Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini termasuk SSM-based Action Research dengan kategori problem solving interest. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hierarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hierarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional. ......Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This study was included SSM-based Action Research with problem solving interest categories. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989a) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Satgas Kebersihan at the organizational level and the establishment of community involvement system at the operational level.

Abstrak :
Tesis ini membahas kesesuaian perencanaan TIK yang dituangkan dalam dokumen Grand Design Sistem Informasi Kementerian Sekretariat Negara (SIKSN) 2011-2014 dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini dilatarbelakangi kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi-aplikasi SIKSN dalam mendukung ketatalaksanaan unit-unit kerja, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konten grand design SIKSN 2011-2014 guna mengetahui apakah perencanaan SIKSN sudah sesuai dan efektif mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Sekretariat Negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivis menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kesesuaian grand design SIKSN 2011-2014 dengan tahapan perencanaan strategis egovernment (Turban et al, 2001; Chaffey, 2002; Laudon and Laudon, 2004 dalam Heeks, 2006). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara konten grand design SIKSN 2011-2014 telah memenuhi komponen perencanaan strategis egovernment, namun dalam proses perumusannya belum melalui proses audit sistem informasi dan pembentukan tim penyusun belum melibatkan perwakilan dari setiap unit kerja. Terhadap hasil penelitian disarankan untuk melakukan audit sistem informasi baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi agar memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pengembangan SIKSN, sehingga perumusan strateginya lebih terarah dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara. ......This thesis discusses the compatibility of ICT planning, as outlined in the 2011 - 2014 Grand Design of the Information Systems of Ministry of State Secretariat (SIKSN), with the duties and functions of the Ministry of State Secretariat. This research is motivated by the fact that the utilization of SIKSN applications in supporting working units? management is not yet optimum. Therefore, the purpose of this research is to analyze the content of 2011-2014 SIKSN grand design and determine whether the SIKSN plan is appropriate and effective in supporting the optimization of the duties and functions carried out by the Ministry of State Secretariat. The approach used in this study is positivist, using a qualitative method that emphasizes on the conformity of 2011-2014 SIKSN grand design with the strategic planning stages of e-government (Turban et al, 2001; Chaffey, 2002; Laudon and Laudon, 2004 in Heeks, 2006). The result obtained from this study is that the content of 2011-2014 SIKSN grand design is already in compliance with the strategic planning component of e-government. However, in the process of formulation, it has not been through the process of auditing information systems and the establishment of the drafting team has not involved adequate representatives from each working unit. Upon the results of the research, it is recommended to conduct an audit of information systems from both internal and external organization in order to obtain a comprehensive depiction of the development of SIKSN. Therefore, the strategy formulation is more directed and in accordance with the duties and functions of the Ministry of State Secretariat.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat. Peneliti menggunakan konsep-konsep mengenai organisasi birokrasi, dan kinerja. Kemudian menggunakan faktor sumber daya manusia, struktur organiasi, dan kepemimpinan dalam mengkaji kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan pengamatan lapangan. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bagian Pengaduan Masyarakat memiliki permasalahan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM di bagian analis. Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum mampu mengelola pengaduan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum bertindak tegas dalam melaksanakan aturan yang ada. Hal inilah yang selanjutnya membuat kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat belum maksimal. Selain itu, Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum diberdayakan dengan baik oleh anggota DPR. Penelitian ini merekomendasikan agar Setjen DPR RI memperhatikan pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di Bagian Pengaduan Masyarakat. Kemudian perlu dibuat aturan yang detil mengenai kewenangan dan koordinasi masing-masing bagian. Selanjutnya, penelitian ini juga menyarankan agar para pihak yang terlibat, terutama Bagian Pengaduan Masyarakat harus mendorong pengelolaan aspirasi dan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat dan melakukan terobosan, seperti kemungkinan akses bagi anggota DPR terhadap sistem TI pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Anggota DPR diharapkan memiliki kemauan untuk memberdayakan kehadiran bagian Pengaduan Masyarakat.

---

This study discusses about the performance of the Public Complaints Section, Secretariat General of the House of Representatives in managing the delivery process of public aspirations and complaints. To deepen the analysis, this research incorporates the concepts of organization, bureaucracy, and performance. Furthermore, human resources factor, the structure of an organization, and leadership will also be employed in order to assess the performance of Public Complaints Section. This study applies a qualitative approach with descriptive type of writing. This study collects data through literature studies, interviews, and field observations. This study reveals that the Public Complaints Section has problems in terms of quantity and quality of human resource analysts. Public Complaints Section is neither effectively nor efficiently able to manage complaints and aspirations of the community. Moreover, management of Public Complaints Section has not acted decisively to implement the rules. This makes the performance of Public Complaints Section underperformed. In addition, the Public Complaints Section has not empowered by the strong role of member of the House of Representatives. Finally, this study recommends that the General Secretariat of Parliament has to optimize the quantity and quality of human resources in the Public Complaints Section. Then, the rules of the authority and coordination of each section must be clearly defined. Furthermore, this study suggests that the parties involved, especially the Public Complaints Section should implement the ready-made management manual to handle public aspirations and complaints. Members of the House of Representatives are expected to involve in empowering the section.

Abstrak :
[Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Normalisasi Waduk Pluit dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Normalisasi Waduk Pluit di Wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para sumber dari pihak pemerintah, pakar kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan warga eks Bantaran Waduk Pluit. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan Normalisasi Waduk Pluit tidak efektif dan belum mampu meminimalisir banjir di Jakarta. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Normalisasi Waduk Pluit ini adalah komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan faktor lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Hasil penelitian menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta perlu mempercepat penyelesaian Normalisasi Waduk Pluit agar Waduk Pluit dapat berfungsi dengan baik sebagai area resapan air dan berperan sebagai flood control system kota Jakarta. Pemprov DKI perlu mempersiapkan dengan lebih baik pelaksanaan Kebijakan Normalisasi Waduk Pluit yang masih berjalan sampai saat ini dan kebijakan tersebut harus terintegrasi dengan penanganan masalah sosial dan ekonomi warga eks Bantaran Waduk Pluit. Selain itu Pemprov DKI perlu mempercepat pembangunan rumah susun untuk warga Waduk Pluit dan membuat Standard Operasional Prosedure sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Normalisasi Waduk Pluit ini;The focus of this research is to analyzes the Normalization Policy Implementation Pluit Reservoir and factors affecting the Implementation of Normalization of Pluit Reservoir in Sub-District of Penjaringan, North Jakarta. This research uses qualitative method that generates descriptive data collected from literature review, observation, and depth interview with sources from varies field, such as DKI regional government, expert in policies maker, non goverment organization (LSM) including people who live in the area of Pluit dam. The result shows that Implementation of Normalization of Pluit Reservoir and has not able to even minimize the flood in Jakarta. Factors affecting the implementation of policy, firstly are communication, resources, structure of bureaucracy and environment where the policy operate. The research suggests that the DKI regional government should accelerate completion Normalization Pluit reservoir so that the reservoir can function well as a water catchment area and serves as a flood control system of the city. DKI regional government needs to prepare the preferable to implementation of policy normalization Pluit reservoir that still works until now and the policy which is integrated with social and economic problem solving of people who live in the area of Pluit Reservoir. In addition the DKI regional government needs to speed up the construction of flats for the people who live in the area of Pluit Reservoir and needs to make Standard Operating Procedures as a guide and reference in implementing the Policy Implementation Normalization this Pluit Reservoir, The focus of this research is to analyzes the Normalization Policy Implementation Pluit Reservoir and factors affecting the Implementation of Normalization of Pluit Reservoir in Sub-District of Penjaringan, North Jakarta. This research uses qualitative method that generates descriptive data collected from literature review, observation, and depth interview with sources from varies field, such as DKI regional government, expert in policies maker, non goverment organization (LSM) including people who live in the area of Pluit dam. The result shows that Implementation of Normalization of Pluit Reservoir and has not able to even minimize the flood in Jakarta. Factors affecting the implementation of policy, firstly are communication, resources, structure of bureaucracy and environment where the policy operate. The research suggests that the DKI regional government should accelerate completion Normalization Pluit reservoir so that the reservoir can function well as a water catchment area and serves as a flood control system of the city. DKI regional government needs to prepare the preferable to implementation of policy normalization Pluit reservoir that still works until now and the policy which is integrated with social and economic problem solving of people who live in the area of Pluit Reservoir. In addition the DKI regional government needs to speed up the construction of flats for the people who live in the area of Pluit Reservoir and needs to make Standard Operating Procedures as a guide and reference in implementing the Policy Implementation Normalization this Pluit Reservoir]

Abstrak :
[Tesis ini menganalisis tentang kapasitas pemerintahan desa dan strategi peningkatannya dalam menghadapi implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian dilakukan di tiga pemerintahan desa yaitu Desa Tutul, Balung Kulon Dan Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan supaya kewenangan desa agar lebih dipertegas untuk mengakhiri permasalahan yang terkait dengan tata organisasi, perlu juga dilakukan peninjauan ulang terkait program pembinaan yang selama ini skemanya cenderung dari atas dan bersifat elitis, sehingga tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan aparat pemerintahan desa; perlu juga adanya pelibatan pemangku kepentingan pemerintahan desa seperti pemerintahan supradesa untuk membantu penguatan kapasitas pemerintahan desa baik dari segi kebijakan, sumberdaya ataupun pendampingan. Selain itu, perlu adanya pelibatan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat supaya dapat membuka dan memperluas wacana baru tentang pembaharuan desa.;This research is analyzing about the capacity of rural government and the capacity building strategy in facing the implementation of Act No. 6 of 2014 about village. The research held in three rural governments they are Tutul, Balung Kulon and Balung Lor Sub-district Balung District Jember. This research is using qualitative method with descriptive design. The result of the study suggest that the authority of the village should be reinforced to solve governance related problems, it also needs to review the coaching program because the schemes tend to be elitist along this time, so it does not really fit to the rural government official’s necessary; furthermore, the stakeholders of rural government (local governments) should be involved to help strengthen the capacity of rural government both in terms of policies, resources or technical assistance. In addition, it also needs to involve the universities and non-governmental organizations in order to open and expand the new discourse about the renewal of the village., This research is analyzing about the capacity of rural government and the capacity building strategy in facing the implementation of Act No. 6 of 2014 about village. The research held in three rural governments they are Tutul, Balung Kulon and Balung Lor Sub-district Balung District Jember. This research is using qualitative method with descriptive design. The result of the study suggest that the authority of the village should be reinforced to solve governance related problems, it also needs to review the coaching program because the schemes tend to be elitist along this time, so it does not really fit to the rural government official’s necessary; furthermore, the stakeholders of rural government (local governments) should be involved to help strengthen the capacity of rural government both in terms of policies, resources or technical assistance. In addition, it also needs to involve the universities and non-governmental organizations in order to open and expand the new discourse about the renewal of the village.]

Abstrak :
Kebijakan Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi lokal berbasis manajemen wilayah dengan motor pengerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan, ditetapkanlah salah satu kawasan minapolitan yaitu Kebupaten Bintan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya peningkatan prekonomian dari sektor perikanan dan penggunaan lahan yang masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menganalisa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan berlum berjalan secara efektif hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lain yaitu Pelaksana Kebijakan, Sumber daya, masih banyaknya kepentingan kekuasaan yang terlibat, Karakteristik lembaga pelaksana, faktor fisik dan non fisik. ......Minapolitan Area policy is the local economic development concept based on regional management with marine and fisheries industrial sectors in order to support national economic growth. Indonesia's Minister of Maritime Affairs and Fisheries decree number KEP.32/MEN/2010 concerning Stipulation Minapolitan region, decided Bintan regency as one of the minapolitan area, but in practice there are no significant economic increase in fisheries industrial sector and the number of land used for it. This research aimed to analyze the factors that influence and the effectiveness of area development policy implementation for Minapolitan regency in Bintan, Riau Archipelago Province. This research is focused on the implementation of the policy with using the qualitative. Results showed that the implementation of the Minapolitan regional development policy in Bintan regency is not run effectively. It is caused by several factors that influence the implementation, among others, Implementers Policy, Resources, there are many powerful interests are involved, the implementing agency characteristics, physical and non-physical factors.

Abstrak :
Isi tesis ini membahas mengenai kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang merupakan suatu factor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan. Baik itu pemerintahan pusat maupun di daerah. Tanpa kepemimpinan yang baik hampir mustahil suatu organisasi, terutama organisasi publik, dapat berhasil mencapat tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh faktor dukungan politik yang kuat ataupuan kepintaran individu pemimpin, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor penentu ini dapat berasal baik eksternal organisasi ataupun eksternal pemimpin sebagai individu. Dan juga dari faktor internal, baik internal organisasi ataupun internal pemimpin sebagai individu. Dalam penelitian ini ditunjukkan suatu kondisi yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pemimpin pemerintahan dalam melakukan penata kelolaan suatu organisasi pemerintahan di tingkat daerah. ......This study discussed the role of leadership in governance as a determining factor for the success of a government—both central and regional governments. Without good leadership, it is almost impossible for an organisation, especially a public organisation, to achieve the expected goals and ideals. Leadership success in a government organisation is not only determined by solid political support or the intelligence of individual leaders but is also influenced by various factors. These determinants can come from external, both external to the organisation and external to the leader as an individual. And also, from internal factors, both internal organisations and internal leaders as individuals. The research shows a condition that affects the failure and success of government leaders in managing a government organisation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan sejumlah prinsip prinsip GoodGovernance dalam Pelayanan Rusunawa di UPRS Wilayah III PemerintahProvinsi DKI Jakarta Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah pelayananrumah susun sederhana sewa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola olehUPRS Wilayah III pada rumah susun sederhana sewa Tipar Cakung ndash JakartaTimur telah mengacu pada prinsip prinsip good governance Penelitian ini adalahmenggunakan teori mengenai prinsip prinsip good governance dalam pelayananpublik Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei danwawancara mendalam Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaanpelayanan rumah susun sederhana sewa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yangdikelola oleh Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III pada Rumah Susun TiparCakung ndash Jakarta Timur belum menerapkan atau belum mengacu sepenuhnyapada prinsip prinsip good governance. ...... This research discusses the implementation of good governance principles in alow cost apartement Services in Region III UPRS Jakarta The goal is to analyzewhether the low cost apartement services of the city administration managed byUPRS Region III in a flats Tipar Cakung East Jakarta was referring to theprinciples of good governance This research is using the principles of goodgovernance theories in the public service This research is using survey as datagathering terchniques and in depth interviews The results of the research is theimplementation of the flats services managed by the Regional Management UnitHousing Project III on The Flats Tipar Cakung East Jakarta have not been fullyimplemented or not reference to the principles of good governance

Abstrak :
Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, dari sisi proses dan tahapan pemberian atau perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran di butuhkan beberapa hal yang diberikan oleh KPI. Hal-hal tersebut sebagai rujukan bagi Ditjen PPI untuk mengeluarkan keputusan mengenai perizinan tersebut, beberapa di antaranya yaitu masukan dari hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI, dan surat rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI. Skripsi ini menjelaskan bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Infromatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada setiap lembaga penyiaran televisi swasta. Dalam skripsi ini juga menjelaskan kendala-kendala apa saja yang ditemui baik oleh pihak penyelenggara ataupun pihak pemohon perizinan. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif dan paradigma pospositifis, dengan desain deskriptif. Pelayanan yang diberikan oleh setiap penyelenggara harusnya efektif dan efisien di lihat dari segala dimensi pelayanan publik. ......The development of television broadcasting in indonesia is huges. There are many new tv stations exsist in local scope. One of the important to be submit in setting TV station is license which are involving both the Indonesian broadcasting commission (KPI) and Directorate General of Posts and Informatics (PPI) Minisyty of Communication and Informatics. As Authorized body in issuing such licenses. The main taste of KPI is to publish a letter of reference after evaluating the seasibility of the applicant in conducting TV broadcasting in Indonesia. Such letter of reference is based for Directorat Post and Informatics to issue licenses of permission for broadcasting (IPP) for TV broadcaster tough. This Thesis describes the service level of the licensesing process provider of the Indonesian Broadcasting Commissions (KPI) and the Ministry of Communication and Informatics. In this Thesis, will be describest such constraits wich in countered by both applicant and authorized bodies. This research is qualitative research methods and paradigms pospositivist, with descriptive design. The service provided by each authorized body should be effective and efficient in view of all the dimensions of the public service.;The development of television broadcasting in indonesia is huges. There are many new tv stations exsist in local scope. One of the important to be submit in setting TV station is license which are involving both the Indonesian broadcasting commission (KPI) and Directorate General of Posts and Informatics (PPI) Minisyty of Communication and Informatics. As Authorized body in issuing such licenses. The main taste of KPI is to publish a letter of reference after evaluating the seasibility of the applicant in conducting TV broadcasting in Indonesia. Such letter of reference is based for Directorat Post and Informatics to issue licenses of permission for broadcasting (IPP) for TV broadcaster tough. This Thesis describes the service level of the licensesing process provider of the Indonesian Broadcasting Commissions (KPI) and the Ministry of Communication and Informatics. In this Thesis, will be describest such constraits wich in countered by both applicant and authorized bodies. This research is qualitative research methods and paradigms pospositivist, with descriptive design. The service provided by each authorized body should be effective and efficient in view of all the dimensions of the public service.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Evaluasi Program Transjakarta Dalam Upaya Perbaikan Transportasi Publik di Jakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dari segi efektivitas transjakarta selaku salah satu program transportasi makro dari pemerintah DKI Jakarta untuk menggantikan alat transportasi umum. Mendeskripsikan bagaimana transjakarta dikatakan efektif atau tidak efektif dalam menggantikan alat transportasi umum, dikaitkan dengan visi misi dan tujuan yang ingin dicapai apa sudah terpenuhi serta mencari opini publik untuk menilai efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah DKI Jakarta memenuhi 3 hal untuk mengefektifkan transjakarta yaitu dengan sterilisasi lajur, penambahan armada bus transjakarta dan penambahan SPBBG. ......This research discusses Evaluation of Transjakarta Program In An Effort To Improve Public Transportation In Jakarta. The purpose of this research is to determine the effectiveness in terms of Transjakarta transportation program as one of the macro from the Jakarta administration to replace public transport. The research is to describe how effective or not effective of this mode of transport in replacing the previous public transport, associated with the vision, mission and objectives are met as well as finding what public opinion to assess its effectiveness. This study uses qualitative methods. The results suggest that the Government of Jakarta to fullfill the 3 things that is a sterilization streamline Transjakarta lanes, the addition of Transjakarta bus fleet and the addition of SPBBG.