Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Cikarang. Penelitian Ini menggunakan pendekatan Post-positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam untuk kebutuhan analisis sehingga membutuhkan pandangan dari para narasumber yang berkaitan dengan kebijakan pelaksana pembinaan kemandirian, melalui pertanyaan terbuka seputar masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan bimbingan kerja pada pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang, mengingat bahwa masih banyaknya pengulangan kejahatan terhadap narapidana yang sudah bebas, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan mengeluarkan program bimbingan kerja pada Pembinaan Kemandirian. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa masih adanya masalah dalam pembinaan kemandirian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cikarang yaitu, kurangnya kualitas Sumberdaya, masih kurangnya peran pemerintah dalam mendukung program Bimbingan kerja guna memberdayakan wargabinaan, Kurangnya pemasaran dalam mengenalkan produk Lapas, sehingga harus menjadi perhatian agar nantinya program Bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan bisa lebih dioptimalkan lagi.

---

This research program for small-scale farmers and talk about independence of guidance to labor in a penal institution class III cikarang. Post-positivis was used in the study, to technique the collection of qualitative data through interviews to the needs of analysis that calls for the views of of the implementing guidance on the policy of independence, open through questioning the looking for any trouble. This research discuss challenges guidance pembandengan independence in a correctional institution class III cikarang, as much repetition to convict who been free, for that a correctional institution give assistance programs work on guidance independence. This research get a problem still existed for developing independence in a correctional institution in cikarang namely, resources insufficient quality, there is a lack of role of government in support the program to empower recidivist guidance, a lack of marketing in introduce lapas products, so that should be paid attention to the program guidance to labor in a penal institution can be more optimized again."

"Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ada akhir tahun 2019 mengeluarkan aplikasi umum dalam perencanaan pembangunan daerah bernama SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai salah satu upaya dukungan TIK terhadap keterpaduan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Amanat tersebut secara bertahap kemudian dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah melalui pengintegrasian sistem perencanaan yang telah ada ke dalam SIPD, terutama berlangsung pada tahap penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021 yang disertai sejumlah kendala seperti dualisme sistem. Pemerintah Kota Depok, melalui Bappeda merupakan salah satu daerah yang berhasil mengintegrasikan penyusunan RKPD Tahun 2021 ke dalam SIPD. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan fase perencanaan pembangunan terpadu yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Depok dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 melalui e-planning SIPD dengan teknik pengumpulan data kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Konsep fase IDP (Integrated Development Planning) dan e-planning menjadi teori utama dalam menganalisis. Hasil dan temuan lapangan memperlihatkan bahwa fase konsep IDP oleh Geyer (2006) terwakilkan dalam setiap tahap penyusunan, hanya saja tidak bersifat linear. SIPD sebagai sarana e-planning juga telah mencakup setiap fasenya, namun masih dalam arti sempit. Akibat polemik dualisme sistem yang terjadi, Bappeda Kota Depok dalam pelaksanaannya menggunakan tiga sistem secara bergantian, yaitu SIPD oleh Ditjen Pembangunan Daerah, RKPD Online, dan SIPD oleh Ditjen Keuangan Daerah dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri

---

At the end of 2019, the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia issued an application for regional development planning called SIPD (Regional Government Information System) as an effort to support ICT to create an integrated development planning in Indonesia. This mandate is then carried out in gradually by each Regional Government through the integration of the existing planning system into SIPD, especially taking place during the 2021 RKPD (Regional Government Work Plan) formulation stage. Depok City Government, through Bappeda (Regional Development Planning Agency), is one of the regions that has successfully integrated the preparation of the RKPD Year 2021 into SIPD. This research focuses on explaining the integrated development planning phase carried out by the Depok City Bappeda in preparation of the 2021 RKPD through SIPD e-planning with qualitative data collection techniques by in-depth interviews and literature study. The results and findings in the field show that the phase of the IDP (Integrated Development Planning) concept by Geyer (2006) is represented in each stage of the preparation, but it is not linear. SIPD as an e-planning tool has also covered each of its phases, but still in a narrow sense. As a result of the system dualism polemic that occurred, Depok City Bappeda used three systems alternately, namely SIPD by the Directorate General of Regional Development, RKPD Online, and SIPD by the Directorate General of Regional Finance and the Data and Information Center of the Ministry of Home Affairs."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari penggunaan aplikasi Qlue sebagai kanal pelaporan keluhan terkait pelayanan publik di DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan penggunaan aplikasi Qlue sebagai kanal pelaporan keluhan di DKI Jakarta, dimulai dari masyarakat melaporkan keluhannya hingga keluhan ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak ndash; pihak yang terlibat, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Qlue sendiri merupakan salah satu bentuk dari e-government yang bertujuan untuk mendekatkan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah dalam menyampaikan keluhan serta aspirasi. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam pengimplementasian aplikasi Qlue masih menemui beberapa hambatan yang masih perlu diperbaiki agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

---

The focus of this thesis is to discuss about the implementation of a mobile application named Qlue as a Public Service Complaint Management in DKI Jakarta. The aim of this thesis is to analyze how the implementation of Qlue as a complaints channel tools in DKI Jakarta, starting from when civil society deliver their complaints until their complaints are being managed by the involved party, in this case the Public Officer appointed. Method used in this thesis is by doing in depth interview with related party involved in this program, not only the Public Officer, but Civil Society Qlue User as well, and used Qualitative Approach in this thesis. Qlue itself is a form of e government that aims to help Civil Society to communicate easily with the government to deliver their complaints in public service. From this research seen that in the implementation, the stakeholder still face problem and obstacle they need to solve in order for this Program to run as expected."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai reformasi pelayanan bantuan sosial di kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses reformasi birokrasi pemerintah kota Bandung terhadap pelayanan bantuan sosial, dimulai dari perubahan kebijakan publik sampai dengan mekanisme dan sistem yang diterapkan selama ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait serta studi kepustakaan, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian. Bantuan Sosial Online adalah salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang berbasis e-government dengan tujuan transparansi dan keterbukaan publik terkait penyaluran dana bantuan sosial di kota Bandung. Jenis bantuan sosial yang dibeikan oleh pemerintah Kota Bandung terdiri dari berbagai macam bantuan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, perencanaam pembangunan dan lainya. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kota Bandung telah melakukan reformasi birokrasi terhadap pelayanan dana bantuan sosial dengan cara merevisi peraturan walikota serta menciptakan standar operasional prosedur yang jelas, namun terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah mengenai sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Bandung terhadap masyarakat atau lembaga organisasi karena pada kenyataanya masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai permohonan bantuan sosial yang sekarang sudah menjadi online.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the reform of social assistance services in the city of Bandung. The purpose of this research is to analyze the process of bureaucratic reform of Bandung city government toward social assistance service, starting from public policy change until mechanism and system applied so far. The method used in this research is by conducting in depth interviews with related parties as well as literature study, and using qualitative approach in research. Online Social Assistance is one form of public service innovation based on e government with the aim of transparency and public openness related to the distribution of social assistance funds in the city of Bandung. Type of social assistance provided by the government of Bandung consists of various kinds of assistance such as education, health, development and other planners. The result of this research is the government of Bandung City has done bureaucracy reform to social assistance fund service by revising the regulation of mayor as well as creating standard operational procedure which clear, but there are some deficiencies such as socialization done by Bandung city government to society or organization institution because In fact there are still people who do not know about the application for social assistance that is now online."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembebasan lahan. Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi terdiri dari proses perencanaan, proses persiapan, dan proses pelaksanaan. Proses perencanaan terdiri dari proses penetapan lahan yang dibebaskan dan penyusunan RKA. Proses persiapan terdiri dari rapat persiapan, survei dan pemberitahuan perencanaan pembebasan yang terdiri dari sosialisasi dan konsultasi publik. Proses pelaksanaan, proses ini terdiri dari inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan penetapan ganti rugi. Di dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul yaitu belum adanya kesepakatan harga antara pemerintah Kota Bekasi dengan para pemilik lahan dan adanya penolakan dari beberapa warga yang tidak mau tanah/lahannya dibebaskan. Kata Kunci: Pembebasan lahan, alih fungsi, ruang terbuka hijau (RTH).

---

This research was conducted to discusses about the Land Acquisition Process Related to Commercial Land Use Change into Open Green Space RTH at Siliwangi Street, Rawalumbu, Bekasi City. The paradigm used in this research is qualitative by using in depth interview and documentation study for data collection. The purpose of this research is to find out how is the process of land acquisition. The result of this research indicates that the Process of land acquisition in Siliwangi Street consists of planning process, preparation process, and implementation process. The planning process consists of land clearing and RKA preparation. The preparatory process consists of preparatory meetings, surveys, and announcing the planning of land acquisition, socialization and public consultant. Process implementation consists of identification of land ownership and the determination of compensation. Several problems are found in the implementation, the absence of price agreement between local governments and land owners, and also some citizens refused for the land to be freed."

"Skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan publik dengan studi kasus pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi dalam pelayanannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa mix method. Berdasarkan konsep dimensi pelayanan publik Valerie A. Zeithaml dan Marry Jo Bitner yang meliputi dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiviness, dimensi assurance, dan dimensi empathy, kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan e-KTP di Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi sudah cukup baik pada tahun 2017, namun terdapat satu dimensi yang mendapatkan nilai buruk, yaitu dimensi assurance.

---

This thesis discusses the quality of public service with case study of e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat of Kabupaten Bekasi. This thesis aims to know how the quality of e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat based on relevant concepts and theories. In addition, this thesis aims to describe the obstacles encountered in the service. The approach used in this research is post positivist approach with descriptive research type and data collection method in the form of mix method.

Based on the concept of public service dimension Valerie A. Zeithaml and Marry Jo Bitner covering tangible dimension, reliability dimension, responsiveness dimension, assurance dimension, and empathy dimension, public service quality is e KTP services in Kecamatan Cikarang Pusat of Kabupaten Bekasi is good enough in year 2017, but there is one dimension that gets a bad score, namely the assurance dimension."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan. Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2015-2017. BPJS Kesehatan dalam prosedur pelayanan publik masih dinilai terlalu bertele-tele dan belum mampu mencapai target yang diharapkan. Dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan akurat untuk melakukan peningkatan layanan informasi kesehatan BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile yakni aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN sejak 2015. Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN memberikan layanan yang bisa diakses menggunakan smartphone baik Android atau pun iOS dengan mendownload aplikasi tersebut via Google Playstore untuk pengguna smartphone Android dan via App Store untuk pengguna iOS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan dampak yang dihasilkan atas layanan publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mobile sebagai akses pelayanan atas Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan implementasi aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BPJS Kesehatan beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian Kesehatan, maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan dalam waktu pelaksanaan wawancara top management BPJS Kesehatan, informasi mengenai implementasi aplikasi BPJS Kesehatan belum menyeluruh, target pencapaian data berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses the implementation system of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Program in the Year 2015 2017. BPJS Kesehatan in the condition of public services is still too long winded and has not been able to achieve the expected target. In order to meet the information needs quickly and accurately to improve health information services BPJS Kesehatan launched mobile application named BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN since 2015. The applicationof BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN provide services that can be accessed using a smartphone either Android or iOS by downloading the app via Google Playstore for Android smartphone users and via the App Store for iOS users.

This study aims to explain the implementation and impact resulting from the public service of the BPJS Kesehatan Mobile as a service access to the National Health Insurance Programme. This research uses qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this research is an example of implementation of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Programme. Implementation assisted by the BPJS Kesehatan. Implementation unit can be tried with stakeholders who assist the implementation of such Ministry of Health, as well as professionals. However, in the implementation there are obstacles that occur during the time of interview of top management of BPJS Kesehatan, information on the implementation of BPJS Kesehatan application has not the target availability of data is reduced, lack of coordination among stakeholders. "

"Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

---

The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews.

The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals."

"

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan pendekatan post-positivist  dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi capaian, pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, secara keseluruhan program PTSL di Kota Jakarta Utara belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya penyuluhan intensif dari Kantor Pertanahan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan PTSL, serta terdapat kekosongan hukum perihal peraturan teknis  pembiayaan persiapan pelaksanaan program PTSL. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu faktor kepemimpinan faktor sosial ekonomi masyarakat. 

---

The large number of land parcels that have not yet been registered and mapped in Indonesia and the slow process of land certification is the background for the establishment of a complete systematic land registration program (PTSL). The actors involved in this program are required to implement PTSL professionally which refers to legal and technical provisions so that there is no practice of maladministration, thus being the reasons for this research that aims to analyze the implementation of the PTSL program and the factors that influence it at the Land Office of North Jakarta in 2018. This research refers to the theory from Edwards III (1980) with a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that in terms of achievement, the implementation of the PTSL program in 2018 at the Land Office of North Jakarta City successfully achieved the set target. However, overall the PTSL program in North Jakarta City has not been implemented properly due to several constraints such as lack of intensive counselling from the Land Office the quantity of human resources and facilities are still lacking in supporting the PTSL implementation, and there is a legal vacuum regarding technical regulations that regulate the financing of preparation for implementing PTSL programs. The researcher also found other factors that influence the implementation of the PTSL program, namely the leadership factors and the socio-economic factors of the community.

 

"