Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Madras on Rainy Days adalah novel yang berlatar belakang budaya India yang kental dibumbui dengan berbagai konflik dan intrik keluarga. Banyak istilah dan ungkapan yang mengandung budaya India yang memerlukan anotasi pada terjemahannya. Metode yang digunakan penerjemah adalah eksotis, pinjaman kultural, chalque, komunikasi, idiomatis, dan adaptasi. Teknik yang digunakan adalah transposisi, modulasi, deskriptif, kontekstual, anotasi, baku, dan tidak memberi padanan. Ideologi yang dipilih adalah foreigniaation agar nuansa India yang merupakan keunggulan novel ini tetap terasa. Ideologi inilah yang memegang peranan penting pads penentuan padanan terjemahan. Anotasi dibagi atas dua belas kelompok, yaitu budaya, busana, sapaan, pekerjaan, jargon, bentuk dan ukuran, kendaraan, musim, jenis bahan, alat, onomatope, serta makanan dan minuman. Terjemahan bergantung pads metode, teknik, dan ideologi yang dipilih penerjemah. Sebagian besar anotasi mengandalkan konteks kalimat. Kendala utama penerjemahan novel ini adalah masalah ideologi. Konteks tertentu mengharuskan penerjemah menggunakan domestication alih-alih foreigniation. Hal ini memberi kesan bahwa penerjemah tidak konsisten. Meskipun demikian, hal ini tetap dilakukan demi kepentingan pembaca TSa.

Abstrak :
Luas lahan untuk perumahan di DKI Jakarta mencapai 42.440,61 ha (66,52%o dari luas Jakarta) dari luas tersebut terdapat 392 RW kumuh dengan luas mencapai 3.119,16 ha, Penggunanan lahan yang dominan untuk perumahan menyebabkan tumbuhnya kampung di Jakarta dengan kondisi kumuh. @adan Pusat Statistik, 201l). Kampung kumuh yang telah mendapat penataan pemerintah saat ini pada lokasi tertentu kondisinya mendekati kembali pada kondisi awal seperti sebelum ditata. Penelitian mengenai konsep Eko-Arsitektur belum mengakomodasi kohesi sosial dan penerapan jasa lingkungan yang berdampak pada perbaikan lingkungan fisik kampung. Kohesi sosial-arsitektur dan jasa lingkungan diperlukan untuk membentuk Model Kampung Berbasis Eko-Arsitektur pada hunian horisontal kampung di kota. Faktor eko-arsitektur belum diintegrasikan dengan faktor kohesi sosial-arsitektur dan faktor jasa lingkungan. Faktor-faktor Tata Letak Bangunan, Konservasi Energi dan Air, Jasa Lingkungan, dan Kohesi Sosial-Arsitektur secara bersama-sama memiliki korelasi dan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan Kampung Berbasis Eko-Arsitektur di lokasi penelitian. Faktor Kohesi Sosial-Arsitektur dan faktor Jasa Lingkungan memiliki pengaruh 2 (dua) kali lipat lebih besar dari faktor lain pada model kampung berbasis eko-arsitektur. ......Area of land for housing in Jakarta reached 42,440.61 ha (66.52% of the area of Jakarta), a part of the area there are 392 slum community groups with an area of 3,1 19.16 ha, are used dominant for housing, it causes the growth ofvillages in Jakarta into slum conditions (Central Bureau of Statistics, 201 l ). Slum Villages that had been planned and structuring by govemment, at a certain location the conditions are approaching relapse as before laid. Researches about eco-architecture concept had not been integrated by social-architecture cohesion factor and environmental services factor that impact to the village environment improvement. Social Cohesion was needed to form Modelling Of Village Based On Eco-Architecture at horizontal housing village in the city. EcoArchitecture Factors had not been integrated to the Factors of: Layout Building, Energy and Water Conservation, Environmental Services, and Social-Architecture Cohesion together had strong correlation influence on the forming of village based on Eco-Architecture at t}te researchers site. Social-Architecture Cohesion and Environmental Services factors has an influence 2 (two) times greater than other factors in Modelling Of Village Based On Eco-Architecture.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pembentukan identitas dan ideologi anak muda melalui representasi laptop dalam iklan. Teori yang digunakan adalah teori Semiotika Barthes dengan didukung oleh model analisis dari Rose. Iklan adalah salah satu media yang membentuk identitas melalui representasi-representasinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laptop membentuk identitas anak muda yang berkaitan dengan gaya hidup moderen anak muda perkotaan masa kini. Selain itu, penggunaan laptop dalam iklan menunjukkan bahwa secara ideologis, laptop merupakan representasi dari teknologi yang menjadi ciri masyarakat moderen yang dinamis. ...... This thesis analyzes the identity and the ideology which are represented by laptop as the representation of technology in ads. This research is a qualitative research using three types of ads, as the data. The theories which are used to analyze the data are the semiotic theory by Roland Barthes and the visual analysis model by Gillian Rose. The result of this research shows that the use of laptop in ads represent certain identities of young people, especially the urban young people. Beside that, the use of laptop in ads, ideologically, shows that technology becomes the character of the modern people nowadays.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan uji materiil Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan narapidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengetatan remisi narapidana korupsi yang diatur dalam PP 99 Tahun 2012 oleh narapidana korupsi dinilai bertentangan dengan hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasyarakatan. Setelah langkah uji materiil dilakukan narapidana korupsi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ditolak, maka pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari 366 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin, hanya 36 orang narapidana yang mendapatkan remisi. Sebanyak 30 orang mendapatkan remisi sebelum keluarnya PP 99 Tahun 2012 sehingga mereka tidak dikenai pengetatan syarat remisi. Sedangkan hanya 6 orang yang mendapatkan remisi pasca pengetatan yang diatur dalam PP. 99 Tahun 2012 yaitu memenuhi syarat menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda dan uang pengganti

---

This thesis discuss the implementation of the tightening of remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison after material review in the Supreme Court against Government Regulation Number 99 Year 2012 on the Second Amendment of Government Regulation Number 32 Year 1999 on Conditions and Mechanisms for the Implementation of the Rights of Prisoners (PP 99 Year 2012) and another material review submitted by corruption prisoners in the Constitutional Court against Law Number 12 Year 19995 on Correction (Correction Law). The nature of the research is normative juridical with qualitative approve to analyze the implementation of tightening remission for remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison after those material reviews in the Supreme Court and the Constitutional Court. The result of this research shows that in the view of corruption prisoners the policy to tighten remission for corruption prisoners regulated in PP 99 Year 2012 contradicts with the rights of the prisoners regulated in the Correction Law. After both material reviews in the Supreme Court and in the Constitutional Court has failed, the policy of the tightening remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison in Bandung is implemented according to the applied rules and regulations. Out of 366 corruption prisoners at Sukamiskin Prison, there are only 36 prisoners who have received remission. However, 30 prisoners received the remission before PP 99 Year 2012 being issued so that the tightening remission policy was not applied for them. Meanwhile, only 6 prisoners were able to receive remission after the tightening policy in PP 99 Year 2012 was implemented, because they were qualified as justice collaborators and has paid fine penalties as well as fine replacements.

Abstrak :
Kebakaran merupakan peristiwa yang dampaknya merugikan baik materi yang cukup besar, terhentinya aktivitas usaha maupun ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia. Skripsi ini membahas tentang gambaran Sarana Penyelamatan Jiwa dan Sistem Proteksi Aktif Terhadap Pengamanan Bahaya Kebakaran di Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu. Metode penelitian yang digunakan berupa analisis diskriptif melalui pendekatan observasional dengan pengumpulan data, kemudian membandingkan dengan standar yang ada seperti NFPA 101 dan KepMen PU No. 10 Tahun 2000. Pada sarana penyelamatan jiwa Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu baik pada gedung utama maupun gedung PUD masih belum memadai karena pada setiap elemen mulai dari sarana jalan keluar sampai tempat berkumpul sementara masih belum sesuai dengan ketentuan KepMen PU No. 10 Tahun 2000 dan NFPA 101. Sedangkan untuk landasan helikopter dan lift kebakaran tidak menjadi keharusan dalam kelengkapan, karena tinggi bangunan Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu hanya 21 m. Pada proteksi aktif pada gedung utama dan PUD mulai dari peralatan deteksi, alarm, hidran, splinkler serta pusat pengendalian kebakaran tidak sesuai dengan ketentuan KepMen PU No. 10 Tahun 2000 dan NFPA 101, ditambah alat tersebut tidak dapat berfungsi saat terjadi kebakaran. Dari hasil wawancara dengan bagian IPSRS mengatakan bahwa sistem proteksi aktif yang dimiliki tidak pernah dilakukan uji fungsi dari awal pembuatan. Akan tetapi untuk elemen pengendalian asap dan pencahayaan darurat telah sesuai dengan ketentuan KepMen PU No. 10 Tahun 2000 dan NFPA 101.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang kinerja bisnis pada Usaha Kecil Menengah UKM yang terhimpun dalam Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jaya BPD HIPMI Jaya . Kinerja bisnis UKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, jumlah pengusaha belum memenuhi jumlah minimal untuk kestabilan ekonomi sebuah Negara, terutama pada Provinsi DKI Jakarta sebagai miniatur Indonesia. Budaya berwirausaha orientasi bisnis dikalangan pemuda masih belum optimal sehingga enggan untuk mendirikan usaha baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method, yakni menyebarkan kuesioner kepada pemilik, pendiri atau manajer UKM. Kemudian melakukan wawancara mendalam kepada narasumber. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kepemimpinan bisnis berpengaruh positif terhadap budaya kewirausahaan, kepemimpinan bisnis tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja bisnis dan budaya kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. ...... This study discusses the business performance of Small and Medium Enterprises SMEs who gathered in the Regional Executive Board of the Indonesian Young Entrepreneurs Association BPD HIPMI Jaya . Business performance of SMEs has contributed greatly to the economic growth. However, the numbers of entrepreneurs do not meet the minimum number for a country 39 s economic stability, especially in Jakarta as Indonesia miniature. Entrepreneurship Culture business orientation among youth is still not optimal so reluctant to establish new businesses. This study uses a mixed method approach, namely distributing questionnaires to the owners, founders or managers of SMEs. Then, strengthened by indepth interview to the informants. This study concluded that business leadership has positive effect on entrepreneurship culture, business leadership has indirect effect on the business performance and entrepreneurial culture has positive effect on business performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fakta tentang kemiskinan dan bencana kemanusiaan yang memerlukan keterlibatan masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab Negara, melainkan pula masyarakat. Salah satu yang merespon permasalahan tersebut yaitu Aksi Cepat Tanggap ACT , yang bergerak dalam bidang filantropi dengan cara melakukan penggalangan dana sosial dari masyarakat, dan juga aktivitas kerelawanan lainnya. Beragam aktivitas dilakukan oleh ACT guna melakukan aktivitas kemanusiaan seperti penggalangan sosial dan kerelawanan, sebagai bagian dari gerakan sosial di tengah masyarakat. Di tengah lahirnya lembaga kemanusiaan serupa, ACT kemudian harus meningkatkan sumber daya lembaga sehingga tetap dapat memfasilitasi partisipasi sosial masyarakat. Hal tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan modal sosial yang dibangun oleh ACT dalam memfasilitasi partisipasi sosial masyarakat guna membantu penyelesaian masalah sosial kemanusiaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dengan observasi, studi pustaka, wawancara mendalam, observasi, serta dokumen ndash; dokumen audio visual. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa : 1 ACT sebagai gerakan sosial dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui aktivitas donasi serta kerelawanan dengan berlandasakan nilai ndash; nilai ke-Islaman dan nasionalisme serta mengedepankan prinsip kemanusiaan yang bertujuan untuk membangun solidaritas kemanusiaan serta meningkatkan kepedulian masyarakat guna tercipta perubahan sosial di masyarakat; 2 Manajemen isu oleh ACT menarik simpati masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi dalam program - program ACT; 3 ACT memiliki modal sosial yang dapat menggerakkan tindakan kolektif dari masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat.

---

ABSTRACT
This research is based on the facts about poverty and humanitarian disasters requiring involvement of societies. The problems are not only for the state to be responsible but also for the societies. One of the responses toward the problems comes from the Aksi Cepat Tanggap ACT , a foundation working on philanthropic works by doing social fund raising as well as other volunteering activities. Various activities are undertaken by the ACT to carry out humanitarian activities such as social gathering charities and volunteering programmes, as parts of social movement of the societies. In the midst of the birth of similar humanitarian foundations, the ACT needs to improve the institutional resources so it can still facilitate the social participations of the community. Therefore, this consideration is underlying the study which aims to explain the social capital built by the ACT from which the social participations are facilitated as efforts of helping to solve social problems of humanity. By using qualitative approach, the data of this study were collected through observations, study of literature, in depth interviews and audio visual documents. The study found that 1 The ACT, as a social movement, facilitates the community participations by doing donation activities and volunteering based on Islamic values and nationalism. It also promotes humanitarian principles aiming at building humanitarian solidarity and increasing public awareness to create positive changes in societies. 2 The management of issues by the ACT draws public sympathy and thus people are interested in participating the ACT programmes. 3 The ACT has social capital that can mobilise collective massive actions and in consequence can encourage more trust gained from the societies.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan representasi hibriditas dan negosiasi identitas dalam film The Mists of Avalon. Pembahasan pada tataran naratif film dan tataran teknis sinematik dilakukan dengan menggunakan pendekatan tekstual dengan teori strukturalismesemiotik sebagai kerangka kerja dan teori-teori cultural studies untuk mengungkapkan ideologi yang disampaikan film. Dari tataran naratif, hibriditas dan negosiasi identitas direpresentasikan melalui tema, struktur dan pencitraan tokoh-tokohnya. Negosiasi identitas direpresentasikan oleh penggunaan pola kilas balik, voice-over narration, dan unsur-unsur non-diagesis film. Dari tataran teknis, komposisi mise en-sc÷ne, framing, serta pilihan dalam aspek-aspek fotografis, editing dan suara mendukung representasi hibriditas dan negosiasi identitas yang disampaikan oleh naratif film.

---

This research was aimed at revealing hybridity and identity negotiation represented in The Mists of Avalon. Analyses at the plane of narrative and cinematic techniques were conducted using textual approach applying strcuturalism-semiotic theories as framework and theories from cultural studies to reveal the ideology of the film. At the plane of narrative, hybridity and identity negotiation were represented through the movie's theme, narrative structure, and the characterization of its characters. At the technical plane, the movie's composition of mise-en-scene, framing, fotographic aspects, editing and sound were proved to support the representation of hybridity and identity negotiation presented by its narrative.

Abstrak :
Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sering kali bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Khususnya Penahanan yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan sesorang tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan dilakukan atas kewenangan jabatannya yang sah. Dalam hal penahanan harus dilakukan, tetapi untuk meminimalisir kerugian pada tersangka atau terdakwa maka dapat diupayakan penangguhan atas penahanannya. Penangguhan penahanan ini sendiri diatur dalam KUHAP dan beberapa peraturan terkait lainnya dimintakan oleh tersangka atau terdakwa, keluarganya atau penasihat hukumnya dalam setiap tingkatan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum, ataupun hakim yang melakukan penahanan. Penangguhan penahanan dapat dimohonkan dengan jaminan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan orang dengan syarat yang telah ditentukan, hal ini sebagaimana diatuliskan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Apabila penangguhan penahanan dengan jaminan uang, maka uang jaminan tersebut disetorkan diawal kepada panitera pengadilan negeri. Sebaliknya jika penangguhan penahanan dengan jaminan orang maka orang tersebut menjamin bahwa terjamin akan memenuhi prestasi dan menjalan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Penangguhan Penahanan. Apabila terjamin melarikan diri dan tidak juga ditemukan setelah waktu tiga bulan, maka penjamin harus membayarkan uang tanggungan sejumlah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penangguhan Penahanan. Jika penjamin tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana dalam perjanjian, maka terhadap harta benda yang telah ditentukan oleh Penetapan Pengadilan akan dikenakan sita jaminan sita conservatoir untuk kemudian dijual lelang dan hasilnya akan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran dari penjamin. ...... The implementation of the Criminal Justice System in Indonesia, especially in forced attempts by law enforcement officials, is often contrary to respect for the human rights of suspects or defendants. Specifically Detention which limits the freedom and freedom of a suspect or defendant. Detention carried out by law enforcement officials must be in accordance with the procedures as specified in the law, and carried out with the legal authority of his position. In the case of detention, it must be done, but to minimize the loss to the suspect or defendant, a suspension can be sought for his detention. The suspension of detention itself is regulated in the Criminal Procedure Code and several other related regulations are requested by the suspect or defendant, his family or his legal counsel at every level of the examination to the investigator, public prosecutor, or judge conducting the detention. Suspension of detention can be filed with a guarantee or without a guarantee of money or a guarantee of people on the conditions that have been determined, this is as stated in Article 31 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. If the suspension of detention is guaranteed with money, then the security deposit is deposited at the beginning of the district court clerk. Conversely, if the suspension of detention is guaranteed by the person, then that person guarantees that the guarantee will fulfill the performance and fulfill the conditions as stipulated in the Detention Suspension Agreement. If it is guaranteed to escape and is not found after three months, the guarantor must pay a sum of money as stipulated in the Detention Suspension Agreement. If the guarantor cannot fulfill the achievement as stated in the agreement, then the assets that have been determined by the Decision of the Court will be subject to confiscation (sita conservatoir) and then sell the auction and the results will be deposited into the State treasury as payment from the guarantor.

Abstrak :
Pengaturan mengenai praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP saat ini sudah tidak lagi memadai. Pengadilan yang berwenang melakukan pemeriksaan Praperadilan yang bertujuan melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat upaya paksa justru dapat menimbulkan permasalahan baru. Misalnya terkait upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal putusan praperadilan berada di luar kewenangan lembaga tersebut. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut terhadap kemungkinan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pihakpihak yang berperkara dan kasus serupa yang mungkin timbul di masa depan. Agar dapat menjelaskan mengenai pengaturan praperadilan yang ada saat ini maka digunakan metode penelitian yuridis normatif. Selain itu penulisan ini juga dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang terjadi serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas suatu putusan praperadilan yang telah melampaui batas kewenangan. Hasil dari penulisan ini menyarankan agar segera dilakukan pembaharuan KUHAP agar tercipta kepastian hukum mengenai pengaturan praperadilan. Selain itu tulisan ini juga memberi solusi terhadap pihak yang ingin melawan putusan yang melampaui kewenangan institusi tersebut, yaitu melalui permohonan kepada Mahkamah Agung. ......Recently Regulation regarding Pretrial Review (Habeas Corpus) which is stated in the Code of Criminal Procedure is no longer sufficient. District Court's Competency to do the examination of Pretrial Review (Habeas Corpus), aims to protect the parties violated by coercive measures, however could make new problems. For example, a problem related to legal remedy in terms of a pretrial judgment which is exceeds the competency of the Pretrial review. This lack of regulation is more likely shall create legal uncertainty for litigants parties and similar cases that may arise in the future. Normative research method is used in order to illustrate the current pretrial rules. This writing is also intended to be an overview of legal issues and remedies on a pretrial judgment that have exceeded the competency. Results of this study suggest that immediate revision of the Criminal Procedure Code in order to create legal certainty of pretrial issues. In addition, this paper also gives solutions to those who want to challenge the pretrial judgment or court decision that exceeds their competency.