Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang implikasi dari sebuah organisasi ekonomi regional (NAFTA) terhadap kesejahteraan buruh di salah satu negara anggotanya yaitu Meksiko. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana implikasi NAFTA terhadap kesejahteraan buruh Maquiladoras periode 1994-1999. Permasalahan ini dipilih untuk melihat bagaimana regionalisme (NAFTA) dapat mempengaruhi kesejahteraan buruh. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dan peranan Amerika Serikat dan Kanada dalam perekonomian Meksiko, peranan NAFTA melalui NAALC daiam pelaksanaan kebijakan perburuhan di Meksiko, kesejahteraan buruh maquiladoras pada periode 1994-1999, dan kesimpulan. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori neoliberal institusionalisme dan teori pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, hasil penelitian ini adalah bahwa NAFTA di satu sisi meningkatkan kesejahteraan buruh maquiladoras pada periode tersebut yang bisa dilihat dari meningkatnya upah minimum dan kompensasi yang diterima buruh, tetapi di sisi lain terjadi berbagai pelanggaran terhadap hak-hak buruh meskipun NAALC dibentuk. Hal ini karena adanya ketentuan bab 11 NAFTA yang melindungi kepentingan para investor negara-negara anggota, sementara itu Pemerintah Meksiko lebih mengutamakan akumulasi modal untuk membiayai pembangunan perekonomiannya sehingga membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak buruh maquiladoras. Sedangkan NAALC yang dibentuk dengan tujuan untuk menangani masalah perburuhan tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasi pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemilik maquiladoras maupun Pemerintah Meksiko. Ini disebabkan karena NAALC memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah dalam masalah struktural karena bukan merupakan badan yang independen."

"Berakhirnya perang dingin telah membawa perubahan dalam struktur internasional. Isu seperti persaingan persenjataan, kompetisi dalam perluasan wilayah pengaruh politik, ekonomi dan ideologi telah bergeser ke isu-isu baru seperti penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup. Beberapa tahun setelah perang dingin berakhir, 171 negara menyepakati secara konsensus sebuah "Deklarasi dan Program Aksi Wina" sebagai hasil dari Konferensi Dunia tentang HAM Kedua di Wina, Austria. Dalam dokumen tersebut, telah tercermin bahwa akhir dari perdebatan universalitas berbagai standar HAM internasional dan partikularistik budaya dalam penerapannya, selektifitas dan dikotomi hak menjadi hak-hak sipil dan politik disatu sisi dan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan disisi lain, hak asasi manusia yang bersifat individual dan liberat dengan hak-hak kolektif, adalah bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, indivible, interdependent dan interrelated. Ditegaskan pula bahwa negara merupakan institusi yang paling bertanggung jawab dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, serta memberikan mandat lebih bagi mekanisme HAM PBB untuk me-monitoring pelaksanaan penghormatan dan perlindungan HAM diberbagai negara.Struktur internasional yang kental dengan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan HAM telah menjadikan Indonesia, dibawah pemerintahan otoriter rejim Orde Baru, selalu menjadi sorotan, kritik, shaming, dan tekanan dari masyarakat internasional. Berada dalam struktur tersebut, Pemerintahan Soeharto meresponnya dengan argumen defensif yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal penghormatan dan perlindungan HAM sejak pernyataan kemerdekaan dan bahkan masyarakat Indonesia berjuang untuk mendapatkan penghormatan haknya dari negara lain. Argumentasi normatif bahwa norma-norma HAM telah terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 disampaikan dalam berbagai forum internasional baik regional maupun global.Di tingkat internasional, pemerintahan Soeharto menggalang posisi negara-negara berkembang melalui forum GNB dan diberbagai persiapan regional Konferensi Dunia Kedua tentang HAM untuk menyepakati gagasan bahwa HAM itu bersifat universal, indivisible, interdependent dan interrelated. Pemerintah pun mulai talk the talk tentang HAM lebih mendalam dengan menjadi anggota Komisi HAM PBB tahun 1991. Di tingkat domestik, pemerintah membentuk Panitia Tetap HAM dibawah koordinasi Departemen Luar Negeri dan sebuah Komisi Hak Asasi Manusia yang memiliki fungsi pengkajian instrumen HAM, pemantauan serta pendidikan dan penyuluhan HAM. Selain itu terdapat upaya untuk membuat rencana aksi bagi penghormatan dan perlindungan HAM di tanah air sebagai tindak lanjut Deklarasi dan Program Aksi Wina. Kondisi penghormatan dan perlindungan HAM menjadi lebih maju pasca pemerintahan Soeharto. Sejak tahun 1998 telah tercipta berbagai produk legislasi dan evaluasi konstitusi kearah penyesuaian dan penaatan kepada berbagai standar HAM internasional.Beberapa kecenderung ditingkat domestik dan internasional dalam kurun waktu 1991 - 2002 serta argumen defensif pemerintah tentang HAM tersebut mendorong penulis untuk bertanya mengapa Indonesia berupaya untuk menaati standar-standar HAM internasional? Dan aktor-aktor siapa sajakah yang berperan dalam upaya penaatan tersebut. Untuk menjelaskan jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis menggunakan penjelasan konstruktifis yang melihat bahwa selain struktur materiil, struktur ideasional mempengaruhi kepentingan dan identitas aktor. Pertimbangan atau motifasi aktor untuk menaati standar HAM internasional tidak serta merta karena tekanan dan pertimbangan materiil, namun dalam jangka waktu yang relatif panjang aktor terlibat dalam proses belajar sehingga kepentingan dan identitas aktor tersebut terbentuk.Dalam penelitiannya, penulis menemukan penjelasan bahwa alasan Indonesia menaati standar-standar HAM Internasional adalah dikarenakan bahwa pasca Perang Dingin terbentuk struktur internasional yang mengedepankan penghormatan dan perlindungan berbagai standar HAM Internasional. Struktur ini kemudian membentuk identitas dan kepentingan Indonesia akan penaatan terhadap berbagai standar HAM Internasional. Pada awalnya penerimaan berbagai standar HAM Internasional hanyalah sebagai adaptasi instrumental saja, namun seiring dari proses sosialisasi maka penerimaan berbagai standar HAM internasional telah menjadi kepentingan dan membentuk identitas Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Selain itu ada motivasi Indonesia agar pihak lain berpikir yang positif (untuk meningkatkan citra positif Indonesia di dunia Internasional). Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam upaya Indonesia untuk menaati berbagai standar HAM Internasional tidak saja dilakukan oleh negara (sebagai satu kesatuan), namun merupakan proses argumentatif antar institusi negara, LSM Internasional dan Nasional serta mekanisme HAM PBB.Penggunaan penjelasan konstruktifis telah memberikan penjelasan bahwa telah terjadi perubahan perilaku Indonesia yang cenderung untuk melakukan penaatan pada standar-standar HAM internasional dalam kurun waktu penelitian, yang dikarenakan Indonesia menerima standar tersebut sebagai sebuah aturan dalam pergaulan internasional. Penjelasan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh teoritisi reads yang cenderung melihat bahwa aktor berubah karena pemaksaan yang dilakukan oleh aktor yang ber-power lebih besar, atau penjelasan liberal yang menjelaskan bahwa penerimaan HAM secara sukarela seiring dengan perubahan rejim yang lebih demokratis."

"Penelitian ini adalah hasil riset observasi penulis terhadap badan otoritas moneter tertinggi Eropa yakni Bank Sentral Eropa (ECB). Pembentukan ECB diawali dengan institusi awal yakni European Monetary institute (EMI) yang berdiri 1 Januari 1994. Institut Moneter Eropa bertugas untuk mempersiapkan kerangka sistem kerja bank sentral Eropa yang disebut ESCB (European System of Central Bunks) dan perangkat lainnya yang dibutuhkan bagi beroperasinya satu bank sentral di kawasan Eropa Barat. Bank Sentral Eropa baru resmi berdiri mulai 1 Juni 1998, Setelah bekerja lebih dari empat tahun lamanya akhirnya EMI dibubarkan dan Bank Sentral Eropa berdiri pada 1 Juni 1998.Bank Sentral Eropa sebagai institusi pelanjut tugas EMI atau pelengkap dari program kerja EMU (Economic and Monetary Union) seperti yang diamanatkan oleh Perjanjian Maastricht 1992. Bank Sentral Eropa adalah satu institusi baru dalam organisasi regional Uni Eropa. institusi ini memiliki wilayah kerja kawasan Uni Eropa karena anggotanya terdiri dari bank-bank sentral negara anggota Uni Eropa. Olah sebab itu ECB adalah institusi yang menarik untuk diteliti sebagai bahan riset.Ada beberapa alasan mengapa ECB perlu untuk diteliti lebih lanjut ? Pertama karena ECB adalah sebagai otoritas tertinggi perbankan, moneter dan keuangan di wilayah Uni Eropa. Kedua, ECB adalah satu-satunya bank sentral yang memiliki wilayah kerja regional yang terdiri dari banyak negara anggota di dalamnya. Selain itu, ECB tidak mewakili satu negara utuh selayak keberadaan bank sentral selama ini yang selalu mewakili satu negara utuh yang berdaulat. ketiga ECB mempunyai satu program kerja mata uang tunggal Eropa (euro) yang sedang berlangsung. Program peluncuran euro sebagai mata uang tunggal Eropa yang kini dipergunakan oleh 12 negara anggota telah berjalan sejak tahun 1999 (yakni peluncuran euro).Fenomena ECB dengan euro sebagai salah produk utama program mata uang tunggal Eropa adalah merupakan fenomena dalam ilmu hubungan internasional, terutama dalam kajian studi kawasan, dan ekonomi internasional. Dalam studi kawasan akan terlihat bahwa kawasan Eropa Barat ini adalah suatu kawasan yang sedang melakukan integrasi regional yang utuh dan menyeluruh, sehingga bisa terbangun kekuatan regional yang kuat dan solid. Dalam kajian ekonomi internasional akan terlihat adanya integrasi dalam bidang ekonomi-moneter yang dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi ekonomi maka program mata uang tunggal Eropa (euro) harus berjalan. Semua hal ini adalah suatu pemikiran baru bagi ilmu hubungan internasional, bahwa negara-negara dalam satu kawasan bisa mengesampingkan unsur-unsur nasionalisme sempit mereka, dengan mengangkat tema regionalisme yang menyatukan negara-negara anggota Uni Eropa dalam bentuk penyatuan mata uang tunggal Eropa (euro).Program peluncuran mata uang tunggal Eropa telah berhasil dilakukan dengan baik oleh Bank Sentral Eropa. Program kerja mata uang, tunggal Eropa ini telah memakan proses waktu yang cukup lama. (kurang lebih sejak adanya Perjanjian Paris tahun 1951, ide penyatuan ekonomi-moneter Eropa ini telah ada). Saat ini, ECB adalah satu-satunya institusi moneter Uni Eropa yang bertanggung jawab penuh atas jalannya program mata uang tunggal Eropa (euro). Oleh sebab itu, maka penulis mengemukakan suatu pertanyaan penelitian tentang hal tersebut yakni : " Apa peranan Bank Sentral Eropa dalam peluncuran mata uang tunggal Eropa (euro)?Adapun berkenaan dengan konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep peranan dan konsep integrasi (dalam bidang regional, dan bidang ekonomi) yang dilakukan oleh bank sentral Eropa. Metode penelitian yang dipergunakan metode penelitian histororis. Metode penelitian sejarah ini telah meliltat adanya perkembangan-perkembangan yang tejadi pada tiga waktu perencanaan EMU. yakni waktu, persiapan atau perencanaan, waktu, konsolidasi dan waktu pelaksanaan atau peluncuran.Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa adanya peranan yang dilakukan oleh Bank Sentral eropa dalam peluncuran mata uang tunggal euro. Peranan ECB tersebut adalah sebagai pengontrol stabilitas di kawasan pemberlakuan Euro sebagai financial stability and role of central banks in banking supervision. Selain itu ECB itu baru sebagai pengawas dari lima persyaratan konvergensi EMU bagi negara-negara anggotannya. agar program mata uang tunggal Eropa ini bisa tetap berjalan dengan lancar dan haik sesuai yang diharapkan."

"Isu LH adalah satu dari isu low level politics yang meningkat sejak berakhirnya Perang Dingin seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap degradasi dan perubahan ekosistem global. Hal ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas manusia yang menggunakan SDA dan hal ini terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia.Degradasi dan perubahan ekosistem global yang akhirnya menuju pada kerusakan LH global menarik perhatian para aktivis LH untuk melakukan berbagai upaya penyelamatan dan pelestarian LH. GREENPEACE sebagai salah satu organisasi nonpemerintah yang peduli terhadap isu ini turut berpartisipasi dalam berbagai upaya tersebut sesuai dengan peran yang disandangnya.Melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara, tulisan ini mengelaborasi kegagalan GREENPEACE dalam menghentikan kerusakan Hutan Hujan Tropis Amazon di Brazil berkaitan dengan peran yang dijalankannya. Kegagalan tersebut berkaitan dengan lIemahnya power yang dimiliki GREENPEACE terhadap power aktor-aktor lain, yaitu negara Brazil dan berbagai TNC/MNC untuk menghentikan aktivitas destruktif yang mereka lakukan di Amazon. Selain itu, juga terhadap masyarakat dunia dengan negara sebagai aktor utamanya, untuk turut menekan Brazil dan industri yang beroperasi di Amazon agar lebih peduli LH. Hal ini mengimplikasikan sulitnya pencapaian suatu kerja sama internasional yang nyata dan efektif melalui kepeloporan aktor nonnegara. Kegagalan GREENPEACE ini akan sejalan dengan garis besar hipotesis yang disusun, yaitu sifat power GREENPEACE yang moral-spiritual akan berhadapan dengan power aktor-aktor lain yang lebih nyata dan kuat, yaitu uang, otoritas, dan kedaulatan.The Role of Nongovernmental Organization (NGO) in International Relations: A Case Study of the GREENPEACE's Failure to Stop the Amazon Tropical Rainforest Destruction in Brazil The environment is a low-level politics issue that has risen up since the end of the Cold War along with rising concerns to the degradation and global ecosystem change. It is a consequence of rising human activities that use resources and associate to the efforts of providing basic needs. The degradation and global ecosystem change lead to global environment destruction that attracts environment activists attention for making their efforts to save the environment. GREENPEACE, as an environment NGO, takes part in the efforts based on his role as well.

This thesis combines the literature study and interview methods and elaborates the GREENPEACE's failure to stop the Amazon Tropical Rainforest destruction in Brazil. The failure relates to a less power of GREENPEACE against other actors? that are of Brazil and the TNCsIMNCs to stop their destructive activities in that area. Besides, the difficulties to take more international community attention with its prime actor of state to pressure Brazilian Government and forestry industries for environmental-oriented activities. This implicates to a difficulty for aiming an international cooperation effectively that has been pioneered by an NGO. The findings are based on hypotheses that are of weakness of moral-spiritual power which against more real and strong ones, for instance: power of money, authority, and sovereignty."

"Tesis ini membahas kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia mengenai tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia (1997- 2002), yaitu dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002 sebagai amandemen dari peraturan perundang-undangan keimigrasian No. 1959 Tahun 1963. Salah satu negara yang terkena pengaruh dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian tersebut adalah Indonesia, dimana Indonesia tercatat sebagai negara pengirim terbesar tenaga kerjanya ke Malaysia. Keberadaan TKI di Malaysia pada umumnya mengisi sektor-sektor pekerjaan yang kurang disukai warga negara Malaysia, seperti sektor industri manufaktur, konstruksi, pertanian perladangan dan jasa pembantu rumah tangga (PRT).Dampak dari diterapkannya peraturan tersebut adalah terjadinya pemulangan secara paksa tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Indonesia dan sebagian dari mereka terkena ancaman hukuman cambuk di Malaysia. Hal ini telah menyebabkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Selain berdampak langsung terhadap Indonesia - secara ekonomis maupun politis - pemulangan TKI ilegal secara paksa dari Malaysia telah menimbulkan pula terganggunya aktifitas pembangunan perekonomian di Malaysia, khususnya terhadap sektor-sektor pekerjaan yang ditinggalkan TKI tersebut di atas.Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia mengenai TKI ilegal di Malaysia akan dianalisa/dikaji melalui studi ilmu hubungan internasional, khususnya yang berhubungan dengan teori Howard H.Lemtner mengenai foreign and domestic determinant on foreign policy, dimana faktor domestik seperti adanya pengaruh politik domestik dan keamanan nasional merupakan salah satu faktor domestik terpenting, yang dalam konsep domestic determinant dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Di samping itu, dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002 telah mempengaruhi pola hubungan interaksi (bilateral) antara Malaysia dengan negara lain, terutama terhadap Indonesia. Sedangkan, untuk melihat keterkaitan antara faktor ekonomi politik dalam konteks global akan dikaji melalui studi ekonomi politik internasional (ekopolin), dimana ada sejumlah pertanyaan khusus yang diajukan studi ekopolin ketika mereka melihat arena internasional. Misalnya, ekonomi politik tertarik dengan persoalan berapa banyak dalam arena internasional itu terdapat kebebasan menentukan pilihan tindakan. Mereka memusatkan perhatian pada sejauh mana barang dan jasa bisa bergerak bebas melintas-batas nasional dan sejauhmana pemerintah atau individu membatasi kebebasan itu. Terutama sekali mereka ingin tahu sampai tingkat mana kebebasan menentukan pilihan itu berlaku atau dibatasi.Pembahasan permasalahan dalam tesis ini dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif -- analistis, bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai bagaimana kebijakan Pemerintah Malaysia mengenai TKI ilegal di Malaysia akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, khususnya setelah diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A. 1154 Tahun 2002 yang merupakan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian No. 1959 Tahun 1963.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui analisa data sekunder. Data diambil dari berbagai sumber seperti Laporan Tahunan KBRI/KJRI di Malaysia, buku-buku, surat kabar, dataldokumen resmi dari Departemen Luar Negeri, Internet, perpustakaan, dan media lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan Malaysia terhadap Indonesia mengenai TKI ilegal di Malaysia dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik domestik dan keamanan nasional.Dalam kaitan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Malaysia dalam memandang isu mengenai tenaga kerja asing ilegal telah menggunakan alasan kepentingan politik domestik dan keamanan nasional sebagai alasan diberlakukannya suatu kebijakan mengenai keberadaan tenaga kerja asing ilegal, yaitu melalui peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002. Kebijakan tersebut telah memberikan pengaruh terhadap hubungan bilateral Malaysia dengan negara asal TKI, khususnya terhadap Indonesia. Terjadinya pengusiran secara paksa dan diterapkannya sanksi hukuman yang tegas dan berat berupa hukuman cambuk terhadap sejumlah besar tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia telah menimbulkan ketegangan hubungan bilateral antara kedua negara.Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ke dua negara telah melakukan pembicaraan dan pembahasan pada tingkat Senior Official Meeting (SOM) dan membentuk satuan tugas pada tingkat Departemen terkait di kedua negara masing-masing."

"Tesis deskriptif ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari bubarnya IGGI terhadap hubungan ekonomi Indonesia-Belanda. Pada tesis ini akan dibahas dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mengenai kegiatan perdagangan Indonesia-Belanda, investasi asing langsung Belanda di Indonesia, serta volume bantuan luar negeri Belanda yang diberikan kepada Indoensia.Setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan untuk menolak segala bentuk bantuan dari pemerintah Belanda dan membubarkan IGGI, secara otomatis mempengaruhi hubungan kedua negara di bidang ekonomi. Hal tersebut di atas menjadi permasalahan di dalam tesis ini. Dalam menjawab permasalahan yang ada, digunakan teori linkage dari Rosenau guna memahami dampak pembubaran IGGI terhadap hubungan kedua negara serta pemikiran Gilpin mengenai kelompok-kelompok yang mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam kebijakan ekonomi.Tampak jelas pada aspek bantuan luar negeri, pemerintah Belanda pasca IGGI tidak lagi memberikan bantuannya secara langsung kepada pemerintah Indonesia, namun melalui pihak ketiga seperti organisasi-organisasi sejenis LSM maupun lembaga-lembaga keuangan internasional yang memiliki proyek di Indonesia. Pada aspek perdagangan, ekspor Indonesia ke Belanda tidak mengalami penurunan yang berarti, bahkan cenderung terus meningkat. Berbeda dengan ekspor, impor Indonesia ke Belanda bersifat fluktuatif. Pada tahun 1997, yaitu pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, volume impor menurun dibanding tahun 1996. Pada aspek investasi asing, ternyata faktor stabilitas politik dan keamanan negara menjadi pertimbangan bagi para investor asing pada umumnya. Hingga saat ini hubungan Indonesia-Belanda masih terus mengalami pemulihan. Untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, selain upaya dari pemerintah masing-masing, sebaiknya pihak swasta dan organisasi pun dilibatkan guna meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi tersebut."

"Globalisasi telah membawa tantangan yang mengkhawatirkan negara-negara, dan memaksa mereka untuk mengubah struktur ekonomi maupun struktur hukum mereka, serta untuk meninjau kembali strategi mereka terhadap dunia. Adaptasi atas tuntutan-tuntutan baru sebagai implikasi dari globalisasi lebih sukar dilakukan oleh negara-negara kurang berkembang, karena perekonomian serta sistem sosial, hukum dan ekonomi mereka yang lebih lemah, di samping kepentingan-kepentingan maupun gagasan lokal yang telah sedemikian mengakar namun tidak selalu sejalan dengan semangat perdagangan bebas, kompetisi, dan kebijakan pasar terbuka. Kondisi ekonomi dan sosial lokal mensyaratkan sebuah pendekatan yang bertahap, proteksionis, dan implementasi kebijakan liberalisasi perdagangan secara bertahap. Hal serupa kurang lebih dihadapi oleh negara berkembang, meskipun barangkali dalam kadar yang lebih rendah. Namun, disadari maupun tidak diasari, mau tidak mau, baik negara berkembang maupun negara maju telah terinkorporasi dalam proses globalisasi.Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari transfer modal, teknologi, pengetahuan manajerial, yang dalam tahap tertentu justru dipercepat oleh globalisasi, dan karenanya membawa keuntungan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi sendiri pada dasarnya muncul dari kesadaran akan fakta mengenai komplementaritas ekonomi alamiah dalam kepemilikan sumber-sumber daya, serta sejumlah faktor lain yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk menempatkan fasilitas-fasilitas produksi dan mengintegrasikan proses produksi mereka di luar negaranya. Namun tentunya tidak semua ekonomi berkembang memperoleh manfaat globalisasi. Beberapa ekonomi berkembang justru mengalami dampak negatif globalisasi, dikarenakan belum berkembangnya mekanisme pasar mereka untuk meraih kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi maupun belum mampunya mereka mencapai standar global untuk produk-produk barang maupun jasa mereka. Akibatnya, negara-negara berkembang menjadi lebih rawan terhadap tantangan-tantangan yang menyertai globalisasi Berangkat dari gambaran tersebut, permasalahan yang akan diangkat dalam tesis ini meliputi efektifitas APEC sebagai sarana negara-negara berkembang untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dalam menghadapi liberalisasi perdagangan. Di samping itu tesis ini akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor pendorong maupun penghalang para anggota ekonomi APEC dalam memanfaatkan keanggotaannya dalam APEC sebagai upaya meningkatnyn kemampuannya untuk menghadapi era liberalisasi perdagangan.Pertanyaan tersebut dianalisa dengan menggunakan kerangka pemikiran Interdependensi Ekonomi dari Oran Young, Robert E. Keohane dan Joseph Nye, serta konsep kerjasama multilateral regional dari Chia Siouw Yue. Dalam pemaparan dan analisa data penulis berangkat dari hipotesis awal bahwa tingkat perdagangan intra-kawasan yang tinggi di kawasan Asia-Pasifik, khususnya antar ekonomi anggota APEC, telah mendorong meningkatnya interdependensi para ekonomi ini, dan menjadikan kawasan Asia-Pasifik sebagai tujuan utama komoditi mereka. Keanggotaan ekonomi berkembang dalam APEC dengan demikian akan berguna untuk mempertahankan pasar produk mereka. Melalui pilar kerjasama ekonomi dan teknik (ECOTECH), para ekonomi berkembang anggota APEC dapat memanfaatkan keanggotaannya untuk mengembangkan perekonomiannya, dengan minimal mereduksi faktor-faktor yang menjadi penghambat berkembangnya ekonomi mereka."

"Selama lebih dari 25 tahun, pemerintah Indonesia telah berhasil menerapkan subsidi BBM. Dengan terpukulnya perekonomian Indonesia akibat krisis moneter, masalah penghapusan subsidi BBM, walaupun terkait dalam lingkup ekonomi, merupakan masalah yang secara politis bersifat sensitif. Tingginya beban subsidi BBM pada anggaran belanja negara menyebabkan pemerintah Indonesia mencari cara untuk menghapusnya.Dengan terjalinnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan IMF, maka pemerintah terikat untuk melaksanakan program IMF yang bersifat liberal. Salah satu sasaran program IMF adalah mengurangi pemborosan pada anggaran belanja melalui penghapusan subsidi BBM.Dapat dikatakan bahwa program IMF memiliki dampak yang sangat besar terhadap anggaran, neraca pembayaran dan kebijakan domestik dan ekonomi negara peminjam karena IMF memiliki kekuatan untuk menetapkan kondisionalitas-kondisionalitas yang sangat ketat bagi negara peminjam. Negara berkembang yang tidak patuh terhadap nasehat-nasehat IMF, selain tidak akan diberikan bantuan oleh lembaga ini, juga tidak akan mendapatkan kredit dari program-program bantuan bilateral.Kenaikan harga BBM sebagai akibat pengurangan /penghapusan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah menimbulkan gejolak dalam negeri. Tekanan baik dari dalam maupun dari luar terhadap isu penghapusan subsidi BBM menimbulkan dilema bagi pemerintah Indonesia. Di satu pihak ia harus menyokong kepentingan nasional, di lain pihak ia harus bersifat akomodatif terhadap kepentingan eksternal. Keadaan ini yang mengakibatkan pemerintah Indonesia untuk bersikap tidak konsisten dalam mengimplementasikan penghapusan subsidi BBM. Atas dasar ini, maka penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tekanan-tekanan eksternal dan domestik yang dilandaskan oleh kepentingan antara aktor eksternal dan domestik yang berbeda dapat mempengaruhi inkonsistensi sikap pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan penghapusan subsidi BBM pada tahun 1997 hingga 2003.Sejumlah teori dan pemikiran-pemikiran oleh Helen V. Milner, Mohtar Mas'oed, Arief Budisusilo, Robert D. Cantor, Richard Cooper, K.J. Holsti, Paula Hoy, Daniel S. Papp, Arifin Rahrnan, James Lee Ray, Bruce Russet dan Harvey Starr digunakan untuk menjelaskan alasan terjadinya kerjasama internasional untuk menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan dalih kerjasama internasional untuk kepentingannya, kepentingan aktor eksternal untuk menjelaskan latar belakang dibalik tekanan yang dilakukan aktor tersebut untuk mempengaruhi sikap pemerintah terhadap kerjasama internasional. perubahan sistem politik dari otoriterisme ke demokratis untuk menjelaskan kebangkitan partisipasi politik aktor-aktor domestik (berkaitan dengan hal ini, kepentingan aktor-aktor domestik mencerminkan struktur preferensi masing-masing aktor terhadap suatu kebijakan dan sebagai konsekuensi logis adalah tekanan-tekanan yang timbul apabila terjadi kepentingan yang berbeda antara masing-masing aktor terkait) dan pertimbangan pemerintah untuk menggunakan / tidak menggunakan suatu instrumen kebijakan tergantung dan tinggi / rendahnya tekanan eksternal dan internal.Adanya gejolak-gejolak dalam negeri terhadap dihapuskannya subsidi BBM menandakan bahwa home benefits tinggi. Di lain pihak, peran IMF sebagai barometer kepercayaan pihak Iuar negeri menandakan bahwa externalities cukup tinggi. Hal ini yang menyebabkan implementasi pemerintah atas kebijakan penghapusan subsidi BBM tidak pernah optimal. Walaupun pengaruh IMF tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penundaan, pencairan dana merupakan bentuk pengaruh yang cukup efektif untuk menjamin konsistensi pemerintah. Tetapi dapat dikatakan bahwa tekanan-tekanan IMF itu lebih ditujukan kepada keseluruhan program pemulihan ekonomi Indonesia sehingga tekanan langsung yang berhasil mempengaruhi sikap pemerintah Indonesia adalah tekanan domestiknya. Untuk itu dapat disimpulkan pengaruh tekanan domestik dalam bentuk penolakan DPR dan demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa menyebabkan pemerintah untuk tidak bersikap konsisten mengimplementasikan penghapusan subsidi BBM. Kurangnya tekanan eksternal dalam bentuk hukuman, yakni pencairan. dana oleh IMF, juga merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah bersikap inkonsisten terhadap implementasi penghapusan subsidi BBM."

"Kebijakan bantuan ADB kepada Indonesia yang semula bertumpu pada sektor pertanian sebagai perhatian utama kemudian berganti sektor infrastruktur sosial adalah bagian kebijakan ADB pada kurun waktu 1997-2000. Pergeseran kebijakan itu tidak hanya pada tumpuan sektor tapi juga pada jenis bantuan berupa program (program aid). Jenis bantuan ini sangat dijauhi oleh ADB pada kurun waktu sebelumnya dan justru sangat menekankan jenis bantuan proyek (project aid).Dalam menganalisa pergeseran kebijakan ADB di Indonesia, khususnya untuk kurun waktu 1997-2000, peneliti menggunakan metodologi kualitatif yang mencoba menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan pengumpulan data lewat dokumentasi dan wawancara. Temuan data ini dibenturkan dengan teori, model atau konsep yang ada sehingga menghasilkan suatu temuan guna menjawab permasalahan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utarna yang membuat ADB beralih pada sektor infrastruktur sosial dilatarbelakangi dan usaha untuk memulihkan kondisi masyarakat yang paling parah terkena dampak krisis. Selain itu bantuan pada sektor pertanian tidak sama sekali ditiadakan dan tetap dikategorikan sektor yang cukup mendapat perhatian walaupun dengan sedikit terjadi penurunan dari sisi nilai nominalnya.Adanya bantuan program adalah upaya ADB untuk menyiasati kelangkaan dana lunak dalam tubuh ADB. Oleh karena itu bantuan program dalam kurun waktu 1997-2000 adalah bantuan untuk sector reform yakni ADB mendesak pemerintah lewat kesepakatan bersama dalam mempersiapkan perangkat perundang-undangan guna mempercepat proses liberalisasi ekonomi, melalui privatisasi BUMN, desentralisasi maupun good governance. Implikasi yang lebih jauh dari kebijakan ini adalah terbukanya kesempatan luas bagi investor asing ke Indonesia dengan jaminan hukum dari pihak pemerintah Indonesia terhadap keberlangsungan investasi tersebut."

"Tesis ini berbicara mengenai sikap pemerintah Indonesia terhadap liberalisasi dalam kerangka WTO; studi kasus perdagangan jasa di sub-sektor telekomunikasi. Liberalisasi di bidang telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak terlepas dari ratifikasi yang telah dilakukan melalui Protokol keempat GATS mengenai telekomunikasi dasar, dimana Indonesia ikut menyetujui seluruh hasil perundingan di bidang telekomunikasi.Dalam perundingan lanjutan di bidang perdagangan jasa sesuai amanat pasal XIX-GATS, meminta untuk dilakukan perundingan lanjutan paling lambat 1 Januari 2000 untuk membahas isu-isu yang masih perlu dikembangkan yang sifatnya horizontal. Perundingan tersebut akan terkait pada semua sektor jasa sesuai dengan klasifikasi sektor jasa jasa.Setelah ditandanganinya The Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, hampir semua negara belum menjadwalkan telekomunikasi dasar mengingat telekomuikasi dasar dibeberapa negara khususnya negara berkembang masih dikuasai oleh negara dalam bentuk monopoli dimana bentuk monopoli tersebut dimaksudkan untuk Kepentingan Nasional suatu negara terkait dengan kepentingan ekonomi maupun politik.Mengingat pentingnya telekomunikasi dasar maka dikeluarkanlah Decision on Negotiations on Basic Telecommunication yang merupakan salah satu bagian dari GATS. Sampai pada batas waktu yang ditentukan, perundingan belum juga dapat diselesaikan. Karena tuntutan globalisasi maka perundingan dibidang telekomunikasi baru dapat diselesaikan walaupun diperlukan keputusan lanjutan melalui Singapore Ministerial Declaration.Berakhirnya perundingan di bidang telekomunikasi dasar dan diterimanya reference paper oleh Indonesia, merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk melakukan liberalisasi di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu komitmen Indonesia di bidang telekomunikasi dasar dapat diartikan sebagai suatu titik awal untuk melalukan liberalisasi.Langkah awal liberalisasi di bidang telekomukasi di dalam negeri ditandai dengan dikeluarkannya UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang intinya pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia tidak lagi secara monopoli tetapi mengarah ke persaingan bebas walaupun kenyataannya masih bersifat duopoli. Dengan peraturan tersebut maka struktur telekomunikasi di Indonesia mulai mengalami perubahan yang sangat mendasar."