Hasil Pencarian

Ditemukan 96 dokumen yang sesuai dengan query

Hari Prasetiyo, author

Analisis kedudukan dan kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) sebagai lembaga negara bantu di Indonesia = Analysis of position and authority of business competition supervisory commission as a state auxiliary body in Indonesia

Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Dan kedua, apa sajakah kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha di Inonesia? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42348

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Wendi Darain, author

Independensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25453

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Lujeng Waluyo, author

Jaminan konstitusional terhadap implementasi hak anak atas pendidikan di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S26276

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dian Novita, author

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara oleh mahkamah konstitusi (analisa putusan mahkamah konstitusi nomor 030/SKLN-IV/2006 tentang sengketa kewenangan lembaga negara antara KPI melawan presiden RI q.q menteri komunikasi dan informatika) = Dispute authority of state institution settled by constitutional court (constitutional court decision analysis 030/SKLN-IV/2006 about disputes authority between broadcasting commission of Indonesian againts president RI q.q minister of communications and information

Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa kewenangan tersebut kerap kali terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya telah diambil alih secara tidak sah oleh lembaga lainnya. Namun, lembaga negara yang dapat beracara dalam sidang Mahkamah Konstitusi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43860

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dyah Tantri Tillotami, author

Masalah pencatatan status penghayat kepercayaan pada kartu tanda penduduk Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016) = Registering problem for local belief in National Identity Card Republic of Indonesia (Case Studies Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52134

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitanggang, Betty Ithaomas, author

Kedudukan dan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

ABSTRAK
Pemberian kesaksian adalah hal penting yang harus diiakukan, karena mempakan salah satu upaya untuk menegakkan proses huknun, meskipun proses pembezian kesaksian tersebut penuh resiko. Oleh karena itu, kebutuhan atas perlindungan dan dukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang...

2012

T31736

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rusdi, author

Tinjauan tentang kebebasan berekspresi dalam hukum Islam dan hukum hak asasi manusia internasional : analisis kasus Jylannd Posten, di Denmark, film Fitna di Belanda, dan Innocence of muslims di Amerika = Title an overview of freedom of expression in Islamic law and international human rights : case study of Jylannd Posten, in Denmark the trailer of Fitna in Netherland, and the trailer of Innocence of Muslims in the America / Rusdi

ABSTRAK
Kebebasan berekspresi yang terjadi akhir-akhir ini perkembangannya boleh dikatakan sangat memprihatikan. Norma-norma atau aturan yang dibuat dalam Deklarasi umum tentang hak asasi manusia dan aturan pendukung lainnya menjadi tidak begitu efektif, khususnya yang menyangkut kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan agama.

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tentang pengaturan kebebasan berekspresi menurut Hukum...

Universitas Indonesia, 2013

T32698

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Supriadi, author

Analisis Pasal 6A ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 terhadap terbukanya peluang politik identitas etnis pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia = Analysis of Paragraph 3 of Article 6A of the Act of 1945 to the opening of opportunity ethnic identity politics in the Election of the President and Vice President of Indonesia

Politik identitas etnis adalah suatu hal yang sulit untuk dihindari didalam masyarakat, apalagi dalam negara yang multi etnis seperti Indonesia. Politik etnis sendiri sengaja dilancarkan bagi orang-orang tertentu guna mendapatkan dukungan politik terhadap sesame etnisnya. Berkenaan dengan itu, Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga dari hasil...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T33135

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Damayanti, author

Tinjauan yuridis dan filosofis terhadap Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum = Juridical and philosophical overview to Act number 16 of 2011 on legal aid / Dewi Damayanti

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi merek ayang miskin dan marginal. Penelitian ini ingin medeskripsikan pengaturan bantuan hukum yang ada UU nomor...

Universitas Indonesia, 2013

T33140

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Manurung, Paulus Genhard, author

Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 = Political laws legislator to creates Regulation No. 8 tahun 2011 about the Constitutional Court : case study Decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-IX/2011 / Manurung, Paulus Genhard

Tesis ini membahas tentang politik hukum lembaga negara dalam pembuatan peraturan perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan cita-cita Negara Hukum dimana salah satu syaratnya adalah terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Penelitian ini adalah kajian hukum normatif dengan desain deskriptif. Berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa interaksi politik dalam pembentukan...

2013

T32530

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cari yang mirip

Tambahkan ke Favorit

Metadata PDF

Abstrak PDF

Abstrak

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian