Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia. Namun masalah perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan dan hukum. Masyarakat lewat penguasa negaranya masing-masing mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan di antara warganya. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya (Pasal 29 Undang-Undang Dasar). Prinsip kebebasan beragama tersebut ditafsirkan juga oleh sebagian orang sebagai kebebasan untuk pindah agama. Perkawinan yang dilangsungkan di antara seorang laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang sama dan tetap terus seagama sampai perkawinannya berakhir, tidak menimbulkan persoalan hukum. Persoalan hukum baru timbul manakala setelah dilangsungkannya perkawinan, pihak suami atau isteri melakukan perpindahan agama, dalam hal ini dari agama Islam ke agama non Islam atau murtad. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukumnya terhadap status perkawinan, apakah murtad tersebut dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan Berta lembaga peradilan mana yang berwenang mengadili kasus perceraian yang diakibatkan murtadnya suami atau isteri. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tape penelitian yang digunakan, dilihat dari sudut bentuknya adalah penelitian evaluatif. Dari sudut penerapannya, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian berfokus masalah. Dalam pandangan Islam, murtadnya suami atau isteri menyebabkan perkawinan menjadi fasakh (batal) dengan sendirinya. Perpindahan agama atau murtad yang dilakukan suami atau isteri menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Mengenai lembaga peradilan yang berwenang mengadili kasus perceraian karena murtadnya suami atau isteri, berdasarkan asas personalitas keislaman, adalah Pengadilan Agama. Untuk menentukan asas personalitas keislaman, bukan didasarkan atas agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi oleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan atau ikatan hukum berlangsung."

"Indonesia belum mempunyai unifikasi hukum kewarisan, yangberlaku sekarang ada 3 (tiga) hukum kewarisan yaitu: hukum waris Adat,hukum waris Islam dan hukum waris Barat. Namun demikian semuanyamempunyai pengertian yang sama mengenai definisi kewarisan, salahsatunya syarat untuk terjadinya pewarisan adalah adanya ahliwaris.Dalam kenyataan ada pewaris yang tidak memiliki keturunan,mengambil solusi dengan mengangkat anak.Syari 'at Islam tidakmengenal adanya adopsi atau angkat anak yang ada adalah pemeliharaananak terutama yang kurang beruntung. Tidak jarang pengangkatan anakmenimbulkan perselisihan dalam pembagian harta peninggalan, sepertihalnya yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu :apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor :19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg sudah sesuai dengan hukum Islam danbagaimana penerapan hukum Islam terhadap ahli waris anak angkatbersama anak perempuan. Permasalahan tersebut dianalisa denganmenggunakan metode penelitihan Yuridis Normatif dan menghasilkansuatu analisis yang bersifat Deskriptif Analisis. Wasiat wajibahmerupakan “jawaban” atas perbedaan dalam masyarakat.Beralihnyatanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya harusberdasarkan putusan pengadilan Agama. Untuk menyalurkan kasihsayang kepada anak yang diasuh orang tua angkat tidak bolehmengeluarkannya dari hubungan nasab dengan ayah kandungnya sendiri.Orang tua asuh yang hendak memberikan wasiat wajibah kepada anakasuhnya dapat mengacu pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yangmendudukkan dan memberikan hak “istimewa” pada anak angkat danorang tua angkat, walaupun Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukkananak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris.Mengangkat anak merupakan suatu ibadah, namun harus senantiasamemperhatikan syari’at yang berlaku untuk perlindungan dan jugakepastian hukum.

---

Indonesia not yet had unification punish heritage,

going into effect now exist 3 (three) punish heritage

that is : custom hereditary law, hereditary law of

Islam and west hereditary law. But that way altogether

have is samecongeniality regarding/ .. hit heritage

definition, one of them condition to the happening of

endowment is the existence of heir ahi. In fact there

is heir which do not have clan, taking solution by

adopt child. Islam Syari'at do not know the existence

of adoption or lift existing child is conservancy of

less fortunate child. Not rarely lifting of child set

by the ears in division of omission estae, as does

becoming fundamental of is problem of this writing

that is : is decision High Court Of Religion Of

Bandung Number : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg. and how

applying of law of Islam to single daughter heir with

foster child . Escrow of Wajibah represent "answer" of

difference in society. Changing over of it

responsibility of old fellow come from to its foster

parent have to pursuant to decision justice of

Religion. Of the description can be analysed to

regarding/ hit conservancy of child and yield an

analysis having the character of analytical

Descriptive. To channel effection to mothered by child

is people needn't release him/it of lineage

relation/link with father contain alone him. Old fellow

take care of which will give escrow of Wajibah to

child take care of him can relate at section 209

Kompilasi Punish Islam siting and giving rights

"special" at foster child and foster parent, althought

Kompilasi Punish Islam remain to seat foster child and

foster parent outside heir group."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai akibat putusnya perkawinan pasanganberbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum Islam. Yang menjadipokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perkawinan beda agamabaik yang dilakukan di luar negeri, dengan meminta penetapan Pengadilan,maupun yang dilakukan diluar lembaga perkawinan yang telah ditetapkan olehundang-undang adalah sah dan mempunyai akibat hukum, baik terhadap hartabersama maupun hak kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode penelitiandeskriptif-analitis. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam merupakan suatu akadatau perjanjian yang sangat kuat dan kokoh antara seorang laki-laki muslim danwanita muslim. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukumagama dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan tidakmelanggar larangan yang ditetapkan. Perkawinan beda agama yang dilakukanantara orang muslim dengan orang non-muslim merupakan pelanggaran terhadapsalah satu rukun dan syarat, serta merupakan larangan perkawinan di Indonesia.Akibatnya perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.Permasalahan yang ditimbulkan antara lain adalah pembagian harta bersamaapabila perkawinan tersebut putus. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positifyang berlaku, apabila perkawinan putus karena perceraian, masing-masing suami-isteri mendapat seperdua. Jika putusnya perkawinan karena kematian, perbedaanagama merupakan penghalang terjadinya hak untuk saling mewarisi. Dengandemikian apabila pewaris dan ahli waris berbeda agama maka ahli waris tidakmendapatkan harta waris. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata atas dasarkekerabatan dan sebagai hilangnya hak kewarisan pada ahli waris yang terhalangtersebut, ada lembaga yang disebut wasiat wajibah yang mewajibkan orang yangmeninggal dunia untuk memberikan harta warisnya kepada kerabat dekat yangterhalang dalam mendapatkan warisnya.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis describes a consequences of divorce indifference of religion married couple according to Islamic marriage law which themain issue in this research is, whether the difference of religion in marriage whichwas held abroad, which requiring a decision of court, also which was held outsidethe Indonesian Marrital Institution are legal and having a consequences about thecommon property in marriage and about the matters pertaining to inheritance.This research uses a method of descriptive-analysis. Marriage under Islamic Lawconstitute a contract or a strong agreement between man and women in themembers of muslim community. A marriage is legal when was performedaccording to the essential pillars dan obligatory rules in the Islamic Marriage Lawand not prohibited by the law. The Marriage between the muslim and non-muslimis contradicted with certainty of essential pillars and obligatory rules of marriageand also prohibited by the law. The consequences are the marriage was illegal dancancellation of the marriage. The emergence problem are distribution of commonproperty if the marriage has broken. According to the Islamic Law and PrevailingPositive law if the marriage was broken because of separation, the commonproperty divided for each husband and wife. When the marriage was separate bythe death one of them, the difference of religion prevent the acceptanceinheritance. Obviously, if the heir and the acquiescent of legacy have different inreligion, the acquiescent would not get any of the legacy. This research finds thatin fact, family relationship and as prevention of inheritance, the family memberwho prohibited by the law could receive the legacy through the wajibahtestament."

"Asuransi Syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang berkembang seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Ciri khas dari asuransi syariah terutama PT. Asuransi Takaful Umum adalah keberadaan akad tabarru? yang ditujukan untuk tolong menolong dengan prinsip keikhlasan, tanpa unsur pengharapan adanya timbal balik kecuali dari Allah SWT. Tulisan ini difokuskan kepada pengaturan akad tabarru? dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam asuransi syariah serta analisis mengenai pembagian surplus dana tabarru? sesuai hukum Islam.Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis. Dasar penggunaan akad tabarru? terdapat dalam Qur?an, Hadits, dan Ijtihad. Dalam PT. Asuranasi Takaful Umum, Akad ini digunakan untuk mengelola dana tabarru? yang diambil dari peserta asuransi. Dalam asuransi kebakaran rumah terdapat klausula yang menyatakan bahwa dana tabarru? dapat diinvestasikan dan hasil surplus investasinya dibagihasilkan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dianggap kurang tepat karena dalam polis tersebut terdapat akad mudharabah yang mengandung unsur pencarian keuntungan dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai tabarru? yang didasarkan pada keikhlasan masing-masing pihak dalam berakad.

---

Sharia Insurance is a financial institution that keep growing along with the complexity of need for protection in accordance with the provisions of Islam. The main characteristic of sharia Insurance especially in PT. Asuransi Takaful Umum is Tabarru? contract that is made for helping each other with sincerity principle without reciprocity except from Allah SWT. This Thesis Focuse on the Tabarru? contract in Islamic Law and the application of the contract in PT. Asuransi Takaful Umum and the analysis of the tabaru? fund?s sharing profit according to Islamic law.This thesis use literature methods and the types of data that used are secondary data. The analytical method used is a qualitative method to obtain descriptive analytical data. The used of tabarru? contract based on Qur?an, Hadits and Ijtihad. In PT. Asuranasi Takaful Umum, this contract is used to manage the tabarru? fund which take from Policy Holder. In fire insurance of PT. General Takaful Takaful, there is a clause which states that the tabarru? funds can be invested and the investment surplus has been distributed between insurance company and policyholders in accordance with Fatwa that made by the Shari'ah Board of the National Council of Ulama Indonesia. This is something that can be said to be less precise because there are elements in the policy which contains elements mudaraba quest for profit and not in accordance with the provisions of tabarru? which are based on each party's sincerity in making contract."

"Berlakunya Undang Undang Zakat baru Nomor 23 Tahun 2011 menimbulkan polemik dalam masyarakat terkait adanya anggapan ketidaksetaraan antara kedudukan BAZNAS dan LAZ Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah latar belakang pengajuan permohonan pengujian Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945 oleh Koalisi Masyarakat Zakat KOMAZ serta kedudukan BAZNAS Lembaga Amil Zakat LAZ dan amil zakat perorangan dalam UU No 23 Tahun 2011 Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pengajuan permohonan pengujian Undang Undang Zakat tersebut berdasar pada lima hal sentralisasi subordinasi diskriminasi marjinalisasi dan kriminalisasi Menurut pemerintah pengaturan dalam Undang Undang Zakat tersebut bukan dimaksudkan untuk sentralisasi subordinasi diskriminasi dan marjinalisasi namun agar pengelolaan zakat dapat terintegrasi secara nasional dan masyarakat tetap dapat berperan dengan pembentukan LAZ Adanya pasal kriminalisasi dimaksudkan agar pengelolaan zakat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkapasitas sehingga menjamin kepastian hukum bagi muzakki mustahik dan amil zakat itu sendiri Sehingga kedudukan BAZNAS dan LAZ dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 adalah diakui sebagai pengelola zakat sedangkan amil zakat perorangan tidak diakui kedudukannya karena amil zakat harus berbentuk badan atau lembaga.

---

Since the new Zakah Law No 23 Year 2011 took into effect some polemics in the society regarding inequality between BAZNAS and LAZ are arisen Main issues of this thesis are the background of constitutional review petition of Law Number 23 Year 2011 concerning Zakah Management against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia submission by Zakah Society Coalition KOMAZ and the standing of BAZNAS LAZ and individual zakah official amil in Law No 23 Year 2011 This thesis is written by using juridical normative method with primary and secondary data as the data source Conclusion of this thesis is that the submission of such constitutional review of Zakah Law petition is based on five matters centralization subordination discrimination marginalization and criminalization According to the government the provisions in Zakah Law are not intended to centralize subordinate discriminate and marginalize but in order to zakah management can be integrated nationally and the society is still able to participate by establishing LAZ The existing of criminal provision is intended so that zakah management is conducted by the authorized and capacitive party to guarantee legal certainty for the muzakki mustahik and amil themselves Therefore the standing of BAZNAS and LAZ in Law No 23 Year 2011 is acknowledged as zakah managers meanwhile individual amil rsquo s standing is not acknowledged since amil must be in form of a body or institution "

"ABSTRAKSkripsi ini berisi tentang akibat hukum pembatalan perkawinan karena hubungandarah terhadap kedudukan anak berdasarkan analisis Putusan Pengadilan AgamaSidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/Pa.Sda. Pokok permasalahan membahasbagaimana kedudukan anak yang dilahirkan setelah perkawinan kedua orangtuanya dibatalkan karena adanya hubungan darah. Penelitian ini adalah penelitianyuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dataprimer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pembatalan perkawinankarena hubungan sedarah ini tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan,sehingga dalam hal ini anak tersebut merupakan anak sah dan memiliki hubungannasab dan dapat saling mewarisi dengan kedua orang tuanya dan keluarga keduaorang tuanya.

---

ABSTRACTThis thesis describes the legal consequences of a marriage annulment by bloodrelation to the child’s legal status based on the analysis of the Religious CourtDecision Sidoarjo Number: 978/ Pdt.G/ 2011 /Pa.Sda. The issue is how the child’slegal status after the marriage of his parents was canceled because of the bloodrelation. This research is the juridical-normative research where the data sourcesobtained from secondary data and primary data. The results showed that marriageannulment decision because of the blood relation is not retroactive to childrenwho were born in a marriage, so in this case the child is legitimate and has nasabrelation and inherit each other with their parents and their parents’s families."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa pengaruh yang besar pada hampirseluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah adanya fenomena dilayangkannya gugat ceraiatau cerai talak melalui pesan singkat atau SMS (Short Message Service). Banyak perdebatandikalangan ulama terkait hal ini, apakah melakukan gugat cerai atau cerai talak melalui SMS bisadianggap sah dan jatuh talaknya baik menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun1974. Dan apakah SMS bisa dijadikan salah satu alat bukti dalam kasus perceraian. Metode yangdigunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitisditunjang dengan wawancara untuk memperkuat data yang telah didapatkan penulis melalui studikepustakaan bertujuan mengklarifikasikan permasalahannya sehingga memudahkan prosesanalisa dan pengambilan keputusan. Analisa terhadap Putusan No.0253/Pdt.G/2013/PA.Bkldapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi antara si Pemohon dan Termohon adalah ceraifasakh yaitu perceraian dimana si suami merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahuisebelum berlangsungnya perkawinan.Si istri atau Termohon telah melakukan perbuatan fasid(rusak) yaitu mengaku telah berzina dengan lelaki lain sebelum menikah dengan si suami atauPemohon. Kemudian Majelis Hakim dapat menerima bukti SMS yang dikirimkan oleh si istrisebagai alat bukti dalam pertimbangannya dan memutus verstesk kasus ini karena si istri sebagaiTermohon tidak pernah memenuhi panggilan sidang di Pengadilan AgamaBangkalan.Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Hukum Islammelalui ijtihad beberapa ahli fiqih sepakat bahwa talak melalui surat itu efektif jatuh talak, begitupula dengan talak melalui SMS karena memiliki intensitas yang sama. SMS dapat dianalogikanatau diqiyaskan dengan hukum cerai melalui tulisan biasa (bil kitabah) sebab ada kesamaandiantara keduanya yaitu merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan).Sedangkan menurut UU No.1/1974 perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilanagama sebagimana dijelaskan dari Pasal 39-41. Disisi lain, berdasarkan UU No. 11/2008 tentangInformasi dan Teknologi, pada Pasal 5 dan Pasal 6, SMS dapat dijadikan sebagai alat buktielektronik dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

---

ABSTRACTThe development of information technology has brought big influence on almost all aspects oflife . One of the phenomenon is divorcing via text message or SMS ( Short Message Service ) .Among scholars still debating in this regard, whether the conduct of divorce via SMS can beconsidered valid according to Islamic Law and Law No. 1 in 1974. And if the SMS can be usedas one type of evidence in divorce cases . The method used in this paper is a normative researchmethod with descriptive analytic supported by interviews to strengthen the data that has beenobtained through the study of literature authors aimed to clarify the matter so as to facilitate theprocess of analysis and decision .Analysis to Decision No.0253 / Pdt.G / 2013 /PA.Bkl can beconcluded that the divorce occurred between petitioner and defendant is fasakh divorce divorcewhich is the husband feel cheated on things that have not been known before the marriage. Wifeor defendant has done fasid ( defective) that claimed have committed adultery with another manbefore she married her husband . The judges may accept proof of SMS sent by the wife asevidence in considering and deciding verstesk this case because the wife as the defendant neverthe court. Based on this study , it can be concluded that according to Islamic law through ijtihadsome jurists agree that divorce through the letter effective fall divorce , as well as divorce bySMS because it has the same intensity . SMS can be analogous with divorce law through regularposts ( bil kitabah ) because there are similarities between the two that a divorce via text messageinstead of verbal ( oral ) . Meanwhile, according to Law No.1 / 1974 divorce shoukd be donebefore the trial court as explained in Article 39-41 . On the other hand , based on Law No.11/2008 on Information and Technology , in Article 5 and Article 6 , SMS can be used aselectronic evidence in a divorce case in religious courts."

"Saat ini kerap terjadi kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan karena suami tidak terima atas kehamilan istri yang disebabkan oleh pria lain sebelum pernikahan keduanya dilangsungkan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kehamilan istri yang disebabkan oleh pria lain sebelum dilangsungkannya pernikahan yang kemudian dijadikan dasar untuk membatalkan suatu perkawinan dan ketepatan Putusan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dan Pasuran dalam memutuskan perkara No.0661/Pdt.G/2012/PA.Pct, dan 1079/Pdt.G/2013/PA.Pas berdasarkan ketentuan Hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kehamilan istri yang disebabkan oleh bukan suami yang menikahinya, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perkawinan. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan dan Pasuruan dalam perkara di atas telah tepat menggunakan pertimbangan dan pemilihan dasar hukum berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan Hukum perkawinan Indonesia.

---

Today, most of cases of marriage cancellations happen because the husband can't accept pregnancy of his wife before marriage. The pregnancy caused by another man before their wedding are held. The problems that will be research by legal method in this thesis is pregnant that causes by another man before the wedding are held, that will use as basis for marriage cancellations, and the accuracy of Pacitan and Pasuruan religious court decision in cases No.0661/Pdt.G/2012/PA.Pct and No.1079/Pdt.G/2013/PA.Pas based on Indonesian positive law stipulation. The method of this mini thesis is literature method in juridical normative characteristic. The result of this research concluded, the pregnant wife that pregnant caused by not husband who marry her, can be a reason to annul the marriage. At last, the judges of Pasuruan and Pacitan religious court in case above have correct consideration and proper legal basis, based on Islamic law stipulation and Indonesian positive law."

"ABSTRAKSkripsi ini berisi tentang Asas Personalitas Keislaman bagi anak luar kawin non muslim terhadap perkawinan orang tua muslim berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 1699/ Pdt.G/ 2009/ PA.Tsm. Pokok permasalahan membahas asas personalitas keislaman terhadap kedudukan anak luar kawin non muslim atas pembatalan perkawinan orang tua muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya yaitu asas personalitas keislaman berlaku bagi anak luar kawin non muslim yang disahkan, namun terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terlebih apabila anak luar kawin yang disahkan berbeda agama dengan orang tuanya, ia harus secara sukarela menundukkan diri kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

ABSTRACTThe thesis about Islamic personality principle for outside mating non muslim against muslim parents marriage is based on the analysis of the court ruling religion Tasikmalaya No: 1699/ Pdt.G/ 2009/ PA.Tsm.Principal issues addressed the basic personality of the Islamic position against children outside mating non muslims over the annulment of the marriage of muslim parents. This research is the judicial-normative research where the source data used the primary data and secondary data. The results showed that the annulment of the marriage of court of Tasikmalaya, religion is the basis of the Islamic personality applies to children beyond mating non muslim passed. But, it should be with the conditions are met, especially the child outside the mating of different religions have with parents. He should voluntarily subjecting themselves to the authority of the religious courts in according with the provisions of the law number 7 in 1989 about the religious courts."