Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Kamil Akbar, author

Penyelesaian konflik norma peraturan perundang undangan melalui jalur mediasi (analisis peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 2 tahun 2019 tentang penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi) = Conflict completion of legislative norm by mediation path (analysis of justice and human right ministry regulation no. 2/2019 about completion disharmony of regulation by mediation) / Muhammad Kamil Akbar

ABSTRAK

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan memlalui jalur mediasi yang dilakukan oleh lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Berlakunya Permenkumham No. 2 Tahun...

2019

T54377

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sarifudin, author

Pembentukan penghubung komisi yudisial di daerah ditinjau dari penyusunan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial = Establishment of liaison in the regional judicial commission reviewed from the drafting of act number 18 year 2011 conerning amendments to act number 22 year 2004 concerning the judicial commission / Sarifudin

ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah...

2019

T54469

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lina Widiyastuti, author

Politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah: studi tentang Qanun dan peraturan daerah berbasis keagamaan = Political law of local regulation legislation: study of Qanun and local regulation based on religion / Lina Widiyastuti

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang politik hukum dalam proses pembentukan Qanun dan Peraturan Daerah Berbasis Keagamaan. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penulis akan menggunakan dua bentuk metode, yakni penelitian studi pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perspektif...

Universitas Indonesia, 2013

T32957

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tigor Einstein, author

Problematika judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 = Problems of judicial review of Government Regulation in Lieu of Law by the Constitutional Court based on the Verdict of Constitutional Court Number 138/PUU-VII/2009

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 21 Permohonan Pengujian Perppu yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun, tidak ada satupun yang diuji secara substantif. Dengan kata lain, selama ini tidak pernah ada permohonan yang dikabulkan atau ditolak oleh MK. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh adanya...

2019

T53598

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajar Kurniawan, author

Pengharmonisasian rancangan peraturan menteri : analisis peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peratur = Harmonizing the draft ministerial regulation : analysis of law and human right ministryregulation no. 23/2018 about harmonizing the draft ministerial regulation, draft regulation of non-ministerial governmen institutions, or draft regulations from non- st

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Berlakunya Permenkumham No. 23 Tahun 2018 ini kemudian memunculkan permasalahan...

2019

T54426

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suci Monawati Sukma, author

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah = Authority of the Regional Representative Council in monitoring and evaluating the Draft Regional Regulation and Regional Regulation

ABSTRAK
Dibentuknya DPD merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang fungsi dan kewenangannya telah diatur di dalam UUD NRI 1945. Namun pasca diberlakukannya Undang-Undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018, Pada Pasal 249 ayat (1) huruf J DPD diberikan kewenangan untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vincent Suriadinata, author

Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia = Legal Drafting in Investment Area: A Study of Omnibus Law Implementation in Indonesia

ABSTRAK
Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar namun masih minim investasi. Banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia perlu menerapkan omnibus law sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi di Indonesia. Omnibus Law secara sederhana dapat dimaknai sebagai...

2019

T53114

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, author

Carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 71A undang-undang nomor 15 tahun 2019 dari periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019 ke tahun 2019-2024 = Carry over of the law-making process according to article 71A act No. 15 of 2019 of the Indonesia house of representatives period 2014-2019 to period 2019-2024

Pembentukan undang-undang selama ini bersifat periodik, tidak mencerminkan perencanaan yang berkelanjutan, dan tidak efektif. Hal ini tergambar dengan berakhirnya periode masa keanggotaan DPR RI saat ini maka berakhir pula pembentukan undang-undang, sehingga pembentukan undang-undang periode selanjutnya dimulai dari awal. Carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Zulkifli, author

Perubahan pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran televisi terestrial di Indonesia = Regulation transform of the management of terestrial television broadcasting systems in Indonesia

Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ade Irawan Taufik, author

Membangun mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan (ex post review) dalam penataan dan pembentukan peraturan perundang-undangan = Building a regulation evaluation mechanism (ex post review) in the regulatory reformation and legislation making

Pada dasarnya dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan karena dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Evaluasi (review) terhadap peraturan perundang-undangan memiliki fungsi penting untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dan bermanfaat. Saat ini evaluasi peraturan perundang-undangan belum dinilai penting sebagai bagian dari suatu upaya penataan peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian