Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini menganalisis fenomena Aksi Bela Islam ldquo;411 rdquo; dan ldquo;212 rdquo; tahun 2016 oleh Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF-MUI dalam perspektif populism. Argumentasi dalam penelitian ini adalah Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI merupakan gerakan populisme dalam bentuk strategi politk dan termasuk dalam varian populisme Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus case study . Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data adalah melalui wawancara dan pemberitaan seputar GNPF-MUI di berbagai media massa. Temuan dari penelitian ini didapatkan penjelasan bahwa penyebab kemunculan Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI adalah adanya konteks Ahok menjadi kontestan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sentiment anti-Ahok, dan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Aksi Bela Islam GNPF-MUI merupakan pupulisme dalam bentuk strategi politik Jansen, 2011 karena mampu memobilisasi massa yang berasal dari kalangan yang terpinggirkan dari sektor sosial dan berbagai ormas Islam, diajak untuk melakukan tindakan politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk tidak memilih Ahok anti Ahok . Di dalam Aksi Bela Islam GNPF-MUI juga terdapat elemen populisme Islam Vedi R. Hadiz , yaitu koalisi multi kelas yang terbentuk dari berbagai ormas Islam, disatukan oleh identitas bersama yang sengaja dibentuk yaitu sebagai pembela Islam Islamic Defender dengan seruan ldquo;Bela Quran rdquo; sebagai pemersatu.Kata kunci : penyebab kemunculan, strategi politik, mobilisasi massa, populisme Islam.

---

ABSTRACTThis study analyzes the phenomenon of Aksi Bela Islam 411 and 212 in 2016 by the Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF MUI in the perspective of populism. The argument in this research presents that the Aksi Bela Islam by GNPF MUI is a populist movement in the form of political strategy and included into one of Islamic populism. This research uses qualitative approach with case study method. The data obtained by interviewing and researching news about GNPF MUI in various mass media. This study finds that the cause of the emergence of Aksi Bela Islam by GNPF MUI are the existence of Ahok related to his status as candidate of Jakarta rsquo s Governor elections in 2017, anti Ahok sentiment, and the blasphemy of Ahok. The Aksi Bela Islam of GNPF MUI is a populism in the form of political strategy Jansen, 2011 because it is able to mobilize people from various background such as the marginalized, Islamic mass organizations, who were invited to take political action not to vote Ahok anti Ahok in Jakarta elections 2017. In the Aksi Bela Islam of GNPF MUI there is also an element of Islamic populism Vedi R. Hadiz , a multi class coalition formed from various Islamic mass organizations, united by a commonly formed identity of the defender of Islam Pembela Islam with the call Bela Quran as a unifier.Keywords causes of emergence, political strategy, mass mobilization, Islamic populism"

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya organisasi sayap Islam didalam partai nasionalis yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP . Mengingat, partai ini adalah partai yang selalu dicitrakan jauh dari Islam. Dibandingkan dengan partai nasionalis yang lain, PDI Perjuangan merupakan partai yang benar-benar menonjolkan sisi nasionalis-sekuler dari pada nasionalis-religius seperti partai-partai yang lain. PDI Perjuangan juga terkadang menolak kebijakan-kebijakan Islam seperti Undang-Undang Pornografi, sehingga menimbulkan perdebatan dengan partai-partai Islam. Penelitian ini menggunakan teori catch-all party yaitu sebuah partai politik yang telah meninggalkan ideologinya, dan merangkul sebanyak mungkin kelompok sosial untuk kepentingan pemilihan umum.Krouwel menjelaskan ada beberapa perubahan kearah catch-all party. Tetapi, dalam penelitian ini yang akan digunakan hanya ada dua bentuk perubahan, yaitu perubahan secara ideologi dan kompetisi partai serta perubahan dalam daya tarik pemilih. Perubahan secara ideologi dan kompetisi partai akan fokus dalam melihat sikap-sikap PDIP dalam menyikapi kebijakan Islam dan pola koalisi yang dibentuk oleh PDIP. Sedangkan dalam daya tarik pemilih, akan fokus pada cara Bamusi dalam merangkul kelompok-kelompok Islam. Selain itu juga peran Bamusi sebagai kelompok Islam dalam mendukung sikap dan memenangkan calon yang diusung oleh PDIP.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebelum dan setelah hadirnya Bamusi, sebetulnya PDIP sudah memiliki kecenderungan kearah catch-all karena ada beberapa kebijakan Islam yang juga sepakat dan bahwa PDIP juga bisa berkoalisi dengan partai Islam meskipun lebih sering dengan PPP dan PKB. Tetapi, ditingkat daerah, PDIP juga bisa berkoalisi dengan partai Islam seperti PKS dan PAN. Bamusi juga memiliki peran, bahkan bisa mengusulkan calon kepala daerah, tetapi, Bamusi cenderung lebih banyak berperan dalam urusan propaganda menangkal isu-isu agama. Karena, Bamusi masih tetap memiliki ketergantungan dengan PDIP yaitu apabila ada instruksi partai, maka Bamusi bergerak. Sehingga inilah yang menyebabkan suara PDIP tidak bisa mencapai suara mayoritas meskipun ada organisasi Islam.

---

ABSTRACT This research is motivated by the presence of Islamic wing organization within the nationalist party that is Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP . Given, this party is a party that is always imaged away from Islam. Compared to other nationalist parties, the PDIP is a party that truly features the secular nationalist side of the nationalist religious like the other parties. The PDIP also sometimes rejects Islamic policies such as the Pornography Act, causing a debate with Islamic Parties. This study uses a catch all party theory that is a political party that has abandoned its ideology and embraces as many social groups as possible for the sake of elections.Krouwel explains there are some changes towards the catch all party. However, in this study to be used, there are only two forms of change, namely ideological changes and party competition and changes in the appeal of voters. Ideological changes and party competitions will focus on looking at PDIP attitudes in addressing Islamic policy and coalition patterns established by PDIP. While in the appeal of voters, will focus on the way Bamusi in embracing Islamic groups. In addition, the role of Bamusi as an Islamic group in supporting the attitude and win the candidate that carried by PDIP.The results of this study show that before and after the presence of Bamusi, PDIP actually has a tendency towards catch all because there are several Islamic policies that also agree and that the PDIP can also coalition with Islamic parties, although more often with PPP and PKB. However, at the regional level, PDIP could also coalesce with Islamic parties such as PKS and PAN. Bamusi also has a role, may even propose a candidate for the regional head, but, Bamusi tends to play a greater role in propaganda matters of religious issues. Because, Bamusi still has a dependence on PDIP that if there is party instruction, then Bamusi move. So this is what causes PDIP votes cannot reach the majority of votes despite the existence of Islamic organizations. "

"Studi ini dilatarbelakangi dengan keberhasilan PDIP memenangkan Pemilu perolehan suara 19,33%. Keberhasilah PDIP di Pemilu 2019 ini juga menjadikannya sebagai partai pertama yang berhasil memenangkan pemilu secara berturut-turut di era Post-Soeharto. Kemenangan di Pemilu 2019 ini dicapai ditengah semakin banyaknya partai beraliran nasionalis seperti PDIP yang ikut pemilu. Dalam konteks latar demikianlah selanjutnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan mencari jawaban mengapa PDIP kembali memenangkan Pemilu 2019.Dalam melakukan analisis, penelitian ini akan menggunakan teori institusionalisasi partai dan teori marketing politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam dengan narasumber internal partai serta studi terhadap data-data sekunder yang berasal dari berbagai referensi seperti buku, dokumen partai, serta penelusuran situs-situs yang memuat hasil riset, dan kinerja partai yang menjadi objek kajian.Temua studi ini ni menunjukkan kemenangan PDIP di Pemilu 2019 merupakan kombinasi dari faktor institusionalisasi partai dan kemampuan dalam merespon dinamika eksternal partai. Dilihat dari institusionalisasi partai, beberapa aspek menujukkan tingkat institusionalisasi PDIP relatif baik seperti aspek pengakaran di masayarakat dan organisasi. Tingkat institusionalisasi yang relatif baik ini menjadi modal penting internal patai dalam berkontestasi di Pemilu 2019. Sementara dilihat dari aspek eksternal PDIP berhasil memanfaatkan dinamika eksternal dengan baik seperti, positioning politik, ketokohan Jokowi, strategi marketing politik yang tepat, masalah internal yang menimpa kompetitor dan juga isu kampanye pada Pemilu 2019.Implikasi teoritik menunjukkan tingkat institusionalisasi yang baik menjadi faktor penting kinerja elektoral partai. Keberhasilan mengelola institusionalisasi menjadi modal penting partai untuk memenangkan pemilu. Selain institusionalisasi, kemampuan partai memanfaatkan dimanima eksternal partai yang berkaitan dengan poistioning, marketing politik, figur serta isu juga terbukti memberikan peranan besar terhadap kemenangan partai politik di pemilu.

---

This study was motivated by the success of the PDIP in winning the election vote of 19.33%. The success of the PDIP in the 2019 Election also made it the first party to succeed in winning consecutive elections in the Post-Suharto era. This victory in the 2019 Election was achieved amid an increasing number of nationalist parties such as the PDIP which participated in the election. In the context of this setting, this research was then carried out. This research will look for answers to why PDIP won the 2019 Election again.

In conducting the analysis, this study will use the theory of party institutionalization and political marketing theory. This study uses qualitative methods, while the technique of collecting data through in-depth interviews with internal party sources and studies of secondary data derived from various references such as books, party documents, and searches for sites that contain research results, and party performance. become the object of study.

This study shows that the victory of PDIP in the 2019 Election is a combination of the factors of party institutionalization and ability to respond to the party's external dynamics. Judging from the institutionalization of the party, several aspects show the level of institutionalization of PDIP is relatively good, such as aspects of rooting in the community and organization. This relatively good level of institutionalization has become an important internal capital for Patai in contesting the 2019 Election. Meanwhile, from the external aspect PDIP has successfully utilized external dynamics such as political positioning, Jokowi's character, appropriate political marketing strategies, internal problems affecting competitors and also campaign issues in the 2019 Election.

Theoretical implications show that a good level of institutionalization is an important factor in party electoral performance. The success of managing institutionalization is an important capital for the party to win the election. In addition to institutionalization, the ability of the party to utilize external parties in relation to policy, political marketing, figures and issues also proved to provide a major role in the victory of political parties in the elections."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah Singapura dalam mengelola tenaga kerja asingnya melalui kebijakan Employment of Manpower Act yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian negara tersebut. Krisis global tahun 2008 telah mempengaruhi kondisi ekonomi Singapura dan membuat pemerintahnya mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kembali performa perekonomiannya. Salah satunya adalah dengan mengubah kebijakan ketenagakerjaan agar tidak terlalu bergantung pada tenaga kerja asing yang selama ini menjadi penopang perekonomian Singapura. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana keterkaitan antara ide-ide (Ideas), kepentingan-kepentingan (Interests) dari berbagai pihak yang terkait dengan isu ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah institusi-institusi (Institutions) negara Singapura pada saat melakukan amandemen kebijakan Ketenagakerjaannya, Employment of Manpower Act pada tahun 2012.

---

This study discusses how Singapore’s Government manages its foreign workforce through the Employment of Manpower Act policy, which continues to change along with the development of the country's economic condition. The 2008 global crisis has affected Singapore's economic conditions and has made its government take some strategic steps to improve its economic performance. One of the steps taken by the Singapore government is to change employment policies to be less dependent on foreign workers who have become the backbone of Singapore's economy. The focus of this research is to analyze how the interrelationship between ideas (ideas), interests (Interests) from various parties related to employment issues, in this case, are Singapore state institutions when amending their Employment Policy, Employment of Manpower Act in 2012."

"Penelitian yang berjudul Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, dan Proses Pembingkaian dalam Gerakan Sosial: (Studi Kasus Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tahun 2010-2012), dilatarbelakangi oleh munculnya aktivitas gerakan yang terus menerus dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat Yogyakarta. Gerakan masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tersebut, lahir sebagai bentuk aksi protes atas adanya upaya reduksi keistimewaan oleh pemerintah pusat yang terjadi sejak masa Orde Baru. Kemudian berkembang pasca reformasi, dan menuntut agar Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa melalui mekanisme pemilihan umum. Gerakan tersebut terpusat pada tuntutan akan lahirnya aturan yuridis yang mengatur penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori gerakan sosial baru dengan unit analisis teori kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaian di dalam menjelaskan munculnya gerakan sosial. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana aktor-aktor gerakan memanfaatkan momentum politik, mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam membentuk pemahaman bersama sehingga mampu memobilisasi masyarakat dan melakukan gerakan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial pada kasus gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, kesempatan politik yang mampu menciptakan peluang bagi aktor-aktor gerakan untuk memanfaatkan momentum aksi. Kedua, struktur mobilisasi yang merepresentasikan struktur sosial masyarakat. Serta proses pembingkaian yang strategis. Ketiga faktor tersebut sangat mendukung terciptanya gerakan sosial. Implikasi teori pada penelitian ini menggambarkan secara parsial adanya anomali pada teori-teori gerakan sosial baru.

---

This research discusses the social movement to demand the appointment of the Sultan of Yogyakarta as the governor through the enactment of the law on Special Autonomy of Yogyakarta Province, without a free and fair election like in any other regions in Indonesia. The movement has its roots in history since the New Order, where there were protests and demonstrations among the public over the uniformization of local government system, including in the mode of election. After reformasi 1998, there were demands for Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam to be enthroned as Governor and Vice Governor of Yogyakarta Province without election. The movement focused on the demands for the introduction of juridical rules governing the appointment of Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam as Governor and Vice Governor of Yogyakarta.

This research uses the new social movement theory, explaining the three factors of the movement, i.e. political opportunity, mobilization structure, and framing process. It explains how political opportunities and mobilization structures are formed, and how social movement actors develop strategies and interact with their environment in building a common understanding in order to prepare society and engage in social movements. The research method used is a qualitative method with case study approach.

The findings of the research indicate that the social movement in the case of Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta movement is highly influenced by three factors. First, a political opportunity that creates opportunities for movement actors to take advantage of the momentum of the action. Second, the mobilization structure that represents the social structure of society. Third, the strategic framing process. These three factors strongly support the creation of social movements. The theoretical implications of this study illustrate partially anomalies in new social movement theories."

"ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai perubahan strategi politik HusniMubarak dari eksklusi politik menuju inklusi politik di tahun 2000 dan sesudahnya.Krisis legitimasi yang dihadapi oleh Husni Mubarak diduga menjadi sebab terhadapperubahan strategi politik Husni Mubarak tersebut. Selain berfokus pada pembahasanmengenai perubahan strategi politik Husni Mubarak, penulis juga berfokus padaperolehan suara IM pada Pemilu Legislatif 2000 dan 2005. Melalui teori krisislegitimasi dan oposisi politik, penulis melihat bahwa inklusi politik Husni Mubarakdidasari atas krisis legitimasi yang ia hadapi. Inklusi politik tersebut pada akhirnyamembuka ruang bagi IM untuk meningkatkan perolehan suaranya di tahun 2000-2005.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on changing in Husni Mubarak political strategy from politicalexclusion to political inclusion in 2000 and post-2000. Legitimation crisis faced byHusni Mubarak is considered as a cause on his political strategy change. Moreover,this thesis also focuses on the rising of IM electoral gaining in Egypt ParliamentaryElection 2000 and 2005. By legitimation and political opposition theory, authorconsiders that Husni Mubarak’s political inclusion is based on crisis legitimationfaced by him. Finally, this inclusion has given political space for IM to increase itselectoral gaining in both parliamentary election."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan gerakan protes sebuah komunitas atas suatu kebijakan korporasi. Studi kasus yang diambil adalah protes krlmania atas kebijakan yang diterapkan oleh PT. KAI seperti kenaikan tarif KRL Jabodetabek dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagamana bentuk pola protes dan dinamika gerakan yang dibangun serta dampaknya terhadap kebijakan PT. KAI mengenai KRL Jabodetabek setelah protes tersebut. Penelitian bersifat deskriptif dengan penggunaan metode kualitatif. Teori urban social movement (Manuel Castells), privatisasi dibidang transportasi, serta pelayanan publik akan menjadi kerangka yang digunakan untuk menganalisis pola gerakan dan respon yang diambil oleh PT. KAI. Penelitian ini menunjukan bahwa protes krlmania berdampak pada respon PT. KAI dan pemerintah dengan menunda kenaikan tarif serta mengeluarkan perarturan terkait untuk penerapan SPM. Terdapat pula faktor privatisasi dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakanya serta tata kelola perkeretapian yang buruk sehingga menyebabkan munculnya protes tersebut.

---

This thesis describes community protest movement on a corporate policy.The study case in this thessis is krlmania protest onPT. KAI policy such as KRL Jabodetabek tariff increase and implementation of Minimum Service Standard.This thesis examine how protest pattern and the effect of protest to PT. KAI policy in KRL Jabodetabek. This research is a descriptive research using qualitative methods. Theory of urban social movement(Manuel Castells), privatization in transportation and public service becomes the framework to analyze the process. This thesis identifies that there are krlmania have effected to PT. KAI and government responds to suspend tariff increase and make new regulation for implementation of minimum service standard. There is also another protest factor like privatization from government and poor railway governance."

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas mengenai kebijakan Mandatory Sentencing Law yang diberlakukan di Northern Territory, Australia dengan memberikan hukuman wajib atau hukuman minimal bagi pelaku tindak kejahatan properti dengan melihatdampaknya terhadap masyarakat Aborigin. Melalui model penelitian kualitatif,penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari sebuah kebijakan terhadapkelompok minoritas di Australia. Teori kebijakan publik oleh James E. Andersondigunakan untuk menjelaskan dampak kebijakan publik terhadap kelompokminoritas.

---

ABSTRACTThis thesis scrutinizes Mandatory Sentencing Law as public policy that enforced inNorthern Territory, Australia by giving fixed or minimum penalty to the property offenders and see how its impact on indigenous people of Australia. Through a qualitative research, this study aims to discover impact of public policy on minoritygroup in Australia. The public policy theory by James E. Anderson is the theorywhich used in this thesis to explain the impact of public policy to minority group., This thesis scrutinizes Mandatory Sentencing Law as public policy that enforced inNorthern Territory, Australia by giving fixed or minimum penalty to the property offenders and see how its impact on indigenous people of Australia. Through a qualitative research, this study aims to discover impact of public policy on minoritygroup in Australia. The public policy theory by James E. Anderson is the theorywhich used in this thesis to explain the impact of public policy to minority group.]"

"ABSTRACTPenelitian ini berfokus pada diskusi mengenai de-demokratisasi di Thailand sejak tahun 2006-2017. Sebagai negara demokratis, Thailand mulai menunjukkan indikasi keruntuhan demokrasi sejak kudeta militer tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat penyebab dari de-demokratisasi melalui proses keruntuhan demokrasi di Thailand. Penelitian ini menggunakan landasan teori keruntuhan rezim demokrasi Linz yang melihat interaksi antar elemen keruntuhan melalui tiga tahapan proses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diperoleh melalui data sekunder. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa de-demokratisasi di Thailand tidak hanya terjadi karena interaksi antar elemen keruntuhannya saja tapi juga karena kegagalan proses penyeimbangan kembali.

---

ABSTRACTThis study aims to thoroughly discuss the de democratization in Thailand during the period 2006 2017. Despite being a democratic country, the country has shown indications of democratic breakdown following the military coup during the period. This study attempts to address the causes such de democratization through the democratic breakdown process. Utilizing Linz rsquo s democratic regime breakdown theory, the discussion revolves on the interactions among the breakdown elements throughout three stages. In particular, this study qualitatively discusses study cases that are analyzed using secondary data relevant to the subject. The findings suggest that Thailand rsquo s de democratization ensued not only due to such interactions between the aforementioned elements, but also the country rsquo s reequilibration failures."

"Skripsi ini membahas tentang polemik yang berkembang dari regulasi angkutan umum berbasis daring di Indonesia. Kemunculan angkutan umum berbasis daring yang tidak disertai regulasi pada tahun 2015 memunculkan permasalahan di masyarakat yaitu (1) isu keselamatan, (2) tarif, (3) suspensi dan kemitraan, (4) ketertiban dan keamanan, dan (5) konflik dengan angkutan konvensional, sehingga pemerintah perlu untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, namun regulasi yang dikeluarkan pemerintah menjadi polemik karena tarik-menarik kepentingan aktor terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Kebijakan Publik dari Riant Nugroho untuk memahami isu kebijakan, kemudian menentukan isu kebijakan publik menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Selanjutnya penelitian ini menggunakan Model Analisis Kebijakan dari William N. Dunn untuk memahami tahapan tertentu dalam serangkaian proses pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini memfokuskan pada tahap penyusunan agenda dalam kebijakan angkutan umum berbasis daring dari tahun 2015 hingga 2018. Dalam rentang waktu tersebut terjadi beberapa kali perubahan peraturan dikarenakan pemerintah terlambat dalam membuat regulasi dan kesulitan menemukan titik tengah yang dapat mengakomodasi semua kepentingan para aktor yang terlibat.

---

This thesis discusses the growing polemic of online-based public transportation regulations in Indonesia. The emergence of online-based public transportation that is not accompanied by regulation in 2015 raises problems in the community, namely (1) safety issues, (2) tariffs, (3) suspension and partnerships, (4) order and security, and (5) conflicts with conventional transportation, so that the government needs to issue policies that can overcome these problems, but regulations issued by the government are a polemic because of the attraction of the interests of actors related to the policy. This research uses Riant Nugroho's Public Policy Theory to understand policy issues, then determine public policy issues using Riant Nugroho's indicators. Furthermore, this study uses William N. Dunn's Policy Analysis Model to understand certain stages in a series of public policy making processes. This research focuses on the agenda setting stage of online-based public transport regulations from 2015 to 2018. In that time period there have been several changes in regulations because the government is late in making regulations and has difficulty finding a midpoint that can accommodate all the interests of the actors involved."