Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dari uraian pada bab-bab yang terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bawa rasialisme di Amerika dibangun oleh orang kulit putih. Kemudian tambuh dan berkembanq pada masa kolanial. Lama kelamaan bertambah kuat dan mucul dalam bentuk yang disebut 'perbudakan rasial'. Dengan terhapusnya perbudakan tersebut setelah Perang Saudara, bukan berarti bahwa rasialisme yang dilaksanakan oleh orang kulit putih ikut lenyap. Rasialisme tersebut tetap muncul dalam kehidupan politik, solial dan ekonomi orang kulit hitam.Dalam hubungan antar ras, kehadiran rasialisme kulit putih memandang sebagai kesulitan dan ketegangan. Ini disebabkan karena orang kulit putih menganggap dirinya lebih unggul dan lebih tinggi kedudukannya dari pada kulit hitam. Sehingga di daerah-daerah tertentu, mereka menolak untuk hidup berdampingan dengan orang kulit hitam. Dan karena itu orang kulit hitam tidak dapat tinggal pada daerah pemukiman kulit putih, tidak diperkenankan bersekolah pada tempat yang sama tidak bisa menjadi anggota organisasi kulit putih, dan dilarang memasuki tempat hiburan untuk orang kulit putih."

"Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peran Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Namun penyusunan peraturan perundang-undangan belum didukung oleh tenaga yang kompeten, baik kuantitas maupun kualitasnya dalam menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap kompetensi perancang peraturan perundang-undangan. Tinjauan pustaka mengindikasikan bahwa kompetensi dipengaruhi oleh pengalaman dan pelatihan yang diperoleh dalam sebuah pekerjaan atau situasi dalam organisasi. Indikator kompetensi mengacu pada pendapat Dave Ulrich yang menyatakan bahwa Kompetensi merupakan gambaran pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki karyawan, keseluruhan karyawan, dan kelompok karyawan (represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan studi kepustakaan untuk mempelajari secara mendalam dengan mengutip teori-teori dari sejumlah literatur baik buku-buku, peraturan perundang-undangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perancang peraturan perundang-undangan yang berjumlah 72 pegawai. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reabilitas terhadap pertanyaan kuesioner. Pengujian validitas menggunakan content validity dengan rumus Spearman Rho. Pengujian reabilitas dilakukan internal consistency dengan rumus Cronbach's Alpha. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel selanjutnya dilakukan analisis data. Terhadap tiap butir indikator dilakukan analisis distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan makin tinggi pengalaman maka makin tinggi kompetensi dan makin banyak pelatihan akan makin tinggi pula kompetensinya Vll Universitas Indonesia Analisis statistik menunjukkan: pengalaman kerja mempunyai hubungan positif dengan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dan koefisien determinasi mencerminkan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 0,763 atau 76,3%. Terdapat hubungan positif antara pelatihan dengan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, sehingga semakin baik pelatihan maka semakin tinggi kompetensi, koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0,060 atau 6,0%. Terhadap pengalaman keija dan pelatihan secara bersama-sama mempunyai hubungan positif dengan kompetensi perancang, sehingga semakin baik pengalaman keija dan pelatihan. Koefisien determinasi yang menunjukkan kontribusi pengalaman keija dan pelatihan secara bersama­ sama terhadap kompetensi perancang peraturan perundang-undangan adalah 0,763 atau 76,3%. Dalam rangka meningkatkan kompetensi perancang perlu dilaksanakan rolling (mutasi) perancang untuk meningkatkan pengalaman dan pengembangan focus group discussion (FGD) dengan topik tertentu yang diikuti oleh perancang yang bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan maupun perancang yang bertugas di instansi lain.

---

With the enactment of Law Number 10 Year 2004 on the establishment legislation, the role of legislation designer has a duty to prepare, formulate and discuss the draft legislation is needed. However, the preparation of legislation not supported by competent personnel, both quantitatively and qualitatively in completing the preparation of legislation. This study aimed to investigate the influence of experience and training towards competency legislation designer.

Literature review indicates that competence is influenced by experience and training gained in a job or situation in the organization. Indicators of competence refers to Dave Ulrich's opinion stating that competency are represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees.

Data collection techniques used in this research is field research by distributing questionnaires to the respondents, and literature studies to examine in depth by citing the theories of a number of good literature, books, laws and regulations. The population in this study was the designer of legislation which amounts to 72 employees. Prior to Conducting the analysis, first tested the validity and reliability of the questionnaire questions. Testing the validity of using content validity according to the formula of Spearman Rho. Internal consistency reliability testing conducted with Cronbach's alpha formula.

Having declared valid and reliable instrument is then performed data analysis. Against each item indicator of frequency distribution analysis. The results showed the higher the higher the competence of experience and more training will be higher the competency.

Statistical analysis showed: work experience has a positive relationship with the designer of competency legislation and determination coefficient reflects the contribution of independent variable on the dependent variable that is equal to 0. 763 or 76.3%. There is a positive relationship between training designers with competence of legislation, so the better the training, the higher the competence, determination coefficient reflects ·how much the contribution of independent variables on the dependent variable of 0.060 or 6.0%. On work experience and training together has a positive relationship with the competence of the designer, so that more and better work experience and training. The coefficient of determination which indicates the contribution of work experience and training together on the competence of regulatory legislation is 0.763 or 76.3%."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Lebih lanjut efektivitas penerapan ini mengukur dari tahapan e-government yang terdiri dari tahap emerging presence, enhanced presence, interactive presence dan transactional presence, selain itu juga mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya yaitu faktor sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan serta anggaran. Hasil dari penelitian ini, efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah cukup baik dengan total skor 41. Hasil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,88 sehingga termasuk kategori efektif. Efektivitas pada tahapan e-government yang mendapat nilai paling tinggi adalah pada tahapan interaktif (interactive presence) mendapat predikat baik, selanjutnya pada tahap awal (emerging presence) mendapat nilai cukup baik, sedangkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-governmenz dengan nilai paling tinggi adalah pada faktor anggaran serta teknologi mendapat predikat baik, selanjutnya adalah sumber daya manusia dan yang terakhir kelembagaan mendapat nilai cukup baik. Upaya~upaya stratejik untuk meningkatkan efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada proses pentahapan, perlu dibangunnya aplikmsi online system untuk proses permohonan HKI serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat seoara online. Dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengguna, perlu di perbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan c-government itu sendiri diantaranya adalah peningkatan pengetahuan pegawai dengan melakukan training pegawai serta melakukan sosialisasi mengenai tingkat ketersediaan aplikasi layanan kepada pengguna.

---

This study aims to measure the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. Further measure of the effectiveness of this implementation phase of e-government, which consists of the emerging presence, enhanced presence, interactive presence and transactional presence, while also measuring the factors that influence the effectiveness of the implementation of human resource factors, technological, institutional and budget.

Results from this study, the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Rights is quite good with a total score of 41. The measurement results and weighted score of 3.88 for the overall aspects that were categorized as effective. The effectiveness of e-government at this stage that gets the highest value is at this stage of interactive (interactive presence) got a good predicate, then in the early stages (emerging presence) got pretty good value, while at the factors that affect the application of e-govemment-value the highest are in the budget and technological factors have both predicates, then the human resources and the latest institutional got pretty good value.

Strategic efforts to improve the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Rights in the phasing process, was necessary to build an online application system for IPR application process and improve service tothe community online. In improving service to users, needs to fix the factors that influence the effectiveness of implementing e-govemment it self is the increase of knowledge among employees by conducting training for employees as well as to disseminate about the level of application availability services to users."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dimensi struktur organisasi (kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi) baik masing-masing maupun simultan terhadap efektivitas organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada bulan Mei-Juni 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formalisasi dan sentralisasi memiliki berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Sedangkan kompleksitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa formalisasi memiliki hubungan yang paling kuat dengan efektivitas organisasi. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, maka perlu ditingkatkan hal-hal yang berkaitan dengan formalisasi.

---

This study was conducted to determine the extent of the influence of the dimensions of organizational structure (complexity, formalization and centralization) either individually or simultaneously to organizational effectiveness Directorate General of Law Administration Affair Ministry of Law and Human Rights. Research conducted at the Directorate General of Law Administration Affair in May-June 2013. The method used in this study is a quantitative explanation.

The results of this study indicate that formalization and centralization has a significant effect on organizational effectiveness. Whereas no significant effect on the complexity of organizational effectiveness. Research also shows that formalization has the strongest relationship with organizational effectiveness. To improve the effectiveness of the organization, it needs to be improved matters relating to formalization."

"Perkembangan peradaban manusia senantiasa diikuti oleh perkembangan kejahatan. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah menjadi sumber kejahatan baru. Kemudahan transportasi dan perkembangan ekonomi dunia telah menyebabkan peningkatan kejahatan lintas negara hingga pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Transaksi dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir ternyata terus meningkat, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.Hal inilah yang mendorong lahirnya Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York, kemudian diamandemen menjadi Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1962, Konvensi 1971 dan yang terakhir Konvensi 1988 yang merupakan penyempurnaan dari Konvensi 1961 yang telah diamandemen menjadi Protokol 1972 dan Konvensi 1971. Konvensi ini menganjurkan negara-negara yang turut menandatanganinya untuk membuat perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral agar ketentuan dan ketetapan dalam konvensi ini dapat dimaksimalkan dan diimplementasikan dengan baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi kerjasama bilateral yang efektif dalam pemutusan jaringan sindikat narkoba internasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Strategi Kerjasama bilateral sebagai Variabel bebas, dan Pemutusan jaringan sindikat narkotika internasional sebagai Variabel terikat. Kerjasama bilateral dan Narkoba sebagai Kejahatan transnasional dijadikan sebagai bahan kajian utama dalam penulisan ini dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analisis. Selain itu dalam menganalisis penelitian ini digunakan beberapa teori yaitu Hubungan Internasional, Kerjasama Bilateral, Transnational Organized Crime, teori ini digunakan karena adanya hubungan antara dua negara dan juga permasalahan narkoba sebagai kejahatan transnasional yang telah menjadi isu global. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa strategi kerjasama bilateral yang efektif adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara dua negara yang melakukan kerjasama dan perlunya dilakukan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan.

---

The development of human civilization constantly followed by the development of crime. The development of rapid information and technology has become the source of new crime. Ease of transportation and development of the world economy has led to an increase in transnational crime at the high level. Trades and illicit drug trafficking conducted by the organized crime apparently continues to increase, so it takes efforts to protect people from the drugs. This is what drives the issuance of the Single Convention on Narcotics Drugs 1961 in New York, and then amended to the Protocol 1972 on the changes 1962 Single Convention on Narcotic Drugs, the Convention 1971 and the Convention 1988. The Convention recommends that countries which participated to sign the Convention would make an agreement for bilateral and multilateral international in order the terms and provisions of the Convention can be properly maximized and implemented.

The purpose of the research is to find an effective strategy of bilateral cooperation in order to termination an international drug syndicate. From this research can be pulled two variables, such as, Strategy bilateral cooperation as the independent variable, and Termination international drug syndicate as a dependent variable. Bilateral cooperation Transnational Crime and Drugs as serve as the primary study material in this paper by using Descriptive Analysis Methods. Otherwise, this research used some theories, which are, International Relations, Bilateral Cooperation, Transnational Organized Crime, because of the relationship between the two countries as well as the drug problems of transnational crime has become a global issue.

The results of this research are the effective strategy of bilateral cooperation is to build a good communication between the two countries and the need to evaluate the cooperation undertaken."

"Salah satu indikator keberhasilan dari program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dari sebuah instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis program ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’ pada reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, aspek-aspek yang harus diperbaiki dan faktor yang harus ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dan literatur yang tersedia dan juga dengan wawancara yang diolah menggunakan metode triangulasi dan member-checking. Hasilnya implementasi program mikro pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi pada aspek standar pelayanan walaupun Kemenpora sudah memiliki SOP, pedoman, serta standar pelayanan lainnya, hal ini masih terdapat pada unit yang menerbitkan standar tersebut, yang dalam penelitian ini adalah OKP. Pada aspek pelibatan stakeholder, terlihat bahwa Kemenpora memang sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai kebijakan yang ada. Akan tetapi, sifat nya masih terbatas pada kalangan OKPtertentu saja.

---

One indicator of the success of bureaucratic reform program is improving the quality of public services from a government agency. This study was conducted to analyze the program 'Improving the Quality of Public Services' on bureaucratic reform in the Ministry of Youth and Sports, the aspects that should be corrected and the factors that should be improved. This study used a qualitative approach to conduct an analysis of documents - documents and literature are available and also the interviews are processed using the method of triangulation and memberchecking.

The results of implementation of public services micro program in the context of the bureaucratic reform at the service standard aspects even though the Ministry of Youth and Sports already has a Standard Operating Procedures, guidelines, and other service standards, it is still contained in the unit that publishes those standards which in this study is the youth organization. In the

stakeholder engagement aspect, it appears that the Ministry of Youth and Sports stakeholders are already involved in formulating policies that exist. However, its nature is still limited to the particular youth organizations."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap orang asing baik itu yang berupa pengawasan administrasi.Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengawasan tersebut berjalan dengan baik dan faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat sehingga pengawasan terhadap orang asing di Kantor imigrasi Jakarta Barat tidak berjalan dengan baik.Penelitian ini bersifat deskriptis dengan pendekatan desain kualitatif. Model analisis dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini diambil dari pelaksana pengawasan orang asing yang keseluruhan berjumlah 4 orang.Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan terdapat adanya kelemahan pengawasan orang asing baik pada pengawasan administrasi maupun lapangan yang dapat menyebabkan pengawasan orang asing tersebut berjalan tidak baik. Kemudian didapat pula upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan administrasi guna terciptanya pengawasan orang asing yang sesuai dengan dikehendaki.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how the Special Immigration Office Class I Jakarta Barat in running one of its functions is to supervise the stranger either in the form of administrative oversight.The goal is to determine the extent of supervision is going well and what factors are the limiting factor so that surveillance of foreigners in West Jakarta immigration office did not go well.This research is descriptive qualitative design approach. Model analysis by asking a number of questions that form the basis of the data collection. Informants in this study were drawn from implementing the overall supervision of foreigners amounted to 4 people.From the research conducted, concluded there is a weakness in supervision strangers either on administrative oversight and supervision of the field can cause the runs are not strangers either. Then come the efforts being made to improve the administrative control of foreigners in order to create the appropriate supervision with desired.;This thesis discusses how the Special Immigration Office Class I Jakarta Barat in running one of its functions is to supervise the stranger either in the form of administrative oversight.The goal is to determine the extent of supervision is going well and what factors are the limiting factor so that surveillance of foreigners in West Jakarta immigration office did not go well.This research is descriptive qualitative design approach. Model analysis by asking a number of questions that form the basis of the data collection. Informants in this study were drawn from implementing the overall supervision of foreigners amounted to 4 people.From the research conducted, concluded there is a weakness in supervision strangers either on administrative oversight and supervision of the field can cause the runs are not strangers either. Then come the efforts being made to improve the administrative control of foreigners in order to create the appropriate supervision with desired., This thesis discusses how the Special Immigration Office Class I Jakarta Barat in running one of its functions is to supervise the stranger either in the form of administrative oversight.The goal is to determine the extent of supervision is going well and what factors are the limiting factor so that surveillance of foreigners in West Jakarta immigration office did not go well.This research is descriptive qualitative design approach. Model analysis by asking a number of questions that form the basis of the data collection. Informants in this study were drawn from implementing the overall supervision of foreigners amounted to 4 people.From the research conducted, concluded there is a weakness in supervision strangers either on administrative oversight and supervision of the field can cause the runs are not strangers either. Then come the efforts being made to improve the administrative control of foreigners in order to create the appropriate supervision with desired.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Pemberdayaan terhadap Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat pada Direktorat PLRKM Deputi Rehabilitasi BNN serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan analisis data deskriptif yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan para informan, pengamatan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemberdayaan terhadap Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang dilakukan di Direktorat PLRKM Deputi Rehabilitasi BNN adalah melalui program Peningkatan Kemampuan yang meliputi Penguatan, Dorongan dan Fasilitasi terhadap LRKM. Upaya menonjol yang dilakukan adalah dalam bentuk Penguatan Kapasitas (Capacity Building) yaitu proses peningkatan kemampuan baik di tingkat individu, kelompok, maupun kelembagaan melalui berbagai bentuk pelatihan, TOT , Magang, Workshop, dan sebagainya. sedangkan dukungan dana diberikan dalam bentuk pembiayaan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan bagi para pecandu narkotika. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala/hambatan diantaranya LRKM masih cenderung mengandalkan bantuan dana/anggaran dari pemerintah oleh karenanya dibutuhan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan dunia usaha demi keberlangsungannya, Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas lembaga agar lebih ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari LRKM serta perlunya ditambah dukungan program pascarehab melalui pelatihan lifeskill dan vokasional untuk pecandu narkotika sebagai upaya rehabilitasi yang berkelanjutan.

---

This study aimed to analyze the Empowerment Strategies for Rehabilitation Institute Based Community on PLRKM Directorate Deputy of Rehabilitation BNN as well as identify obstacles that affect the success of empowerment. This study used a qualitative method that relies on the analysis of descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, observation and literature study.

The results showed that the Strategy Against Rehabilitation Institute Based Community conducted in PLRKM Directorate Deputy of Rehabilitation BNN is through Capacity Building program that includes strengthening, encouragement and facilitation of the LRKM. Efforts undertaken standout is in the form of capacity building (Capacity Building) is the process of improving the ability both at the individual, group, or institution through various forms of training, TOT, Internships, workshops, and so on. Whereas financial support is given in the form of financing rehabilitation inpatient and outpatient care for drug addicts.

However, in practice there are still some obstacles / barriers among LRKM still tend to rely on funding / budgets of government therefore be required cooperation mutually beneficial partnerships with the business world for the sake of continuity, Improving the quality of human resources and institutional capacity in order to be further enhanced and tailored to the needs of LRKM and the need for added support aftercare program through lifeskill and vocational training for the rehabilitation of drug addicts as an ongoing effort."

"[ABSTRAKTesis ini membahas Evaluasi program KeparlemenanPemuda dikementerian pemuda dan olah raga melalui Asdep Kepemimpinan Pemuda padaDeputi Bidang Pengembangan Pemuda yang bertujuan Menunjukkan sumbanganprogram terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untukmengembangkan program yang sama ditempat lain dan Mengambil keputusantentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan,diperbaiki atau dihentikan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatandeskripsi analisis. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancaramendalam dengan narasumber yang berjumlah 2 orang dari Kemenpora. Dilihatdari tujuannya yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, makaevaluasi programdapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitianevaluatif. Oleh karena itudalam evaluasi program, pelaksana berfikir danmenentukan langkah bagaimanamelaksanakan penelitian.Melalui wadah ini secara tidak langsung jiwa kepemimpinan pemudamulai terbentuk, dan menjadi salah satu wadah yang mempersiapkan pemudamenjadi pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan.Untuk membina dan mengembangkan potensi generasi muda tidak sajamelalui pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan non formal salah satudiantaranya adalah melalui program keparlemenan pemuda, dimana program inidapat dijadikan wahana untuk meningkatkan kualitas pengetahuan danketerampilan serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan pemudaterutama dalam pendidikan demokrasi yang dilakukan melalui lembaga parlemendi Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis tells about Evaluation Program of Youth Parlimentary atMinistry of Youth and Sports by Deputy Assistant of Youth Leadership in thefield of Youth Development Deputy which purpose to show contribution programtoward organization goal achievement. This Evaluation Result is important todevelop the similar program in other place and take decision about continuity ofprogram, whether program need to be continued, fixed or stoppedThis research uses a qualitative research approach analytical description.Information obtained by conducting in-depth interviews with sources, amountingto 2 people of Kemenpora. Considered from its purpose to know some conditions,program evaluation is kind of evaluative research. So that, in this programevaluation, thinking of doing and determine steps how research can beimplementedBy this facility, indirectly, youth leadership passion starts formed, andbecome one of place to prepare youth to be leader in many fields of life.In order to guide and develop potential youth not only by formaleducation but also from non-formal education, one of those by joiningparliamentary youth program, where this program can facilitate to improve thequality of knowledge and skill and also as a place to develop youth leadershipmainly in education of democracy which doing by Indonesian parliamentaryInstitution, This thesis tells about Evaluation Program of Youth Parlimentary atMinistry of Youth and Sports by Deputy Assistant of Youth Leadership in thefield of Youth Development Deputy which purpose to show contribution programtoward organization goal achievement. This Evaluation Result is important todevelop the similar program in other place and take decision about continuity ofprogram, whether program need to be continued, fixed or stoppedThis research uses a qualitative research approach analytical description.Information obtained by conducting in-depth interviews with sources, amountingto 2 people of Kemenpora. Considered from its purpose to know some conditions,program evaluation is kind of evaluative research. So that, in this programevaluation, thinking of doing and determine steps how research can beimplementedBy this facility, indirectly, youth leadership passion starts formed, andbecome one of place to prepare youth to be leader in many fields of life.In order to guide and develop potential youth not only by formaleducation but also from non-formal education, one of those by joiningparliamentary youth program, where this program can facilitate to improve thequality of knowledge and skill and also as a place to develop youth leadershipmainly in education of democracy which doing by Indonesian parliamentaryInstitution]"