoring the course of education in Aceh, as well as providing education to fix the insert in Aceh."

"Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology yang mengacu kepada dual imperatives dari McKay dan Marshall ( 2001) yaitu research interest dan problem solving interest untuk melakukan penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Institusi yang memegang peranan penting dalam governansi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo adalah Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Adapun pihak lain yang terkait erat dengan pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah daerah, masyarakat desa hutan, serta stake holder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh perambahan serta perusakan hutan lindung yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan berkurangnya fungsi hutan lindung. Implementasi kebijakan serta koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung juga menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan ulang governansi, implementasi kebijakan, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung.Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan melalui perubahan yang systematically desirable dan culturally feasible di mana partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dapat diadopsi sebagai prinsip-prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Implementasi kebijakan menyangkut hutan lindung dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung. Komunikasi dan interaksi yang intensif antar institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

---

This study is an application of action research based on the Soft Systems Methodology which refers to the concept dual imperatives, as put forwarded by McKay and Marshall (2001) ? research interest and problem solving interest ? in dealing with restructuring governance for protected forests. According to the Government Regulation No. 72 of 2010, Perum Perhutani is a government institution that should play a crucial important role in the governance of protected forest in the Wonosobo Regency. Other parties having close relations to the governance of protected forests are local governments, villagers living next to the forests, as well as those stakeholders such as non-governmental organizations (NGOS).In practice, the governance of protected forest management does face a lot of problems. These problems are partly caused by encroachment and destruction of protected forests which then lead to deforestation and also reduced functions of the protected forests. In addition to this, policy implementation and coordination within the context of protected forest management also face various problems. Therefore, the main purpose of this research is to investigate governance restructure, policy implementation, as well as the implementation of effective coordination in the management of protected forests.The results show that governance restructure for the protected forest management can be done through systematically desirable and culturally feasible changes in which participation, efficiency and effectiveness, fairness and equality, transparency, accountability, and consensus can be adopted as principles of good governance in the management of protected forests in the Wonosobo Regency, in particular. Maximum efforts associated with protected forest oriented policy implementation can be made by enhancing the nearby villagers?s understanding of the functions of protected forests. At the same time, intensive communication and interaction among related institutions are also essential in order to improve the effectiveness of coordination in the management of protected forests in the Wonosobo Regency."

"ABSTRAKDisertasi ini menganalisis implementasi kebijakan difusi teknologi dan proses difusi teknologi di level operasional dalam konteks pemberdayaan UMK melalui iptekda LIPI di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur selama kurun waktu 2000-2011. Pengalaman pelaksanaan iptekda LIPI dalam melaksanakan kegiatan difusi teknologi di kedua wilayah sangat bermanfaat untuk menentukan pola pemberdayaan UMK melalui difusi teknologi. Guna menunjang hasil analisis, pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa baik aspek isi dan lingkungan kebijakan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan difusi teknologi di kedua wilayah penelitian. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembelajaran dari studi kasus iptekda LIPI dapat menghasilkan mekanisme difusi teknologi secara bottom-up yang dapat menciptakan para pemimpin opini di daerah yang didukung oleh perubahan sistem pelaksanaan kegiatan difusi teknologi maupun sistem penghargaan bagi para pelaku UMK maupun agen perubah dan lembaga pelaksananya sehingga kebijakan difusi teknologi bagi pemberdayaan UMK tidak lagi dilihat sebagai proyek semata. Disamping itu, penambahan mitra kerjasama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar di tingkat kementerian/lembaga, dinas-dinas terkait, desa, dan asosiasi UMK merupakan strategi bagi aktor-aktor difusi teknologi untuk mengembangkan cakupan penerima manfaat dan keberlanjutannya

---

ABSTRACTThis dissertation analyzes the implementation of technology diffusion policy and the process of technology diffusion at the operational level in the context o f Micro and Small Enteprises (MSEs) empowerment in several regencies and cities in West Java and Malang Raya during the period of 2000-2001. The experience of the iptekda LIPI implementation in conducting technology diffusion in both areas is useful for determining the design of MSEs empowerment through technology diffusion. To support the results of the analysis, post-positivism approach with qualitative data collection method is employed in this research. The findings indicate that both the aspect of content and policy environment determine the success or failure of the implementation of the technology diffusion policy in the two research contexts. The findings of this research suggest that from the case study of iptekda LIPI, a bottom-up mechanism of technology diffusion which can create opinion leaders supported by the transformation of the implementation system of technology diffusion and remunerations for agents of change and institutions implementing the technology diffusion. Thus, the technology diffusion policy for the empowerment of MSEs is no longer seen merely as a project. Furthermore, the involvement of partners which have bigger authority and power at the level of ministry/institution, related agencies, villages and MSEs association becomes a strategy for the actors of technology diffusion, such as LIPI and universities, to expand the scope of beneficiaries and sustainability."

"Selama 40 tahun terakhir, kecamatan mengalami perubahan seiring perubahan kebijakan mengenai pemerintahan daerah. Perubahan kebijakan makro ini memerlukan penyesuaian pada tingkat organisasi dan operasional. Namun belum direspon baik oleh Pemerintah Pusat, dan gamang dalam memosisikan kecamatan, dengan tidak jelasnya bentuk organisasi kecamatan, camat diberi tugas urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan kepala wilayah, dan tidak ada pedoman pengukuran kinerja kecamatan. Timbul masalah konseptual, yaitu bagaimana memosisikan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, apakah bagian unit kewilayahan yang diperluas perannya melalui desentralisasi dalam kota (Norton, 1994); unit yang menjalankan fungsi tertentu dalam rangka dekonsentrasi (Leemans, 1970); ataukah dipandang tidak relevan lagi dalam pengelolaan kota terpadu (Smith, 1985)? Hal ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana dinamika kelembagaan kecamatan, mengapa itu terjadi, dan bagaimana kelembagaan kecamatan diposisikan. Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi, pemerintahan daerah, pemerintahan wilayah, dan kelembagaan sebagai panduan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktifis dengan teknik kualitatif melalui studi kasus di Kecamatan Cikulur, Tulakan, Jatiuwung dan Bubutan. Hasil penelitian memperlihatkan dinamika kelembagaan kecamatan lebih banyak disebabkan faktor eksogen daripada endogen. Selanjutnya, dilakukan reposisi kelembagaan kecamatan dalam tiga model, yaitu model kelembagaan kecamatan kawasan perkotaan, perdesaan dan hybrid.

---

Local government has changed sub-district status over 40 years. This macro policy alters operations and organization. The Central Government must improve, and placing the sub-district is giddy. The sub-district head manages regional government and does not assess performance. Then a conceptual problem arises: how to position the sub-district in local government administration—as part of a local government unit whose role is expanded through decentralization within cities (Norton, 1994), as a unit that performs specific functions in deconcentration (Leemans, 1970), or as a unit no longer relevant in integrated city management (Smith, 1985). This is formulated in research questions, namely: how are the dynamics of sub-district institutions in the administration of local government, why does it happen, and how are sub-district institutions positioned? Rebuilding sub-district institutions needs knowing their dynamics and causes. Decentralization, local self-governance, local state government, institutional theory, and institutional dynamics drive this research. Four sub-districts—Cikulur, Tulakan, Jatiuwung, and Bubutan—are studied using constructivist case studies. The research found that exogenous factors caused the sub-district institutional dynamics more than endogenous ones. Three models—urban, rural, and hybrid—reposition sub-district institutions."

"Penelitian ini berangkat dari banyaknya konflik yang terjadi pada pengelolaan taman nasional. Manfaat taman nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai kawasan konservasi adalah dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga termasuk dalam kriteria pemanfaatan public goods. Namun, pada sisi lain dalam areal taman nasional juga memiliki potensi sumber daya alam lain yang bersifat komersil, seperti tambang, sumber air, pariwisata, dll., sehingga menarik minat pihak lain untuk memanfaatkannya maka terjadilah kompetisi; barang dengan kriteria ini termasuk common pool resources. Jadi berdasarkan hal tersebut maka taman nasional memiliki kriteria pemanfaatan ganda. Kriteria semacam ini, memicu terjadinya konflik. Wilayah kajian untuk penelitian ini adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang menuai konflik pengelolaan paling banyak. Hal ini karena TNGHS terletak pada wilayah strategis yang melintasi 2 propinsi (Jawa Barat dan Banten) serta 3 kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak), disamping itu banyaknya potensi sumber daya alam yang dimilikinya (emas, geothermal, sumber air, dan wisata alam). Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan interactive governance untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di TNGHS; serta bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat pengelolaan di TNGHS. Kerangka teori yang digunakan adalah teori interactive governance (Kooiman, 2008) yang diintegrasikan dengan konsep sustainability (Bossel, 1999) dalam pengelolaan sebuah taman nasional untuk mewujudkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) dalam bentuk 'governance of governance' (Pieters, G.B., et.al, 2012). Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui aplikasi action research berbasis Soft System Methodology (Checkland dan Scholes, 1990) dengan model siklus ganda (McKay dan Marshal, 2001). Hasil dari penelitian ini secara teoritis menyebutkan bahwa sistem dan struktur dari penerapan aktivitas interactive governance di area taman nasional mengarah pada governability, dimana stakeholder sebagai aktor strategis dengan kepentingan beragam mempunyai tujuan dalam mengurangi konflik dalam bentuk networks, partnership dan bentuk interaksi negosiasi lainnya. Aktivitas interactive governance-nya sendiri mengalir dalam siklus konsep sustainability sehingga menghasilkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) di TNGHS dengan beberapa persyaratan fundamentalis yaitu : sistem eko-governmetalis pada manajemen kawasan, struktur komunitas regulatoris pada manajemen kelembagaan, dan pengelolaan demokratis rasional pada manajemen sumber daya alam. Sistem ini diturunkan dalam beberapa aktivitas operasional yang dalam implementasinya menuntut beberapa perubahan yang menyangkut mekanisme dan regulasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, termasuk perubahan metode, strategi dan teknik partisipatif para pihak yang terkait. Perubahan ini akan memberikan suatu cara untuk memfasilitasi, mengatur dan secara langsung meningkatkan kemampuan self-regulasi dari pihak pengelola dengan para pihak lainnya Perubahan ini diikuti dengan dengan kerjasama para pihak yang dilakukan dalam konteks partnership berbentuk kolaborasi dan kemitraan, dan hubungannya dilakukan dalam konteks networks governance berupa koordinasi, adaptasi dan pengendalian.

---

The background of this study is some conflicts that occur in the management of national park. Benefits of a national park and its function as one of conservation area that can be enjoyed by the society. This charachteristics of the national park, it can be called as public goods. However, a large about at natural resources that exists in the national park especially commercial natural resources, such as mining, water resources, tourism, etc., Many stakeholders attract to utilitize the resources in such a way that leads them into a competition. The later charachteristics sets the national parks as common pool resources. Based on these two features, the national park have a dual utilization charachteristics. Such atribute triggers some conflicts in its management. The object of this study is the Gunung Halimun Salak National Park (GHSNP), one of the national parks in Indonesia which has the most conflict in its management. It is because GHSNP located in a strategic area across two provinces (West Java and Banten) and three districts (Bogor, Sukabumi and Lebak). In addition, high amount of the potential of its natural resources (gold, geothermal, water resources and nature) is the other reason that drive conflicts in GHNSP. The principal issues raised in this research is how the interactive governance is to create sustainable resources in GHSNP; and how the sustainable management is applied by stakeholders in the management of GHSNP.

The theoretical framework used in this study is interactive governance theory (Kooiman, 2008) which is integrated with the concept of sustainability (Bossel, 1999) in the management of a national park to achieve sustainable governance in the form of "governance of governance" (Pieters, GB, et. al, 2012). The approach conducted in this research is action research applications based on the Soft System Methodology (Checkland and Scholes, 1990) with a dual imperatives model (McKay and Marshall, 2001).

The results of this research as theoretically that the implementation of the interactive governance activities at the national park area is the systems and structures of leads to governability. There are many stakeholders as strategic actors with diverse interests have a goal to reducing conflict by networks, partnerships and the other forms of interaction negotiation. The interactive governance activities flow in a cycle sustainable concept, so it's produces sustainability governance at TNGHS. There are some fundamentalist requirements : the ecogovernmetalis system on area management, community and regulatory structure in institutional management, and the rational democratic management in the natural resources management.

Interactive governance derived in several operational activities, in which its implementation requires some changes regarding to the mechanism and regulation that is formed in the regulation, institutional structure, including changes in methods, strategies and participatory techniques of stakeholders. This change will provide a way to facilitate, regulate and enhance the ability of self-regulation of the manager. This changes was followed by the cooperation of the stakeholders in the partnership context formed in collaboration and partnership, also the relation in the context of networks governance in the form of coordination, adaptability and control."

"Masalah desentralisasi di Indonesia berkaitan dengan pengalihan urusan ke daerah yang dimaknai dan diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah melalui regulasi lokal. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk belum sepenuhnya mengakomodir prinsip dan karakter desentralisasi. Sebagai kota periphery dari Jakarta, kota Tangerang dijadikan sebagai city example. Organisasi Perangkat Daerah dianalisis dengan mengadopsi konsep hirarkhi proses kebijakan dari Broomley, berfokus pada analisis tiga level pelembagaan regulasi, regulasi nasional pada level makro, regulasi daerah pada level meso dan mikro. Soft Systems Methodology (SSM) digunakan sebagai analisis metodologi karena bersifat holistic serta pendekatan kualitatif dengan sumber data melalui wawancara terhadap beberapa key informant.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pada level makro, analisis penataan ulang pembentukan organisasi perangkat daerah mengisyaratkan perlunya merevisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah terkait muatan tentang kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan Kota. Pada level meso, penerapan desentralisasi dilakukan dengan mengubah Peraturan Daerah sesuai dengan UU dan PP; pada level mikro-1, organisasi efektif dapat terbentuk apabila SKPD mampu bersifat adaptif, pimpinan yang memiliki kapabilitas dan kapasitas kompetensi dan manajemen kerja yang didukung SDM aparatur. Pada level mikro-2, peningkatan efektifitas organisasi dapat terbentuk apabila dilaksanakan optimalisasi struktur, tugas pokok dan fungsi organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan lingkungan.Rekomendasi level makro adalah revisi dan pengesahan UU dan PP tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; pada level meso Peraturan Daerah tentang SKPD segera disusun dan diformulasikan agar organisasi perangkat daerah dapat terbentuk sesuai dengan prinsip desentralisasi; pada level mikro-1, pengembangan struktur, tugas pokok dan fungsi secara organisasional dilakukan agar organisasi perangkat daerah dapat adaptif dengan dinamika perubahan; pada level mikro-2, dilakukan melalui penyusunan struktur, tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada konsep local governance.

---

The problem of decentralization in Indonesia is related to transfer of control to local government. This has been implemented by the formation of local government organization under various forms of local regulations. However, this formation has not yet in line with the principles and characteristics of decentralization. As the peripheral city, Tangerang was considered as a city example. The organization of local government was analyzed by adopting the Broomley?s hierarchy concept of policy process. It focused on three levels of institutional regulation, namely national regulation on macro level, and local regulation on mezzo and micro levels. Soft Systems Methodology (SSM) was used as the methodology analysis for its holistic nature. Qualitative method with data source from interviews of some key informant was also employed in this research.

The research concluded that on macro level, the analysis of reconstructing the organization formation indicated that it is required to revise the Law on Local Government and the Government Regulation on Organization of Local Government in accordance with the needs of the city. On mezzo level, the implementation of decentralized system can be employed efficiently by revising Local Regulations in accordance with the Law and the Government Regulation; on micro-1 level, an effective formation of organization shall be formed when the local government is adaptive and that the senior officers in that organization obtain good capability and capacity. Moreover, they ought to develop work management which will be supported by their staffs. On micro-2 level, the effectiveness of organization shall be achieved when the structures, tasks and functions of organization is optimal and adaptive towards the environment.

The recommendation of macro level is that there is a need of revising and stipulating of the Law and Government Regulation on the Formation of Local Government Organization; on mezzo level, it is concluded that the Local Regulation on the Local Government Organization needs to drafted and formulated so that it can be utilized in accordance with the principles of decentralization; on micro-1 level, the structures, tasks and functions development needs to organized so that it will be adaptive towards the dynamic changes; on micro-2 level, there is a need of revising structures, tasks, and functions that are based on the local governance concept."