Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa dalam rangka pemberian kredit yang memiliki banyak pelanggaran akan tetapi pada prakteknya masih ditemui. Permasalahan yang dibahas yaitu akibat hukum terhadap pengalihan jaminan dalam akta perjanjian pemberian jaminan dan kuasa serta tindakan Notaris untuk mengatasi potensi masalah dalam akta perjanjian pemberian jaminan dan kuasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini yaitu Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa yang berimplikasi pada pengalihan objek jaminan berakibat hukum menjadi suatu perjanjian yang batal demi hukum. Cara yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengatasi potensi masalah terkait akta tersebut yaitu dengan membuat suatu perjanjian akta kuasa menjual terpisah antara kreditur dan debitur. Pembuatan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa semacam ini seharusnya ditolak oleh Notaris karena berakibat batal demi hukum.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Deed of Guarantee Agreement and Power of Attorney in the framework of granting credits that have many violations legally but in practice is still found. The problems discussed are the legal consequences of the transfer of guarantees in the deed of agreement to grant guarantees and power of attorney, and the actions of the Notary to deal with potential problems in the deed of agreement and authorization. This study uses a research method in the form of normative juridical research with descriptive-analytical type. The results of this study conclude are the Deed of Guarantee Agreement and Power of Attorney that implicates transfer of ownership of collateral object becoming a null and void agreement. A method that can be done by a Notary to overcome potential problems related to the deed, namely by making a deed of power to sell separately between creditors and debtor. Deed of Guarantee Agreement and Power of Attorney should be refused by the Notary because the consequences are null and void."

"Hubungan manusia sebagai makhluk sosial menciptakan kebutuhan akan alat bukti untuk menunjuk suatu hak atau suatu peristiwa. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Dalam praktik, Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah. Notaris/PPAT mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk Akta atau tidak, salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap yang hadir di hadapan Notaris/PPAT. Akan tetapi pada praktiknya, meskipun pengenalan wajib dilakukan, terdapat banyak permasalahan hukum akta Notaris/PPAT yang disebabkan adanya identitas, dokumen, surat atau keterangan palsu yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan identitas dan tanda tangan dalam pembuatan Akta Jual Beli di Jakarta Selatan dengan menghadirkan orang lain yang seolah-olah adalah pihak dan memberi persetujuan, sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI. Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris/PPAT dalam pembuatan dan penandatanganan Akta, akibat hukum terhadap Akta yang mengandung pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap, perlindungan bagi pihak yang dirugikan, dan akibat hukum pelaksanaan Perjanjian Kredit yang didasarkan pada Akta Jual Beli yang mengandung pemalsuan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu menjabarkan dan menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan pemahaman dari permasalahan yang ada.

---

Human relations as social beings create the need for evidence to designate a right or an event. The position of a Notary as a public official with the authority granted by the State through a law to meet the needs of the community for authentic evidence that has the impeccable strength of evidence of what is contained in it. In practice, a Notary can hold a position as an Land Titles Registrar (PPAT) as an extension of the National Land Agency to make authentic deeds regarding land rights. Notary/PPAT has a role to determine whether an action could be stated in the form of a Deed or not, one of which is by introducing an observer who is present before a Notary/PPAT. However in practice, there are many legal issues of Notary/PPAT deeds due to false identities, documents, letters or statements which then cause harm to other parties. This is what happened in the case of identity and signature counterfeiting in making the Sale and Purchase Act in South Jakarta by presenting false figure who acted to be one of the parties, as stated in the Verdict of the Jakarta Capital City High Court Number: 10/PID/2018/PT.DKI. The problems that will be examined and analyzed are regarding the application of the Notary/PPAT prudential principles in the making and signing of Deeds, legal consequences of Deeds containing forgery of signatures and identity of the parties, protection of the injured party, and the legal consequences of implementing the Credit Agreement based on Buy and Sell Deed containing forgery. This research uses juridical-normative research, namely legal research based on or referring to legal norms or norms contained in the laws and regulations. The results of the study are presented in descriptive analytical terms that describe a situation or event to be analyzed to be able to draw conclusions and provide understanding of existing problems."

"Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir dan bagaimana akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir terhadap pihak dalam akta dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang akan mengakibatkan akta menjadi tidak otentik. Kewenangan dari penghadap wajib diperhatikan dengan Notaris. Notaris pun wajib memahami isi putusan pengadilan yang didalilkan penghadap agar tidak salah dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akibat dari munculnya Akta PKR yang cacat hukum tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi berubah secara cacat hukum pula. Dengan demikian, pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemegang saham yang hak nya terlanggar akibat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan secara cacat hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab berupa penggantian kerugian berupa materiil dan immaterial oleh pihak-pihak yang dirugikan.

---

In this thesis, the author raising about legal issues regarding alteration of limited company shareholdersthat are not accordance with regulations. The issues background was aboutcomposing general meeting of shareholders decision statement deed regarding to alteration of limited company shareholders based on unauthorized parties. Third parties underlies their authority by declaratory verdict that called off the share granting. The problem statements are the validity of Notary Deed about the alteration of limited company shareholders which based on declaratory permanent legal verdict and the notary deedlegal consequences about alteration of limited company shareholders based on declaratory permanent legal verdict towards deeds parties and third parties. The research methods on this thesis are using normative juridical method with typological research used to answer the issues on this thesis tend to analytical research.The results on this research are composing Notary Deed does not comply the regulations causing the unauthentic deed. The parties legal standing must be under supervised by notary public. The notary public must has more acknowledgement about court verdict which is stated by parties to avoid faultnessin composing General Meeting of shareholders decision statement deed. The consequenses causes by those deed accordingly make unvalidity alteration of limited company shareholders. Therefore, the most disadvantages will impact to the shareholder. The notary public reliable to take responsibility for material and immaterial damages."

"ABSTRAK Penyelesaian sengketa saat ini, dapat diselesaikan dengan melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan. Undang-undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (BPSK) mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya adalah Berbagai penyelesain dapat dilihat di UUPK yaitu Penyelesaian dengan jalan litigasi bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 48 UUPK. Putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan suatu pertentangan dari sudut masing-masing pihak, dalam putusan yang dihasilkan ada pihak yang merasa dirugikan dan ada juga pihak yang merasa diuntungkan akibat putusan Arbitrase ini. Putusan Arbitrase yang dikeluarkan BPSK ini menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana kekuatan dan keabsahaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan BPSK dan Pengadilan Negeri dibawahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini memberikan saran kepada BPSK untuk mengadopsi ketentuan Arbitrase yang berlaku di Indonesia, sehingga BPSK hadir sebagai pilihan penyelesain sengketa diluar pengadilan dapat berjalan maksimal.

---

ABSTRACT Current dispute resolution, can be resolved through judicial channels or outside the court. Law No. 8 of 1999 established the Consumer Legal Protection Agency, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). (BPSK) has the duties and authority in essence is a variety of resolutions can be seen in UUPK namely Settlement by way of litigation can be seen in the provisions of Article 48 UUPK. The decisions produced by BPSK with this arbitration will provide contradictions from the point of view of each party, in the resulting decision there are parties who are disadvantaged and there are also parties that are profitable in this Arbitration award. The Arbitration Award issued by BPSK raises questions, about the strength and validity of the Decision of the Consumer Dispute Settlement Agency, and how to process the law from the Supreme Court Decision that returns the BPSK Decision and the District Court below. This study uses a research method consisting of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and using a data converter tool used in this study is the study of documents or library materials and interviews. The results of this study provide advice to BPSK to implement the provisions of Arbitration that apply in Indonesia, so BPSK is present as a resolution option."

"ABSTRAK Sejatinya sebuah Pengikatan tidak dilarang dalam Hukum di Indonesia namun yang menjadi pertanyaan siapakah yang berhak atau berwenang untuk membuat sebuah Akta Pengikatan Hibah apakah Notaris atau PPAT, karena mengingat bahwa Menurut Pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. 30 tahun 2004, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta-akta pertanahan. Sebaliknya di RUU Perubahan Jabatan Notaris, pasal 15 ayat 2 huruf f dihapuskan. Jadi, Notaris tidak berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta yang berkaitan dengan pertanahan. Perubahan ini dibuat untuk mencegah ketidak pastian status hukum. Oleh sebab itu, Apakah Hukum di Indonesia memperbolehkan pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Hibah? Siapakah pejabat yang berhak membuat akta Pengikatan Hibah? Bagaimanakah bentuk akta pengikatan hibah serta upaya yang harus diperhatikan Notaris/ PPAT untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam pembuatan Akta Pengikatan Hibah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian, yaitu Perjanjian Pengikatan Hibah dapat digunakan dalam Peralihan Hak Benda Tidak Bergerak maupun Benda Bergerak apabila memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu, Persyaratan Perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berhak membuat Perjanjian Pengikatan Hibah adalah Notaris Karena subjek dalam Perjanjian Pengikatan Hibah berisi mengenai Perjanjian Pendahuluan yang berisi mengenai pengikatannya saja bukan mengenai Objek Peralihan atas suatu Hak, dan Upaya yang harus di lakukan oleh Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Hibah adalah Notaris tidak boleh membela hanya satu pihak karena Notaris adalah Pejabat Umum yang bertugas melayani masyarakat.

---

ABSTRACT

Indeed an Engagement is not prohibited in Law in Indonesia but it is the question of who is entitled or authorized to make a Grant Engagement Deed whether a Notary or PPAT, because remembering that According to Article 15 paragraph 2 letter f Law No. 30 of 2004, a Notary is authorized to make deeds relating to land deeds. On the contrary in the Notary Change of Position Bill, article 15 paragraph 2 letter f is abolished. So, the Notary is not authorized to make deeds relating to deeds relating to land. This change was made to prevent uncertainty of legal status. Therefore, does the law in Indonesia allow for the deed of a Grant Agreement Agreement? Who are the officials who have the right to make a Grant Engagement Certificate? What is the form of the deed of binding of grants and the efforts that must be considered by the Notary / PPAT to fulfill the interests of the parties in making the Grant Engagement Deed? This research is a normative juridical study using secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Research Results, namely the Grant Engagement Agreement can be used in the Transition of the Rights of Immovable Objects and Moving Objects if they meet the applicable laws and regulations in Indonesia, namely the Agreement Requirements stated in Article 1320 of the Civil Code, Officials entitled to make an Engagement Agreement The grant is a Notary because the subject in the Grant Engagement Agreement contains the Preliminary Agreement which contains only its binding not regarding the Transition Object of a Right, and the Efforts that must be made by the Notary in the Making of a Grant Engagement Agreement are not only one party because the Notary is General Officers in charge of serving the community."

"Pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah berkembang, salah satu lembaga sosial yang dapat didirikan atas dasar pendidikan adalah yayasan. Guna mencerdaskan anak bangsa, banyak yayasan-yayasan pendidikan yang mulai bermuculuan. Didalam Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa pendirian yayasan yang berbadan hukum harus dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian kemudian harus mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menjadi permasalahn jika didalam suatu yayasan terjadinya dualisme kepengurusan. Dimana masing-masing pengurus memiliki akta pendirian Yayasan yang masing-masing mendapatkan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inilah yang menyebabkan adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan dan menggugat ke Pengadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan. (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/TUN/2017). Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini adalah Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat Yayasan UISU melawan Badan/pejabat tata usaha negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan  Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah disingkat Yayasan UISU Al-Munawwarah. Yayasan UISU menggugat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pengesahaan Yayasan UISU Al-Munawwarah yang merugikan pihak Yayasan UISU. Seolah-olah didalam tubuh badan Yayasan UISU adanya dua kepengurusan yang menjalankan kegiatan pendidikan. Inilah yang menimbulkan konflik dan memberikan ketidakjelasan status legalitas yayasan mana yang berhak menjalankan kegiatan Yayasan Pendidikan Tinggi UISU. Oleh karenanya, ingin dicari Yayasan mana yang berwenang dalam menjalankan kepengurusan Yayasan UISU, serta peran dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengesahaan Yayasan pendidikan di Indonesia.

---

Education in Indonesia now are very developed, one social institutions that can be established on the basis of education is the foundation. To do educate children of, many foundations are  began. The legislation of foundation said that establishment foundation that are legal entities must be conducted with a deed drawn up before the notary establishment. The deed of establishment and must have approval from the ministry of law and human rights. As if in a foundation of management dualism. Where the executives having their legalization the deed of establishment foundations get from the ministry of law and human rights. This is what causes the third party who were cheated and sue to court. Based on the exposure, hence in this article the question is the foundation dualism management islamic university of north sumatra ( UISU). ( The decisions of the supreme court republic indonesia on 20 november 2017 number 497 k / tun ) / 2017. They involved in this dispute is the foundation Islamic university of north sumatra abbreviated foundation uisu against / agency officials administrative the minister of law and human rights of Indonesia and foundations Islamic university of North Sumatra Al-munawwarah abbreviated UISU Al-munawwarah foundation. The foundation UISU suing the administrative about legalization foundation of UISU Al-munawwarah who have lost the institution UISU. As though in the body of the foundation UISU has the existence of two management who runs educational activities. This is what create conflicts and give status foundation obscurity legality which are entitled to run the foundation higher education UISU."

"ABSTRAK

 

Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pihak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau dapat disebut wanprestasi, maka proses eksekusi dapat dilaksanakan oleh kreditur. Lain halnya jika perjanjian pokok dari perjanjian fidusia yaitu perjanjian pembiayaan konsumen belum berakhir atau dengan kata lain waktu pelaksanaan kewajiban debitur masih ada tetapi pihak kreditur melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun dalam perjanjian. Penulisan ini akan membahas bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan penarikan paksaan atau dapat disebut juga sebagai eigenrichting (perbuatan main hakim sendiri) dengan menganilisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian adalah ketentuan dalam KUHP, KUHPerdata, POJK dapat menelaah unsur-unsur perbuatan yang disebut sebagai perbuatan main hakim sendiri. Sesuai dengan analisis dari peraturan tersebut, maka akan muncul akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata yang dibebankan pada Kreditur.

 

 

 

---

ABSTRACT

The enforcement of execution referred to Fiduciary Collateral Act Number 42 of 1999. The Debtor who could not finished their responsibilities called as default, so the proccess of execution could held by the creditor. In other case, if the principal contract of fiduciary contract which is consumer financing contract did not over yet or in other words the execution period of debtor responsibilities still existed, but the creditor did the action which not appropriate according to law. This thesis will elaborate how the regulation conducted about force redemption or eigenrichting by analyzing Supreme Court Verdict 2455K/Pdt/2017. This research using juridical normative methods with purely descriptive analytic. This study uses secondary data primary data collection method by which consist of primary law, secondary, and tertiary. For methods of analysis used is qualitative method. The results of this research are the provisions of Criminal Law, Civil Law, Financial Services Authority Regulation could analyzed the elements of it deed. According to the analysis, it will occured the consequences which was criminal liabilities and civil liabilities that charged to the creditor.

 

 

"