Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemanfaatan Sistem Informasi Personel Polri dalam proses pembinaan karir personel Polri ditujukan pada terwujudnya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan, pendidikan pengembangan dan penggunaan personel secara tepat sesuai kebutuhan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan SIPP, menganalisis peran SIPP dalam pembinaan karier personel Polri dan untuk merumuskan upaya merevitalisasi SIPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data data didapatkan dengan mewawancarai beberapa pejabat sebagai penyelenggara SIPP pada Mabes Polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SIPP terdapat beberapa permasalahan yaitu kualitas data yang dihasilkan oleh SIPP, keutuhan dan ketersediaan data, serta komponen komponen SIPP berupa operator, perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan. Permasalahan permasalahan tersebut berdampak terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan dalam proses pembinaan karier personel. Upaya revitalisasi SIPP dilakukan dengan melakukan validasi data SIPP, memperbaiki framework dan konponen dalam SIPP. ......Utilization of Information Systems of the Indonesian National Police Personnel in the process of fostering the career of Polri personnel aimed at realization of fulfillment of office norms, ranks, development education and personnel use appropriately according to the needs of the organization. This study aims to analyze the implementation of SIPP, analyze the role of SIPP in fostering career of Indonesian Police personnel and to formulate SIPP revitalization efforts. This study uses a qualitative approach. Data was obtained by interviewing several officials as SIPP organizers at the National Police Headquarters. The results of this study indicate that in the implementation of the SIPP there are several problems, namely the quality of data produced by the SIPP, the integrity and availability of data, and the SIPP components in the form of operators, hardware, software and networks. These problem problems have an impact on the quality of the decisions that are produced in the career development process of personnel. SIPP revitalization efforts are carried out by conducting SIPP data validation, improving the framework and components in the SIPP.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja serta Dampaknya pada kinerja Penyidik Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Metro Bekasi. Kinerja Penyidik Unit Jatanras dikatakan berhasil apabila jumlah tindak pidana yang terjadi dari tahun ke tahun harus cenderung menurun dan penyelesaian perkara cenderung naik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel sebanyak 30 Penyidik Unit Jatanras Sat Reskrim. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan (P=0,000) dan motivasi kerja (P=0,000) terhadap kinerja Penyidik Unit Jatanras Sat Reskrim. Kepemimpinan dan motivasi kerja mampu menjelaskan variabel kinerja sebesar 65.6%. Kinerja Penyidik Unit Jatanras dipengaruhi langsung oleh kepemimpinan (42.5%) dan motivasi kerja (23.1%). Dimensi penghargaan merupakan dimensi paling rendah pada variabel motivasi, sebaiknya perlu ditingkatkan kepedulian pimpinan agar setiap anggota atau penyidik Jatanras diberikan penghargaan bagi mereka yang menunjukan prstasi terbaiknya. ......This study discusses The Influence of Leadership on Work Motivation and its Impact on Performance of Jatanras Unit Investigators Satreskrim Polres Metro Bekasi. The performance of the Jatanras Unit Investigator is said to be successful if the number of criminal acts that occur from year to year must tend to decrease and settlement of cases tends to increase. The research method used in this study is descriptive with a quantitative approach. The population and samples are 30 Jatanras Sat Unit Investigators. The research instrument used a questionnaire with a Likert scale. The results showed that there was an influence of leadership (P = 0,000) and work motivation (P = 0,000) on the performance of the Jatanras Sat Reskrim Unit Investigator. Leadership and work motivation are able to explain the performance variable of 65.6%. Jatanras Unit Investigator Performance is directly influenced by leadership (42.5%) and work motivation (23.1%). The dimension of appreciation is the lowest dimension of the motivation variable, it should be necessary to increase the concern of the leadership so that each member or investigator of Jatanras is given an award for those who show their best performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP-Anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

ABSTRACT
This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP-A Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries's fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found that the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future.

Abstrak :
Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras menjadi peluang bagi pelaku usaha beras dalam memainkan harga, kualitas dan cara penyediaan beras. Perilaku konsumen yang telah bergeser dari sekadar mengkonsumsi beras berkualitas sedang menjadi beras berkualitas tinggi dimanfaatkan pedagang yang tidak siap dalam mengadopsi tingkatan mutu untuk melakukan kecurangan. Pengoplosan beras di Jakarta marak akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi penegakan hukum Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan kajian dokumen. Teknik pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya tidak berjalan maksimal sehingga dampaknya belum dirasakan masyarakat. Dalam implementasinya, Subdit Indag menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pengoplosan beras yang membahayakan kesehatan konsumen. Sementara, pelaku praktik pengoplosan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya diarahkan pada upaya pembinaan untuk menciptakan kesadaran bagi pelaku usaha. Kendala yang dihadapi Subdit Indag dalam melakukan penegakan hukum antara lain faktor hukum yang ditolak masyarakat, faktor penegak hukum yang kemampuannya rendah dan tidak terpadu, faktor sarana prasarana terbatas, faktor masyarakat yang membenarkan penyimpangan dan faktor budaya masyarakat yang keliru terhadap kualitas beras. Disarankan kepada Polri untuk lebih intensif melakukan penegakan hukum preventif daripada represif untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong pemerintah menetapkan batasan pengoplosan beras.

---

The high demand of Indonesian people on rice consumption is become an opportunity for rice business in playing the price, quality and way of providing rice blend products. Consumer behavior has changed from low quality rice consumption to high quality rice consumption. The changes in society have been exploited by rice traders who aren rsquo t ready to accommodate public demand to commit a fraud crime. The crime rate of rice fraudulent is on the rise in Jakarta due to weak supervision and law enforcement approaches. The identification of the problem are how the implementation of law enforcement by Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate Against Rice Fraud Crime in Jakarta Region, and what is the factors that affect to police law enforcement activities. The research approach used is qualitative research with phenomenology approach. Data sources include primary and secondary data. The data collection technique uses in depth interview, involved observation and documents review. The technique of data validation uses source triangulation. The result of this research indicates that law enforcement against rice fraudulent related criminality in Jakarta region is ineffective so the impact has not been influenced to the public safety. In its implementation, Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate implements a criminal sentencing and punishment to the organized crime groups whose main activity is in rice fraudulent that harmful to consumer rsquo s health. Meanwhile, police use of non custodial sanction including correctional services to the business groups whose providing rice fraud products without hazardous chemicals to create awareness for businesses. The constraints on police officers to implement their tasks in law enforcement are down regulation factor, police officer lack of technology skill and law knowledge factor, limited budget and facilities factor, rice traders justify their action factor, and wrong community perceptions of rice quality factor. Therefore suggested for police to give greater focus in preventive law enforcement rather than repressive way to increase of consumer protection and encourage the government to regulating the rice mixture.

Abstrak :

VARIASI PERAN PEREMPUAN DALAM KELOMPOK TEROR

                                                                        Abstrak

Penelitian ini akan menganlisis mengenai keterlibatan perempuan yang ada di beberapa kelompok terorisme. Kelompok-kelompok ini akan dibagi menjadi dua jenis yaitu kelompok teror non-Indonesia seperti Kurdistan Workers’ Party/Partiye Karkaren Kurdistan (PKK), Black Widow, dan Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Serta kelompok teror Indonesia terdiri dari Jamaah Islamiyah (JI), kelompok Pepi Fernando, Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan simpatisan ISIS di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat dua faktor yang berbeda yang mendasari perempuan terlibat ke dalam kelompok terorisme yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Serta variasi peran perempuan yang sudah dijalankan oleh perempuan seperti peran pendukung yang meliputi simpatisan, mengumpulkan dana, dilatih menjadi kombatan hingga peran pelaku utama bom bunuh diri. Munculnya nama Dian Yulia Novi yang menjadi perempuan pertama yang ingin melakukan bom bunuh diri telah menunjukkan bahwa peran perempuan Indonesia dalam kelompok terorisme mengalami peningkatan karena perempuan berniat untuk melakukan bom bunuh diri hanya berdasarkan perintah dari suaminya

 

Kata kunci: perempuan di kelompok teror, kelompok teror non Indonesia, kelompok teror Indonesia, faktor internal dan eksternal, variasi peran perempuan

            

 

 

 

 

 

 

 

---

VARIATION OF WOMEN’S ROLE IN TERROR GROUPS OF NON-INDONESIA AND INDONESIA

 

                                                        Abstract

 

This research will analyse involvement of women in terror groups. These groups will be devided into two types such as terror groups outside Indonesia (terror groups non-Indonesia) such as Kurdistan Workers’ Party/Partiye Karkaren Kurdistan (PKK), Black Widow, danLiberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Then, terror groups Indonesia such as Jamaah Islamiyah (JI), Pepi Fernando’s group, Mujahidin Indonesia Timur (MIT) and ISIS Sympathizers in Indonesia (case of Dian Yulia Novi). The method of this research is using qualitative method. The result of this research is there are two different factors that effect to women for involving to terror groups such as internal and external factors. Moreover, there are variation of women’s role in terror groups such as sympathizers, collecting funding, training to be combatant even to be the actor of suicide bombing. The emergence of Dian Yulia Novi as the first woman who wanted to be suicide bomber, showing that the role of Indonesian women in terrorism groups has increased because women intend to carry out suicide bombings based on orders from their husbands.

 

Keywords: women in terror groups, terror groups non-Indonesia, terror groups Indonesia, internal and external factors, variation of women’s role in terror groups 

 

 

Abstrak :
Partisipasi konflik sudah pernah dirasakan Indonesia pada 1980an sampai 1990an ketika berlangsungnya konflik di Afghanistan. Peningkatan partisipasi para militan ini terjadi pada masa Islamic State di tahun 2013. Di negara konflik tersebut, para militan belajar, berinteraksi, serta berbaur dengan ideologi kekerasan. Setelah merasa cukup dengan pengalaman yang mereka dapatkan di Suriah/Iraq, para militan  kembali ke negara asal mereka. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat, agar mereka tidak menjadi virus, sumber ketakutan ditengah masyarakat. Untuk mendapatkan penanganan yang tepat, identifikasi motivasi mereka ketika pergi dan pulang adalah hal yang penting dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Analisis konsep damai oleh peacemaking criminology merupakan kerangka untuk membentuk model penanganan alternatif returnis. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan fenomenologis interpretatif. Tujuannya untuk menafsirkan dan menguatkan kisah ‘pengalaman yang dialami’ dari narasumber, agar pengalaman mereka bisa logis dalam menginterpretasikan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki konsep dan metode yang baku dalam penanganan returnis. Dari data Satuan Tugas FTF tahun 2014 sampai 2019, ada 126 orang yang pulang ke Indonesia dari Suriah, Iraq, dan Filipina. Banyak motivasi para militan yang pulang, mempengaruhi keamanan nasional. Ketika individu atau kelompok pulang ke Indonesia, beberapa dari mereka masih tetap radikal dan juga melakukan reradikalisasi. Pendekatan kekerasan menjadi salah satu cara untuk menangani kejahatan luar biasa ini, tapi para militan semakin kebal, Hal ini akan lebih maksimal jika disandingkan dengan pendekatan lunak yang dipadukan dengan perspektif damai untuk menangani sampai ke akar. Peacemaking criminology direkomendasikan sebagai metode dalam menangani returnis karena pendekatan ini mengedepankan enam konsep utama yakni non-kekerasan, keadilan sosial, inklusi, cara yang benar, kriteria damai yang tepat, dan pengkategorian yang penting. Hasil dari konsepsi ini akan menghasilkan model penanganan alternatif returnis dengan dengan mengedepankan humanisme, hak asasi manusia, mediasi, pengoptimalisasian proses pemahaman, dialog, dan partisipasi yang diharapkan mampu membuat returnis tidak kembali radikal serta melakukan radikalisasi. ......Participation in the conflict was felt by Indonesian in the 1980s to 1990s when the conflict took place in Afghanistan. Increasing of militant participation occurred since Islamic State in 2013. In the conflict state, militants learn, interact, and blend with violent ideology. After they gained experience in Syria/Iraq, the militants returned to their countries. Therefore, proper handling is needed, so they do not become viruses and sources of fear in society. To get the proper handling, identify their motivation when they going and go back to their country by government and non-government is a must. And analysis the concept of peace by peacemaking criminology is a framework for forming an alternative model of handling returnees. Qualitative methods are using in this research through an interpretative phenomenological approach. The aim is to interpret and strengthen the experience from the interviewee, so the stories will be logical in interpretative.  Until now, Indonesia does not have a standard concept and method in handling returnees yet. Based on FTF Task Force's data from 2014 to 2019, there are 126 people were returned to Indonesia from Syria/Iraq/Philippines. Militant motivation to back to Indonesia has affected national security. When individuals or groups return to Indonesia, some of them still radical or will be radicalizing. A hard approach is a way to deal with this extraordinary crime, but the militants are increasingly immune. This will be maximum if juxtaposed with a soft approach that collaborates with a peaceful perspective to deal with the roots. Peacemaking criminology is proposed as a method for handling returnees due to this approach put forward six main concepts, non-violence, social justice, inclusion, correct means, ascertainable criteria, and the categorical imperative. The results of this conception will result in an alternative model of handling returnees by promoting humanism, human rights, mediation, optimizing the processes of understanding, dialogue, and participation which expected to make returnees become a radical and spread the radicalization. 

Abstrak :
Metamorfosa dalam organisasi teror terjadi sebagai bentuk adaptasi dan regenerasi organisasi tersebut. Organisasi teror Al-Jama`ah Al-Islamiyah (Al-JI) bertanggungjawab atas serangkaian aksi teror yang terjadi di Indonesia pada tahun 2000an. Namun pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebutkan bahwa organisasi Al-JI merupakan organisasi terlarang, mereka seolah mati suri. Jika berkaca dari apa yang terjadi pada Darul Islam, pelarangan organisasi tidak menjamin organisasi tersebut akan mati atau merubah ideologinya. Begitupun ketika kehilangan pemimpin, para pengikutnya biasanya akan tetap bertahan untuk mempertahankan ideologinya. Hal ini membuktikan bahwa ideologi tetap bisa bertahan, apapun yang terjadi pada organisasi tersebut. Ideologi dan tujuan mereka untuk mendirikan negara Islam tetap menjadi prioritas utama. Katherine Zimmerman menjelaskan mengenai metamorfosa organisasi teror yang menunjukkan penyesuaian diri dari organisasi teror di semua tingkatan baik itu perubahan keadaan di lapangan, kekalahan yang pernah dialami, juga melihat peluang-peluang baru. Metamorfosa yang terjadi di Al-JI dimulai dari organisasi yang sempat lumpuh hingga akhirnya bisa memiliki ribuan anggota juga sumber pendanaan legal. Al-JI melakukan reorganisasi agar basis organisasi terus berkembang dan memiliki sistem yang adaptif. Untuk kali ini, Al-JI tidak lagi mendahulukan strategi jihad dengan kekerasan seperti dulu. Mereka menggunakan cara yang lebih lunak dengan mengedepankan dakwah dan mulai menyusup pada dunia politik. Menunda aksi jihad kekerasan ini bertujuan untuk bisa membangun basis yang aman di masyarakat agar mendapatkan dukungan penuh. Sehingga perjuangan pendirian Negara Islam bisa tercapai dengan dukungan dari masyarakat. ......Metamorphosis in terror organizations occurs as a form of adaptation and regeneration of the organization. The Al-Jama`ah Al-Islamiyah (Al-JI) terror organization was responsible for a series of terrorist acts that occurred in Indonesia in the 2000s. However, after the verdict of the South Jakarta District Court mentioning that the Al-JI organization was a banned organization, they seemed to have been suspended. If we look from what happened to Darul Islam, banning an organization does not guarantee that the organization will die or change its ideology. Likewise when losing a leader, their followers will usually remain to defend their ideology. This proves that ideology can survive, whatever happens to the organization. Their ideology and purpose for establishing an Islamic state remain top priorities. Katherine Zimmerman explained about the metamorphosis of terror organizations which showed the adaptation of terror organizations at all levels, whether it was changing circumstances on the ground, defeats that had been experienced, also saw new opportunities. The metamorphosis that occurred in Al-JI started from an organization that was paralyzed until finally it could have thousands of members as well as legal funding sources. Al-JI reorganized so that the organizational base continues to grow and have an adaptive system. For now, Al-JI no longer prioritizes the strategy of jihad with violence as before. They use a softer method by promoting da`wah and starting to infiltrate the political world. Delaying this violent jihad is aimed at building a secure base in the community to get full support. So that the struggle for the establishment of an Islamic State can be achieved with the support of the community.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP – anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang. ......This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP – a Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries’s fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future.

Abstrak :
Penerapan sistem penghargaan pada Kepolisian Resor Karawang yang selama ini berjalan belum memenuhi prinsip sistem merit dan peraturan di Indonesia yang mengatur manajemen kinerja dan hak anggota Polri secara penuh, seperti Perpol No.2/2018, Perkap No.5/2018, dan PP No.42/2010. Implemensi pemberian penghargaan tidak didasarkan pada kinerja tetapi lebih kepada faktor favoritisme sehingga menimbulkan konflik kepentingan hingga kecemburuan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem manajemen kinerja berbasis penghargaan pada personel Polri secara umum dan anggota Polres Karawang secara khusus serta untuk menetapkan bentuk-bentuk strategi penghargaan yang selayaknya diberikan kepada personel Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian anggota polisi di wilayah hukum Polres Karawang. Hasil yang didapat dari penelitian ini yakni: 1) penghargaan finansial pada Polres Karawang berupa gaji, tunjangan, dsb.; 2) penghargaan nonfinansial pada Polres Karawang berupa kesempatan kepada anggota untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Lebih lanjut, diperlukan mekanisme sistem penghargaan yang ideal berbasis sistem merit untuk mewujudkan Polri Presisi yang mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari konflik kepentingan. Mekanisme tersebut harus sesuai dengan UU, Perkap, dan Perpol yang mengaturnya. Selain itu, diperlukan pula alokasi dana penghargaan dari APBN khusus untuk menghindari penggunaan dana-dana operasional bahkan dana pribadi. ......The implementation of the reward system in the Karawang Resort Police, which has been running so far, has not met theprinciples of the merit system and regulations in Indonesia that regulate the full performance management and rights of Polri members, such as Perpol No.2/2018, Perkap No.5/2018, and PP No.42/2010. The implemence ofthe award is not based on performance but rather on the factor of favoritism that gives rise to conflicts of interest to social jealousy. The purpose of this study is to analyze an award-based performance management system for Polri personnel in general and members of the Karawang Police in particular and to determine the forms of award strategies that should be given to Polri personnel. The research method used is descriptive qualitative with the research subjects of police members in the jurisdiction of the Karawang Police. The results obtained from this study are: 1) financial awards at the Karawang Police In the form of salaries, benefits, etc.; 2) nonfinancial awards at the Karawang Police In the form of opportunities for members to take part in training activities. Furthermore, an ideal reward system mechanism based on a merit system is needed to realize the Precision Police that overcomes problems arising from conflicts of interest. The mechanism must be in accordance with the Law, Perkap, and Perpol that regulate it. In addition, it is also necessary to allocate award funds from the special state budget to avoid using operational funds and even personal fund

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya aksi unjuk rasa yang mengakibatkan terbakarnya empat personel Polres Cianjur. Situasi unjuk rasa saat itu, terjadi pembakaran kardus dan ban bekas oleh peserta aksi kemudian ke-empat personel tersebut berinisiatif keluar dari ikatan pasukan untuk memadamkan api yang terbakar tanpa menggunakan alat pemadam api ringan, peralatan dan perlengkapan Dalmas. Seketika itu salah satu peserta aksi unjuk rasa melempar plastik yang berisi bensin kepada petugas hingga api menyambar kepercikan bensin dan membakar ke-empat personel Polres Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan wawancara secara mendalam terhadap dokumen dan pihak yang terlibat. Penelitian ini menemukan bahwa pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian massa aksi unjuk rasa tidak mendapat perhatian khusus dari pimpinan Polres Cianjur. Hal ini terlihat dari data yang telah penulis dapatkan bahwa hanya dua personel yang telah mengikuti pendidikan pelatihan dan pelatihan singkat dari 71 personel Sat. Sabhara. Pada penelitian ini teori manajemen digunakan untuk menggambarkan pengelolaan personel Polres Cianjur dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Sedangkan teori kompetensi digunakan untuk menganalisa kemampuan personel dalam melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa. Selain itu, terdapat konsep HAM dan pengendalian massa digunakan untuk menganalisa pelaksanaan aksi unjuk rasa. Kendala yang dihadapi Polres Cianjur dalam melaksanakan pengamanan unjuk rasa terlihat pada kurangnya pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada personel Dalmas. Oleh sebab itu, penulis melengkapi analisa dengan menggunakan konsep pembinaan pelatihan sehingga dapat memberikan gambaran dalam upaya perbaikan pengamanan aksi unjuk rasa yang damai. ......This research was motivated by a demonstration that resulted in the burning of four Cianjur Police Personnel. The demonstration situation at that time, there was burning of carboard and used tires by the participants of the action then the four personnel took the initiative to leave a troop bond to extinguish the burning fire without using light fire extinguishers and Dalmas equipment and supplies. Immediately, one of the protesters threw a plastic bag filled with gasoline at the officers until the fire grabbed sparks of gasoline and burned the four Cianjur Police personnel. This research uses a qualitative method with a case study approach with in-dept interviews of the documents and parties involved. This study found that the provision of knowledge and skills in controlling mass demonstrations did not receive special attention from the leadership of Cianjur District Police. This can be seen from data that the author has obtained that only two personnel have attended training and brief training from 71 of Patrol personnel. In this study, management theory is used to describe mass management control by Cianjur District Police. Meanwhile, competency theory is used to analyze the ability of personnel in carrying out the task of securing demonstration. In addition, there are concepts of human rights and mass control used to analyze the implementation of demonstrations. In fact, most of the Cianjur District peronnel did not have the knowledge and skill for mass control. Therefore, the author completes the analysis by using the concept of training development so that it can provide an overview in effort to improve the security of peaceful demonstrations.