Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan cara membentuk unit pembantu, salah satunya adalah Samsat Drive-Thru. Adanya sistem ini, dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah wajib pajak serta meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan alternatif pembayaran PKB melalui berbagai macam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pembayaran PKB melalui Sistem Drive-Thru di Jakarta Timur ditinjau dari Asas Ease of administration. Analisis dilakukan menggunakan teori Asas Ease of administration. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepetingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari asas certainty untuk indikator mengenai peraturan rinci mengenai Samsat Drive-Thru belum mencerminkan asas certainty. Hal ini, dikarenakan belum ada peraturan secara rinci mengenai pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas ini dari sisi kenyamanan pembayaran. Dari asas efisiensi, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas efisiensi dengan baik dari sisi petugas pajak maupun bagi wajib pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui sistem ini juga sudah mencerminkan asas simplicity. Untuk kontribusi penerimaan PKB melalui sistem Drive-Thru hanya menyumbang angka sebesar 2%-5,5% terhadap penerimaan PKB secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir. Dari segi penerimaanya, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru selalu mengalami peningkatan. ......Referring to Presidential Regulation No. 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Administration Services Office, so to improve the quality of office services with Samsat can be done by forming auxiliary units, one of which is Samsat Drive-Thru. The existence of this system, intended by the government to facilitate taxpayers and improve service quality by providing alternative PKB payments through various systems. This study aims to analyze how the implementation of the PKB payment system through a drive-thru system in East Jakarta in terms of the principle of Ease of Administration. The analysis was carried out using the principle of ease of administration. Research conducted is expected to provide academic benefits and in terms of practical interests. The method used in this study is post-positivist with in-depth interviews. The results of the study show that from the Certainty principle for indicators regarding detailed regulations regarding Samsat Drive-Thru have not reflected the Certainty principle. This is because there are no detailed regulations regarding PKB payments through the drive-Thru system. From the principle of convenience of payment, PKB payments through the drive-thru system are said to have reflected this principle in terms of payment comfort. From the principle of efficiency, PKB payments through the drive-Thru system are said to have reflected the principle of efficiency both in terms of tax officials and for taxpayers. The contribution of PKB revenue through The Drive-Thru system only contributes a figure of 2%-5,5% to the overall PKB revenue in the last 4 years. In terms of revenue, PKB payments through a drive-thru system always increase.

Abstrak :
Skripsi ini membahas terkait dengan persepsi generasi millennial di Kabupaten Bogor mengenai kebijakan peningkatan tarif PPN 11 persen dalam meningkatkan penerimaan negara di masa pandemi Covid-19. Jumlah responden yang digunakan untuk menjadi data dalam penelitian ini adalah berjumlah 129 responden, yang seluruhnya merupakan generasi millennial dengan rentang tahun kelahiran 1981-1996 yang berdomisili di Kabupaten Bogor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mixed method) yang dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner serta wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan serta kompetensi di dalam bidang perpajakan terkhususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil dari penelitian ini secara garis besar menunjukkan bahwa persepsi generasi millennial di Kabupaten Bogor mengenai kebijakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah masih menunjukkan persepsi yang positif. Adapun hal tersebut didukung oleh pengetahuan generasi millennial yang baik terkait dengan kebijakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini yang menjadikan indikator ini sebagai penyumbang nilai rata-rata persepsi secara keseluruhan. ......This study discusses about the perception of millennial generation in Bogor Regency regarding the 11 Percent VAT rate increase policy in increasing state revenue during the Covid-19 pandemic. The number of respondents used as data in this study is amounted to 129 respondent, all of whom are millennial generation with birth years ranging from 1981-1996 who live in Bogor Regency. The research approach used in this study is a quantitative approach using a mixed research method (mixed method) in which data collection is carried out by distributing questionnaires and interviews with several informants who have knowledge and competence in the field of taxation, especially Value Added Tax (VAT). The results of this study in general indicate that the perception of the millennial generation in Bogor Regency regarding the policy of increasing the Value Added Tax rate still shows a positive perception. This is supported by good knowledge of the millennial generation related to the policy of increasing the Value Added Tax rate which makes this indicator a contributor to the overall mean perception value.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB yang berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Pemberian insentif ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dari perspektif wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang memanfaatkan insentif fiskal PKB pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari sebagian wajib pajak sangat setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringakan beban ekonomi wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi. ......This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. This incentive is given to measure the effectiveness of the PKB fiscal incentive policy in DKI Jakarta from the perspective of the taxpayer. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on Motor Vehicle Tax from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through survey, interview and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers who take advantage of PKB fiscal incentives in 2020-2022. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. This can be seen from the fact that some taxpayers strongly agree and support this policy because it is considered to be able to ease the economic burden on taxpayers and can increase regional revenues. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek PPN atas Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit di Indonesia dan juga implikasi PPN atas transaksi dengan menggunakan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dalam bentuk wawancara mendalam dan studi pustaka berupa buku, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah penyerahan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit kepada nasabah bukan merupakan penyerahan yang dikenakan PPN karena karakteristiknya dipersamakan seperti uang yang merupakan alat tukar dan alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia. PPN dikenakan atas barang dan/atau jasa yang diserahkan atas pemanfaatan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan serta kedudukannya sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah di Indonesia sehingga dasar pengenaan PPN atas penyerahan tersebut adalah nilai yang seharusnya dibayar atau ditagih serta Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan tidak bisa dianggap sebagai diskon atau rabat atas suatu penyerahan yang menjadi pengurang dasar pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan pertambahan nilai yang berlaku. ......This study aims to analyze the determination of the object of VAT on the Customer Loyalty and Rewards Program on credit cards in Indonesia and the implications of VAT on transactions using the Customer Loyalty and Rewards Program on credit cards in Indonesia. This study used a qualitative research method with data collection techniques in the form of field studies in the form of in-depth interviews and literature study in the form of books, journals, theses, and related laws and regulations. The result of this research is that the Customer Loyalty and Rewards Programs on a credit card are not considered as VAT Taxable Goods because its characteristics are resembled as a money which is a valid exchange devices and payment methods in Indonesia. VAT is imposed on goods and/or services supplied for redeeming the Customer Loyalty and Rewards Program and its position as a valid exchange devices and payment methods in Indonesia so that the basis for imposing VAT on said supply is the value that should be paid or billed to the customer and the Customer Loyalty and Rewards Program can’t be considered as a discount or rebate on a delivery which is a deduction from the basis for imposing VAT in accordance with the provisions of the applicable value added tax regulations.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Strategic Performance Measures (SPM) pada penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi. Berdasarkan data dari LHP LKPD tahun 2017—2021 menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki pencapaian yang sangat rendah dengan ketimpangan yang sangat jauh antara target dan realisasinya jika dibandingkan dengan keseluruhan jenis pajak yang belum optimal di Kota Bekasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi yang ditelaah melalui kacamata konsep Strategic Performance Measures (SPM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi belum sukses terlaksana yang ditinjau dari perumusan perencanaan narasi strategis, implementasi dan pemantauan strategi, revisi strategi berdasarkan refleksi dan pembelajaran, serta platform pengukuran. ......This thesis aims to analyze the Strategic Performance Measures (SPM) in the collection of advertisement tax in Bekasi City. Based on data from the Audit Report on Local Government Financial Statements (LHP LKPD) from 2017 to 2021, it shows that the advertisement tax has a very low achievement with a significant gap between the target and its realization compared to other types of taxes that are not yet optimal in Bekasi City. Therefore, a strategy for the collection of advertisement tax in Bekasi City is needed, which is examined through the lens of the Strategic Performance Measures (SPM) concept. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, employing literature review and in-depth interviews as research methods. The results of this study indicate that the strategies implemented to optimize the collection of advertisement tax in Bekasi City have not been successfully executed, as observed from the formulation of strategic planning narrative, strategy implementation and monitoring, revision of strategies based on reflection and learning, as well as the measurement platform.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019, turut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga berimplikasi pada penerimaan masing-masing daerah, apalagi bagi pusat bisnis dan ekonomi, yaitu ibukota DKI Jakarta. Sektor penerimaan asli daerah terbesar DKI Jakarta meliputi Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Hotel. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hotel, untuk menganalisis bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan yang dilakukan Wajib Pajak Hotel X, dan untuk menganalisis Compliance Cost  dalam pemenuhan kewajiban pajak hotel wajib pajak hotel pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Hotel X Tahun 2020 dan 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa yang menjadi faktor Wajib Pajak Hotel X patuh menjalankan kewajiban pajak hotelnya diantaranya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu adanya sanksi yang menjerat jika melanggar, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang cenderung mudah dan murah, serta adanya risiko diperiksa oleh fiskus. Kepatuhan pajak pada Hotel X dilakukan dengan menjalankan kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hotel terutang. Saran yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan Wajib Pajak Hotel X memiliki pengetahuan lebih mendalam terkait dengan alokasi dana pajak hotel yang setiap bulannya disetorkan, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang diimplementasikan dalam sistem online diharapkan Wajib Pajak Hotel X dapat lebih pro-aktif, serta kepada pelayanan khususnya yang berkaitan dengan tax administration yang dilakukan oleh otoritas pajak (dalam hal ini yaitu Bapenda) perlu dioptimalkan kembali, dilakukan evaluasi, guna memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi Wajib Pajak Hotel. ......The Covid-19 pandemic that has occurred since 2019, has also had a significant impact on the Indonesian economy, especially in 2020 and 2021. This also has implications for the revenue of each region, especially for the business and economic center, namely the capital city of DKI Jakarta. The largest regional revenue sector for DKI Jakarta includes Regional Taxes which consist of various types, one of which is Hotel Tax. This thesis aims to analyze the factors that affect compliance with hotel tax obligations, to analyze the form of fulfillment of tax obligations as a form of compliance by Hotel Taxpayer X, and to analyze Compliance Cost in fulfilling hotel tax obligations of hotel taxpayers during the Pandemic Covid-19 (Case Study on Hotel X in 2020 and 2021). This study uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. Based on the research, it was found that the factors contributing to the compliance of Hotel Taxpayers in carrying out their hotel tax obligations were influenced by several factors, namely the existence of sanctions that ensnared if they violated, the fulfillment of hotel tax obligations which tended to be easy and cheap, and the risk of being examined by the tax authorities. Tax compliance at Hotel X is carried out by carrying out the obligations of registering, calculating, depositing, and reporting hotel taxes owed. Suggestions that can be given to improve the compliance of Hotel Taxpayers in fulfilling their tax obligations are suggested that Hotel Taxpayers X have more in-depth knowledge related to the allocation of hotel tax funds that are deposited every month, the fulfillment of hotel tax obligations implemented in the online system is expected that Hotel X Taxpayers can more pro-active, as well as services, especially those related to tax administration, which are carried out by the tax authorities (in this case, Bapenda) need to be re-optimized, evaluated, in order to provide easy, cheap, and fast services for Hotel Taxpayers. 

Abstrak :
Berdasarkan pada data LKPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, penerimaan pajak reklame di DKI Jakarta tidak berhasil mencapai target khususnya di tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang masih dalam masa pemulihan pandemi. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Nilai Sewa Reklame (NSR) juga memiliki andil dalam kegagalan pencapaian target untuk pajak reklame. Peraturan Gubernur tersebut menetapkan bahwa pengenaan NSR menggunakan tarif tunggal. Dengan implikasi lainnya berupa kenaikan atas NSR Non Produk, tetapi penurunan untuk NSR Produk. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana implementasi dari regulasi tersebut beserta faktor penghambat dan pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Adanya perubahan regulasi ini bertujuan untuk menghilangkan dispute mengenai NSR Produk dan Non Produk yang terjadi di masyarakat pengguna reklame. Analisis terkait implementasi dari regulasi ini berdasarkan pada teori implementasi kebijakan yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu, didapat hasil bahwa tidak ada faktor penghambat secara langsung dalam implementasi kebijakan ini, tetapi sebelum adanya Pergub 12/2023 terdapat Wajib Pajak yang mengajukan surat kepada Bapenda dan PJ Gubernur. Faktor pendorong kebijakan ini adalah dengan pemberian insentif berupa diterbitkannya Pergub 12/2023 serta upaya intensifikasi. ......Based on LKPD data from 2019 to 2023, advertising tax revenues in DKI Jakarta failed to reach the target, especially in 2022 and 2023. This is due to economic conditions which are still recovering from the pandemic. Apart from that, the issuance of DKI Jakarta Governor Regulation Number 24 of 2022 concerning Advertising Rental Value (NSR) also contributed to the failure to achieve the target for advertising tax. The Governor's Regulation stipulates that the imposition of NSR uses a single rate. With other implications in the form of an increase in Non-Product NSR, but a decrease in Product NSR. Therefore, it is important to know how these regulations are implemented along with the inhibiting and encouraging factors. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm and descriptive research type. The data collection techniques used were literature study and in-depth interviews. This regulatory change aims to eliminate disputes regarding Product and Non-Product NSRs that occur in the advertising user community. Analysis related to the implementation of this regulation is based on policy implementation theory, namely communication processes, resources, dispositions and organizational structure. Apart from that, the results showed that there were no direct inhibiting factors in implementing this policy, but before the Governor Regulation 12/2023 there were Taxpayers who submitted letters to Bapenda and the PJ Governor. The driving factor for this policy is the provision of incentives in the form of the issuance of Governor Regulation 12/2023 as well as intensification efforts.

Abstrak :
Realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerimaan PPJ serta identifikasi faktor internal dan faktor eskternal dalam optimalisasi penerimaan PPJ berdasarkan analisis SWOT sehingga realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu dapat optimal. Pendekatan penelitian ini yakni post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat empat macam strategi yakni perluasan subjek PPJ baru dan peningkatan kapasitas PPJ, perkuatan proses pemungutan PPJ, peningkatan pengawasan PPJ, dan peningkatan efisiensi dari administrasi PPJ. Kemudian, terdapat faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan yakni kerja sama bapenda dengan instansi lain yang terkait, ketersediaan sumber daya manusia di bapenda, keterbatasan akses data mengenai subjek PPJ, penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungi, ketidaktersediaan alat ukur kapasitas listrik untuk objek pajak Non-PLN, pemberlakuan sistem pemotongan PPJ pelanggan pra-bayar melalui e-commerce, dan unequal treatment pada subjek PPJ dengan sistem pra-bayar dan pasca bayar. Faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman adalah perjanjian kerjasama antara bapenda dengan PT PLN UP3 Kota Bengkulu, penggantian PJU LED oleh dishub, dan ketersediaan dasar hukum PPJ di Kota Bengkulu, pembayaran tagihan listrik oleh subjek PPJ pasca bayar, dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dishub. ......The realization of street lighting tax revenue in the city of Bengkulu did not reach the set target, thus requiring an optimization strategy for street lighting tax revenue as well as the identification of internal and external factors in optimizing street lighting tax revenue based on SWOT analysis so that the realization of street lighting tax revenue in Bengkulu city can be optimal. The research approach used in this study is post-positivist with the data collection techniques of in-depth interviews and literature review. The results of this study identified four types of strategies, namely expansion of new street lighting tax subjects and increasing the capacity of street lighting tax, strengthening the street lighting tax collection process, enhancing street lighting tax supervision, and improving the efficiency of street lighting tax administration. Furthermore, there are internal factors as strengths and weaknesses such as cooperation between the local revenue office (Bapenda) and other relevant agencies, availability of human resources in Bapenda, limitations in accessing data on street lighting tax subjects, misplacement of human resources not in accordance with their duties and functions, unavailability of electrical capacity measuring devices for Non-PLN tax objects, implementation of street lighting tax deduction system for prepaid customers through e-commerce, and unequal treatment of street lighting tax subjects with prepaid and postpaid systems. External factors as opportunities and threats include cooperation agreements between Bapenda and PT PLN UP3 Kota Bengkulu, replacement of LED public street lighting by the transportation agency, and availability of legal basis for street lighting tax in Bengkulu city, electricity bill payments by postpaid street lighting tax subjects, and limitations in funds owned by the transportation agency.

Abstrak :
Tren restukturisasi usaha atau disebut sebagai Kombinasi Bisnis dalam istilah akuntansi menjadi salah satu strategi bisnis yang menarik bagi perusahaan digital dalam mengambil tindakan reformasi untuk menunjang keberlangsungan usahanya. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penggunaan nilai buku pada kombinasi bisnis dan pertimbangan pajak di perusahaan digital, khususnya PT X Tbk. Tujuannya adalah menganalisis latar belakang perubahan kebijakan, implementasi kebijakan penggunaan nilai buku, dan motif pajak pada kombinasi bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, melalui wawancara mendalam kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal, Akademisi, Praktisi, Asosiasi, serta PT X Tbk dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan penggunaan nilai buku pada PMK No 56/PMK.010/2021 merupakan upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan industri bisnis dan meningkatkan penerimaan negara. Untuk implementasi kebijakan ini dinilai memadai dalam hal produktivitas, linearitas, dan efisiensi, meski masih ada catatan terkait informasi dan kepastian kebijakan. Kemudian, atas motif pertimbangan pajak dari penggunaan metode nilai pasar dan nilai buku hanya bergantung pada strategi dan kemampuan dari Wajib Pajak dalam menjalankan keputusan yang diambil untuk mendukung aksi kombinasi bisnis yang dilakukannya. Berdasarkan hasil analisis atas kasus pada PT X Tbk menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan metode nilai pasar dan tidak memanfaatkan kebijakan nilai buku sesuai PMK No 56/PMK.010/2021 dalam pencatatan untuk perpajakan. Sementara itu, saran yang dapat disampaikan adalah DJP perlu menerbitkan sebuah ketentuan standar minimal yang mencakup kepastian terhadap ketentuan atas business purpose test dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tren masa depan, dalam mengantisipasi perkembangan restrukturisasi usaha pada industri bisnis, baik perusahaan digital maupun perusahaan konvensional. ......The trend of business restructuring or referred to as Business Combinations in accounting terms is an attractive business strategy for digital companies in taking reform actions to support the sustainability of their businesses. This research discusses the implementation of the policy of using book value in business combinations and tax considerations in digital companies, especially PT X Tbk. The aim is to analyze the background to policy changes, implementation of policies on the use of book value, and tax motives for business combinations. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, through in-depth interviews with the Directorate General of Taxes (DJP), Fiscal Policy Agency, Academics, Practitioners, Associations, PT X Tbk and literature studies. The research results show that this policy change is related to the government's efforts to support the development of the business industry and increase state revenues. Implementation of this policy is considered adequate in terms of productivity, linearity and efficiency, although there are still notes regarding information and policy certainty. Then, the motive for tax considerations from using the market value and book value methods only depends on the strategy and ability of the Taxpayer in carrying out the decisions taken to support the business combination action. Based on the results of the analysis of cases in PT X Tbk, it shows that the company uses the market value method and does not utilize the book value policy in accordance with PMK No. 56/PMK.010/2021 in recording for taxation. Meanwhile, the advice that can be conveyed is that the DJP needs to issue a minimum standard provision that includes certainty regarding the provisions regarding the business purpose test and prepares itself to face future trends, in anticipating developments in business restructuring in the business industry, both digital companies and conventional companies.

Abstrak :
Penambahan Pasal 32A dalam UU HPP telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Perkembangan nilai transaksi melalui e-commerce yang semakin meningkat pesat menjadi potensi bagi perpajakan, terutama PPN yang melekat pada konsumsi barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai potensi pemerintah untuk menunjuk industri e-commerce dalam bentuk marketplace sebagai pemungut PPN serta kesiapan yang sedang dibangun pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa potensi pemerintah untuk menunjuk industri e-commerce atau marketplace sebagai pemungut PPN dapat menjadi cara untuk mulai menghadapi pemajakan atas transaksi digital, terutama atas transaksi yang terjadi di marketplace serta dapat menurunkan administrative cost yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak. Namun, dari sisi marketplace nyatanya kebijakan ini dapat menambah cost of taxation yang harus ditanggung karena terdapat penambahan kewajiban sebagai pemungut PPN. Dari sisi kesiapan, pemerintah telah mengeluarkan dasar hukum penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak serta aturan turunannya yang dapat menjadi gambaran bagi industri e-commerce. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam proses perumusan hingga penerbitan kebijakan marketplace sebagai pemungut PPN agar tidak menimbulkan kontra di masyarakat dan berujung pencabutan kebijakan. Sebagai bahan rekomendasi, pemerintah perlu mempertimbangkan teknis administrasi yang paling tepat digunakan dengan mencerminkan kesederhanaan, seperti penggunaan deemed PPN, sehingga dapat mengatasi tantangan serta beban administasi yang ditanggung marketplace sebagai pemungut PPN. ......The addition of Article 32A of the HPP Law has become the legal basis for the government to appoint tax collectors. The rapid growth of transaction values through e-commerce has given potential income for taxation, especially Value Added Tax (VAT) which is attached to the consumption of goods and/or services. This research aims to discuss the government's potential to appoint the e-commerce industry in the form of marketplaces as VAT collectors and as well as the readiness of the government to implement this policy. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques include field studies through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature studies. The results of this research indicate that the government's potential to appoint the e-commerce industry or marketplaces as VAT collectors can be a way to start addressing taxation on digital transactions, especially those occurring in marketplaces and can reduce the administrative costs that the government must incur to collect taxes. However, from the perspective of marketplaces, this policy can increase the cost of taxation they must bear due to the additional obligation as VAT collectors. From the readiness perspective, the government has issued the legal basis for appointing other parties as tax collectors as well as its derivative regulations, which can serve as a guide for the e-commerce industry. However, the government needs to be cautious in the formulation process until the issuance of the policy for marketplaces as VAT collectors to avoid backlash from the public. As a recommendation, the government needs to consider the most appropriate administrative techniques to use, reflecting simplicty, such as the use of deemed VAT, to address the challenges and administrative burdens borne by marketplaces as VAT collectors.