Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai menyangkut aspek fisik, mental dan sosial, tidak terbatas pada kemampuan bereproduksi saja, tetapi juga termasuk keamanan dan keberhasilan reproduksi. Wanita sebagai pelaku reproduksi mempunyai tugas khusus yang berbeda dengan pasangannya, yaitu mengaudung dan melahirkan. Keadaan ini berisiko terhadap kesehatan fisik dan mental. Sampai saat ini aspek kesehatan mental pada ibu dan anak masih sangat sedikit diperhatikan. Salah satu gangguan mental yang mengancam wanita pascapersalinan adalah depresi pascapersalinan. Gangguan ini berdampak negatif pada kehidupan pribadi wanita tersebut maupun perkawinannya serta hubungan dengan anaknya sehingga terjadi gangguan perkembangan emosional dan tingkah laku anak di kemudian hari.Beberapa penelitian melaporkan bahwa angka kejadian depresi pascapersalinan berkisar antara 10% - 15% atau 20% - 25% pada penelitian lain. Di Indonesia penelitian tentang hal ini lebih banyak dilakukan di rumah sakit dibandingkan di masyarakat. Pada masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kaler kota Bandung yang penduduknya padat dengan jumlah persalinan pada tahun 1999 sebesar 3161 orang, belum diketahui data tentang depresi pascapersalinan. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengetahui kasus depresi yang terjadi pada ibu pascapersalinan 4 minggu - 12 bulan serta beberapa variable yang berhubungan dari faktor psikologik-edukasional, faktor sosiocultural dan faktor obstetrik-ginekologik.Penelitian ini merupakan studi observasional dengan metode potong lintang. Penarikan sampel dilakukan dengan metode klaster 2 tahap. Pengumpulan data terhadap 210 responden dibantu oleh 10 orang kader yang sudah dilatih terlebih dahulu. Analisis data terhadap variabel yang diteliti menggunakan perangkat lunak C-Sampel pada Epi Info 6.04.Berdasarkan uji univariat dan bivariat diperoleh gambaran tentang karakteristik ibu yaitu sebagian besar responden berusia antara 20 - 30 tahun, berpendidikan rendah, sebagai ibu rumah tangga, menginginkan anaknya, memiliki dukungan sosial yang cukup, status sosial ekonomi rumah tangganya rendah, multipara, saat bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan, dan kondisi bayi saat dilahirkan baik. Angka kejadian depresi pascapersalinan (DPP) di Kecamatan Bojongloa Kaler adalah 15,7% dengan estimasi interval sebesar 9,37 % - 22, 06 % pada tingkat kepercayaan 95 % dan variabel yang berhubungan dengan DPP yaitu usia, status sosial ekonomi rumah tangga, dukungan sosial, keinginan punya anak, jenis persalinan dan persepsi ibu terhadap kondisi bayinya.Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko depresi pascapersalinan melalui peningkatan pelayanan kesehatan berupa promosi kesehatan tentang usia kehamilan dan persalinan yang aman, pendidikan kesehatan bagi suami dan anggota keluarga lain, pelayanan ANC dan kunjungan rumah pada ibu nifas serta mempeluas informasi tentang DPP. Bagi ibu, perlu pembiasaan diri dalam pemeriksaan kesehatan selama kehamilan dan masa nifas secara teratur dengan memperhatikan juga faktor usia serta berusaha mencari aktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga selain kesibukan di rumah-taggga. Bagi suami dan anggota keluarga, perlu mengupayakan dukungan sosial-spiritual yang memadai bagi ibu hamil/nifas. Dan dibuatkannya program promosi, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai terhadap depresi pascapersalinan, oleh penentu kebijakan kesehatan di tingkat pusat maupun daerah.

---

Postpartum Depression and It?s The Related Factors at Bojongloa Kaler District in Bandung, 2001Reproductive health services included physical, mental and social aspects are not merely reproductive ability, but safety and success of reproduction as well. Woman as a reproductive subject has a special task which differs from her spouse, those are pregnant and child bearing. These conditions have a risk to physical and mental health. The problem of mental health is still ignored up to now. One of Psychiatric disturbances after delivery is postpartum depression (PPD). This disturbance may have a long-term negative impact on her family and her personal life besides she interacts with her infant who might cause her child's emotional development and behavior deviation in the future.Many researches in overseas reported that incidence of postpartum depression ranges from 10% to 25%. In Indonesian, many postpartum depression studies have been done, but those studies are more based on hospital than community oriented. Bojongloa Kaler district with it?s densely population and the amount of childbirth is 3161 per people in 1999, has not been known with the case of postpartum depression. Therefore the objectives of the study are to know depression prevalence among mothers who were at 4 weeks to 12 months postpartum, and also its factors such as psychological educational, social cultural and obstetric gynecological factors.This research design is observational study with a cross sectional method. Using a two-stage cluster sampling. Data were collected by ten cadres who were trained before. Data analysis used a software C-Sample on Epi Info 6.04.The description of respondents are at the mean of age 20 to 30 years old, low educated, being a housewife, wanted to have child, have a good social support, low social economic status, multiparity, most were assisted by health staff when they delivered their babies, and they perceived then new babies were are bad condition. It was shown that among 210 subjects, proportion of postpartum depression in Bojongloa Kaler District was 15.7% (95 % CI was 9.37% to 22.06%. More as, variables related to postpartum depression were age, household sock) economic status, social support, wanted to have child, type of childbirth, and mother perception on her infant condition as well.Accordingly, the risk to postpartum depression can be prevent and reduced by intervention such as increasing health care through health promotion especially on age of pregnancy and safe childbirth, health education for husband and family, ante natal care services and home visit to postpartum mother due to enhance the information about postpartum depression. Regarding the pregnancy, mother should concern on her age, despite doing regular ante natal and post natal care. They were expected to find a positive activity in addition to their domestic task, particularly which could also increase their welfare. The husband and family were required to give social and spiritual support for pregnant and postpartum mother. Nevertheless, health policy maker at central and regional level need to make interesting promotion, education and services of health programs to postpartum depression."

"ABSTRAKSebanyak 160 juta orang menderita penyakit akibat kerja dan sekitar 270 jutakasus kecelakaan kerja pertahun di seluruh dunia yang mungkn saja dapatdiakibatkan oleh tidak diketahuinya bahaya dan risiko di tempat kerja. Penelitianini membahas tentang identifikasi dan analisis risiko pada Area Converting, Vitro,Finishing, dan Warehouse dengan 16 proses kerja di PT 3M Indonesia, BekasiPlant. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analisis menggunakan metodesemi-kuantitatif dan matriks risiko. Penelitian dilakukan dengan menilai aspekaspekmengukur tingkat probabilitas, tingkat keparahan/severity, dan tingkatrisiko selanjutnya dijadikan dasar bagi pemetaan risiko. Untuk probabilitas, aspekyang diperhatikan adalah pemenuhan persyaratan hukum, frekuensi terjadinyarisiko, fasilitas kerja, dokumen kerja, nilai ambang batas, kompetensi pekerja, danalat pelindung diri. Untuk aspek severity, keparahan dampak dilihat dari berbagaimacam sudut pandang, yaitu terhadap manusia, lingkungan, aset fisik perusahaan,finansial perusahaan, publik, dan sanksi pemerintah. Hasil penelitian menyatakanbahwa tingkat risiko yang terdapat pada 4 area memiliki tingkat risiko yangberbeda yakni meliputi minor, medium, dan major. hasil penelitian ini, ditemukantingkat risiko tinggi pada area Vitro yang disebabkan oleh bahaya kimia,lingkungan kerja, dan mekanik.

---

ABSTRACTOver 160 miilion people suffer occupational disease and about 270 millionaccident cases every year around the world that perhaps may caused byunidentified hazard and risk in workplace. This research discusses riskidentification and analysis at Converting, Vitro, Finishing and Warehouse areawithin 16 work processes at PT.3M indonesia, Bekasi plant. This is a descriptiveresearch and risk analysis using semi quantitative method and risk matrix. Theresearch was conducted by measuring all the aspects to get probability, severityand risk level which then was used as the basis for risk mapping. Those are legalcompliance, frequency of risk, work facilities and safeguards, worker’scompetency, work documents, threshold limit value, and personal protectiveequipments for measuring the probability level. The level of severity is calculatedby measuring human, environment, assets, financial, public issues, andgovernment’s punishments aspects. Result of the research shows that there aredifferent risk level for 4 area which cover minor, medium and major. The result ofthis research is defined high risks level came form Vitro area which are caused bychemical, workplace, and mechanical hazards."

"Gangguan fungsi kognitif pada gangguan afektif bipolar timbul bersamaan dengan gejala episode mood dan diharapkan dapat pulih seiring remisi gejala episode mood. Penelitian-penelitian menemukan fungsi kognitif yang menetap pada fase remisi gejala dan diduga dapat memengaruhi fungsi psikososial. Salah satu fungsi kognitif yang terganggu selama fase remisi adalah memori verbal. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hubungan antara fungsi memori verbal dengan fungsi psikososial pada pasien dengan gangguan afektif bipolar fase remisi dan nonremisi. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang yang dilakukan di Poli Psikiatri Dewasa RSCM. Subyek yag digunakan sebanyak 64 orang, terdiri atas 32 pasien fase remisi dan 32 pasien fase nonremisi. Memori verbal diukur dengan Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), fungsi psikososial diukur dengan The World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0). Kedua kelompok tidak memerlihatkan perbedaan performa fungsi memori verbal, kecuali pada performa fungsi pemanggilan kembali segera (p 0,046). Tidak didapatkan hubungan yang signifikan secara statistik antara memori verbal dengan fungsi psikososial pada pasien dengan gangguan afektif bipolar fase remisi dan nonremisi. Performa memori verbal yang sama antara kelompok pasien remisi dan nonremisi menunjukkan bahwa memori verbal pada gangguan afektif bipolar dapat terganggu meskipun gejala mood sudah remisi. Fungsi psikososial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor selain fungsi memori verbal yang perlu diteliti lebih lanjut.

---

Cognitive impairment in bipolar affective disorders happens during mood epsisode symptoms and are expected to recover within remission of mood episode symptoms. Studies have found cognitive functions that settled during remission phase of symptoms and are thought to affect psychosocial function. One of the impaired cognitive functions during the remission phase is verbal memory. The purpose of this study was to prove the relationship between verbal memory and psychosocial function is patients with bipolar disorder currently in remission and nonremission ones. This study was a cross-sectional study conducted at Adult Psychiatry Policlinics at Ciptomangunkusumo Hospital. The subjects were 64 patients, consisting of 32 remitted patients, and 32 nonremitted patients. Verbal memory is measured using Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT). Psychosocial functions were measured by the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0). The two groups showed no differences in the performance of verbal memory, eccet for immediate recall function (p 0,046). There was no statistically significant relationship between verbal memory and psychosocial function in both groups. Verbal memory performnace may still impaired bipolar disorder during remission. Psychosocial functions can be influenced by various factors other than verbal memory fucntion and need to be investigated further."

"Utang pajak memiliki keistimewaan karena pemenuhannya didahulukan di atas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan dan pembayaran utang pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar oleh debitor pailit. Pokok pemmasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan perpajakan, peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan utang pajak yang memiliki hak mendahulu pada pelunasan utang pajak perusahaan yang pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis nonnatif yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga membahas permasalahan utang pajak pada kasus PT. Koryo Internasional Indonesia vs Kanter Pelayanan Paiak Penanaman Modal Asing Empat c.q. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kuxator PT. Artika Optima Inti vs Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Dua serta PT. Inti Mutiara Kimindo vs Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang perpajakan, undang-undang kepailitan, utang pajak harus didahulukan karena memiliki hak mendahulu dalam penyelesainnya, namun dalam kenyataannya, utang pajak telah dikesampingkan.

---

Tax debt has specialties due to it has privilege to be fulfilled first than other debts. The main issues that would be discussed in this writing are about the position of tax debt in insolvency case and payment of tax debt which is not in accordance with the amount should be paid by the debtor. The issues would be analyzed with tax regulations, bankruptcy law and suspension of payment.

The purpose of this research is to know about tax debt position that has privilege on tax debt settlement of company?s debt. Research method that is being used is juridical normative method, which means the research is based on regulation and library research that used secondary data.

This research also discusses tax debt problem on case between PT. Koryo Internasional Indonesia v Foreign Investment Four Tax Office eq. Directorate General of Tax, PT. Artika Optima Inti?s Curator v Tanah Abang Two Tax Office and PT. Inti Mutiara Kimindo v Directorate General of Tax.

Based on the regulation of tax law, bankruptcy law and civil law, tax debt has been given priority because it has privilege on the settlement, but in fact, tax debt has been ruled out."

"Tesis ini membahas mengenai dualisme penyelesaian masalah kredit bermasalah (Non Performing Loan) bank-bank BUMN. Di satu sisi menurut UU No. 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang mengatur bahwa kredit bermasalah Bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pendapat ini didukung oleh UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara. Dampak dari pengaturan ini adalah pengaturan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK bahwa BPK berhak untuk memeriksa keuangan BUMN yang seharusnya berwenang memeriksa keuangan BUMN adalah akuntan publik. Di sisi lain, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN terpisah oleh kekayaan negara dan pengelolaanya didasarkan atas prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pendapat ini didukung pula oleh UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa yang termasuk ke dalam piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat. Pendapat ini kemudian didukung oleh Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Cara penyelesaian kredit bermasalah Bank-Bank BUMN dilakukan melalui cara-cara yang lazim digunakan di dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menyarankan bahwa perlu diadakan suatu harmonisasi antara UU No. 19 Tahun 2003 dengan UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan turunannya; perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 dihapuskan pasal 71 ayat (2) bahwa BPK berwenang memeriksa BUMN. Hal ini menyesatkan masyarakat karena sudah jelas bahwa yang berhak memeriksa BUMN adalah akuntan publik.

---

The focus of this study is about dualism regulation settlement non performing loan of State owned banks. In one side, according to UU No. 49/Prp/1960 about Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) reguiates that non performing loan of State owned banks is a credit of State, the settlemet must according to Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). This statement is being support by UU No. 17 Tahun 2003 about State Finance that reguiates the wealth of State owned enterprises is wealth of State. The effect of this regulation is UU No. 15 Tahun 2006 about BPK reguiates that BPK have authority to check State owned enterprises wealth, the one supposed to check it is public accountant. In other side, UU No. 19 Tahun 2003 about State Owned Enterprises reguiates that the wealth that owned by State owned enterprises is separate from the State wealth and its management is according to the health Corporation principles. This statement is support by UU No. 1 Tahun 2004 about State Treasury that reguiates the one that referred by State credit is amount money that must pay to Central govemment. This statement also support by Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, date 16 Agustus 2006. the way to settle non performing loan of State owned banks is by using the way that usually do in banking world. This study is using normative law perspective. The data are collected by library research. This study suggests that there must be a harmonization between No. 19 Tahun 2003 with UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 and other regulation derivatives; correction content of UU No. 19 Tahun 2003 article 71 point (2) must abolished because BPK have aouthority to check State owned enterprises. This article is make misleading to society because it is clear that the one that has authority to check State owned enterprises wealth is public accountant."

"Pokok permasalahan penelitian ini : (1) Mengapa terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha PKP2B mengenai tunggakan DHPB. Apakah pengusaha PKP2B tersebut telah merugikan keuangan Negara dan dapat dituntut; (2) Bagaimana sikap pengadilan atas dispute DHPB tersebut. Apakah pengadilan telah menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas; (3) Langkah apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan dispute DHPB dengan pengusaha PKP2B, mencegah timbulnya masalah tunggakan DHPB di kemudian hari, dan mencegah penurunan nilai DHPB dan royalti batubara karena transfer pricing.Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan sifat dan bentuk laporan yang deskriptif-analitis-preskriptif, serta dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Sebagai hasil penelitian : (1) menurut pengusaha PKP2B tidak ada tunggakan DHPB karena dikompensasi dengan PPN masukan. Sementara menurut pemerintah ada tunggakan DHPB karena kompensasi tidak secara otomatis dan DHPB harus dibayar dulu, baru kemudian mengajukan restitusi PPN, mengingat DHPB dan PPN merupakan dua hal yang berbeda dan sesuai dengan asas bruto. Pengusaha PKP2B tidak merugikan keuangan Negara dan tidak dapat dituntut. (2) Pengadilan cenderung mengabulkan gugatan pengusaha PKP23, namun pengadilan belum menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas. (3) Langkah yang sebaiknya ditempuh pemerintah : (a) penyelesaian dispute DHPB secara damai melalui mekanisme kompensasi DHPB dengan PPN (b) menghilangkan disharmoni antara PP No.' 144/2000 dengan UU PPN No. 18/2000 dan mengikuti PKP2B yang berifat nail down sehingga pengusaha PICP2B tidak membayar PPN tetapi membayar PPn. (c) mengubah DHPB dan royalti batubara dari bentuk tunai menjadi bentuk batubara."

"Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil saat ini telah sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun perlu penyempurnaan. Dari penelitian diketahui pula bahwa bentuk yang lazim di dunia internasional antara lain konsesi, kontrak jasa dan kontrak bagi hasil. Berdasarkan pengalaman sejarah, praktek internasional serta kesesuaian kondisi negara, maka bentuk yang ideal bagi Indonesia adalah kontrak bagi hasil (tidak berubah).

---

The discourse to change production sharing contract has encouraged a research to determine of ideal oil and gas downstream contract in Indonesia. By normatif legal research, do analyze data, and compare the former types and practices in other countries. The research results that production sharing contract regulation has subjected to laws, but need more improvement. The research shows that many types of contract applied in other countries i.e concession, service contract and production sharing contract. Based on history, international practices and condition of our country, the ideal type of oil and gas downstream contract is producton sharing contract (not change)."

"Tesis ini membahas pemanfaatan neurofeedback (NF) pada anak dengan gangguan spektrum autisme (GSA) di Indonesia, yang selama ini pemanfaatannya masih sangat terbatas, karena terdapat aspek yang belum jelas seperti belum adanya panduan atau konsensus terkait kriteria anak GSA yang mendapatkan manfaat dari NF, jumlah sesi latihan yang optimal, jenis protokol latihan yang optimal serta evaluasi yang perlu dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode delphi. Telah dilakukan penyusunan kuesioner yang didasarkan pada telaah literatur dan diskusi dengan pembimbing penelitian. Kuesioner yang disusun terdiri dari tujuh bagian dan tiga puluh sembilan pertanyaan. Kuesioner dibagikan kepada enam orang psikiater anak dan remaja yang memenuhi kriteria inklusi. Data yang terkumpul dari kuesioner metode Delphi dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam pemanfaatan NF pada anak GSA perlu memperhatikan karakteristik anak dengan GSA, riwayat kondisi medik dan psikiatrik, kemampuan berbahasa dan komunikasi, serta tingkat kecerdasan. Selain itu pengaturan ruangan latihan NF, edukasi keluarga, asesmen awal, penyusunan rencana terapi, sesi latihan yang terstruktur dan proses evaluasi yang komprehensif juga perlu diperhatikan untuk optimalisasi hasil tatalaksana NF pada anak GSA. Berdasarkan hasil penelitian, protokol latihan NF pada anak GSA telah berhasil disusun.

---

This thesis discusses the utilization of neurofeedback (NF) in children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Indonesia, where its application has been very limited. This limitation arises due to unclear aspects such as the absence of guidelines or consensus regarding the criteria for children with ASD who benefit from NF, the optimal number of training sessions, the optimal type of training protocol, and the necessary evaluations. The research employed a qualitative approach using the Delphi method. A questionnaire was developed based on literature reviews and discussions with the research supervisor. The questionnaire consisted of seven sections with thirty-nine questions. It was distributed to six child and adolescent psychiatrists who met the inclusion criteria. Data collected from the Delphi method questionnaire were analyzed qualitatively using data reduction, data display, and conclusion drawing/verification methods. The research findings suggest that the utilization of NF in children with ASD should consider the child's characteristics, medical and psychiatric history, language and communication abilities, as well as intelligence level. Additionally, aspects such as the arrangement of the NF training room, family education, initial assessment, therapy plan development, structured training sessions, and a comprehensive evaluation process need attention to optimize the management outcomes of NF in children with ASD. Based on the research results, a successful NF training protocol for children with ASD has been formulated."