Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKImplementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikankemudahan masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakanoleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagiseluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatandari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS)dengan sistem paket INA CBG?s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakittidak berlaku untuk 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelahimplementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatanlayanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan.Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. LikuiditasRumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKNdiimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikanlemahnya manajemen kas

---

ABSTRACTNational Health Insurance (NHI) programe implementation giveseasiness to people for enjoying the health service from Govermance and aimed tocomplish the Universal Health Coverage for all Indonesian citizen. NHI bringsgreat change of health finance system that is from Fee For Service (FFS)Payment become Prospective Payment System (PPS) using INA CBG?s package.There?s a fearness that NHI gives a disadvantage for the hospital and it doesn?thappen on 31 State Hospitals Under The Ministry of Health. After theimplementation of NHI, there?s an increasing on average revenue especiallycomes from service activity of 31 State Hospitals Under The Ministry of Health .Theres also a decresing of collectible receivable periode. Liquidity of statehospital is very high especially after JKN implemented. High liquidity is notnecessarily good for hospital because it can be interpreted as weakness in hospitalcash management"

"RSUD Tanjung Uban mengalami keterlambatan pengajuan klaim peserta JKN ke BPJS Kesehatan rata-rata ±32 hari dari batas waktu yang diatur PMK 28 tahun 2014. Tujuan penelitian untuk mengevalusi keterlambatan klaim. Metode yang digunakan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen.Hasil menunjukkan keterlambatan klaim karena kurangnya koordinasi, sosialisasi pemahaman tentang peraturan pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku sehingga terdapat perbedaan penegakan diagonisis. Hal ini membuat persyaratan klaim lama terpenuhi. Sementara itu ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengklaiman dan ketrampilan masih kurang, sistem informasi kurang mendukung serta seringnya gangguan supply listrik mengakibatkan operasional penatalaksanaan pelayanan rumah sakit sering terganggu.Sebagai kesimpulan penelitian bahwa diperlukan peningkatan komunikasi, koordinasi, sosialisasi dengan pihak BPJS Kesehatan. RS memerlukan analisis kebutuhan SDM dalam peningkatan penatalaksanaan klaim, pengawasan operasioanl sistem informasi dan supply listrik yang memadai akan memperlancar klaim.

---

RSUD Tanjung Uban experience delays in claims submission of UHC participants to BPJS approximately 32 days from the deadline that been regulated with PMK 28 tahun 2014. The aim of this research is to evaluate the claims delay. This research use qualitative with methode in-depth interviews and documents review.

The results indicate that the delay claims due to a lack of coordination, understanding socialization of UHC patient service regulations so there is a difference in diagnosis and make the claim requirement complience takes a long time. Theres a lack of human resources with skill especially supported with lack of information system and power supply disruption that often occur make a disruption of hospital operational management service.

The conclusion is necessary to increase communication, coordination, socialization with BPJS. Hospital need human resources needs analysis, increasing in claim management, operational control of information systems and supply sufficient electricity to expedite claims."

"ABSTRAKMasalah utama dari program remunerasi berbasis kinerja adalah desain dan penerapannya yang tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pola pembayaran insentif finansial berdasarkan pendapat dan pengalaman dokter, untuk dapat menjadi masukan yang dapat mendorong perbaikan dan keberhasilan implementasi pola pembayarannya terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUP Persahabatan tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis Rapid Assessment Procedure dan pengambilan data dilakukan pada Juni 2016. Populasi penelitian ini adalah seluruh tenaga dokter yang bekerja di RSUP Persahabatan. Sampel terdiri dari para dokter yang telah mendapatkan insentif finansial dan melakukan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selama >2tahun serta pihak manajemen yang terkait penetapan insentif finansial dokter. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan FGD. Analisis data dilakukan menggunakan catatan pinggir dan rekaman suara dan dirangkum berdasarkan topik masing-masing sesuai pertanyaan. Hasil yang diperoleh adalah pola pembayaran insentif finansial berdasarkan kinerja berpengaruh terhadap perbaikan sikap dan perilaku dokter. Keselarasan internal yang mempertimbangkan isi dan nilai jabatan, dokter bertahan karena status PNS, besar selisih insentif dengan diluar tidak terlalu besar, dan kesempatan praktek pribadi. RS harus melakukan inovasi dan evaluasi terus menerus untuk melibatkan partisipasi penuh dokter dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

---

ABSTRACTThe main problem of performance-based remuneration program design and implementation is ineffective. This study aimed to analyze the quality of the payment scheme of financial incentives based on the opinions and experience of physicians, to be input to drive improvement and successful implementation of payment patterns related financial incentives to improve the quality of health care in Persahabatan Hospital in 2016. The study used a qualitative approach to the type of Rapid Assessment Procedure and the data collection was conducted in June 2016. The study population was the whole of doctors who work in Persahabatan Hospital. The sample consisted of doctors who have received financial incentives and conduct health services directly to patients at least for 2 years and management related to setting financial incentives doctors. Data obtained by in-depth interviews and focus group discussions. Data analysis was performed using marginal notes and voice recordings and summarized by topic each corresponding question. The result is a pattern of financial incentive payments based on the performance improvement effect on attitudes and behavior of physicians. Internal aligment that consider the content and the value of office, doctor persist because of the status of civil servants, a big difference in incentives to outside is not too big, and opportunity in private practice. Management must innovate and continuous evaluation to involve the full participation of physicians in improving the quality of service."