Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan tarip pengobatan di 13 Puskesmas di Kabupaten Karawang sejak dikeluarkan SK bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1974), sampai saat ini telah mengalami perubahan-perubahan. Besarnya tarip pengobatan berdasarkan SK bersama tersebut adalah Rp. 300,- all to, yaitu termasuk pemeriksaan dan obat-obatan. Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang nomor 6 tahun 1999, ditetapkan besarnva tarip pengobatan BP Puskesmas sebesar Rp.2000,- per pasien per kunjungan. Tarip scbelumnya yang juga ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Karawang adalah Rp.1050,- per pasien per kunjungan. Penetapan tarip pengobatan tersebut ditetapkan hanya berdasarkan perhitungan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa memperhitungkan berapa besarnya Unit Cost BP yang sebenarnya dan berapa kemampuan membayar serta kemauan membayar masyarakat. Untuk itu peneliti mencoba menyajikan suatu metode pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas untuk tiap kali kunjungan . Sistem ini perlu legitimasi dari Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu sebelum implementasi pada jaringan sistem informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang rencananya akan dikembangkan dalam bentuk Lokal Area Network pada tahun 2001. DaIam pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas, telah dilakukan uji-coba sistem pada lima Puskesmas terpilih. Uji coba pada Kabupaten lain tidak dilakukan karena terbatasnya dana dan waktu. Pada uji coba tersebut ternyata sistem ini dapat menetapkan bukan saja Unit Cost Actual, tetapi juga Unit Cost Normative . Agar sistem ini dapat bermanfaat maka disarankan agar setiap Puskesmas selalu menyiapkan data-data yang terkait selengkap-lengkapnya agar memudahkan dalam entry data. Perbaikan data dilakukan setiap tahun agar dapat dilakukan evaluasi penetapan tarip yang telah dilaksanakan.

---

The Information System of Outpatient's Fee for Puskesmas at Karawang District.Since the joint agreement between Ministry of Health and Ministry of Home Affair of Republic of Indonesian had been launched (1974), there were several changes in Puskesmas outpatient fee. According to the joint agreement, the fee was Rp.300,- for health examination and drug. According to Local Regulation of Karawang District No.6/1999, the for outpatient was Rp.2000,0 per patient/visit. Previously, the fee was Rp.1050,-. The determination of Puskesmas fee was calculated based on the need of increasing the income of Karawang district without the calculation of the Unit Cost. Ability To Pay (ATP) and Willingness To Pay (WTP) from the population of Karawang district. This study tried to develop an Information System to the fee of outpatient visit at Puskesmas. This system need to be ligitimited by the Head Office of Health Services of Karawang district before implementing it into the health area network which will be built on the first trimester in 2001. In the process of the development of information system, 5 Puskesmas had be chosed for a field trial. The system has not been tried in other district because the limitation of time and budget. The trial showed that the system could calculate not only Actual Unit Cost but also Normative Unit Cost. To make this system useful, it is suggested that every Puskesmas should always have the necessary data as complete as possible to make data entry process easier. Data updating should be done annually to evaluate the Puskesmas fee."

"Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah NO. 22 Tahun 1999, kesehatan menempati urutan kedua dan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kotamadya. Beberapa rumah sakit umum daerah saat ini sedang berupaya mempersiapkan diri menjadi unit swadana. Unit swadana adalah satuan kerja tertentu dari instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tahapan perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan gambaran tentang perubahan yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut sebagai unit swadana.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam belas informan. Informan penelitian ini adalah orang-orang di RSUD Karawang yang berkepentingan dan mengetahui dengan baik perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan terlibat dalam proses transformasi rumah sakit tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadi unit swadana, upaya yang dilakukan oleh RSUD Karawang adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah sebagai stakeholder untuk mendapatkan dukungan, kemudian pengurusan proses administrasi sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1991. Disamping itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menjadi unit swadana, perubahan organisasi yang dilakukan oleh rumah sakit meliputi perubahan struktural yang terdiri dari perubahan visi, misi, dan strategi, perubahan struktur, perubahan sistem termasuk didalamnya adalah perubahan sistem insentif, sistem komunikasi, dan sistem pengambilan keputusan, serta perubahan kultural, berupa perubahan pola pikir atau nilai-nilai.Prinsip dasar yang dipakai dalam melakukan perubahan adalah keterbukaan, empowerment, enrichment, bertanggung jawab, peningkatan kesejahteraan karyawan, serta konsistensi terhadap misi dan visi.Perubahan status rumah sakit menjadi unit swadana merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

---

Study on Transformational Process of Karawang General Hospital as An Autonomous District Hospital.Based on law No.22/1999, health sector is located at the government's second priority which has to be accomplished at regency or municipality level. At present, several district general hospitals are eager to become an autonomous unit. Autonomous unit is a certain work unit of government institution which is given the authority to use its operational income directly.

The objective of this research was to gain complete description about Karawang District General Hospital's transformation process into an autonomous unit and the process of transformation that was performed by the hospital as an autonomous unit.

This research was a qualitative research, which was conducted by in depth interviewing to the sixteen informants from many levels of management.

All of them were the employees of Karawang General Hospital who were involved and had some information about the process of its transformation.

The result showed that Karawang District General Hospital have had made an approach to the district government as the stakeholder of the hospital and fulfilled the administrative requirements regarding to Presidential Decree No. 38/1991. The research also indicated that after becoming an autonomous unit, Karawang District General Hospital obtained organizational transformation that included structural and cultural transformation.

Structural transformation was the form of strategy, vision and mission transformation, structure and system transformation. System transformation itself consisted of incentive, communication and decision making system transformation. Cultural transformation incorporates the way of thinking and values. The transformation principles were transparency, empowerment, enrichment, responsibility, promotion of employee prosperity, and consistency in attempting the mission and vision.

Hospital transformation into an autonomous unit is an opportunity that should be used in obtaining transformation process so that the hospital can promote better quality of healthcare."

"Perencanaan kesehatan merupakan hal penting yang merupakan awal dari berbagai fungsi manajemen. Keluaran mutu perencanaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak masih belum baik. Kemampuan para perencana juga masih belum cukup mendukung. Studi ini meneliti proses perencanaan dalam kerangka pendekatan sistem untuk mengantisipasi pelaksanaan desentralisasi.Metode penelitian adalah kualitatif, dilakukan dengan wawancara mendalam dan didukung dengan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan membutuhkan perbaikan, karena tahapannya belum sesuai dengan teori. Belum ada petugas yang mendapat pelatihan perencanaan dan penganggaran secara khusus. Struktur Urusan Perencanaan tidak sesuai dengan beban kerjanya. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral belum berjalan seperti yang diharapkan. Telaah dokumen menunjukkan terdapat inefisiensi antara program. Ditambah dengan kekakuan administrasi memperberat inefisiensi. Pemerataan (equity) telah tampak dalam telaah dokumen seperti pelayanan bagi keluarga miskin dan barang barang-barang publik. Kelangsungan JPKM sulit bertahan.Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Pontianak didominasi oleh Pusat. Pada tahun 1999/2000 pembiayaan Pusat berkisar 88%, sedangkan Daerah hanya 11,89% terdiri dari 2,21% APBD tingkat II dan 9,68% dari APBD tingkat I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 2,76 milyar rupiah. Dana jaring pengaman sosial (JPS) membiayai sektor kesehatan sebesar 1,547 milyar rupiah. Bila diberlakukan konsensus Bupati mengenai pembiayaan kesehatan adalah 15% dari PAD, berarti pembiayaan kesehatan saat desentralisasi akan sangat menurun. Bandingkanlah dengan nilai pembiayaan saat ini. Bagaimana dapat mencapai dana seperti saat ini bila hanya megharapkan dari PAD saja. Mekanisme pembiayaan pra upaya dan rasionalisasi tarif pelayanan kesehatan selayaknya dijadikan sebagai sumber pendanaan. Pembiayaan pra upaya merupakan pilihan terbaik untuk mendanai sektor kesehatan.Dalam rangka rnenghadapi desentralisasi, Kepala Dinas telah melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah. Bupati pun telah menunjukkan perhatiannya kepada sektor kesehatan. Untuk merebut Dana Alokasi Umum (DAU) petugas Dinas Kesehatan harus memiliki kemampuan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta DPRD, antara lain dengan memaparkan pentingnya pembiayaan bagi sektor kesehatan. Analisis situasi kesehatan berdasar data, haruslah disertai dalam advokasi tersebut. Perencanaan kesehatan berbasis data (evidence based health planning) akan dapat menggambarkan berapa besar dana yang diperlukan. Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah haruslah memprioritaskan pada pelayanan bagi keluarga miskin dan hal yang berdimensi keadilan sosial (social justice) seperti barang-barang publik. Untuk itu sebaiknya dibikin suatu piagam saling pengertian untuk rnemilih kegiatan yang diprioritaskan serta jaminan atas pembiayaannya. Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan bagi keluarga miskin merupakan prioritas tinggi agar tercapai pemerataan (equity) pelayanan kesehatan.Untuk memperbaiki perencanaan, peneliti menyarankan sebagai berikut : pelatihan perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu (P2KT) bagi para perencana, meningkatkan eselon Urusan Perencanaan, meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah dan Bappeda dalam proses P2KT agar mempunyai persepsi yang sama dalam perencanaan kesehatan, serta melibatkan peneliti, ahli survei, ahli ekonomi kesehatan terutama dalam analisis situasi, penentuan prioritas, penilaian pilihan dan penyusunan program dan anggaran.Daftar bacaan : 54 (1984-2001)

---

Analysis of The Annual Health Planning in The District Health Office of Pontianak, Kalimantan Barat Province, During The Fiscal Year 1999/2000.Health planning is one of the most important functions, which have to be done first before doing the other management functions. The quality health planning output in the District Health Office (DHO) of Pontianak is still low. The capability's health planner in DHO of Pontianak is not good enough. This study was conducted to research process of health planning in a view of systemic approach frame for anticipating decentralization era.

The qualitative method by using in-depth interview is used in this study. It is complemented by document observation.

The result is that the process of the health planning in DHO of Pontianak needs more improving. Their steps are not in accordance with the theory of health planning. The causes are no officials have trained health planning and budgeting specifically. The structure of planning subdivision not in accordance with the workload. The mechanism of cooperation between cross program and cross sectoral do not function. The document observation result is inefficiency between programs. Budget absorption failure caused by restraint or inflexibility finance mechanism more weight inefficiency. Equity has been contained in document, just like poor family health services and public goods. Sustainability of managed care is difficult to be implemented.

The composition of public finance is dominated by the central government. District figure for fiscal year 1999/2000 that approximately 88% of total government expenditure for health at district level, cone from the central government, and just about 2,21 % from the district income and expenditure budget and 9,68% from the province income and expenditure budget. District government revenue is 2,76 billion Rupiahs. Social Safety Net contributes 1,547 billon Rupiahs. According to District Head's consensus, local government health spending will be approximately 15% district government revenue. If this consensus is realized, public health spending will be reduced drastically. Compare with health expenditure this time; come from central and province budget 20,399 billion Rupiahs plus SSN 1,547 billion. How to afford the budget for health spending, if we just rely on district government revenue. It means we must strive for the public financing through pre payment mechanism, and rationalization user charge.

For anticipating decentralization era, the head of DHO of Pontianak has advocated to Local Government. District Head has showed full attention in health sector.

In order to get General Allocation Fund (GAF) so District Health Officials (DHOs) must have avocation capability to local government, other institution and local legislative body for introducing the importance of financing health services.

Evidence based in analysis of the health situation must accompany avocation. Evidence based health planning is the way of finding out how much money will be needed.

With restrictive budget, DHO and local government must priority the activity of program that has paradigm social justice and distributive justice (include public goods). So the local government must take the memorandum of understanding to choose the priority activities programs and convince that its financing is secure. Providing basic package and services for the poor are occupied on the high list of priorities to ensure equity.

In order to produce a qualified health planning, the planning process requires considerable attention to the quality of human resources (planner) that need improving by training about integrated health planning and budgeting (IHPB). The other matters require considerable attention are the structure of planning organization in DHO of Pontianak needs straightening in accordance with the workload and output of health planning; the cooperation between cross program and cross sectoral needs supporting by using the authority of local government. The other important things are better for local government and its planning (Bappeda) to involve them in IHPB process (cross sectoral institute), in order to have a same perception in the health planning, DHOs collaborative with other institution must arrange the strategic planning for directing the future activities; recruitment patterns and developing decision making guidelines (the strategy) that based on situational analysis. Meanwhile it is better for DHO of Pontianak to involve surveyor, surveillance epidemiology expert and health economic expert especially in analysis of the health situation, the priority setting, option appraisal and programming-budgeting.

References : 54 (1980-2001)"

"Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 39 tahun, tepatnya berlaku sejak April 2000, 5 Puskesmas menjadi uji coba swadana. Swadana dalam arti puskesmas diberikan kewenangan mengelola langsung pendapatan yang bersumber retribusi, untuk membiayai kegiatan puskesmas. Penelitian bersifat kuantitatif yang dilengkapi dengan kualitatif, dengan metadologi cros secsional. Unit analisa adalah puskesmas, mengunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian pendapatan tertinggi di Puskesmas Tebet Rp.599.896.350 dan terendah Puskesmas Tanah Abang Rp.208.500.200. Pendapatan Puskesmas Jatinegara Rp.436.140.400, Tambora Rp. 329.1599.800, dan Koja Rp. 241.481.968. Biaya terbanyak dikeluarkan Puskesmas Jatinegara Rp.378.572.203 dan terendah di Puskesmas Tanah abang Rp.170.017.805. Biaya Puskesmas Tebet 353.557.278, Tambora Rp.253.547.603, dan Koja Rp.200.097.144. Cast Recoverry rata-rata diatas 100%, tertinggi di Puskesmas Tebet 173,65% dan terendah Puskesmas Jatinegara 113,32%. Puskesmas Tambora 129,82%, Koja 120,68%, dan Tanah abang 122,63%. Kebijakan, dalam penentuan tarif secara tradisional, sedangkan sistem pembayaran terbanyak tunai rata-rata diatas 60%, pembayaran gratis tertinggi di Puskesmas Tambora sekitar 20%, pembayaran JPS tertinggi di Puskesmas Tanah abang 5,11%. Sistem akuntasi keuangan cash basis. Potensi provider cukup bersih dan nyaman, dengan jenis pelayanan dan hari buka puskesmas cukup bervariasi. Jumlah sumber daya manusia, Puskesmas Jatinegara dan Tebet sesuai standar, kelompok umur pegawai terbesar kelompok umur diatas 45 tahun di Puskesmas Jatinegara. Masa kerja pegawai terbesar dibawah 10 tahun di Puskesmas Tebet. Pendidikan pegawai yang relatif merata di Puskesmas Tambora dan koja. Pendidikan yang sedang dijalani pegawai terbanyak di Puskesmas Koja dan yang paling sedikit di Puskesmas Tanah abang. Persepsi pelanggan puskesmas terhadap waktu tunggu, yang lama di unit obat dan pemeriksaan. Persepsi pelanggan terhadap biaya, yang mahal untuk biaya penunjang dan tindakan. Persepsi pelanggan terhadap sikap petugas cukup ramah, kecuali Puskesmas Tambora. ATP3 tertinggi di Puskesmas Tebet sebesar Rp.160.504 dan terendah di Puskesmas Tanah abang sebesar Rp.59.925. ATP puskesmas masih diatas tarif biaya pelayanan dasar Rp.2.000 yang sekarang berlaku. Hasil analisis cost recovery diatas 100%, yang berarti puskesmas sustain, tetapi belum menggambarkan yang sebenarnya, karena gaji dan investasi diluar perhitungan. Pendapatan puskesmas bersumber retribusi dengan kontribusi unit pelayanan belum optimal, maka perlu di tingkatkan unit pelayanan yang kurang berkontribusi. Biaya jasa lebih 40%, biaya medis, umum, dan gizi cukup besar, terjadi double subsidi pada pasien gakin, biaya pemeliharaan relatif kecil. Untuk efektif dan efeisiennya biaya perlu dilakukan analisa, atau cost containment. Tarif belum diketahui apakah diatas/dibawah unit cost, dengan pembayaran JPS dan gratis cukup tinggi. Sistem akuntansi tidak menggambarkan situasi keuangan puskesmas secara nyata. Potensi provider cukup dapat bersaing dengan fasilitas lain. Sumber daya manusia relatif berpotensi untuk mendukung swadana. Persepsi pelanggan tidak mendukung potensi swadana, sedangkan kemampuan dan kemauan masyarakat membayar masih bisa ditingkatkan.

---

Analysis for the Sustainability Potential of Trial Health Center for Swadana in Jakarta, in the year 2000Based on the decree letter of Governor of Jakarta Province No.39 Year 2000 (April), stated that five health centers (later in this abstract refers as HC) have became trial health center for swadana. Swadana in health center means the authority in managing health center's direct income from retribution to finance its activities.

This is a quantitative analysis research with qualitative and cross sectional methods. The analysis unit is health center by using primary and secondary data.

From the research survey, the highest income for health center is achieved by Tebet HC for amount Rp.599,896,350,- and the lowest income is achieved by Tanah Abang HC for amount Rp.208,500,200, While other HC such as Jatinegara HC, has income of Rp.436,140,400,- Tambora HC has income of Rp. 329,159,800 and Koja HC has income of Rp.241,481,968. The highest expenses for HC is at Jatinegara HC in amount Rp.378,572,203 and the lowest expenses is at Tanah Abang He in amount of Rp.170,017,805. While the expenses at Tebet HC is only Rp.353,557,278, at Tambora HC Rp.253,547,604 and at Koja HC is Rp.200,097,144. The estimate of cost recovery is above 100% the highest is at Tebet HC of 173.65% and he lowest is at Jatinegara HC of 113.32%. At Tambora HC is 129.82%, at Koja HC is 120.82% and at Tanah Abang HC is 122.63%. The policy in determining the tariff was conducted in traditional way, whereas the cash payment system reaches above 50%, the highest average for- free payment service is at Tambora HC around 20%, the highest pre-payment system through JPS (social safety net) is at Tanah Abang HC is around 5.11%. The account system is cash basis. The potential of health center provider is quite clean and comfortable, with many variations of working hours and type of health service provided by health center. The number of human resources at Jatinegara HC and Tebet HC is as per standard, the highest age group staff is above 45 years of age at Jatinegara HC. The longest duration of work under 10 years is at Tebet 1-IC. Education background of health center staffs is relatively the same at Tambora HC and Koja HC. The highest training program for staff is at Koja HC, while the lowest is at Tanah Abang HC. The highest ATP3 is in Tebet HC in amount of Rp.160,504 and the lowest is at Tanah Abang HC in amount Rp.59,925. Health center ATP still above basic service cost of Rp.2000, which is generally applied today.

The cost recovery analysis is still above 100%, which means health center is sustained, however this still not described the condition in reality, since salary component and investment component (subsidy) are still about of calculation. Health Center income from retribution with the support from service unit. The service cost is still above 40%, medical cost, general cost and nutrition cost is quite big, there is cross subsidy for poor patient and small maintenance cost. For cost efficiency and cost effectiveness, there is necessity to conduct analysis or cost containment. The tariff still unknown whether it is below or above unit cost, with highest JPS (social safety net) payment and free payment system. The account system does not describe health financial situation in reality. The provider potential is quite competitive if compared to other health facilities. Human resource is quite potential to support Swadana potential, however the ability and the willingness of community to pay for health service still can be improved. "

"Salah satu aspek mutu di rumah sakit yang sering mendatangkan keluhan pasien adalah waktu tunggu. UGD ( Unit Gawat Darurat ) RS Bhakti Yudha yang mempunyai peranan penting bagi rumah sakit tersebut, dikeluhkan mempunyai waktu tunggu yang lama. Ada 6,1 % pasien yang pulang karena merasa terlalu lama menunggu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran waktu tunggu pasien UGD, serta faktor - faktor apa yang ada hubungannya dengan lama waktu tunggu di UGD tersebut. Penelitian ini merupakan survei dengan desain cross sectional, bersifat deskriptif analitik, dimana melalui studi ini didapatkan gambaran hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Penelitian dilakukan selama seminggu dengan jumlah pasien sebanyak 339 orang, dimana ada 7 pasien ( 2,1 % ) yang pulang sebelum ditangani. Dari hasilnya diketahui bahwa rata-rata waktu tunggu di UGD adalah 12,23 menit, waktu terpendek 4 menit, terpanjang 131 menit Ada 22 % pasien yang mempunyai waktu tunggu lebih dari 15 menit. Rata-rata waktu tunggu pasien gawat darurat 5,23 menit, yang bukan gawat darurat 18,27 menit, Rata-rata waktu tunggu pasien yang langsung masuk ke UGD ( tidak melalui loket pendaftaran ) 4,97 menit, yang melalui loket 18,27 menit. Dari 9 variabel yang ditetiti ada 4 variabel yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan waktu tunggu yaitu cara masuk pasien, waktu kedatangan pasien, jenis kunjungan (lama/barunya pasien), status kegawatan pasien. Yang tidak bermakna adalah keterlambatan dokter, status kepegawaian dokter, pola penugasan dokter, keterampilan dokter serta jumlah pasien. Kesimpulan, pasien yang pulang lebih kecil dari yang diperkirakan, waktu tunggu UGD relatif pendek, karakteristik dokter tidak berperan dalam waktu tunggu, karakteristik pasien berperan dalam waktu tunggu, waktu tunggu yang pendek saja tidak cukup untuk memuaskan pasien. Saran yang diberikan adalah, menambah loket pendaftaran pada pagi hari, mengoptimalkan waktu pencarian status lama, dan bila mungkin perlu membuat ruang tunggu UGD yang lebih memadai.

---

Study of Factors that is Related to the Emergency Unit Waiting Time at Bhakti Yudha Hospital, in Year 2000One aspect of the quality of service for a hospital and often makes the patients to complain is about the waiting time case. The services in the Emergency Unit of Bhakti Yudha Hospital have been regarded as the most important part in the Hospital itself, but, however its long waiting time has also been complained by the patients. There are 6,1 % of patients left the hospital without getting the treatment because they cannot stand to wait in the line too long.

The goal of this study is to get a picture regarding the matter that previously described and to also find out factors that is related to delay of services at waiting room in emergency ward. This study is a survey with cross sectional, characterized by analytical description, where the study can be use to derive the relationship between dependent variables and independent variables.

The study carried out for a week with 339 numbers of patients, whereas 7 patients ( 2,1 % ) went home without being taken care of. The result of this study showed that the average waiting time at the emergency roam is 12, 23 minutes, with shortest time is 0 minutes and the longest time 131 minutes. About 22 % of patients spent more than 15 minutes before getting their turn. The average waiting time for emergency patients is 5, 23 minutes, while the average waiting time for non emergency patients is 18, 27 minutes. The average waiting time for patients that directly went straight to the ER unit without going through the admission counter is 4,7 minutes, while those who went through the admission counter is 18, 27 minutes.

From 9 variables that is examined in this study, there are 4 variables have significant relationship to patient's waiting time at the emergency ward such as, method of admittance, time of arrival during the day, type of patient and patient's condition. Variables that insignificant are, tardiness of doctors, type of employment of doctors , position of doctors in the managerial, level of proficiency of doctors and number of patients.

As a conclusion, the number of patient that went home is lower than what was originally predicted, waiting time at emergency ward is relatively short , the characteristic of doctors is irrelevant to the problem, the characteristic of patients is significant to the problem, and short waiting in itself is not enough to please the patient. The advice that is given to improve the service is to add more admission counters in the morning shift, to decrease the time needed on searching for patients' records and if possible to built better waiting room for the ER unit."

"Puskesmas dalam pembangunan kesehatan khususnya pada upaya kesehatan adalah sebagai pelaksana pelayanan kesehatan dasar. Dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal maka Puskesmas harus dapat memantapkan mempertahankan jangkauan dan pemerataan serta meningkatkan mutu pelayanan. Puskesmas Pal V merupakan salah satu Puskesmas di Kota Pontianak yang mempunyai jumlah kunjungan yang cenderung mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Wilayah kerja Puskesmas Pal V terletak dipinggiran Kota Pontianak dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pontianak, merupakan daerah perkebunan dan pertanian, sebagian besar penduduknya berpendidikan SD. Wilayah kerja Puskesmas ini belum terjangkau sumber air bersih PDAM, sehingga memanfaatkan air hujan, air pant, sumur (kolam). Pola penyakit berpotensi wabah seperti diare dan demam berdarah sering ditemui, begitu juga dengan malaria dan TBC. Hasil pemantauan status gizi tahun 1999 menunjukkan bahwa KEP total adalah 32,6 %. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran pemanfaatan pelayanan pengobatan Puskesmas dan faktor faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan pengobatan serta mendapatkan gambaran kepuasan pasien pelayanar pengobatan Puskesmas Pal V. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jeni; penelitiannya adalah potong lintang (crosectional ). Hasil analisa univariat menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan pelayanan pengobatan Puskesmas Pal V Kota Pontianak tahun 2000 adalah 54 %. Proporsi kepuasan terendah terletak pada kebersihan wc/toilet, waktu pelayanan sesuai jadwal dan waktu tunggu yang terlalu lama. Proporsi terbanyak alasan tidak memanfaatkan pelayanan pengobatan Puskesmas Pal V adalah jaraknya yang jauh. Hasil uji statistik Chi Square menunjukkan bahwa variabel jarak, tarif dan kebutuhan berhubungan bermakna dengan pemanfaatan pelayanan pengobatan. Pada Analisa Multivariat menunjukkan bahwa variabel jarak, tarsi, pendidikan dan kebutuhan berperanan dalam pemanfaatan pelayanan pengobatan. Di samping itu variabel independent yang dominan berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan pengobatan adalah variabel kebutuhan. Saran sehubungan hasii penelitian ini, bahwa Pemda pada masa yang akan datang dalam rangka reformasi Puskesmas maka evaluasi terhadap pelayanan Puskesmas agar dilakukan dengan Community Based dan bukan Facility Based. Di samping itu Puskesmas perlu melakukan pengukuran kepuasan pasien secara berkala dan terus menerus sebagai sarana evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan.

---

Factors that Correlate with the Utilization of Puskesmas Medical Treatment and Description of Patients Perceptions of Satisfaction at Puskesmas Pal V Pontianak City Year 2000In health development and health promotion in particular, Puskesmas plays an important role as a basic health service provider. To improve the people health maximally, Puskesmas needs to maintain and extend its service coverage as well as to improve its service quality.

Puskesmas Pal V is one of Puskemas in Pontianak City whose level of patient visits tends to decline in the last three years. The service area of Puskesmas Pal V extends within the outskirts of the cit and next to Pontianak district. The area consists of plantations and farms. Its people are mostly primary school graduates. The area has not been accessed by clean water supply of the local government water company so that it relies on rains, rivers and wells. Epidemic diseases like diarrhea and dengue fever as well as malaria and TBC are commonly found in this area. Result from the 1999 nutrition status survey shows that total KEP is 32.6%.

This study was aimed at examining the utilization of medical treatment at Puskesmas and factors that correlate with the utilization as well as obtaining description of patients of satisfaction toward the medical treatment provided by Puskesmas Pal V. This study was quantitative and employed cross sectional type of study.

Result from univariate analysis shows that level of utilization of medical treatment at Puskesmas Pal V in Pontianak City year 2000 is 54%. The lowest proportion of satisfaction includes toilet/water closet sanitation, on-schedule treatment time and extended waiting time. The largest proportion of reasons not to take medical treatment at the Puskesmas is related to Puskesmas long distance. Result from Chi Square statistical test shows that certain variables consisting of distance, fee and needs are significantly correlated with the utilization of medical treatment. The multivariate analysis indicates that variables including distance, fee, education and needs play important roles in the utilization of medical treatment. In addition, independent variable that dominantly correlates with the utilization of medical treatment is needs.

The recommendations offered are as follows: in the future, the local government, to reform the Puskesmas, should consider the evaluation of the Puskemas service by employing Community Based approach rather than Facility Based approach. In addition, Puskemas needs to conduct regular and continuous assessment of patients' satisfaction as an evaluation on the service provided."

"Dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1991, tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 1993, tentang Penetapan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah. Ketentuan ini memberi peluang kepada rumah sakit umum daerah untuk swadana, di mana rumah sakit di beri wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional secara langsung sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan. Penelitian Analisis Aspek Keuangan RS.Pfor.Dr.MA.Hanafiah SM.Batusangkar bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesiapan RS.Dr.MA.Hanafiah SM Batusangkar ditinjau dari aspek keuangan dalam rangka menuju rumah sakit swadana.Rancangan penelitian bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan analisis terhadap dokumen-dokumen rumah sakit dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait baik eksternal maupun internal rumah sakit. Informan yang diwawancarai adalah jajaran eksekutif dan legiflatif sebagai pengambilan kebijakan serta internal rumah sakit sebagai pelaksana teknis.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari aspek keuangan RS.Dr.MAHanafiah SM. Batusangkar cukup menunjang dan dari stakeholder sangat mendukung untuk menjadi rumah sakit swadana. Perubahan status rumah sakit menjadi swadana merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatka mutu pelayanan.Daftar Pustaka: 21 (1993-2000)

---

Analysis on Financial Aspect of RS Dr MA Hanafiah Batusangkar SM Batusangkar in order to be Self-Financial HospitalPresidential decree No 38 year 1991 on self financial unit and its financial management manners, and the decree of the Minister of home affairs No 92 year 1993 on determining, Administrating and financial responsibility of local self- financial unit, provide public hospital with opportunity to be self- financial, in which the hospital is given an authority to directly use functional revenue in order that it can improve its service quality. Research of Analysis on financial Aspect of RS Prof Dr MA Hanafiah SM Batusangkar is aimed at getting a description about the readiness of RS Prof Dr MA Hanafiah SM from financial point of view in order to be a self financial hospital.Research design is basically a qualitative descriptive. Data collecting is conducted through analysis on hospital's documents and in depth interview with engaged persons either internal or external. Informant interviewed were those of executive and legislative as decision makers and of technical implementers.Research result indicates that from financial and stakeholder point of view, RS Prof Dr MA Hanafiah SM.Batusangkar is really supported to be a self financial hospital. The change of the hospital status into self financial is a very good opportunity to be utilized to do changes, especially to improve its service quality.Bibliography: 21 ( 1993-2000)"

"ABSTRAKBantuan Operasional Kesehatan (BOK) bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Tahun 2010, Kabupaten Bandung Barat mendapatkan alokasi untuk BOK sebesar Rp. 1.132.000.000,- yang terdistribusi di 31 Puskesmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui nilai realisasi penyerapan BOK untuk pelayanan kesehatan reproduksi di 31 Puskesmas Kabupaten Bandung Barat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah jenis Puskesmas, ketenagaan, manajemen internal Puskesmas, sumber dana dan kebijakan daerah mengenai peningkatan kapasitas Puskesmas. Hasil penelitian menunjukan realisasi yang dicapai tahun 2010 sebesar Rp. 903.859.550,- atau sekitar 80% dari Pagu BOK tahun 2010, sedangkan besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan reproduksi sebesar Rp. 246.789.000 atau 22% dari pagu BOK. Dari alokasi tersebut paling banyak dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak dan pelayanan KB. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mencapai target MDGs terkait dengan sasaran 4 dan 5 untuk penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Hasil studi kualitatif di 3 Puskesmas menunjukan BOK sangat bermanfaat dalam peningkatan pelayanan di Puskesmas termasuk cakupan pelayanan kesehatan reproduksi. Kegiatan yang paling banyak di lakukan oleh Puskesmas adalah pelayanan di Posyandu dengan komponen perjalanan paling banyak. Agar realisasi BOK mencapai 100% maka ketepatan diterima anggaran awal tahun merupakan hal penting selain pendampingan dari pihak Dinas Kesehatan dalam Penyusunan POA. Selain itu program untuk pengembangan Puskesmas dan dukungan anggaran dari APBD agar tetap tersedia sehingga derajat kesehatan di Kabupeten Bandung Barat dapat meningkat dan mampu terwujudnya Indonesia Sehat, Mandiri dan Berkeadilan.

---

ABSTRACTHealth Operational Assistance (BOK) aims to assist improve the performance of Public Health Center and their networks in organizing health services in promotive and preventive. In 2010, West Bandung District get allocation funds for the BOK which is Rp. 1.132.000.000 that distributed at 31 public health centers. This research used a quantitative and qualitative approaches to determine the realizable value of the absorption of Health Operational Assistance for reproductive health services in 31 Public Health Center located in West Bandung District. Independent variables are the type of public health centers, resources, internal management of public health center, financial resources, and regional policies on the improvement of Public Health Center capacity. The results of these studies show the realization that achieved in 2010 was Rp. 903,859,550 or about 80% from the BOK Ceilings 2010, while the amount allocated for the reproductive health services was Rp. 246 789 000 or 22% from the BOK Ceilings. The allocation most widely used for the improvement of maternal and child health services and family planning services. This is consistent with effort to achieve the the MDGs (numbers 4 and 5) realted with the target of reducingmaternal and child mortality. The results of the qualitative study in 3 health centers showed that Health Operational Assistance is very helpful in improving services in Public Health Center, including coverage of reproductive health services is increasing. The activities that most widely performed by public health center is a component of Posyandu services in the most widely trip. In order to realization of Operational Assistance Health up to 100% then the accuracy of revenue budget in beginning years are essential besides the assistance from Health Office in the preparation of Plan Of Action (POA). Program to development of public health centers and support from the regional budget in order to remain provided so that the degree of health in West Bandung District can be improved and capable of realization of Healthy Indonesia, Independent and Equitable."

"Data rumah sakit di Indonesia menunjukkan selama kurun waktu 1995-2000 terjadi penurunanjumlah rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 73 buah dengan 7246 tempat tidur di tahun 1995 menjadi 68 buah dengan 6888 tempat tidur di tahun 2000. Atau terjadi penurunanjumlah rumah sakit sebesar 6,9% dan tempat tidur sebesar 4,95%. Hal ini disebabkan kecenderungan BUMN melepaskan atau memisahkan rumah sakit miliknya dari organisasi induk, sebagai dampak proses restrukturisasi. 'PT KX' (Persero) suatu BUMN yang bergerak di bidang industri manufaktur, pada tahun 1996 melakukan restrukturisasi dengan memisahkan unit-unit penunjang yang tidak terkait langsung dengan kegiatan core business. Salah satunya adalah Rumah Sakit 'KX' yang dipisahkan dari organisasi induk 'PT-KX' menjadi badan usaha mandiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi kemandirian 'RS KX' sebagai salah satu RS- BUMN yang dipisahkan dari perusahaan induk, dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian rumah sakit. Penelitian merupakan studi kasus dengan melakukan analisis aspek administratif berupa kinerja dan kegiatan 'RS KX' selama periode waktu 1996 - 2000, dilengkapi informasi dari narasumber kunci atau key informer dan bahan pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan secara umum rumah sakit memiliki potensi yang mendukung kemandirian dalam mempertahankan kelangsungannya (sustainability). Kinerja aspek keuangan 'RS KX' selama periode 1996- 2000 memperlihatkan kecenderungan mengarah kepada kondisi yang lebih baik. Peningkatan pendapatan tahun 1998 sebesar 49,8%, 1999 sebesar 13% dan 32,4% di tahun 2000; demikian pula laba setelah pajak I h..A.T meningkat masing-masing 86% ( 1998) dan 63, 7% (2000), semen tara di tahun 1999 menurun 37% dibanding tahun sebelumnya."

"Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada segenap anggota militer TNI-AU, dimana di satu pihak terdapat kebutuhan dan tuntutan Akan pelayanan kesehatan yang semakin bertamhah sedangkan di lain pihak tersedianya anggaran yang semakin terbatas, diperlukan suatu perencanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran yang lebih terarah dan efisien. Suatu perencanaan program pelayanan kesehatan yang terarah adalah perencanaan yang tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan (need) semata-mata, melainkan memperhatikan pula pola pemanfaatan pelayanan kesehatan tersebut. Untuk maksud tersehut diperlukan beberapa masukan tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tersedia.Penelitian ini hcrtujuan untuk mcmperoleh masukan tentang faktor-faktor pada anggota militer TNI-AU yang herhuhungan. dengan pemanfaatan Poliklinik Rumah Sakit Pangkalan Udara X. Dipilihnya Pangkalan Udara X sebagai objek penelitian, karena peneliti ingin menyumbangkan hasil penelitian tcrsebut kepada Instansi asal peneliti yaitu TNT-AU. Penelitian ini merupakan studi korelasi, dimana pengumpulan datanya dilakukan secara ?cross sectional? melalui pengisian kuesioner oleh responden yang jumlahnya telah ditentukan secara ?proportional stratified simple random sampling? Teknik analisa yang digunakan adalah Tabel Silang, Uji Chi Square dan Uji Korelasi.Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa terdapat faktor-faktor pada anggota militer TNI-AU yang berhubungan dengan pemanfaatan Poliklinik Rumah Sakit Pangkalan Udara X. Faktor Pendapat Kecukupan Obat, faktor Pendapat Kecukupan Spesialis dan faktor Kebutuhan Yang Dirasakan, merupakan faktor yang berhubungan bermakna dengan pemanfaatan Poliklinik Rumah Sakit Pangkalan Udara X dengan tingkat keeratan paling tinggi. Faktor Persepsi Sakit, Pangkat, Pendapat Sikap Paramedis, dan Pendapat Sikap Dokter, berhubungan bermakna dengan pemanfaatan Poliklinik Rumah Sakit Lanud X dengan tingkat keeratan lebih rendah. Faktor Pendapaian Perkapita ternyata tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan Poliklinik tersebut. Kecuali itu terungkap pula bahwa sebagian responden masih memiliki pengetahuan yang rendah tentang kesehatan.Demikian pula diketahui habwa masih terdapat sebagian tenaga paramedislmedis bersikap kurang memuaskan dalam memberikan pelayanan juga tentang kecukupan obat dan spesialis, sebagian anggota menyatakan masih kurang. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, disarankan agar diambil tindakan intervensi seperlunya sejauh kemampuan yang ada. Untuk inelengkapi hasil penelitian ini, kepada Peneliti lain di lingkungan Direktorat Kesehatan TNI-AU disarankan untuk mengadakan penelitian lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu Faktor Poliklinik Rumah Sakit Lanud X dan Faktor Pelayanau Kesehatan Lain."