Hasil Pencarian

Ditemukan 34 dokumen yang sesuai dengan query

Tobing, Christopher, author

Pengangkatan wakil menteri sebagai bentuk pelaksanaan wewenang presiden dalam mengangkat pejabat = The appointment of vice ministers as an implementation of presidential power in apointing public officials

ABSTRAK
Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem presidensil adalah wewenang mengangkat pejabat publik. Wewenang ini termasuk dalam bidang wewenang administrasi yang disebut juga sebagai hak prerogatif Presiden. Wewenang ini merupakan wewenang yang melekat pada Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Wewenang ini telah mengalami...

Universitas Indonesia, 2012

S43673

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Luhur Kurnianto, author

Tinjauan terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur) secara langsung menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25498

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Olle Yanuanita Asrina, author

Kewenangan DPR dalam menentukan Undang-undang Pajak

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S25417

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kurnia Addien, author

Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk Pemilihan Umum dan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik ditinjau dari hukum tata negara

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25497

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Abdul Musawir, author

Pengujian formil undang-undang tinjauan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2010

S25455

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Arifuddin, author

Telaah kritis kedudukan dewan perwakilan daerah dalam hal pembentukan anggaran pendapatan dan belanja negara dikaitkan dengan aspirasi keuangan daerah

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1935

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Adhi Anugroho, author

Interpretasi mahkamah konstitusi terhadap unsur efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 Ayat (4) undang-undang dasar 1945 (studi perkara mahkamah konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 dan Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang pengujian terhadap undang-undang ketenagalistrikan) = Interpretation of the constitutional court regarding the elements of equitable efficiency In article 33 paragraph (4) of the constitution of 1945 (case study on constitutional court decision Number 001-021- 022/PUU-I/2003 and Number 149/PUU-VII/2009 on the judicial review of the electricity law)

Pengujian Terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan). Skripsi ini membahas tentang kesesuaian makna dari unsur ?efisiensi berkeadilan? yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui dengan niat awal para Bapak Bangsa mengenai perekonomian Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam Uji...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43103

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rizky Pramustiko Putera, author

Analisis kewenangan komisi perlindungan anak Indonesia dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia = authority analysis of Indonesia child protection commission in Republic of Indonesia Constitutional structure

Skripsi ini menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedua, bagaimana hubungan kewenangan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42361

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Tambunan, Sahat, author

Perbandingan kewenangan pengujian peraturan daerah oleh pemerintah dan lembaga peradilan = Comparison authority testing regional regulation by the government and the judiciary

Skripsi ini membahas kewenangan Pengujian Peraturan daerah oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Dualisme yang terjadi di Indonesia akibat ketidaktegasan peraturan yang mengatur kewenangan Pengujian Peraturan Daerah. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 145 ayat (5) Undang-Undang Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53995

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kevin Denowarsyah Widayaputra, author

Perbandingan kedudukan fungsi & tugas susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan sebelum dan setelah amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 = Comparison of positions & functions duties arrangement membership of the advisory council before and after the fourth amendment of Undang-Undang Dasar 1945 / Kevin Denowarsyah Widayaputra

ABSTRAK

Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA merupakan dewan penasihat dan pertimbangan untuk Presiden yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPA sudah ada sejak di sahkannya UUD Negara Tahun...

Universitas Indonesia, 2014

S57691

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian