Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Optimalisasi Tugas Penegak Hukum Di Laut Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing. Ada beberapa aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan kementerian dalam rangka untuk mengambil kebijakan terhadap penegakan hukum terhadap illegal fishing di laut agar bisa optimal efisien dan efektif. Akan tetapi secara aplikatif dilapangan masih belum dapat memenuhi target dalam meminimalkan tindak pidana illegal fishing di laut, dimana terdapat pelaku-pelaku kejahatan illegal fishing baik dilakukan oleh KII dan KIA yang belum tertangkap dan masih beroperasi di wilayah laut NKRI, serta masih banyaknya sumber daya perikanan yang di ambil secara ilegal oleh pelaku kejahatan dilaut.Tesis ini akan menjelaskan konsep bagaimana mengoptimalkan tugas penegakan hukum secara terpadu oleh aparat penegak hukum dil aut yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Tesis ini juga akan menjabarkan banyak persoalan yang menjadi kendala dan solusi dalam menegakan tidak pidana illegal fishing di Indonesia agar bisa berjalan dengan optimal efisien dan efektif.

---

This thesis discusses the Optimization of the Duty of Law Enforcement in the Sea in an Integrated Security System Against Illegal Fishing Crimes. There are several rules that have been made by the government and ministries in order to take policies on law enforcement against illegal fishing in the sea in order to be optimally efficient and effective. However, applicatively in the field it still cannot meet the target of minimizing the crime of illegal fishing in the sea, where there are perpetrators of illegal fishing both carried out by KII and KIA who have not been caught and are still operating in the NKRI sea area, as well as many fisheries resources which is taken illegally by criminals in the sea. This thesis will explain the concept of how to optimize the task of law enforcement in an integrated manner by law enforcement officers in the sea which is authorized by law. This thesis will also describe the many problems that become obstacles and solutions in upholding not criminal illegal fishing in Indonesia in order to run optimally efficiently and effectively."

"Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional semakin pesat, namun sengketa makin sering terjadi. Salah satu sengketa tersebut disebabkan karena praktik dumping yang dapat merugikan negara lainnya, dan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat melakukan tanggapan ataupun kontra sebagai tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang dilakukan pada umumnya berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping. Namun, BMAD ini sering disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap produksi dalam negeri. Untuk menyelesaikan sengketa dagang tersebut, World Trade Organization (WTO) telah menetapkan seperangkat prosedur dan forum penyelesaian sengketa perdagangan, yaitu Dispute Settlement Body (DSB).Salah satu contoh sengketa dagang karena kesalahan penerapan anti dumping adalah kasus antara Indonesia dengan Korea Selatan. Sengketa ini bermula pada saat KTC mengajukan petisi anti dumping dan melakukan penyelidikan dumping terhadap perusahaan-perusahaan eksportir produk kertas Indonesia. Atas penyelidikan KTC tersebut, maka Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan BMAD kepada produkproduk kertas PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) dan WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) kepada SMG (Sinar Mas Group), yaitu sebesar 8,22 persen untuk Indah Kiat, Pindo Deli, dan Tjiwi Kimia, sedangkan April Fine dan eksportir kertas Indonesia lainnya sebesar 2,80 persen, melalui Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy tertanggal 7 November 2003.Oleh karena itu, atas permintaan Indonesia, DSB membentuk sebuah Panel. Kemudian, Panel DSB memutuskan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melanggar ketentuan yang berkenaan dengan penentuan dumping dan penentuan kerugian dalam mengenakan BMAD terhadap produk kertas Indonesia. Untuk itu, DSB merekomendasikan agar pemerintah Korea Selatan melakukan perhitungan kembali atas keputusannya dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian WTO. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah Korea Selatan belum melaksanakan Putusan tersebut. Hal ini sangat merugikan para produsen kertas, dan secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan tindakan lanjut agar pemerintah Korea Selatan melaksanakan Putusan DSB tersebut.

---

In the globalization era, the growth of international trades increases rapidly, but dispute often occurs. One of the disputes are dumping practice that could inflict loss to other country, to prevent such loss, inflicted country might impose action called anti dumping measure. Usually the anti dumping measure taken are Anti Dumping Import Duty (ADID) or Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) to import products which proven to be dumping. Nonetheless, ADID is mostly misused as a protection measure to local products. To settle the dispute, World Trade Organization (WTO) has provide procedures and dispute settlement forum, namely Dispute Settlement Body (DSB).One example of trade disputes caused by faulty implementation of anti dumping is the case between Indonesia and South Korea. The dispute started when Korean Trade Commission (KTC) filed anti-dumping petition and conducted dumping investigation to Indonesian paper products export companies. Based on KTC investigation, South Korea government imposed ADID to PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) and WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) paper products to SMG (Sinar Mas Group), namely 8,22% to Indah Kiat, Pindo Deli, and Tjiwi Kimia, while April Fine and other Indonesian exporting paper as 2,80%, through Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy dated 7 November 2003.Referring to the situation, based on Government of Indonesia?s (GOI) request, DSB assemble a Panel. Afterwards, the DSB Panel decided that South Korean government has violated the provision to determine dumping and loss in imposing ADID to Indonesian product paper. In result, DSB recommends the South Korea Government to conduct recalculation over its decision and conducted adjustment pursuant to obligations regulated under the WTO Agreement. However, up to now Korean Government has not execute the decision. Such thing are unprofitable to paper producers, and indirectly would impede the growth of Indonesian economy. Following to it, GOI needs to conduct further actions, in order to force South Korean Government to execute DSB decision."

"ABSTRAKTesis ini membahas Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. INSW merupakan bagian dari ASEAN Single Window (ASW) lingkungan fasilitas perdagangan yang dioperasikan berdasarkan parameter standarisasi informasi, prosedur, formalitas, dan praktek praktek internasional tentang pengakselerasian pergerakan barang-barang lintas pabean dalam perdagangan internasional. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan ekspor-impor, konsep kebijakan umum Sistem National Single Window di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan sistem kepelabuhanan/kebandarudaraan seaport/Airport System).

---

ABSTRACTThis thesis discusses Indonesia National Single Window (INSW) which is a system which enables a single submission of data and information, a single and synchronous processing of data and information, and a single decision-making for customs release and clearance. INSW is a part of ASEAN Single Window (ASW) that is a trade facilitating environment operating on the basis of standardized information parameters, procedures, formalities, international best practices, as relevant, to the release and clearance of goods at entry points of ASEAN under any particular customs regime. Moreover, go upon the Indonesia?s interest and be more effective in attainment goal of increasing export-import services achievement, the policy concept of National Single Window in Indonesia have a modification with adding Seaport/Airport System."

"Tesis ini membahas peranan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Sebagai bagian dari industri perbankan, perbankan syariah memiliki sifat khusus, pertama; sebagai penggerak perekonomian, kedua; industri perbankan bertumpu pada kepercayaan (trus) masyarakat, sehingga membutuhkan kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari peran regulasi yang menjadi dasar hukum operasionalnya. Hingga Maret 2010, perbankan Syariah aset mencapai lebih dari Rp 60 triliun, dimana tingkat pertumbuhan aset ini sebesar 32,5%, dan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan konvensional sebesar 2,78%.

---

This thesis explores the Act 21/2010 concerning Islamic Banking on the growth of Islamic banking business. As part of the banking industry, it has a special character, first; as a driver of the economy, second; banking industry rests on the trust from people, thus requiring legal certainty. This study is a descriptive qualitative research. It concludes that the growth of Islamic banking can not be separated from the role that becomes the legal basis for regulation of it?s operations. Until March 2010, Islamic banking assets reached more than Rp 60 trillion, which is an asset growth rate of 32.5%, and the Islamic banking market share of conventional banking industry amounted to 2.78%."

"Aktivitas perdagangan dari masa ke masa mengalami pergerakan yang sangat cepat. Perdagangan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku dagang yang berada pada satu negara, melainkan juga melibatkan pelaku dagang dari negara lain. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan antar negara atau perdagangan intemasional ini semakin kompleks. Oleh karenanya dibutuhkan suatu instrumen hukum guna memperlancar arus perdagangan dari satu negara ke negara lain dan menghilangkan segala yang dapat menghambat akses masuk ke pasar negara lain. Hal inilah yang mendorong suatu negara untuk membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Petjanjian perdagangan bebas dapat dibuat oleh dua negara (bilateral) maupun oleh beberapa negara (multilateral). Baik bilateral maupun multilateral, tujuan peijanjian perdagangan bebas adalan sama, yaitu mengurangi atau menghapuskan harnbatan­ hambatan dalam perdagangan yang dilakukan oleh warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Namun demikian terdapat perbedaan diantara keduanya. Dari segi tujuan dan Jatar belakang, pada perjanjian perdagangan bebas multilateral khususnya yang bersi fat regional memiliki tujuan untuk memperkuat kekompakan dan sating memaksimalkan potensi ekonomi dari masing-masing negara. Sedangkan perjanjian perdagangan bebas bilateral dirnaksudkan untu k mengintensifkan atau mempercepat proses liberalisasi perdagangan d iantara ked ua negara. Dari segi substansi, perjanjian perdagangan bebas bilateral lebih spesiflk dari substansi perjanjian perdagangan bebas multilateraL Hal pokok apa saja yang tercantum dalam perjanjian perdagangan bebas pada umumnya dan bagaimana perbedaan substansi antara perjanjian perdagangan bebas multilateral dengan peijanjian perdagangan bebas bilateral, merupakan beberapa pokok pennasalahan pada penulisan ini.

---

From time to time, trading activities has rapidly developed. Trading not only executed by traders in one country, but also involves traders from another country. The international trading has become more and more complex. Therefore, legal instrument to enhance trading movement and to overcome any trade barriers in order to expand market access to another country, is needed. This issue has urged a country to make a free trade agreement to another country. Free trade agreement can be arrange either by two countries (bilateral) or more than two countries (multilateral). Both arrangements have the same purpose, is to reduce or eliminate barriers in lrade. Nevertheless, there are differences in both arrangements. From the perspective of purpose and background, multilateral free trade agreement, especially regional, aimed to strengthen their economic ties and to enhahce economic opportunities from each country. In the other hand, bilateral free trade agreement aimed to accelerate the process of liberalization in trade between both countries. From the perspective of substance, bilateral free trade agreement has more specific detail rather than the multilateral free trade agreement. What are the major aspects concluded in "a free trade agreement in general and what are the differences between bilateral free trade agreement and multilateral free trade agreement, are the subjects of this academic writing."

"ABSTRAK Convention On The International Regulation For Preventing Collisions At Sea 1972/COLREG 1972 diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1979. Dengan terjadinya tubrukan kapal di ALKI maka COLREG 1972 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum maksimal memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di ALKI karena Indonesia belum menetapkan Traffic Separation Schemes (TSS)/ skema jalur pemisah pelayaran di ALKI. Dari penelitian hukum yuridis normatif dengan pertimbangan kepadatan trafik, bahaya navigasi, sudah saatnya Indonesia menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) pada Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Jawa Sebelah Barat, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Ombai dan Laut Flores Seblah Tenggara. Dengan terdapatnya kelemahan Pasal 330 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka perlu direvisi dengan menambahkan perwira kapal dan awak kapal yang lain ikut bertanggung jawab secara pidana apabila lalai melakukan pencegahan kecelakaan kapal. Diperlukannya pengendalian Perairan Indonesia di ALKI melalui eksistensi kekuatan negara sepanjang ALKI. Untuk peningkatan pemahanan dan pengetahuan dalam penanganan Tindak Pidana Pelayaran perlu diadakan pelatihan bersama antara Penyidik dibidang pelayaran yaitu Polri, PPNS Perhubungan, Perwira TNI AL, Kejaksaan, Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung."

"Tesis ini akan membahas eksistensi penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement ("ISDS") dalam perjanjian investasi internasional di lembaga arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") dan Permanent Court of Arbitration ("PCA"), serta saran pengembangan penyelesaian ISDS melalui PCA yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan penanam modal asing (foreign investor) maupun negara penerima (host country). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PCA saat ini cukup banyak dimanfaatkan sebagai forum penyelesaian sengketa penanaman modal internasional dan khususnya untuk menyediakan dukungan institusional bagi arbitrase ISDS yang timbul dari perjanjian investasi internasional yang dilakukan diluar kerangka Konvensi ICSID. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa pada PCA yang dapat dilakukan perubahan agar penyelesaian sengketa bagi mekanisme ISDS melalui PCA dapat benar-benar menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak.

---

This thesis is aimed to discuss the existence of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements settled through the International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") arbitration and the Permanent Court of Arbitration ("PCA"), as well as suggestions for developing ISDS mechanism through the PCA that can guarantee legal certainty and support the interests of foreign investors and host countries. This research is normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the PCA is currently quite widely used as a forum for resolving international investment disputes and in particular to provide institutional support for ISDS arbitration arising from international investment agreements carried out outside the framework of the ICSID Convention. Nonetheless, there are a number of things related to the dispute resolution arrangements in the PCA that can be improved so that the dispute resolution for the ISDS mechanism through PCA can truly guarantee legal certainty for both parties."

"Tesis ini membahas tentang Pengenaan Bea Masuk Atas Importasi Barang Tak Berwujud  (Intangible Goods) Di Indonesia dengan melihat posisi Indonesi pada  Joint Statement On E-Commerce Initiatives (JSI), kemudian membahas Penerapan Pengenaan Bea Masuk Atas Impor Intangible Goods Di Negera-Negara Lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Hasil penelitian menyarankan bahwa Posisi Indonesia pada JSI, diharapkan tetap terlibat dalam keanggotaan, mengingat sampai saat ini perdagangan global e-commerce terutama yang terkait dengan intangible goods masih belum signifikan menjadi sumber devisa negara dan belum dipersepsi seragam secara universal oleh negara-negara di dunia maka diperlukan lebih banyak upaya kerjasama kesepahaman antara Indonesia dengan negara-negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, terutama sesama anggota WTO dalam JSI, diperlukan sistem yang integratif sebagai model yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia dengan cara mempelajari, meniru, dan mencontoh dari negara-negara maju yang lain yang telah berhasil menerapkannya secara efektif dan optimal dan Dibutuhkan regulasi yang paripurna terutama dalam hal implementasi teknis penerapan dan pengawasan aturan-aturan terkait perdagangan e-commerce global di Indonesia serta badan-badan pelaksana dari regulasi tersebut. Selain itu adanya keinginan yang kuat pemerintah untuk menciptakan keadilan pada sektor perpajakan melalui Undang-Undang Perpajakan dan Omnibus Law diharapkan dapat segera diwujudkan untuk memperbesar basis pajak dari sektor ekonomi digital.

---

This thesis discusses the Imposition of Import Duty on Intangible Goods Importation in Indonesia by looking at Indonesias position in the Joint Statement On E-Commerce Initiatives (JSI), then discussing the Imposition of Imposition of Import Duty on Intangible Goods Imports in Other Countries. This study uses a legal research method. Research result suggested that Indonesias position at JSI is expected to remain involved in membership, bearing in mind that to date global e-commerce trade, especially related to intangible goods, has not yet been a significant source of foreign exchange and has not been universally perceived by countries in the world. a lot of collaborative understanding efforts between Indonesia and other countries, both bilaterally and multilaterally, especially fellow WTO members in JSI, an integrative system is needed as the most appropriate model to be applied in Indonesia by learning, imitating and emulating from countries other advanced companies that have succeeded in implementing it effectively and optimally and a comprehensive regulation is needed, especially in terms of the technical implementation of the application and supervision of rules related to global e-commerce trade in Indonesia and the implementing agencies of the regulation. In addition, the governments strong desire to create justice in the taxation sector through the Taxation Law and Omnibus Law is expected to be realized soon to enlarge the tax base of the digital economy sector."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan dasar hukum Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional, fungsi dari perjanjian serta substansi perjanjian yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, selanjutnya tesis ini juga melakukan studi kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal. Pembahasan ini penting untuk mengetahui tujuan dari perjanjian tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini merupakan telaah mengenai perjanjian bilateral mengenai peningkatan penanaman modal, yang dilatar belakangi adanya keinginan investasi transnasional yang aman oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.Yang menjadi dasar hukumnya bukan hanya dasar hukum perjanjian internasional akan tetapi hukum nasional dari negara terkait juga harus disesuaikan. Substansi dari perjanjian bilateral mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal selain adanya perlindungan hukum dari kedua negara terkait dengan investasi, perjanjian ini juga merupakan bentuk dari pengakuan kedaulatan dari kedua negara, adanya upaya untuk menjaga perdamaian dunia dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai. Untuk mentelaah lebih jauh maka dilakukan stidu kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal.

---

This thesis addresses issues on the legal basis for bilateral agreements on the increase and protection of investment under the international law and the national law, functions and substance of the agreements which are entered into by various countries in the world and a case study on the agreement between Indonesian government and the government of the Russian Federation on the increase and protection of investment. The discussion of the issues is of great importance in order to learn about the objective of the agreements, resulting in deep understanding of bilateral agreements on the increase and protection of investment. The research uses a normative method. The background of the research is the need to have safe transnational investment which requires legal guarantee from both parties to the agreement. The legal bases are not only limited to the legal basis of international law since the national law of the relevant countries should also be adjusted. The substance of bilateral agreements on the increase and protection of investment includes legal protection from both countries and such an agreement is also a form of acknowledgment of the sovereignty of both countries and represents an effort to maintain world peace through amicable dispute resolutions. To review it further, a case study is conducted on the agreement between the Indonesian government and the government of the Russian Federation on the increase and protection of investment."

"Tesis ini menganalisis mengenai Singapore Convention on Mediation yang merupakan solusi bagi beberapa pihak yang tidak memilih penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui mediasi karena tidak memiliki kekuatan legitimasi internasional. Konvensi ini diterbitkan oleh UNCITRAL pada tanggal 7 Agustus 2019 dan secara resmi diberlakukan terhitung tanggal 12 September 2020. Dalam perkembangannya, konvensi ini semakin diminati dalam upaya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mengingat konvensi ini baru saja disepakati dan belum diterapkan secara efektif oleh negara-negara lain, dan untuk itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertimbangan-pertimbangan Indonesia dalam menentukan sikap keikutsertaan dalam konvensi ini sebagai solusi penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Singapore Convention on Mediation adalah salah satu upaya untuk meningkatkan Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia, namun tetap harus mempertimbangkan apakah proses aksesi dibutuhkan oleh negara Indonesia, atau merupakan kepentingan negara lain untuk memudahkan proses eksekusi dari kesepakatan hasil mediasi yang dilakukan di luar negara Indonesia.

---

This thesis discusses the Singapore Convention on Mediation which is a solution for some parties who do not choose to settle international trade disputes through mediation because they do not have the power of international legitimacy. This convention was published by UNCITRAL on 7 August 2019 and officially entered into force on 12 September 2020. In its development, this convention is increasingly in demand as an alternative to out-of-court dispute resolution which until now has not fully accommodated the need to resolve disputes quickly, simple, and low cost. Considering that this convention has just been agreed upon and has not been effectively implemented by other countries, and for that, this research will discuss Indonesia's considerations in determining its participation in this convention as an effective and efficient dispute resolution solution. The research method used is normative juridical research. The Singapore Convention on Mediation is one of the efforts to increase the Ease of Doing Business (EODB) in Indonesia, but still has to consider whether the accession process is required by the Indonesian state, or is in the interest of other countries to facilitate the execution process of the mediation result agreement conducted outside the Indonesia."