Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi yang membahas masalah pedagang kaki lima telah banyak dilakukan baih oleh negara-negara berkembang maupun oleh para ahli dari negara maju. Namun masih banyak juga kaki lima menjadi masalah sosial perkotaan di negara-negara berkembang, Indonesia termasuk diantaranya mengemban masalah ini.Permasalahan sesungguhnya oleh para ahli dikemukakan karena kesalahan cara melihat PKL. Mereka dianggap sebagai masalah sosial yang perlu diberantas. Selain itu mereka juga dipisahkan dari sektor perekonomian modern dan di labelkan sebagai sektor ekonomi informal. Mereka adalah komunitas tersendiri yang masih menjalankan sistem perekonomian tradisional, yang mereka jalankan tanpa modal yang besar untuk memulainya. Ini berjalan bukan tanpa sebab. Modus ekonomi tradisional ini berjalan alas dasar latarbelakang kultur adat asal mereka masing-masing. Kedua adalah karena latar belakang ekonomi mereka yang rendah, hanya dapat menyediakan modal kecil, dan dapat mengandalkan sistem kekerabatan mereka yang erat untuk menjalankan usahanya.Studi ini bertujuan mencari alternatif pemecahan masalah penataan kaki lima dengan perspektif pendekatan sosiologi perkotaan dan planologi perkotaan, dengan memilih lokasi penelitian di Pasar Baru Kota Bekasi. Yang dipelajari, sebagaimana seharusnya untuk tiap proses membuat kebijakan seharusnya diawali dengan assesment seperti berikut, adalah bagaimana karakteristik sosioekonomi PKL, untuk menganalisa apa yang menjadi kebutuhan, hambatan dan potensi mereka Kemudian meninjau, apa konsep yang dimiliki pemda kota, sebagai penyelenggara publik kota, dalam menangani PKL.Bagaimana strategi, perencanaan tata ruang kota dan pelaksanaan kebijakan-kebijakannya dilapangan?.Metade yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, dengan penekanan analisa secara kualitatif. Analisa kuantitatif digunakan sebagai dukungan data profil PKL yang nyata dalam menganalisa temuan-temuan penelitian. Profit PKL dan karakteristik sosioekonominya dalam penelitian ini hanya sebatas untuk menemukan kebutuhan, potensi dan pola kehidupan aktivitas mereka Sedangkan untuk analisa tingkat makro, yaitu. tinjauan perkotaannya, lebih efektif dianalisa dengan metode kualitatif Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk 50 pedagang kaki di Pasar Baru Bekasi. Penelitian kualitatif adalah dengan melakukan indept interview dengan beberapa pejabat pemkot Bekasi terkait. Termasuk pula di tingkat camat dan kelurahan. Ditambah wawancara dengan beberapa konsumen pasar dan warga kota untuk mendapatkan opini dan aspirasi mereka.Dari penelitian ditemukan bahwa karakter pedagang tradisional, termasuk PKL, berasal dari latarbelakang kultural rnereka masing-masing yang embedded dalam kehidupan mereka, bahkan dalam organisasi perniagaan mereka Sedangkan pedagang di Pasar Baru Bekasi berasal dari bermacam etnis. Ini menjadi hal yang unik sekaligus rumit yang menjadikan warna kemasyarakatan di pasar itu. Untuk pengelolaannya diperlukan konsep bottom up untuk efektivitas manajemennya di tingkat mikro maupun makro.Pola berdagang ekonomi subsisten yang "menjemput" konsumen dengan berdagang di tempat-tempat strategis dan terbuka, mengakibatkan mereka memadati bahu jalan, bahkan sampai sebagian dari badan jalan, menghambat lalu lintas kota dan memperburuk pemandangan kota. Maka perlu strategi untuk dapat mengakomodasi keberadaan mereka disertai dengan regulasi-regulasi yang perlu disepakati stakeholder kota dalam masalah ini.Hans Dieter Evers memberikan perspektif untuk jalan pemecahan masalah perkotaan dari segi sosiologi perkotaan, yang menjadi problem klasik negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Evers memberikan teori Image of the City yang dikemukakan Kevin Lych untuk melihat kembali kepada pikiran mendasar sederhana, yaitu dengan mengurai analisa elemen-elemen dasar kota. Sedangkan di tingkat kebijakan perkotaan penulis merekomendasikan langkah-langkah yang di ajukan oleh John M Bryson untuk menyepakati kembali visi untuk dapat membuat perencanaan strategis untuk mengorganisasi PKL menjadi pedagang tradisional di pasar."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi komunitas nelayan yang cenderung dianggap sebagai kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan pada komunitas nelayan bersifat spesifik dan merupakan gambaran ketidakberdayaan nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya.Penelitian yang dilakukan dilakukan pada komunitas nelayan di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Pada umumnya masyarakat nelayan di desa Ketapang adalah masyarakat miskin. Kemiskinan tersebut disebabkan karena nelayan mengalami kesulitan dalam meningkatkan hasil tangkapannya maupun dalam proses penjualan hasil tangkapan tersebut. Hal ini, menyebabkan kehidupan keluarga nelayan sulit berkembang sehingga tetap berada dalam kondisi miskin yang membelenggunya.Untuk memperbaiki kondisi komunitas nelayan, diperlukan program pemberdayaan yang dapat menciptakan kemandirian pada komunitas. Program pemberdayaan harus menekankan pada penggalian potensi sosial dan ekonomi komunitas nelayan. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung kepada potensi sosial-ekonomi yang dimiiiki oleh komunitas nelayan, tidak cukup hanya bergantung pada intervensi dari luar komunitas (pemerintah/LSM). Salah satu aspek yang dimiiiki oleh komunitas yang dapat diberdayakan adalah modal sosial. Modal sosial melekat di dalam komunitas, merupakan suatu potensi yang apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal dapat meningkatkan kualitas hidup komunitas nelayan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design penelitian studi kasus dan kuantitatif untuk melengkapi pengumpulan data inforrnasi. Penelitian dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, dilakukan survei untuk mengukur variabel-variabel yang mendukung atau melengkapi data penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas nelayan Desa Ketapang mempunyai modal sosial (berupa tingkat kepercayaan dan solidaritas di dalam komunitas yang cukup tinggi) yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi hidup nelayan dan mencapai kemandirian. Namun ditemukan juga adanya kecenderungan nelayan untuk tergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini harus dihilangkan terlebih dahulu dengan cara memberikan peran dan energi yang lebih besar kepada institusi lokal agar mampu menangani permasalahan-permasalahan di komunitasnya. Modal sosial yang ada sangat mendukung terciptanya institusi lokal yang kuat.Agar modal sosial tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diperlukan strategi pemberdayaan khusus untuk meningkatkan kemampuan komunitas nelayan di desa Ketapang. Desain pemberdayaan menekankan pada strategi pemberdayaan secara berkelanjutan (sustainability) dan terencana dengan menitikberatkan pada komunitas sebagai pelaku utama. Berkaitan dengan hal ini, peneliti megajukan model pemberdayaan berdasarkan "gerakgelombang stationer Ujung betas?Berdasarkan model yang digunakan, titik awal pemberdayaan harus merupakan sebuah strategi yang paling mendasar yang dapat menjadi pedoman bagi bagi gerakan pemberdayaan berikutnya. Berkaitan dengan hal itu, peneliti melihat bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan langkah awal dari strategi pemberdayaan. Melalui organisasi maka komunitas dapat mewujudkan kemandiriannya. Selanjutnya, pengorganisasian dilakukan dengan membentuk forum yang disebut "Forum Bersama' Dalam penelitian ini, peneliti mengkaitkan kegiatan pemberdayaan dengan salah satu proyek pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan komunitas nelayan yaitu Proyek Pengerukan Muara dan Pembangunan Dermaga. Proyek tersebut diharapkan dapat menjadi titik awal gerakan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di komunitasnya.

---

Empowerment Program on Fishermen Community of Ketapang Village (A Case Study on Fishermen Community of Ketapang Village in Mauk District of Tangerang Regency)This research has a background of the condition of fishermen community that considered as an underprivileged group society. Poverty on fishermen community is specific and represents the hopelessness of the fishermen to improve their quality of lives.

The research was done on fishermen community of Ketapang Village, Mauk District, Tangerang Regency. In general, fishermen community of Ketapang Village is underprivileged. The poverty is caused by the difficulty to catch more fishes and also in the process of selling catch fishes. As a result, there are difficulties to improve the livelihood of fishermen for they still underprivileged.

To improve the state of fishermen community, an empowerment program is needed to create an independency of the community. The program should emphasize on the introduction of social and economical likelihood of fishermen community. The success of this program is much depends on socio-economic likelihood within fishermen community, and not only on outside community intervention (the Government/NGO). One of the aspects within community that has the possibility to be empowered is social capital. Social capital embedded within the community is one likelihood that can improve the livelihood of fishermen community when properly utilized.

This research used a qualitative method with case study and quantitative research design to support information data collection. `thorough interview technique, observation, and document study were also used. Added by survey to measure the variables that supporting or completing research data.

Research shows that fisherman community of Ketapang Village has social capital (in form of high level of trust and solidarity within community) that can be use to improve the livelihood of the fisherman and make them independent. However, there is also a tendency for the fisherman to depend on government support. First, this has to be taken off by giving a bigger responsibility and authority to local institution to deal with community internal problems. The existing social capital is supporting the creation of a solid local institution.

To optimally use this social capital, there should be a specific empowerment strategy to better perform the potential of fisherman community of Ketapang Village. Empowerment design emphasizing on sustainable and designed empowerment strategy focusing on the community as the big actor. Related to above-mentioned suggestion, the researcher proposes an empowerment model based on "free end stationer wave movement".

Based on that model, the starting point of the empowerment should be a central strategy that can become a point for the next empowerments. Related to that matter, the researcher observes that community organization is the first step to the empowerment strategy. Through organization, the community can gain its independency. Further, the organization should form a forum called "Shared Forum".

In this research, the researcher determines the relation of empowerment activities with one development project related to fisherman community needs i.e. Estuary Excavation and Docks Development Project. This project was to be the starting point for community empowerment movement and involving community to actively participate in community development."

"Pertanian Indonesia menghadapi berbagai problema yang cukup mengkhawatirkan, salah satunya adalah menurunnya minat kaum muda pedesaan untuk menekuni pertanian. Kaum muda menganggap pertanian identik dengan keterbelakangan, kekumuhan, kemiskinan, dan berbagai pencitraan negatif dan atribut inferior lainnya. Pada sisi lain, mayoritas petani terutama di Pulau Jawa sudah berusia tua di atas 50 tahun. Mayoritas rumahtangga petani hanya memiliki lahan di bawah 0,5 ha.Regenerasi pertanian perlu dilakukan dengan Cara melakukan pemasaran sosial pertanian bagi kaum muda pedesaan. Metode pertanian yang dipasarkan adalah pertanian alamiah yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa. Metode ini membuat biaya produksi pertanian lebih murah dibandingkan pupuk dan pestisida. Pertanian alamiah juga produktif di lahan sempit. Pertanian alamiah mempunyai keunggulan untuk dipasarkan dan diadopsi.Tulisan ini meneliti kelompok petani di Desa Paseh, Kecamatan Banjarmangu, Kabupateri Banjarnegara, Jawa Tengah. Kelompok petani ini sudah memulai mempraktikkan pertanian alamiah. Berdasarkan hasil penelitian itu, penulis merancang strategi pemasaran sosial yang dikombinasikan dengan strategi pengembangan komunitas (community development- CD) dan kewirausahaan bagi generasi muda pedesaan.Pertanian alamiah ini merupakan inovasi yang praktis, murah, produktivitas tinggi, ramah lingkungan, dan dapat diterapkan pada usaha petemakan, perikanan, dan tanaman. Dengan menggabungkan usaha pertanian alamiah dan kewirausahaan, kaum muda diharapkan tertarik menekuni dan memulai usaha bisnis pertaniannya."

"Perdagangan anak atau child trafficking merupakan baglan dari perdagangan manusia, dan merupakan masalah sosial. Dalam mengatasi masalah trafiking anak, diperlukan suatu tindakan nyata, terencana dan berkesinambungan dalam bentuk program pembangunan yang mengarah pada pengentasan masalah sosial di atas. Salah satu prinsip yang diterapkan dalam pembangunan sosial adalah dengan menggunakan pendekatan community development. Pendekatan ini lebih memberdayakan 'kekuatan' yang ada pada suatu komunitas yang memiliki masalah sosial dalam rangka mengatasi masalahnya sendiri. Untuk mengetahui kelemahan/kekuatan soslal yang ada dalam suatu komunltas, dapat dilihat dari hubungan sosial (social relationships) yang terjalin dalam masyarakat tersebut. Hubungan-hubungan sosial tersebut merupakan wujud dari modal sosial (social capital).Program-program yang dllakukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dalam penanganan masalah trafiking anak untuk tujuan dilacurkan, di kabupaten lndramayu, Iebih memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi keluarga atau kelompok saja. Asumsinya apahila ekonomi keluarga meningkat, maka kesejahteraan keluarga akan meningkat, sehingga outcome yang diharapkan adalah menurunnya jumlah anak yang ditrafik di kabupaten tersebut. Akan tetapi melihat kenyataan saat ini, jumlah anak yang diperdagangkan tetap ada bahkan jumlahnya cenderung meningkat. Mengapa demikian ? Ternyata ada faktor-faktor lain yang lebih penting daripada faktor ekonomi, yaitu sosial budaya (Hull et. al,1997:19).Sebagai Salah satu instansi yang bertanggungjawab dalam pencegahan dan rehabilitasi trafiking anak untuk dilacurkan, Departemen Sosial belum pernah melakukan assesment modal sosial dalam suatu komunitas yang memiliki masalah sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian modal sosial, baik di tingkat keluarga sebagai unit sosial terkecil, komunltas maupun masyarakat secara umum. Kajian modal sosial secara teoritis diharapkan mampu menggali Iebih dalam aspek sosial yang tidak disadari menjadi sumber lemahnya atau ketidakberhasilan program-program pemecahan masalah trafiking. Modal sosial merupakan wujud dari hubungan sosial (social relationship) yang menyatu dalam struktur sosial suatu komunitas. Dengan 'menemukenali modal sosial' yang ada dalam suatu komunitas, akan dapat dilihat 'kelemahan/kekuatan' dari hubungan sosial yang ada dalam komunitas tersebut yang menyebabkan terjadinya trafiking anak, sehingga dapat diperoleh upaya-upaya pemecahan masalahnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian berbentuk studi kasus, bertujuan untuk mengungkapkan gambaran atau suatu realitas sosial yang Iebih spesifik dan mendetail mengenai permasalahan trafiking anak, gambaran modal sosial serla menggali kekualan dari modal sosial komunitas, agar dapat digunakan sbagai model pemecahan masalahnya. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive/Judmental Sampling Informan dipilih atau ditentukan dengan sengaja berdasarkan informasi apa yang dibutuhkan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, pengamatan langsung dan studi pustaka (literatur).Studi di desa ini, menghasilkan kesimpulan secara umum bahwa meskipun komunitas desa Amis memiliki masalah sosial, tetapi ternyata masih mempunyai modal sosial walaupun 'lemah'. Dalam studi ini ditemukan baglan dari modal sosial yang mempunyai kekuatan dalam pemecahan masalah adalah : kepercayaan sosial dalam kelompok, pertemanan orangtua dalam kelompok dan nilai sosial kemasyarakatan. Sejauhmana modal sosial digunakan dalam upaya pemecahan masalah trafiking anak? Kepercayaan sosial dalam kelompok sosial dan pertemanan orangtua dalam kelompok sosial, secara langsung 'hanya dapat' dimanfaatkan dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi kelompok-kelompok sosial itu sendiri, dan 'belum dapat' dimanfaatkan guna memecahkan masalah sosial bersama pada tingkat komunitas, terutama yang berkaitan dengan permasalahan trafiking anak untuk tujuan dilacurkan. Meskipun demikian, dengan ditemukannya kekuatan modal sosial dalam kelompok-kelompok sosial, maka dalam penetapan program-program, kelompok-kelompok sosial tersebut maka dapat dijadikan sebagai 'sarana/media' dalam pemecahan masalah trafiking anak. Masih melekatnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berwujud gotong-royong merupakan salah satu modal sosial dari komunitas desa ini.Berdasarkan studi di desa Amis, dikelahui bahwa kepercayaan sosial yang terjadi dalam keluarga-keluarga di desa Amis, 'cenderung lemah', maka saran-saran untuk program pemecahan masalah trafiking adalah: adalah merubah paradigma berfikir pada tingkat keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak (the interest of the child). Modal sosial komunitas desa Amis Iebih terlihat 'kuat' pada kelompok-kelompok sosial (Kelompok Tani dan PKK), maka dalam penetapan program, kelompok-kelompok sosial tersebut dapat dijadikan sebagal 'media' dalam pemecahan masalah trafiking anak, berupa strategi perubahan norma dan perilaku anti trafiking melalui kelompok-kelompok sosial sebagai alat/media. Setelah terjadi perubahan norma dan perilaku anti trafiking dalam masyarakat, maka selanjutnya diperlukan pembentukan Komunitas Pemantau Anti Trafiking (community watch) dalam komunitas desa ini. Tujuannya pembentukan KPAT adalah meningkatkan kekuatan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap keluarga-keluarga yang mentrafiking anaknya, mendidik masyarakat untuk bersikap positif terhadap anak, dan mengawasi jaringan trafiking. Adanya kepercayaan sosial yang tumbuh pada kelompok dan tokoh masyarakat, maka para tokoh tersebut dapat dijadikan 'change of agent' dalam melakukan pemecahan masalah tranking di desa ini. Agar program pemecahan masalah dapat berjalan efektif, maka perlu dibarengi dengan program peningkatan modal-modal Iainnya, seperti modal manusia, modal ekonomi, modal fisik dan modal lingkungan."

"Berbagai studi telah menunjukkan bahwa kapital (modal) sosial merupakan variabel penting bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu masyarakat atau negara. Begitu penting nilai kapital sosial itu hingga mendorong lembaga keuangan internasional, Bank Dunia, berinisiatif untuk mensponsori berbagai pengembangan kajian ihwal kapital sosial di berbagai Negara Dunia Ketiga dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan.Dalam diskursus ekonomi ala J.H. Boeke, ekonomi (sektor) informal, dalam hal ini usaha PKL, secara analogis dikategorikan sebagai jenis ekonomi tradisional (pra-kapitalistlk) yang dinilai statis dan sulit berkembang. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya ekonomi sektor informal (PKL), cenderung memiliki daya survival sangat tinggi. Padahal, ekonomi (sektor) informal hanya ditopang oleh kapital (modal) finansial yang relatif kecil dan terbatas. Kenyataan ini menegaskan bahwa dengan dukungan kapital finansial yang relatif terbatas, keberlangsungan usaha informal (PKL), seperti halnya pedagang angkringan di Kota Yogyakarta, pada dasarnya karena disokong oleh kapital sosial yang besar.Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat jaringan sosial-ekonomi yang dirajut komunitas pedagang angkringan, serta kepedulian dan kepercayaan sosial yang dibangun dan dikembangkan oleh komunitas pedagang angkringan. Ketiga hal ini merupakan bentuk dari sosiabilitas komunitas pedagang angkringan, dan karena itu dinilai sebagai bagian penting dari kapital sosial angkringan.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan tujuannya termasuk jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, data (informasi) penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan lapangan (observasi). Sementara sebagai informan (subyek) penelitian adalah para pedagang angkringan yang tergabung dalam Kelompok Angkringan Demangan.Berdasarkan analisis data Iapangan, dapat digambarkan bahwa komunitas pedagang angkringan merajut jaringan angkringan secara kolektif (komunalistik). Kolektifitas angkringan terbentuk karena dua motif kepentingan, yakni: kepentingan ekonomik, dan kepentingan etik. Kepentingan ekonomik terkait dengan keterbatasan kapital finansial yang dimiliki pedagang, sehingga memaksa mereka melibatkan banyak orang untuk melakoni usaha angkringan. Sementara kepentingan etik terkait dengan dorongan moral (kerelaan) untuk berbagi rezeki (peluang usaha) dengan sesama Wong cilik. Simpul struktural dan jaringan angkringan berakar pada ikatan- ikatan sosial, seperti ikatan kekeluargaan (kekerabatan), hubungan ketetanggaan, dan jalinan pertemanan. Selain itu, ikatan ekonomi juga menjadi simpul penghubung bagi kerjasama usaha yang dijalin para pedagang angkringan. Dalam perspektif Colemanian, struktur jaringan angkringan dalam wujud hubungan kerjasama yang dirajut secara kolektif tersebut termasuk kategori struktur sosial yang ketat-tertutup (closure of social structure).Struktur jaringan angkringan yang bersifat closure tersebut menjadi basis bagi tumbuh-kembangnya norma-nonna kelompok yang dipedomani oleh komunitas pedagang angkringan sebagai acuan bagi perilaku sosial-ekonomi mereka. Norma-norma kelompok ini selanjutnya menjadi dasar bagi penciptaan kepercayaan sosial angkringan. Di antara norma-norma kelompok yang dimaksud itu adalah: kejujurandan tanggungjawab (pemenuhan tugas) yang berbasis pada ajaran agama (Islam), yakni keharusan untuk berlaku amanah, dan kepedulian yang diwujudkan dalam bentuk sikap saling perhatian dan tindakan saling menolong, yang berakar pada norma-norma sosial masyarakat Jawa, yakni kesetiakawanan dan kerukunan. Komitmen yang kuat terhadap kejujuran dan tanggungjawab (pemenuhan tugas), serta kepedulian, kesetiakawanan, dan kerukunan, sebagaimana dikembangkan oleh komunitas pedagang angkringan, merujuk pada Francis Fukuyama, merupakan bentuk substansial dari norma-norma (nilai-nilai) koperatif yang sangat mendukung perilaku kerjasama.Dengan demkian, bisa disimpuikan bahwa komunitas pedagang angkringan pada dasamya punya persediaan kapital sosial yang sangat besar. Hal ini tercennin dari struktur jaringan angkringan yang termasuk dalam kategori struktur sosial yang ketat-tertutup (closure of social struktur), dengan simpul-simpul struktural yang berakar pada ikatan-ikatan sosial, seperti ikatan kekeluargaan (kekerabatan), relasi ketetanggaan, dan jalinan pertemanan. Besarnya kapital sosial angkringan juga dapat dilihat dari besamya kepercayaan sosiai di antara pedagang angkringan. Komunitas pedagang angkringan membangun dan memelihara kepercayaan sosial dengan memegang teguh norma-norma (niiai-nilai) infomasi yang mendukung dan mempromosikan perilaku koperatif, seperti kejujuran, tanggungjawab, dan kesediaan untuk saling membantu dan menolong, yang dibangun atas dasar kesetiakawanan sosial yang kuat.Simpul-simpul struktural dari jaringan angkringan yang berakar pada ikatan kekerabatan (kekeiuargaan), hubungan ketetanggan, dan jalinan pertemanan sekaligus menunjukkan bahwa komunitas pedagang angkringan pada hakekatnya mempunyai radius kepercayaan (radius of trust) yang Iuas. Banyaknya ikatan sosial yang menjadi simpul jaringan angkringan menunjukkan bahwa kepercayaan sosiai angkringan tidak hanya dibangun atas dasar solidaritas kelompok yang terbatas (bonding solidarity). rnelainkan juga atas dasar solidaritas keiompok yang lebih luas (broading solidarity)."

"Terjadi kesenjangan antara kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan harapan masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik. Pemerintah Daerah merasa sudah melakukan yang terbaik dalam menyelenggarakan pelayanan publik namun tetap saja masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik.Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi antara kualitas pelayanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok dengan harapan masyarakat tentang kualitas pelayanan yang diterima. Kajian literatur adalah tentang kualitas pelayanan. Tingkat harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian masyarakat pengguna jasa pelayanan persampahan rata-rata adalah sebesar 79.525 %. Kualitas pelayanan yang diterima masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian masyarakat pengguna jasa pelayanan persampahan rata-rata adalah sebesar 58.975 %. Terjadi kesenjangan atas harapan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan di Kota Depok oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, yaitu sebesar: 79.525 % - 58.975 % = 20.55 %, dengan demikian kesenjangan antara harapan responden dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Kecamatan Beji sebesar 20.55 %.Alternatif saran yang dapat diangkat dalam rangka penyempurnaan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima oleh masyarakat adalah: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup segera memprioritaskan pengadaan peralatan yang modern, meremajakan dan memperbaiki alat-alat yang telah rusak agar dapat lebih digunakan secra efektif dan efisien oleh petugas dalam melaksanakan tugas di lapangan, perlu pembekalan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup bagi petugas maupun aparat agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, dengan bekal budipekerti yang luhur, karena masyarakat mengharapkan dengan tingkah laku yang sopan dan bekerja dengan tulus Untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup perlu diberikan reward dan punishment berupa pengakuan prestasi kerja misalnya dengan menjadikan petugas kebersihan yang statusnya honorer menjadi pegawai tetap, dan bagi yang melanggar aturan dan disiplin diberikan sangsi tanpa pandangbulu.

---

There is differeces between public services service quality which conduct by regional government with user expectations as publik services consumer. Government municuple as operator publik service felt have done the best for conducting public services but people still feel unsatisfy with regional government services.

This research is aim to identify service quality between environmental services of Depok Municiple with community expected in quality services, they have received. Literature analysis is about quality of services. The grade of The grade of community expected to quality of services which operated by Environmental Services is base on community evaluation, on waste service user, with the average expected is 79. 525 %. And received service average 58.975 %. There is 20.55 % gap.

Alternatif advice for perfecting quality service, so there not big gap between community expected and community received. Environmental Service have to priority and procure their tools to be modern tools, renewed, and fixing the broken tools. Environmental Service could used it effective and eficient and also need to add more knowledge and their ability, to be professional. Environmental Service also need rise their polite ability to rise their quality of services, is need to give employer reward and punishment."

"Upaya pengembangan daerah pinggiran kota Jakarta dalam bentuk dekonsentrasi planologis, merupakan salah satu alternatif untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya yang menandai perkembangan kota Jakarta. Proses ini ternyata menyebabkan terjadinya perubahan sosial-ekonomi yang sangat mendasar di daerah pinggiran kota. Upaya pengembangan tersebut, di satu sisi memang telah mampu mengalihkan konsentrasi penduduk khususnya arus migrasi, dan pusat kota ke pinggiran kota (Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Namun di sisi lain, perubahan arah kecenderungan pertumbuhan penduduk tersebut merubah lingkungan pinggiran kota sebagai suatu sistem komunitas yang terdiri dari lingkungan alam (natural environment), lingkungan ekonomi (economic environment) dan lingkungan kultural (cultural environment). Perubahan pola pemilikan dan tata guna lahan tidak dapat dielakkan mengikuti proses perkembangan kota di Desa Bojonggede. Pola pemilikan lahan yang turun temurun dari generasi ke generasi di kalangan penduduk asli (warisan), tidak dapat dipertahankan lagi harus berpindah tangan (dijual) kepada para pendatang yang semakin memadati daerah ini. Perubahan pola pemilikan tersebut juga diikuti oleh perubahan tata guna lahan dari pertanian kepada non pertanian terutama untuk perumahan. Perubahan pola pemilikan dan tata guna lahan tersebut, pada akhirnya juga diikuti oleh perubahan dalam struktur okupasi dan nilai sosial budaya di kalangan penduduk asli. Sektor pertanian sebagai basis ekonomi penduduk asli semakin tersisih dan digantikan oleh sektor ekonomi non-pertanian terutama perdagangan dan jasa. Perubahan struktur okupasi ini juga disertai dengan perubahan status penduduk dalam mata pencaharian, karena penguasaan atas tanah pertanian yang merupakan simbol status, tidak lagi dimiliki oleh mereka. Berkembangnya pola hidup konsumtif dan berubahnya orientasi penduduk dalam hubungan sosial, dan pola gemeinschaft kepada pola gesellschaft menandai proses perubahan sosial di Desa Bojonggede yang tengah mengalami perubahan status dari pedesaan menjadi perkotaan. Penelitian ini membuktikan bahwa proses pengkotaan suatu wilayah, tidak hanya merubah wilayah tersebut secara fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan atau perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, dekonsentrasi planologis tidak hanya merubah lingkungan fisik daerah pinggiran kota, melainkan implikasi dan mata rantai selanjutnya adalah munculnya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bersangkutan."

"Kampung merupakan embrio dari sebuah kota. Berawal dari sebuah kampung lalu tumbuh menjadi kota metropolitan. Pertumbuhan kota memang berdampak baik namun juga ada dampak buruknya. Kota Semarang dengan populasi 6,6 juta jiwa dalam proses pembangunannya didapati ada empat kampung lama yang digusur oleh developer dalam kurun tahun 2005 hingga 2018, baik itu dibangun hotel maupun apartemen. Keberadaan kampung yang penduduknya berekonomi menengah ke bawah merupakan sasaran empuk bagi developer. Kondisi ini memicu komunitas Peka Kota Hysteria yang fokus pada isu anak muda seni dan perkotan untuk bergerak melestarikan kampung-kampung di perkotaaan salah satunya kampung Bustaman. Penelitian ini mengungkap faktor internal dan eksternal KPK Hysteria dalam melestarikan kampung Bustaman. Serta akan mengungkap strategi yang digunakan oleh KPK Hysteria. Melalui Strategi yang diterapkan yaitu 1. berbasis budaya lokal, 2. pengoptimalan keterlibatan warga kampung Bustaman, dan 3. menggunakan gerakan seni melalui jaringan internal. Tiga hal tadi diterapkan oleh KPK hysteria dengan langkah-langkah yang sistematis. KPK hysteria dinilai mampu dan berhasil melestarikan kampung Bustaman dengan pendampingan selama 6 (enam) tahun. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan modal sosial yaitu: perubahan norma sosial, adanya kontrol sosial, jaringan, trust, dan yang paling dirasakan yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya remaja pada kampung Bustaman.

---

Village is an embryo of a city. Metropolitan city is growing from a village. The city growth has good and bad impacts. Semarang City has 6.6 million population and in the process of its development, four old villages have been evicted by the developer during 2005 to 2018, either for hotel or apartment. A village whose population is middle to lower economy is an easy target for developer. This condition has triggered Peka Kota Hysteria community which focuses on the issue of arts and urban youth to preserve villages in the urban area i.e Bustaman village. This study revealed KPK Hysteria's internal and external factors in preserving Bustaman village and will reveal strategies used by KPK Hysteria. Through the strategy implemented namely 1. Based on local culture, 2. Optimizing the involvement of the resident of Bustaman Village and 3. Using art movement through internal network. These tree strategies are implemented by KPK Hysteria with systematic steps. KPK Hysteria is considered capable and succeeded in preserving Bustaman village with the supporting for 6 years. This success can bee seen from the increasing social captal of Bustaman Village: changes in social norm, the existence of social control, network, trust, and the most impact for the resident is the improvement of Human Resources, especially for the youth in Bustaman village."

"Pembangunan perkotaan yang menekankan pertumbuhan telah meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi dan memunculkan kebutuhan baru. Tekanan jumlah penduduk terus meningkat dan pemanfaatan lahan hunian warga tidak terkendali menyebabkan daya dukung lingkungan kehidupan semakin terbatas yang berpengaruh terhadap sifat kekumuhan dan kepadatan hunian (density) yang tinggi membawa implikasi terhadap menurunnya kualitas hidup warganya. Upaya meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam mendukung kualitas kehidupan warga dengan menghidupkan modal sosial komunitas yang selama ini terabaikan oleh pembangunan sentralistik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat akan mewujudkan keberlanjutan kehidupan penghuninya. Penelitian ini akan mengukur pengaruh modal sosial komunitas permukiman kumuh dan padat terhadap daya dukung lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ditemukan modal sosial komunitas berpengaruh sangat rendah terhadap daya dukung lingkungan (r = 0,365). Kehidupan di permukiman kumuh dan padat, mobilitas modal sosial komunitas spasial bergerak secara organik, yakni digerakkan atas program kelurahan. Bentuk modal sosial komunitas ini tumbuh dan bergerak sangat dominan di permukiman kumuh dan padat perkotaan. Upaya menghidupkan dan mengembangkan modal sosial komunitas yang dijalankan bersama-sama antara warga permukiman dengan pihak pemerintahan kelurahan merupakan strategi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

---

The development of urban areas that stressed the growth increased the socio-economic life and showed the new requirement. The pressure of the number of inhabitants continued to increase and the utilisation of the land of the resident's dwelling was not controlled caused carrying capacity of the environment to be increasingly limited that was influential towards the characteristics of the slum and the density of the dwelling that was high brought the implications towards the decline in the quality of the life of his resident. Efforts increased the capacity of an area in supporting the quality of the life of the resident by turning on social capital of the community that uptil now was ignored by the centralistic development. The increase in the quality of the life of the community will bring about the continuity of the life of his occupants.

This research will measure the influence of social capital of the slum and density settlement community on carrying capacity of the environment. By using the quantitative approach was found social capital of the influential community very low towards the power supported the environment (r = 0.365). The life in the slum and density settlement, the mobility of social capital of the spatial community moved organically, that is moved on the district/government program. The form of social capital of this community grew and moved very dominant in the slum and density settlement urban areas. Efforts to turn on and develop social capital of the community that was undertaken together between the resident of the settlement and the government's side of the district were the strategy to maintain life persistence of the environment that better go to the future."

"Perlindungan anak adalah isu yang masih belum populer di kalangan masyarakat Indonesia. Secara konseptual aktivitas program perlindungan anak yang diimplementasikan di Nias merupakan respon untuk mereduksi permasalahan yang dialami oleh anak - anak dan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak pasca kejadian bencana alam gempa bumi. Evaluasi proses implementasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi program perlindungan anak memberikan transformasi nilai dan makna terhadap anak. Meskipun aktivitas program telah selesai dilaksanakan namum proses dan hasil yang dicapai belum memberikann gambaran keberhasilan program yang memberdayakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung hak tumbuh kembang anak. Dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program ini masih bersifat individual tidak kolektif sehingga keberlanjutan program belum terwujud.

---

Child protection is unpopular issue yet among Indonesian community. Conceptually, child protection activities had been implemented in Nias is a respond to decrease problems addressing to the children and in regard to better environment for them after earthquake disaster. The purpose of implementation process evaluation is to describe and analyze how the implementation of child protection program transforming importance and spirit to the children. Although the program activities have been done, however the process and evidence couldn?t reach the program expectation in regard on empowering and developing community?s awareness on supporting children right to grow and develop. Community and government supportive is still with individual/unselective support since then the sustainability of programs couldn?t be reached."