Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian. Permasalahan dalam tesis ini adalah pada pelaksanaan kegiatan pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian. Sedangkan yang dijadikan fokus tesis ini adalah fugsi pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian sebagai penanaman nilai-nilai kebudayaan organisasi Polri kepada para Taruna Akademi Kepolisian, agar mereka dapat menjadi petugas kepolisian yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan polisi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Dengan cara mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari Taruna Akademi Kepolisian dan pengasuh di lingkungan kesatrian Taruna. Untuk memperoleh suatu pemahaman yang mendalam terhadap obyek penelitian yang diamati, maka peneliti melaksanakan pengumpulan data dengan cara (1) pengamatan, (2) pengamatan terlibat, (3) kajian dokumen, dan (4) wawancara. Hasil studi menunjukan bahwa kegiatan pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian, merupakan transformasi nilai-nilai kebudayaan kepolisian kepada Taruna Akademi Kepolisian dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan sebagai calon Perwira Polri. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata lingkungan pendidikan Perwira Polri di Akademi Kepolisian selain mengemban fungsi pengajaran dan latihan atau pendidikan yang memberikan transformasi ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, dan ketrampilan atau trartfer of skill; mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap transformasi nilai-nilai atau norma-nomia atau tranfer of value, kepada para siswanya yaitu Taruna Akademi Kepolisian. Sehingga hal-hal positif dan negatif dapat tertanam dalam diri para Taruna yang selama tiga tahun menjalankan pendidikannya. Tindakan atau perilaku yang diwujudkan oleh petugas kepolisian khususnya Perwira Polri lulusan Akademi Kepolisian tersebut, bisa merupakan pengaruh dari kewenangan yang dimilikinya, doktrin-doktrin dan nilai-nilai yang telah tertanam di dalam setiap individu anggota Polri semenjak dalam masa pendidikan.

Abstrak :
Penyidikan tindak pidana merek sangat khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek menganut sistem delik aduan. Tindak pidana merek seringkali terjadi karena harga barang dengan merek terkenal sangat mahal, pelaku tindak pidana merek dapat meraih keuntungan dengan mudah, tidak peril] ijin serta tidak perlu mengeluarkan biaya promosi. Tindak pidana merek menimbulkan banyak kerugian kepada pemegang hak atas merek yang sah, masyarakat selaku konsumen dan negara dari sektor pajak. Penyidik dari Satuan Indag Polda Metro Jaya dalam menangani tindak pidana merek masih terbatas pada perbuatan-perbuatan tanpa hak atas merek sesuai dengan UU No. 15 tahun 2001 penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dan sama pada pokoknya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis serta memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan. Perbuatan tindak pidana merek mengenai indikasi geografis maupun indikasi asal sampai saat ini belum ditemukan oleh penyidik Satuan Indag Polda Metro Jaya. Namun demikian bersamaan dengan terjadinya tindak pidana merek tersebut seringkali juga ditemukan pelanggaran terhadap UU. Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lainnya. Penyidikan tindak pidana merek dipengaruhi oleh faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor dana, sarana atau fasilitas; faktor masyarakat ; dan faktor kebudayaan. Penyimpangan yang terjadi dalam proses penyidikan oleh penyidik antara lain berbentuk meminta bantuan dana penyidikan; uang jaminan penyidikan; penggelapan barang bukti; meringankan sangkaan; menunda pengiriman SPDP; diskriminasi penyidikan; setoran bulanan; intervensi kasus. Pengorganisasian penyidikan sudah dilaksanakan, namun pada tahap perencanaan dan tahap pengawasan belum dilaksanakan dengan baik.

Abstrak :
Reformasi Polri membuat Polri merubah paradigma dalam menghadapi unjuk rasa, yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dengan jalan melakukan negosiasi kepada pengunjuk rasa. Untuk itulah kemudian dibentuk tim negosiator Polri termasuk di jajaran Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, dibentuk dua tim negosiator yaitu tim negosiator polki dan tim negosiator polwan. Dalam melakukan negosiasi, ada dua sasaran, yaitu pimpinan atau koordinator unjuk rasa dan massa unjuk rasa, dimana strategi yang diterapkan yaitu Sapa - Senyum - Salam dengan metode berbaris memanjar atau berbaur dengan massa. Di sisi lain, dalam melakukan unjuk rasa, kelompok unjuk rasa memiliki agenda aksi tersendiri. Agenda tersebut termasuk kedalam bagian dari karakteristik unjuk rasa yang ada. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka tim negosiator harus memiliki strategi tersendiri dalam melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa sehingga dapat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Jika tidak mempertimbangkan karakteristik tersebut, dapat dikatakan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh tim negosiator akan sulit mencapat tujuan bersama agar unjuk rasa berlangsung aman, tertib dan damai. Akibatnya, negosiasi yang dilakukan, menjadi tidak ada kaitannya dengan aman, tertib, damai tidaknya unjuk rasa yang terjadi.

Abstrak :
Tesis ini membahas manajemen sekuriti fisik PT Meka Nusa Cipta pada Kawasan Perumahan Kota Wisata-Kab Bogor. Berlatar belakang kebutuhan akan rasa aman oleh PT Meka Nusa Cipta selaku pengembang kawasan perum Kota Wisata. Namun masih terjadi tindak kejahatan maupun kecelakaan lalu-lintas dalam kawasan perumahan, bahkan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Agar dapat terwujud keamanannya maka dibutuhkan penyelenggaraan manajemen sekuriti yang baik dalam kawasan perumahan. Penelitian berfokus pada upaya pengembang mencegah kejahatan melalui pelaksanaan sekuriti fisik pada kawasan perum Kota Wisata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat etnografi dengan pendekatan yuridis manajerial dan metode penulisan deskriptif analitis. Model operasional penelitian menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan dari Mc Crie, fixing broken windows dari kelling dan coles, dan teori-teori pendukung dan konsep-konsep. Informan dalam penelitian terdiri dari beberapa warga, petugas satpam, anggota Polsek Cileungsi dan Gunung Putri, pihak pengembang PT Meka Nusa Cipta, dan perangkat desa sekitar. Metode Penelitian dengan penelitian dokumen, pengamatan, dan wawancara. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada kawasan perumahan kota wisata belum sepenuhnya menggunakan kajian normatif Situasional Crime Prevention (SCP), dan Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). Faktor dominan yang mempengaruhinya adalah kondisi keuangan pengembang yang minim untuk masalah keamanan, kepedulian warga dan petugas sekuriti yang kurang baik terhadap masalah keamanan, serta political will dari pimpinan perusahaan yang kurang baik dalam penciptaan keamanan dalam kawasan perumahan. Sebagai kesimpulan, bahwa masih terdapat beberapa tindak kejahatan dan kecelakaan lalu lintas yang tinggi dalam kawasan Kota Wisata. Hal ini disebabkan pengorganisasian manajemen sekuriti yang kurang maksimal yang dilakukan pengembang dalam kawasan perumahan tersebut. Saran yang diajukan adalah perusahaan harus membenahi aspek organisasi, sekuriti fisik dan lingkungan fisiknya. Selain itu juga perlu mengikutsertakan warga yang berada dalam kawasan maupun yang berada diluar kawasan dalam penciptaan keamanan dalam kawasan melalui wadah RT/RW yang telah ada serta penerapan paradigma pemolisian komuniti yang diterapkan oleh POLRI.

---

Situated in a bad environmental security such as crimes and traffic accident due to the lack of security system, To realize its security then it will need to implement security management, to prevent of the things that can harm the importance. Seeking to provide developer in the improvement of environmental security system, this study has examined developer efforts to prevent crimes and traffic accident in an area through mutual activities. By drawing upon Mc Crie,, kelling and coles, and terry theoretical perspectives, this study addreses a specific research problem. Research methods used in the study are primarily those of qualitative approach: observation, in-depth interviews, and document analysis, with special data collection method, namely, manajerial judicial formality method, with variety of informants such as the residents kota wisata, security officers, real estates, developer, and residential manager. Through qualitative data analysis, this study has found that the implementation of the environmental security system has not fully used the normative study of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) and Situasional Crime Prevention (SCP) The element of influence is the minim condition of finance company for security problems, less pay attention the security personel and people in area for security problem, and a less political will of director to maintain a security in kota wisata area. In conclusion, there is still an increasing number of crimes and traffic accident in kota wisata area. It caused by the organisatory of security management developer was not good. The recommendation is the company must be fix the organization aspect, physical security, and environmental security. And then sugest the people from internal area and external area were participate for safety condition through RT/RW organization. And so the implementation of community policing in the area as a new paradigm Indonesian police now.

Abstrak :
Tesis ini adalah tentang manajemen pengawasan. Perhatian utama kajian ini adalah pada penerapan/pelaksanaan manajemen pengawasan di salah satu organisasi kepolisian tingkat polres dalam jajaran Polda Metro Jaya. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah tentang pelaksanaan manajemen pengawasan di lingkungan Sat Reskrim polres Metro Jakarta Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penulis mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan studi dokumen terhadap berbagai macam sumber informasi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen pengawasan di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil dari pada penelitian menemukan indikasi bahwa Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan belum menjalankan manajemen pengawasan secara balk dan benar. Pertimbangan belum dilaksanakannya manajemen pengawasan secara balk dan benar oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan adalah karena banyak faktor, antara lain: sumber daya manusia yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana pendukung, anggaran yang terbatas serta penerapan/ pelaksanaan aturan organisasi yang tidak konsisten. Terkait dengan masalah ini, maka baik buruknya pelaksanaan manajemen pengawasan akan menentukan kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam sebuah organisasi, fungsi pengawasan harus berjalan dan dilakukan secara tepat demi menjaga agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Kemudian, dengan menggunakan manajemen pengawasan yang balk akan dapat dilakukan penilaian apakah suatu organisasi (dalam hal ini Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dengan melaksanakan manajemen pengawasan yang baik maka akan dapat diperoleh informasi, dimana informasi tersebut dapat digunakan oleh pimpinan untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan. Jadi manajemen pengawasan merupakan proses/rangkaian kegiatan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Abstrak :
Tesis ini tentang penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara, dengan fokus pada cara bertindak yang dilakukan oleh penyidik Unit Ruang Pelayanan Khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian dilakukan dengan pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman. Tesis menunjukkan bahwa (1) Jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi kenaikan karena pengaruh lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (2) Jumlah penyidik untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara masih belum memadai, (3) Proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara belum sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (4) Ada kekhasan pada sistem penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda dengan sistem penyidikan tindak pidana secara umum. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Perlunya distrukturkan dan dikembangkan unit RPK di Polres Metro Jakarta Utara, (2) Perlunya pendidikan dan pelatihan tentang kekhususan kekerasan dalam rumah tangga dan HAM perempuan dalam kurikulum pada lembaga pendidikan dari jenjang pimpinan hingga petugas pelaksana, (3) Perlunya dibuat prosedur khusus dalam penyidikan kasus kekerasan dalam rumah. (4) Perlunya peningkatan kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, rumah sakit, pemda, dinas kesejahteraan sosial dan komponen masyarakat lainnya melalui pembentukan pusat pelayanan terpadu untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Abstrak :
Dalam penelitian tentang keberadaan calo penyeberangan di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini peneliti ingin menggambarkan tentang keberadaan calo penyeberangani di Pelabuhan Bakauheni. Keberadaan calo di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini dilihat dari segi sosial tentang bagaimana calo berhubungan dengan petugas penyelenggara dan bagaimana calo berhubungan dengan pelanggannya dalam hal ini perusahaan bus penumpang umum dan perusahaan truck. Permasalahan yang diangkat dalam hal ini adalah tentang keberadaan calo penyeberangan di Pelabuhan penycbcrangan Bakauheni. Sedangkan focus penelitiannya pada kegiatan percaioan penyeberangan terhadap kendaraan angkutan barang (truck) dan bus penumpang umum di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan. Adapun metode penulisan ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Hal ini dimaksudkan untuk mengamati semua gejala-gejala yang terwujud di dalam kegatan kehidupan calo dan penyelenggara penyeberangan serta perusahaan bus dan perusahaan truck. Selanjutnya peneliti melakukan pengelompokan ataupun rnenggolongkan obyek penelitian dalam memperoleh data. Adapun informan yang dipakai dalam hal ini adalah Calo penyeberangan itu sendiri, perusahaan bus penumpang umum, perusahaan truck, petugas PT ASDP, petugas KPPP. petugas ADPEL, petugas perusahaan kapal, sopir. Hasil peneliitian rnenunjukkan bahwa keberadaan calo di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini sangat diperlukan baik oleh calo itu sendiri dan juga oleh para penyelenggara penyeberangan. Hal ini dikarenakan calo dijadikan sebagai kaki tangan dan penyelenggara penyeberangan untuk mendapatkan materiluang dari perusahaan bus dan perusahaan truck. Sedangkan oleh perusahaan truck ataupun bus penumpang umum dianggap tidak sebagai calo saja akan tetapi lebih dari itu calo sudah dianggap sebagai perwakilan dari perusahaannya karena wilayah Lampung bukanlah sebagai tujuan akhir dari kendaraannrya. Akhimya calo mendapat tugas yang lebih dari sekedar calo yaitu mengawasi dan membantu kelancaran kendaraan dalam penyeberangan ataupun dalam perjalannya menuju tujuannya. Islam melakukan kegiatan di pelabuhan itu sendiri calo melakukan hubungan dengan penyelenggara penyeberangan untuk melanggengkan keberadaannya. Pada akhimya hubungan itu bisa dikategorikan sebagai hubungan Patron dan Klien. Calo dalam hal ini sebagai klien dari patronnya yaitu penyelenggara penyeberangan dan dalam pelaksanaannya patron memberikan pengayoman ataupun pengamanan kepada klien dan klien memberikan sesuatu materi uang. Akibatnya pihak klien melaksanakan apa yang diperintahkan oleh patronnya seperti contoh calo harus membuat kartu pas dengan penuniukan dari perusahaan dan untuk itu calo harus membayar sejumlah uang pada patronnya. Di lain pihak calo dan pelanggannya melakukan hubungan sosial juga. Dalam hubungan ini calo bertindak sebagai patron dan perusahaan bus dan truck sebagai kliennya. Calo memberikan pelayanan penyeberangan dan pelayanan lainnya kepada kliennya, dan perusahaan bus dan truck memberikan imbalan sejumlah uang pada calo. Hubungan yang semacam ini dapat dikatakan hubungan patron klien dalam hal yang memeras dan yang diperas walaupun pada akhimya terjadi hubungan yang lebih baik antara keduanya dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa Calo dalam melakukan kegiatan pencaloan di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini melakukan kerja sama dengan para penyelenggara penyeberangan sera keseluruhan. Dari kerja sama itu masing-masing pihak merasa diuntungkan, sehingga pada akhirnya kegiatan percaloan itu susah untuk dihilangkan. Pada akhirnya jika kegiatan percaloan itu akan dihilangkan maka akan sulit karena calo merupakan orang sekitar pelabuhan yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan pelabuhan penyeberangan tersebut. Akan tetapi kegiatan itu bisa dikurangi dengan jalan perubahan sistem penyeberangan dan para pelaksana tugas yang bersih Berta pengawasan yang ketat dari pimpinannya.

Abstrak :
Tesis ini tentang perdagangan kayu ilegal di pelabuhan Karangantu yang terletak di Kabupaten Serang, yang ditinjau dari perspektif ilmu kepolisian, dengan fokus pada hubungan antara pedagang, yaitu penjual dan pembeli kayu ilegal dengan aparat penegak hukum, yaitu polisi dari tingkat pos polisi sampai dengan Mabes Polri dan kesatuan pelaksana kehutanan pelabuhan Karangantu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode etnografi. Untuk rnengumpulkan data-data yang dibutuhkan dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Penegak hukum melakukan penyimpangan dan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, penegak hukum menjadi bagian dari sistem perdagangan kayu ilegal, (2) munculnya "norma? dalam sistem jaringan perdagangan kayu ilegal di pelabuhan Karangantu, (3) hadirnya "koordinator" yang sangat berperan dalam proses perdagangan kayu ilegal di pelabuhan Karangantu, hubungan yang baik antara koordinator dengan petugas mampu menjadikan para penegak hukum bagian dari jaringan perdagangan kayu ilegal, (4) petugas polisi dan petugas kehutanan yang ada di pelabuhan Karangantu tidak melakukan penegakan hukum dengan baik. Implikasi kajian tesis ini komitmen kuat dari Polri dan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan kayu ilegal, yang dilakukan di hulu (tempat penebangan) dan di hilir (pelabuhan). Kebijakan yang dilakukan di pelabuhan terlebih dahulu disosialisakan kepada masyarakat. Untuk mendukung tindakan diatas pemerintah mengalihkan pekerjaan warga untuk kembali menjadi nelayan kembali dengan membangun sarana dan prasarana pendukung.

Abstrak :
Laporan hasil penelitian ini tentang penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Perhatian atau fokus penelitian adalah kegiatan unit Perbankan Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pencucian uang. Kegiatan para penyidik setelah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang dugaan adanya pencucian uang. Kemudian pemahaman para penyidik dengan penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tnndak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para tersangka. Metode penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan informan untuk mengumpulkan data dalam rangka memperoleh informasi atau gambaran secara holistik tentang obyek studi yang diteliti, kemudian dengan metode wawancara dan metode penelitian dokumen serta kajian dokumen. Penelitian dokumen dengan mempelajari contoh kasus yang nyata terjadi yaitu kasus pencucian uang di Jawa Timur dan kasus pencucian uang yang terjadi di Jakarta, yaitu dari kasus BNI Rp. 1,2 trilyun,-. Kedua kasus tersebut sudah mendapat persetujuan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan untuk slap disidangkan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dengan para penyidik di Unit perbankan dapat ditemukan beberapa hal dan memerlukan pemecahan lebih lanjut, antara lain : a. pasal-pasal dalam perundang-undangan saling bertentangan, misainya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dalam pasal 41 berbunyi : 1. di sedang pengadilan saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. 2. dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hal tersebut bertentangan dengan pasal 160 KUHAP, dimana saksi disebutkan secara jelas nama, alamat dalam proses persidangan terbuka. Dengan demikian belum ada aturan yang mengatur secara jelas yang dapat mengecualikan ketentuan tersebut. b. Penerapan ketentuan khusus dalam penanganan pencucian uang dengan mengabaikan kejahatan umum dengan kata lain penanganan pencucian uang didahulukan daripada kejahatan umum. c. Penegakan hukum tetap mengacu pada Hukum Acara Pidana sebagai payung umum) "back up". d. Setiap penanganan tetap dibuatkan Berita Acara sesuai pasal 75 KU HAP karena pelanggaran pasal tersebut dapat dituntut dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Contohnya dengan Berita Acara Pendapatan yang ditandatangani penyidik dan memenuhi syarat. Penanganan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang hanya berdasarkan laporan dari PPATK saja, sebenarnya laporan langsung dari masyarakat juga bisa, asalkan didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat berdasarkan KUHAP. Demikian halnya adanya laporan dari penyidik unit lain misalnya dalam penanganan kasus penggelapan (primary crime) ternyata terdapat predicate crime yaitu pencucian uang. Unit tersebut langsung melakukan penyidikan tanpa menyerahkan kasus tersebut ke unit perbankan. Kedudukan penyidik unit perbankan merupakan bagian dari Bareskrim, sehingga masih adanya hubungan antara atasan dan bawahan. Hubungan tersebut memungkinkan adanya intervensi dari atasan terhadap bawahan yang melakukan penyidikan terhadap kasus pencucian uang. Penyidik selaku bawahan tersebut tidak berani menentang apa yang diperintahkan atasan, yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Jika berani menentang perintah atasan maka akan menerima sanksi kemungkinan dipindahkan ke lingkungan kerja lainnya yang lebih kering. Demikian halnya terjadi hubungan atau interaksi antara tersangka dan penyidik, pada waktu dilakukan perneriksaan. Dengan demikian kedudukan penyidik lebih tinggi daripada tersangka. Dad hasil wawancara antara peneliti dengan penyidik dinyatakan ada kalanya terjadi kolusi dan korupsi, walaupun tidak ada bukti otentik, namun hai itu ada dan nampaknya biasa terjadi dalam segala tingkat pemeriksaan. Selain daripada itu terjadi perbedaan persepsi antara penyidik dengan jaksa sehingga sering terjadi bolak baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum begitu pula sebaliknya. Hal tersebut dibuktikan dalam penanganan kasus BNI, dimana jaksa meminta seluruh barang-bukti agar diserahkan, tetapi penyidik menyerahkan hanya barang bukti penyisihannya saja_ Maka dari itu memerlukan pertemuan rutin tingkat Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian RI, Kejaksaan Agung untuk membahas perbedaan persepsi. Demikian hasil penelitian yang dapat saya kemukakan menurut kemampuan saya, saran dan koreksi dari pembimbing dan penguji sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Abstrak :
Tesis ini tentang proses pembantaran tersangka pengguna narkoba di Poires Metro Jakarta Pusat. Pembantaran di sini adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka, karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan / rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

Indonesia bukan lagi Sebagai ternpat transit dalam perdagangan narkoba, tetapi sudah menjadi tempat pemasaran bahkan telah menjadi tempat produksi ilegal narkoba. Berdasarkan data jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terlaporkan terus rneningkat dari tahun ketahun. Sehingga, Pimpinan Polri telah menargetkan terhadap penanganan kasus narkoba yang dibebankan kepada setiap Polsek sebanyak 5 (lima) kasus dalam sebulan dan Satuan Narkoba Polres sebanyak 10 (sepuluh) kasus setiap bulannya, menjadi dasar untuk selalu konsisten dalam penanggulangan narkoba apalagi ada penekanan bahwa narkoba adalah kasus yang diprioritaskan penanganannya. Untuk memenuhi harapan masyarakat, maka Polda Metro Jaya mengeiuarkan kebijakan kembali berupa keputusan intern Polda Metro Jaya melalui Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Kapolda Metro Jaya No. 168 tahun 2002 tentang petunjuk menangani tersangka pengguna narkoba. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengguna narkoba yang sifatnya baru pemula dan berstatus pelajar atau mahasiwa Serta memenuni syarat yang telah ditentukan dapat dilakukan pembantaran dalam rangka rehabilitasi terhadap dirinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba seperti faktor keluarga, faktor individu, faktor dunia kerja dan faktor X atau faktor Iainnya. Dari hasil penelitian yang saya Iakukan, terdapat suatu kepastian bahwa seseorang menggunakan narkoba disebabkan oleh adanya permasalahan dalam hidupnya. Ketika ada permasaiahan tersebutlah, pengaruh dari Iuar untuk menggunakan narkoba menjadi lebih mudah untuk mempengaruhinya.

Dalam proses pengungkapan narkoba, dapat dipastikan bahwa kasus tersebut hasil dari penyelidikan kepolisian. Dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa poiisi dalam mengungkap kasus narkoba selalu menggunakan cepu (istilah Kepolisian untuk informan).

Prosedur pembantaran telah diatur dalam Surat Telegram Kapolda Metro Jaya yang menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan pembantaran, maka terlebih dahulu berkoordinasi dengan Tim penyalahgunaan narkoba sesuai "dengan Sprint Kapolda Metro Jaya. Dalam aturan atau prosedur pembantaran, dijelaskan bahwa pengamatan penyidik, dokter dan dari psikologi kepoiisian adaiah yang utama daIam menentukan seseorang merupakan pemakai pemula atau tidak. Tetapi dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa walaupun pengamatan-pengamatan tersebut, menunjukkan bahwa seseorang pengguna pemula, tanpa ada keputusan dari pimpinan yaitu Kapolres atau Tim, maka pembantaran tidak bisa dilaksanakan.