Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era modern ini, berbagai pertentangan mengenai hukum dan kebiasaan kuno berkaitan isu-isu yang dihadapi perempuan di dunia muslim telah memantik berbagai perdebatan di kalangan cendekiawan muslim terutama berkaitan dengan kesetaraan bagi perempuan muslim. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membahas mengenai masalah tersebut adalah melalui diskusi tasawuf modern yang mengajarkan manusia bagaimana memposisikan diri dalam situasi di mana urusan duniawi bersinggungan dengan ukhrawi. Diantara perkembangan tersebut, tokoh Hamka dipandang sebagai pendiri dan juru bicara tasawuf modern karena dua karyanya tentang evolusi dan kemurnian tasawuf yang banyak digunakan sebagai acuan oleh masyarakat Indonesia. Tasawuf modern Hamka menunjukkan bahwa tasawuf tidak dapat dipisahkan dari Islam dan ia juga berbicara tentang laki-laki, perempuan, dan masalah rumah tangga. Dengan dasar tersebut, muncul ketertarikan bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh terkait pemikiran Hamka mengenai emansipasi perempuan. Dengan menerapkan metode penelitian kualitatif dan pendekatan hermeneutika terhadap karya-karya Hamka, diketahui jika Hamka berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki dalam sebuah masyarakat haruslah bekerja sama agar bisa menjadi masyarakat yang sempurna dan adil. Perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki sebagaimana mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Dalam Islam sendiri, seseorang dilihat dari ketakwaannya bukan dari apakah ia laki-laki atau perempuan. Sementara itu, hasil analisis skema AGIL menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam yang mendukung tercapainya emansipasi perempuan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pembiasaan yang tepat. Hal ini berkaitan dengan tujuan emansipasi perempuan yakni untuk mendefinisikan, membangun, dan melindungi hak-hak politik, ekonomi, dan sosial perempuan yang setara. Sementara itu, proses integrasi di masyarakat berkaitan dengan tujuan emansipasi perempuan masih belum sepenuhnya berlangsung. Masih ada sejumlah aspek yang memerlukan peningkatan integrasi yang lebih baik demi tercapainya tujuan emansipasi. Kedepannya, dapat dilakukan upaya untuk mendorong tercapainya tujuan tersebut melalui pendidikan keagamaan yang tepat dan mengacu pada pedoman agama seperti Al-Quran dan Hadits yang diinternalisasikan bagi generasi muda sehingga nilai tersebut akan tertanam dan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat.

---

In this modern era, various conflicts regarding ancient laws and customs related to issues faced by women in the Muslim world have sparked various debates among Muslim scholars, especially with regard to equality for Muslim women. One of many approaches that can be used to discuss this problem is through the approach of modern Sufism which teaches humans how to position themselves in situations where worldly affairs intersect with ukhrawi. Among these developments, Hamka is seen as the founder and spokesperson of modern Sufism because of his two works on the evolution and purity of Sufism that are widely used as a reference by the Indonesian people.  Modern Sufism Hamka shows that Sufism is inseparable from Islam and he also talks about men, women, and domestic issues. On this basis, there is an interest for researchers to study further Hamka's thoughts on the emancipation of women. By applying qualitative research methods and hermeneutic approaches to Hamka's works, it is known that Hamka argues that women and men in a society must work together to become a perfect and just society. Women have the same potential as men as they also have the same rights and obligations as men. In Islam itself, a person is seen from his piety not from whether he is male or female.  Meanwhile, the results of the analysis of the AGIL scheme show that the  process of adaptation to the cultivation of Islamic religious values that support the achievement of women's emancipation can be carried out through proper education and habituation. This relates to the purpose of women's emancipation, namely to define, establish, and protect women's equal political, economic, and social rights. Meanwhile, the process of integration in society related to the goal of women's emancipation is still not fully underway. There are still a number of aspects that require improved integration for the achievement of the goal of emancipation. In the future, efforts can be made to encourage the achievement of these goals through proper religious education and referring to religious guidelines such as the Quran and Hadith which are internalized for the younger generation so that these values will be embedded and become commonplace in people's lives."

"Recep Tayyip Erdogan merupakan Presiden Turki yang memiliki pengaruh dalam ranah politik internasional. Kebijakan luar negerinya kerap menimbulkan reaksi bagi negara maupun kelompok-kelompok tertentu. Penelitian ini akan membahas sikap politik Recep Tayyip Erdogan, khususnya kebijakan luar negerinya. Selain itu, penelitian ini juga membahas pengaruh kebijakan luar negeri Erdogan terhadap hubungan Indonesia-Turki dan organisasi masyarakat (ormas) berbasis Islam di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode mixed method (kualitatif-kuantitatif) dalam menganalisis data-data primer dan sekunder. Data diperoleh dari sumber literatur, data digital dari media massa dan media sosial, dan wawancara. Selain itu, data juga diperoleh dengan teknik survei. Kuesioner akan disebar kepada responden yang merepresentasikan ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan Jamaah Tarbiyah). Berdasarkan analisis tersebut, akan diketahui (1) kebijakan luar negeri Erdogan, (2) pengaruh kebijakan luar negeri Erdogan terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Turki, dan (3) pengaruh kebijakan luar negeri Erdogan terhadap ormas Islam di Indonesia.

---

Recep Tayyip Erdogan is the President of Turkey who has influence in the realm of international politics. His foreign policies often cause reactions to certain countries and groups. This study discuss Recep Tayyip Erdogan's political stance, particularly his foreign policy. In addition, this study also discuss the influence of Erdoan's foreign policy on Indonesia-Turkey relations and Islamic-based community organizations (ormas) in Indonesia. This research was conducted using a mixed method (qualitative-quantitative) in analyzing primary and secondary data. Data is obtained from literature sources, digital data from mass media and social media, and interviews. In addition, data will also be obtained by survey techniques. Questionnaires will be distributed to respondents who represent Islamic organizations (NU, Muhammadiyah, and Jamaah Tarbiyah). Based on this analysis, it is known (1) Erdogan's foreign policy, (2) the influence of Erdogan's foreign policy on Indonesia-Turkey diplomatic relations, and (3) the influence of Erdogan's foreign policy on Islamic organizations in Indonesia."

"ABSTRAK

International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga keuangan internasional mengimplementasikan kebijakan liberalisme bagi negara yang membutuhkan dana pinjaman. Pada tahun 2016 setelah negosiasi panjang dan banyaknya penolakan dari masyarakat, Pemerintah Mesir pada akhirnya melakukan kesepakatan dengan IMF. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan pertama setelah terjadinya revolusi di Mesir pada tahun 2011, yang juga dinilai akibat dari penerapan kebijakan IMF. Masyarakat Mesir merasa bahwa kebijakan yang ditetapkan IMF tidak membawa kesejahteraan secara merata. Pengaruh IMF atas penerapan kebijakan liberalisasi ekonomi ini kemudian menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis latar belakang dan pengaruh IMF terhadap perkembangan liberalisasi ekonomi di Mesir dan menjelaskan bagaimana Mesir mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan IMF. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori neoliberal institusional yang dikembangkan oleh Robert Owen Keohane dan dielaborasikan dengan konsep interdependensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesepakatan negosiasi antara IMF dan Mesir pada tahun 2016 adalah karena perekonomian Mesir dalam keadaan yang terus terpuruk. Dan kesepakatan Program yang telah disepakati dengan IMF sebagai organisasi internasional membawa pengaruh untuk Mesir baik secara moneter, fiskal dan struktural.

---

ABSTRACT

---

International Monetary Fund (IMF) as an international financial institution implements a liberalism policy for countries that need loan funds. In 2016 after lengthy negotiations and numerous rejections from the public, the Egyptian Government finally made an agreement with the IMF. This agreement is the first agreement after the revolution in Egypt in 2011, which was also assessed as a result of implementing IMF policies. Egyptian society feels that the policies set by the IMF did not bring prosperity evenly. The influence of the IMF on the implementation of economic liberalization policies then becomes an interesting thing to study. This study aims to analyze the background and influence of the IMF on the development of economic liberalization in Egypt and explain how Egypt implements the policies set by the IMF. This research is a qualitative research with a descriptive analytical approach. The theory that will be used in this research is the institutional neoliberal theory developed by Robert Owen Keohane and elaborated with the concept of interdependence. This research concludes that the negotiation agreement between the IMF and Egypt in 2016 is because the Egyptian economy is in a state of decline. And the program agreement that was agreed with the IMF as an international organization had an influence on Egypt both in monetary, fiscal and structural terms.

"