Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan legalstanding sebagai salah satu bentuk litigasi kepentinganpublik untuk perkara pelanggaran HAM di peradilan umum.Dengan menggunakan case method, skripsi ini menggunakanpenelitian preskriptif yang bertujuan mencari jalankeluar terhadap permasalahan dengan memberikanrekomendasi yaitu pengaturan legal standing untukperkara HAM. Penggunaan legal standing untuk perkarapelanggaran HAM, berpotensi menimbulkan ketidakpastianhukum karena tidak adanya pengaturan khusus dalamperaturan perundang-undangan. Padahal, penggunaan legalstanding ini diharapkan dapat menjadi salah satu upayadalam rangka pemenuhan access to justice. Contohnyagugatan Lumpur Lapindo yang diajukan Yayasan LBHIndonesia. Gugatan tersebut menjadi preseden baik untukpengembangan legal standing untuk perkara pelanggaranHAM. Penegakan HAM menjadi salah satu tanggung jawabnegara dalam rangka penyelenggaraan HAM. Legal standingini dapat menjadi salah satu alternatif penegakan HAMdengan mengadopsi konsep perwalian di penegakan hukumlingkungan hidup."

"Skripsi ini membahas mengenai pengasuransian pengangkutan barang lewat darat, khususnya untuk pengangkutan produk food and beverages, dimana pembahasan dilakukan pada pengaturan terkait kebijaksanaan underwriting, penentuan jenis kontrak yang dipergunakan, penentuan premi dan penentuan jumlah ganti kerugian dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan, serta prosedur klaim yang dipergunakan perusahaan asuransi dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan untuk produk asuransi tersebut. Hasil temuan dari penulisan skripsi ini adalah pengunaan kontrak asuransi pengangkutan barang lewat darat yang berdasarkan kepada kontrak Sum of Money, dengan penentuan jumlah premi yang disesuaikan dengan jenis kontrak asuransi, sedangkan penentuan ganti kerugian yang tetap memperhatikan Actual Cash Value dan Actual Loss. Kemudian bahwa proses underwriting maupun prosedur klaim dalam pengasuransian barang dalam kegiatan pengangkutan barang lewat darat tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan kewajiban setiap perusahaan asuransi untuk menentukan kebijaksanaan underwriting dan prosedur klaim yang dipergunakan untuk produk asuransi yang bersangkutan, dengan tetap mematuhi batasan dan aturan umum yang diberlakukan di dalam Peraturan Perundang-undangan.

---

This thesis discusses the juridicial analysis of the carriage of goods by land insurance, particularly for the transport of food and beverages products, in which the discussion conducted at the discretion of the regulations related to underwriting, the determination of the type of contract used, the determination of premiums and determining the amount of compensation in the occurence of insured risks, as well as claims procedures used in the event of an insurance company that insured the risk for the insurance product. The findings of this analysis is the use of the insurance contract this kind of insurance is based on the contract Sum of Money, by determining the amount of the premium that is tailored to the type of insurance contract, while determining the compensation due regard Actual Cash Value and Actual Loss. Then the process of underwriting and claims procedures in the carriege of goods by land insurance activities are not regulated in detail in the regulation and become the obligation of every insurance company to determine the wisdom of underwriting and claims procedures used for insurance products is concerned, while still adhere to the restrictions and the general rules that apply in the regulation."

"Skripsi ini membahas mengenai legalitas penggunaan foto potret yang diunggah ke dalam layanan berbagi foto instagram oleh tiap subjek potret. Kepastian atas penggunaan potret ini perlu diketahui karena sering sekali terjadi penggunaan potret di instagram yang tidak sah. Hal demikian terjadi karena terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai penggunaan potret. Di Indonesia, ketentuan mengenai penggunaan potret seseorang oleh pencipta diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang–Undang Hak Cipta mengharuskan pencipta meminta persetujuan terlebih dahulu kepada orang yang dipotret. Sedangkan pengaturan penggunaan potret oleh pengguna potret diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan pengguna potret untuk meminta lisensi dari pencipta dan penggunaan potret tersebut tidak boleh menimbulkan pencemaran nama baik dari orang yang dipotret.

---

This thesis discusses the legality of the use of portrait photos which uploaded to the photo sharing service instagram by each subject of the portrait. Legal certainty for the use of this portrait needed to be known because it often occurs the unauthorized use of portrait on instagram. It happens because there is a lack of regulation about the use of the portrait. In Indonesia, the regulation regarding the use of portrait by the author is ruled by The Law of Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 Regarding Copyright. The act requires the creator to ask prior permission from the person portrayed. While the regulation the use of portraits by the user portrait, regulated in the Copyright Law and the Law on Information and Electronic Transactions that require users to ask a license from the author and the use of portrait may not cause defamation of the person portrayed."

"Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan kedudukan film Soekarno dengan menggunakan Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 93/Pdt/Sus HAKCIPTA/ 2013/PN.NIAGA.JKT.PST. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data primer melalui alat pengumpul data yaitu wawancara dengan beberapa narasumber dan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder melalui alat pengumpul data yaitu studi dokumen. Data dalam penelitian diolah secara kualitatif yang nantinya akan menghasilkan bentuk data berupa deskriptif-analistis yang berguna untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang ada dan analisitis berguna untuk menarik asas-asas hukum yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di dalam UU Hak Cipta, sinematografi atau film merupakan salah satu komponen yang dilindungi oleh Hak Cipta. Maraknya film yang diangkat dari biografi seseorang tokoh sejarah atau tokoh terkenal menimbulkan problema yuridis yang kompleks karena film biografi yang diangkat dari pertunjukan/pagelaran merupakan sebuah hasil dari karya cipta yang sangat menarik untuk dikaji kedudukannya apakah sebagai karya cipta turunan atau tidak. Selanjutnya, dikarenakan yang menjadi obyek permasalahan disini adalah film, atau biasa disebut dengan istilah sinematografi di dalam UndangUndang Hak Cipta, maka diperlukan untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta dalam sebuah karya film. Hal ini ditinjau dari dunia perfilman yaitu dengan melibatkan peran produser dan peran sutradara dalam pembuatan film. Hal penting lainnya yang perlu dibahas adalah mengenai pengaturan pemilihan aktor di dalam lingkup hukum Hak Cipta. Dengan menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini, akhirnya patutlah dipertanyakan untuk putusan pengadilan dalam kasus yang diangkat mengenai ketepatan dari pertimbangan hakim dan putusan hakim pada tingkat Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada Pengadilan tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung.

---

This research focuses on the regulation of the movies position considered case study on first level court that the Commercial Court in Central Jakarta District Court Number: 93/Pdt/Sus HAK-CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. The latest research is normative juridical research is research which refers to the legal norms contained in legislation and court rulings. While research method used was an interview study with the aim to obtain primary source through a source collection tool that interviews with several sources and research literature in order to obtain secondary data through a data collection tool that studies document. The source were analyzed qualitatively in which will result in the form of descriptiveanalytical source in the form that is useful to provide the source as accurately as possible about the state or existing symptoms and analisitis useful to draw legal principles contained in the applicable positive law in Indonesia. In the Copyright Act, cinematography or film is one component that is protected by Copyright. The rise of the film adaptation of the biography of someone famous historical figure or figures give rise to more complex juridical problems for the Law of Copyright because biopic adaptation of the show / performance is a result of adaptation copyrighted works. It is so interesting to discuss position of Soekarno Film. Is it derivative work or not. Furthermore, because of which became the subject matter here is a movie, or commonly referred to as cinematography in Copyright Law, it is necessary to determine who is the creator of a film. It is seen from the world of cinema is to involve the role of producer and director roles in film making. The important thing that must be explain is about choosen of actor in copyright law. By using the case study method in this study, ultimately deem questionable for a court decision in a case that raised about the accuracy of judge’s consideration and the judge's decision on the level of the first level court that the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the Court of Cassation is the Supreme Court."

"Produser Rekaman Suara merupakan salah satu pihak yang sangat berkaitan dengan musik atau lagu, khususnya musik atau lagu dalam bentuk rekaman suara (sound recording) yang biasanya dimasukkan dalam sebuah media seperti compact disc (CD), kaset, dan sebagainya. Produser Rekaman Suara adalah pihak yang biasanya melakukan perekaman pertama kali terhadap musik atau lagu dan Produser Rekaman Suara adalah pihak yang mempunyai hak milik atas master rekaman suara musik atau lagu yang bersangkutan. Juga, Produser Rekaman Suara mempunyai hak yang disebut sebagai Hak Terkait. Pada kehidupan sehari-hari, rekaman suara musik atau lagu sering digunakan untuk kegiatan komersialisasi atau kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Seperti misalnya rekaman suara musik atau lagu yang digunakan di tempat karaoke, kafe, rumah makan, maupun sebuah pertunjukan langsung. Semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan sudah seharusnya apabila musik atau lagu tersebut berperan dalam kegiatan usaha yang dilakukan, maka harus terlebih dahulu meminta izin dalam penggunaannya. Penelitian pada skripsi ini akan membahas mengenai analisis hukum terkait hak Produser Rekaman Suara mengenai rekaman suara musik atau lagu yang digunakan untuk kegiatan komersialisasi dengan menggunakan tiga peraturan sebagai acuan yakni, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002tentangHakCipta, Konvensi Roma, dan WIPO Performances and Phonograms Treaty, juga akan dibahas mengenai kepada siapa izin penggunaan rekaman musik atau lagu dimintakan. Penelitian ini merupakan sebuah penelilitian hukum doktriner dan meggunakan metode analisa kualitatif.

---

Producers of Phonograms is a party that very related to the music or to the song. Especially for the music or song that already recorded in any media such as compact disc (CD), cassette, etc. Producer of Phonograms are those who usually do the first recording of music or song and happen to be the party who have the ownership right of the sound recording they recorded. Producers of Phonograms have the rights that called “Neighbouring (Related Rights)”. In daily life, music or song recordings are often used for commersialization. Commersialization is an activity that really related to profit. For example, the music or song recordings used in karaoke place, cafe, restaurant or even in live performances. Those activities absolutely related to commercial things. If the music or songs recordings play an important role in users’ activities that related to commercial things, the users must obtain the permit that usually called licensing. This thesis will give an explanation about legal analysis regarding Producers of Phonograms’ Rights based on three regulations, which are Law No. 19 year 2002 concerning Copyright, Rome Convention and WIPO Performances and Phonograms Treaty. This thesis will also contain about to whom the permit regarding the usage of music or songs recordings must be obtained. This thesis uses doctrinal legal reasearch approach and uses qualitative method."

"Penelitian ini menganalisis kasus antara India dan Belanda berkaitan dengan penangguhan obat generik dalam transit yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual properti. Hukum yang mengatur masalah ini adalah General Agreements on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), Doha Public Health Declaration, EU Regulation dan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hasil penelitian ini adalah solusi untuk permasalahan hukum dalam pemberian akses untuk obat, kami berharap dapat belajar dari kasus yang berkaitan dengan penangguhan obat generik dalam transit oleh pegawai pabean Belanda yang menghambat perdagangan yang sah. Skripsi ini menyarankan bahwa seharusnya tidak ada negara yang diperbolehkan untuk menangguhkan obat generik yang sedang transit. Melalui saran ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam mendorong masyarakat menentang ancaman kehidupan terhadap obat palsu dan memungkinkan adanya akses terhadap obat-obatan yang dapat menyelamatkan banyak orang.

---

This research is analyzing the case between India and Netherlands with regard to the This research is analyzing the case between India and Netherlands with regard to the suspension of in transit generic drugs that is infringing intellectual property rights. The laws governing this issues are The General Agreements on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), Doha Public Health Declaration, EU Regulation and Law No. 17 of 2006 concerning amendments to the Laws number 10 of 1995 on Customs.

The results of this research are solutions to legal issues in providing access to medicine, we hope to learn from this case that relates to the suspension of in transit generic drugs by Dutch custom authorities that impedes legitimate trade. The thesis suggests that no country should be allowed to suspend in transit goods in form of generic drugs. Through this suggestion, hopefully the author could contribute help in supporting public against life threatening dangers imposed by fake medicines and in enabling access to life-saving medicines."

"Penulisan ini membahas mengenai pengaturan hukum Hak Cipta, terutama Hak Moral dan Hak Ekonomi, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikaitkan dengan pemberlakuan Sensor Film yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pembahasan mengenai hukum Hak Cipta dilakukan dengan melakukan perbandingan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terutama pada perbandingan pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonominya. Selanjutnya, penulisan ini juga membahas sekilas industri perfilman Indonesia dan menganalisis pelaksanaan Sensor Film yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film sebagai salah satu lembaga negara Indonesia.

---

The focus of this study is about Copyright Law regulation, especially concerning Moral Right and Economic Right, in Law Number 28 of 2014 related to the implementation of Film Censorship that mandated by Law Number Number 33 of 2009. The analysis of Copyright Law done by doing comparison between Law Number 28 of 2014 and Law Number 19 of 2002. This writing is also at glance discuss the development of film industry in Indonesia and analyse the implementation of Film Censorship conducted by Film Censorship Body (Lembaga Sensor Film)."

"Perizinan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu norma yang diakui di dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Akan tetapi UNCLOS juga menetapkan indikator-indikator pemberian akses tersebut. Diantaranya apabila negara pantai mengalami surplus atau dengan memperhatikan faktor-faktor yang relevan negara pantai. Berdasarkan kondisi sumber daya perikanan di wilayah ZEEI menunjukkan bahwa Indonesia tidak dalam kondisi wajib memberikan akses perizinan tersebut. Hal tersebut mengingat kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya ikan yang tinggi dan beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sudah dalam kondisi over exploited. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis perizinan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di ZEEI dengan menggunakan konsep critical natural capital. Berdasarkan konsep tersebut menunjukkan bahwa sumber daya perikanan merupakan modal alam yang tidak dapat disubstitusikan. Sehingga pendekatan strong sustainability perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Akan tetapi, mekanisme pemberian akses dan perizinan kapal ikan asing di wilayah ZEEI menunjukkan bahwa mengarah pada pendekatan weak sustainability. Sebagai konsekuensi dari kebijakan perizinan yang lemah, potensi untuk terjadi over-exploited semakin besar yang akan mengarah pada peristiwa yang dikemukakan Garret Hardin sebagai tragedy of the common.

---

Licensing for fishing by foreign fishing boats in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) in Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja is a norm recognized in UNCLOS. However, UNCLOS also sets indicators under what conditions such access can be granted. Among them is if the coastal state experiences a surplus or considers the coastal state's relevant factors. The condition of Indonesia's fishery resources in the EEZ region shows that Indonesia is not in a condition where it is obligatory to grant access to these permits. The reason is that the community's need for fish resources is high, and several Indonesian fisheries management areas are already in an over-exploited condition. This paper uses normative juridical research methods and will analyze fishing permits by foreign fishing vessels in EEZ using the concept of critical natural capital. Based on this concept, it shows that fishery resources are natural capital that cannot be substituted. So that a strong sustainability approach needs to be taken to ensure the sustainability of fishery resources. However, the mechanism for granting access and licensing for foreign fishing vessels in the EEZ region shows that it leads to a weak sustainability approach. Due to the weak licensing policy, the potential for over-exploited is getting bigger, leading to the events Garrett Hardin put forward as a tragedy of the commons."