Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini mengkaji urbanisme pada komuniti penduduk asli pinggiran kota dalam menghadapi proses pengkotaan yang berlangsung di sekelilingnya, dengan kasus kampung Cipaheut Kaler, di pinggiran-dalam Utara kota Bandung. Komuniti ini semula adalah komuniti petani pedesaan. Kajian bertujuan untuk memahami bagaimana latar belakang sebagai komuniti petani pedesaan berperanan dalam urbanisme orang Cipaheut Kaler ini, dan mengapa serta bagaimana terbentuk keragaman cara hidup di kalangan penduduk asli yang berasal dari leluhur yang sama. Studi ini menggunakan kerangka teori praktek, yang melihat tingkah laku sebagai produk dari kecondongan-kecondongan yang relatif langgeng dan dihasilkan oleh struktur yang membentuk suatu kondisi kehidupan materi yang khas, dan menjadi prinsip bagi tindakan dan gagasan. Penelitian yang terfokus pada para agen penghasil praktek ini menggunakan metode kualitatif. Satuan analisisnya adalah keluarga-keluarga penduduk asli Cipaheut Kaler. Pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara, dibantu dengan survey bersampel purposif untuk memperoleh gambaran umum tentang penduduk kampung ini. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa cara hidup penduduk asli (pituin) Cipaheut Kaler merupakan hasil dari interaksi antara kekuatan-kekuatan kota dan praktek para pituin yang distrukturi oleh habitus petani pedesaan, dalam konteks tempat dan waktu yang spesifik. Lokasi kampung ini di daerah yang dimaknai khusus oleh tradisi perkotaan yang sejarahnya berpangkal pada masa kolonial Hindia Belanda, yakni sebagai daerah rekreasi, ternyata merupakan prakondisi yang menentukan corak urbanisasi, dan karenanya juga urbanisme penduduk asli di sini. Kekuatan kota telah mengubah inti kehidupan masyarakat petani pedesaan, yaitu pranata ekonominya, dari yang homogen, yakni pertanian yang tergantung kepada tanah dan serba mencukupi kebutuhan sendiri, ke mata pencaharian perkotaan yang heterogen dan tergantung kepada pasar. Ekspansi perkotaan di sini tidak agresif dan berskala kecil, berkat letaknya yang bukan berada di jalur penghubung antarpusat perkotaan. Hal ini memungkinkan para pituin menyesuaikan diri secara relatif wajar terhadap perubahanperubahan yang berlangsung di sekitarnya, dan mencari celah-celah pengganti sumber penghidupan bukan-pertanian. Orang kota yang memasuki lingkungan dan kehidupan mereka disambut dengan baik, dijadikan sumber daya dan modal sosial untuk memasuki pasar peluang di lingkungan yang lebih luas. Perubahan pemilikan tanah telah menciptakan kontras tajam di antara pituin yang berhasil dan yang gagal mempertahankan atau mengembangkan kemampuan materinya. Kontras di antara sesama pituin yang saling berkerabat, menimbulkan kepahitan dan pergunjingan. Kontras dengan orang kota kaya tidak menimbulkan iri hati, karena dianggap sebagai kewajaran, sebagai kelanjutan dari hubungan asimetri kota-desa yang dikenal dalam pola hubungan majikan dan pelayan. Proses pengkotaan di sini tidak menimbulkan kesulitan hidup secara ekstrim, namun meminggirkan mereka yang kurang mampu ke daerah-daerah yang lebih jauh di pinggir kota."

"Permasalahan yang diajukan untuk dicari jawabannya dilapangan adalah bagaimana agama yang dilihat dan ditempatkan sebagai nilai-nilai budaya yang bersifat sakral yang isinya terdiri dari pandangan hidup (worldview) dan etos untuk menginterpretasi dan menjadikannya sebagai pedoman untuk pemenuhan kebutuhan biologi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan adab, dibakukan dan perlakukan dalam kehidupan masyarakat Bangsri Jepara. Pengertian agama dalam studi ini dilihat dalam perspektif kebudayaan. Sedang teori kebudayaan yang digunakan adalah teori ideasional yang dikembangkan oleh Clifford Geertz dan Parsudi Suparlan serta ahli lain yang sepaham. Berdasarkan pada studi lapangan, menunjukkan bahwa: 1) Agama dalam realitas sosial pada dasamya adalah hasil tafsiran-tafsiran terhadap apa yang diyakininya sebagai bersumber dari teks-teks suci. Dari tafsiran-tafsiran itu melahirkan model-model tentang pengetahuan dan keyakinan keagamaan yang bervariasi. Model-model pengetahuan dan keyakinan keagamaan sebagai hasil tafsiran-tafsiran tersebut merupakan "warisan" yang diterimanya dari generasi-generasi sebelumnya melalui suatu proses kebudayaan, dan warisan tersebut diterima, dibakukan, dan diberlakukan oleh sejumlah orang tetapi tidak untuk sejumlah orang yang lain. Karena itu (2) dalam kehidupan sosial terdapat macam-macam komunitas keagamaan, di mana masing-masing komunitas tersebut dalam satu segi diikat oleh kesadaran kedaerahan yang diperkuat oleh kesamaan faham keagamaan, dan organisasi-organisasi sosial keagamaan tetapi dalam segi yang lain, faham keagamaan dan organisasi sosial yang berbeda-beda tadi pada saat-saat tertentu bisa memudarkan atau memperlemah ikatan-ikatan kedaerahan atau persaudaraan. Dalam konteks seperti inilah sering terjadi (3) tumpang tindih antara kepentingan agama dengan kepentingan orang beragama; antara kebenaran agama dan kebenaran yang diperjuangkan oleh lembaga. Tumpang tindih demikian semakin kelihatan ketika warga masyarakat dihadapkan oleh kompetisi untuk memperebutkan sumber-sumber daya lingkungan yang terbatas. Dalam kondisi seperti itu, nilai-nilai agama yang berisi pandangan hidup dan etos mengalami penyempitan-penyempitan makna karena ia akan ditakar disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan ukuran-ukuran kepuasan antar-kelompok keagamaan atau oleh lembaga-lembaga sosial yang menggunakan atribut-atribut keagamaan."

"This dissertation discusses about the tin mining in Bangka community in Penagan village, Province of Bangka-Belitung Islands, particularly on relations of strength in the activity structure of tin mining performed by the miners (individuals or groups) in organizing the control, exploitation, management and distribution of the resources in the area. Tin mining activities performed by Bangka people in Penagan is called TI forming inseparable part of Bangka people life. In these activities, the miners are connected in the context of relation of power based on the strength of each miner. The relation of strength and powers is not only demonstrated by the statue and role between Boss and subordinates in TI activities but also among TI with other miners interested in tin resources.In this dissertation, i will show the relation of power in the social structure being the function of mutual relations of strength among the miners based on the capabilities and capacity of each miner in such structure. The powers of each miner includes capital and symbols of relaionship regularly reproduced to strengthen the existing relation. Mutual relation is functionally empowered by the miners to maximize the economic benefit from available resources in the walks of life of the ccommunity. Tin mining structure is a siymbiotic and mutual cooperation network (mutual and profit exchange) primarily among the miners based on economic benefit of tin resource, where the fund will then become collective standard of the miners and business groups. The strength held by each miner in the context of tin resources control and tin mining activities indicate no dualism of the strength of the miner binding of free. In term of mining context, the existing strength is independent or binding. There is no miner who can directly control by the power it owns in tin mining activities. This is attributable to the fact that tin, as a resource in social system of tin mining is considered as collective resources.Research methodology used in this dissertation is qualitative research method with observation technique and in-depth interview. Specifically, it uses ethnography method resulth in deep and holistic examination on tin mining performed by Bangka community in Penagan. The period of data collection began from the early 2005 until August 2006. I use the approach referring to the relations of power and strength among the miners in the tin mining structure which includes control, management and organizing of tin resources. The relation of powers among the miners is based upon the strength of the miners to influence and or to control other miners."

"Disertasi ini adalah hasil pengkajian mengenai bagaimana para reserse di lingkungan organisasi reserse kepolisian memberi makna dan sehubungan dengan itu merespon undang-undang dan peraturan hukum tertulis lainnya yang beroperasi sebagai protokol normatif yang mengendalikan proses penyidikan. Selain itu, disertasi ini juga membahas bagaimana para pelaku melakukan interpretasi terhadap birokrasi dan interaksi yang terjadi di antara mereka sebagai penyidik dan dengan para terperiksa. Dengan kata lain, disertasi ini mencoba menunjukkan bahwa pelaku sesungguhnya melakukan interpretasi secara kompleks dan dinamis atas struktur dan seluruh konteks kerja mereka untuk menghasilkan makna yang relevan dengan pengalaman dan hidup mereka. Secara umum dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan di antara prosedur normatif dan yang senyatanya diimplementasikan oleh para anggota reserse. Perbedaan itu muncul sebagai hasil interpretasi secara subjektif dan intersubjektif para pelaku terhadap struktur yang diyakini sebagai respon yang fungsional, efisien, efektif, dan produktif, dan bukannya karena kurangnya pemahaman dan pengabaian terhadap prosedur normatif itu. Rasionalitas ini berkembang sebagai respon dilematis atas struktur yang dipahami oleh para pelaku sebagai mengandung kontradiksi struktural. Sebagai akibatnya, para pelaku memproduksi makna yang berstandar ganda dan penuh ambivalensi yang berlaku secara berbeda untuk setiap pelaku dan setiap kasusnya. Tindakan dilematis tersebut merupakan fungsi atas interpretasi subjektif mereka terhadap berbagai kompleksitas struktur dan pengalamannya ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Makna yang direproduksi secara subjektif ini menghasilkan konstruksi kolektif tentang kebudayaan organisasi yang eksistensinya senantiasa direproduksi dan direnegosiasikan kembali dari waktu ke waktu melalui interaksi para pelaku dengan lingkungannya dan yang berfungsi sebagai sebuah struktur baru yang dinamis. Tradisi interpretif, utamanya yang berasal dari perspektif interaksi simbolik yang dikembangkan oleh Mead, Blumer, dan Goffman, digunakan sebagai dasar pijakan untuk mengembangkan kategori, tema dan isu yang relevan dengan data. Konsep Weber tentang birokrasi yang basis pemikiran utamanya didasarkan pada teorinya tentang social action juga digunakan untuk memahami birokrasi kepolisian yang menjadi objek dalam penelitian ini. Selain itu, berbagai penelitian tentang kepolisian di banyak negara yang membahas isu tentang praktik kekerasan secara berlebih (exessive use of force), perbuatan tak patut (police misconduct), dan etika polisi digunakan sebagai alat sementara untuk menghasilkan konsep-konsep yang lebih relevan dengan praktik penyidikan di lapangan. Disertasi ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif yang menekankan pengutamaannya pada usaha untuk memahami data menurut perspektif para pelaku sebagaimana dipahami dalam teori interaksi simbolik. Sebanyak 26 bintara penyidik pembantu dan 12 perwira penyidik yang bekerja di Mapolwiltabes Surabaya dipilih secara purposif. Selain melalui wawancara mendalam, penelitian ini juga menggunakan observasi khususnya atas 35 kasus penyidikan, 10 di antaranya dipilih sebagai kasus yang dipelajari secara khusus dan melengkapinya dengan penelusuran terhadap dokumen yang relevan dengan kasus-kasus itu. Salah satu sumbangan terpenting dari disertasi ini adalah dihasilkannya pemahaman yang lebih refleksif tentang bagaimana para anggota organisasi reserse itu memberi makna subjektif dan intersubjektif terhadap struktur yang oleh penelitian konvensional selama ini dipahami secara teoretik sebagai bersifat statis dan deterministik dalam menentukan tindakan polisi. Disertasi ini memperlihatkan bahwa, dalam kenyataannya, para anggota reserse melakukan interpretasi atas struktur secara aktif untuk menghasilkan makna yang lebih relevan dengan kehidupan di lingkungan kerja mereka. Dengan kata lain, disertasi ini memberikan sumbangan yang berharga bagi dihasilkannya konsep dan teori yang lebih relevan secara sosial terhadap apa dan bagaimana para anggota reserse itu memberi makna terhadap tindakan sosialnya yang berhubungan dengan tujuan dan cara pencapaian tujuan organisasi. Disertasi ini berbeda dengan berbagai penelitian konvensional sebelumnya yang pada umumnya memfokuskan perhatiannya pada usaha memahami perilaku anggota kepolisian berdasarkan perspektif positivisme yang percaya bahwa tindakan individu adalah hasil dari beroperasinya struktur sosial. Selain itu, penelitian konvensional dalam studi kepolisian pada umumnya cenderung menekankan pada usaha untuk membuat evaluasi normatif atas implementasi berbagai peraturan dan prosedur formal. Hasilnya adalah, realitas sosial digambarkan dalam perspektif peneliti dan dalam anggapan bahwa tindakan individu sepenuhnya dibentuk oleh nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai bentuk keharusan dan harapan sosial yang melekat dalam struktur yang bersifat objektif. Sebagai kontras, disertasi ini mencoba memahami kompleksitas makna yang diberikan oleh para pelaku terhadap tindakan mereka. Disertasi ini menawarkan sebuah pemahaman subjektif dan intersubjektif atas realitas di sekitar tindakan para anggota reserse ketika mereka mengimplementasikan berbagai peraturan dan prosedur formal yang oleh pendekatan konvensional diperlakukan sebagai struktur yang bersifat tetap (fixed) dan tidak berubah (unchangeable). Disertasi ini memperlihatkan bahwa, dalam kenyataannya, para anggota reserse menginterpretasi dan menegosiasikan secara aktif struktur untuk menghasilkan struktur baru yang dimodifikasi dan yang lebih relevan dengan kehidupan mereka. Temuan ini sangat panting untuk diperhatikan oleh para ahli dan pengambil kebijakan di lingkungan kepolisian untuk memahami bahwa tindakan para penyidik bukan dan tidak akan pemah sepenuhnya ditentukan oleh berbagai bunyi pasal yang terdapat dalam KUHAP maupun petunjuk pelaksanaan penyidikan lainnya serta perintah atasan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pemahaman terhadap makna-makna subjektif yang dilekatkan oleh para penyidik pada aturan-aturan hukum, birokrasi, dan kebudayaan organisasi menjadi dasar yang sangat penting untuk menjelaskan latar belakang dan arah dari sebuah tindakan sosial para penyidik. Akhirnya, mengerti dan memahami hukum, karena itu, bukanlah satu-satunya dasar dari tindakan para penyidik. Tindakan para penyidik adalah fungsi dari penafsiran secara kompleks atas struktur yang menghasilkan makna yang khusus pada konteks yang khusus pula."

"ABSTRAKTopik umum disertasi ini adalah administrasi pemerintahan lokal irian jaya dengan lokasi penelitian di desa Harapan-Kwamki Lama-Timika, Kabupaten Mimika. Masalah utama disertasi ini adalah corak administrasi pemerintahan lokal dalam wilayah yang didiami oleh lebih daripada satu suku bangsa. Contoh kasus yang dibahas adan ditunjukkan dalam disertasi ini adalah desa Harapan-Kwamki Lama, Kabupaten Mimika.Hal-hal yang tercakup di dalam masalah pokok di atas adalah (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) corak politik kesukubangsaan, dan (3) program-program pembangunan serta proses pelaksanaan program-program tersebut. Dalam praksisnya, ketiga satuan permasalahan tersebut saling berkaitan secara sistemik atau holistik dan kemudian "mengada" dalam bentuk corak administrasi pemerintahan lokal. Bagian akhir inilah yang menjadi pusat perhatian dari disertasi ini, karena ia merupakan hasil dari saling hubungan antara pejabat-pejabat desa masing-masing dengan politik kesukubangsaannya dalam menginterpretasikan program-program pembangunan pemerintah dan pelaksanaan program-program tersebut serta tanggapan setiap satua etnis yang ada sebagai anggota masyarakat desa yang bersangkutan.Untuk mengkaji masalah tadi, digunakan pendekatan kualitatif, antara lain dengan mengadakan kategorisasi konsep-konsep yang digunakan oleh masyarakat desa Harapan-Kwamki Lama. Konsep-konsep tersebut diperoleh dari informan kunci kemudian diperbandingkan dengan informasi dari informasi lain. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan dalam pola, tema atau kategori lalu di maknakan, dijelaskan, dan dilihat keterkaitan antara satu dengan lainnya.Kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah di atas adalah konsep-konsep mengenai (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) kesukubangsaan, dan (3) konflik sosial. Bagian (1) berbicara tentang administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan lokal serta pemerintah lokal. Pada bagian (2) dijelaskan konsep kesukubangsaan kemudian dikaitkan dengan program-program pembangunan dari atas dan dari bawah; bagian terakhir berbicara tentang konsep, model, dan potensi-potensi dari konflik sosial.Heterogenitas etnisitas di desa Harapan-Kwamki Lama merupakan faktor yang sangat berperan dalam mengkaji masalah di atas. Dalam bidang administrasi pemerintahan lokal, faktor tersebut memunculkan kemajemukan personal perangkat desa, sementara dalam bahasa tentang corak politik kesukubangsaan, ia menunjuk pada peran kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa lainnya (dari staf dan lini), baik sebagai pelaksana kepanjangan tangandari atasan maupun sebagai pelaksana dukungan legitimasi tradisional dari kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di desa. Hal di atas akan lebih menarik jika dilihat soal tarik-menarik kepentingan dan peranan antara kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun karena masing-masing merasa mendapat dukungan dari kelompok suku bangsanya.Desa Harapan-Kwamki Lama dibentuk dengan tidak mengikuti konsep pemukiman menurut kebudayaan lokal. Hal tersebut berakibat terjadi konflik antarsukubangsa. Upaya untuk menghindari konflik sosial desa Harapan-Kwamki Lama dapat tercapai jika benar-benar memperhatikan kesalinghubungan antara administrasi pemerintahan lokal, program-program pembangunan, dan hakikat kesukubangsaan yang ada di desa Harapan-Kwamki Lama."

"Disertasi ini merupakan hasil penelitian mengenai pengorganisasian kegiatan reserse kriminal khusus Polri di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (Ditreskrimsus PMJ). Teori Giddens (1984) tentang STrukturasi dipakai sebagai pijakan awal (point of departure) untuk mengembangkan tema-tema pokok yang relevan dengan data. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kompleksitas dialektika di antara struktur dan keagenan yang menempatkan agen sebagai individu yang kreatif dan memiliki kapasitas transformatif untuk memproduksi dan mereproduksi struktur yang di satu pihak berkecenderungan membatasi (limiting-disabling) dan di pihak lain memungkinkan (enabling tindakan.Secara metodologis, disertasi ini mengaplikasikan dan sekaligus mengintegrasikan perspektif makro yang menekankan pentingnya peran struktur dan perspektif mikro yang memandang individu sebagai titik tolak untuk memahami sebuah tindakan sosial. Perspektif kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini mengutamakan pada prinsip-prinsip berikut: pertama, informan diperlakukan sebagai individu yang berpartisipasi secara aktif dalam mengkontruksikan realitas. Kedua, data dipahami sebagai hasil sebuah realitas yang saling berhubungan, dan yang ditemukan dalam dan melalui tindakan sosial para agen. Ketiga, mengutamakan proses penelitian yang memberi tempat penting bagi dialektika di antara perspektif makro-mikro, objektif-subjektif, dan individual-kolektif. Keempat, perspektif informan adalah hal yang essensial dalam pengumpulan dan analisis data.Sebanyak 31 personel polisi, mulai dari yang berpangkat bintara hingga perwira tinggi, dipilih secara purposif sebagai informan utama dalam penelitian ini. Selain melalui wawancara mendalam, penelitian ini menggunakan observasi dan penelusuran berkas perkara yang ditangani oleh berbagai satuan yang berbeda di lingkungan Ditreskrimsus PMJ dalam periode 2003-2004.Secara mumum dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian institusi adalah hasil tindakan kolektif para agen atas berbagai pilihan strategis yang merupakan fungsi dari dialektika di antara struktur dan keagenan, dan di antara kedala dan peluang. Selai itu, kapasitas transformatif adalah sesuatu yang inheren dalam keagenan yang menyebabkan sebuah kemungkinan relatif tanpa batas akan potensi untuk menghasilkan tindakan. Dengan demikian, struktur bukan dan tidak pernah menjadi penentu (predictor) dari sebuah tindakan. Kompleksitas dualitas di antara kendala (constraints) dan peluang (opportunities)-dengan kata lain, di antara struktur dan keagenan-terletak pada kapasitas transformatif yang melekat pada agen yang akibat-akibatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.Disertasi ini juga menyimpulkan, para penyidik di lapangan mengoperasikan otonomi yang relatif besar dalam proses penyidikan. Kapasitas untuk mengoperasikan dan mempertahankan sejumlah otonomi itu didasarkan oleh beberapa faktor yang saling memperkuat eksistensi otonomi itu: kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, jabatan sebagai penyidik, proses penyidikan yang tidak bersifat linear, dan seluruh kompleksitas dualitas di antara struktur dan keagenan.Di samping aturan dan sumber-sumber, skema interpretatif memberikan dasar yang penting terhadap mana sebuah tindakan sosial para agen diorientasikan pada tujuan yang relevan dalam kerangka makna yang khusus-yang relevan dengan berbagai standar nilai dan pengetahuan yang berkembang dalam kelompok. Dengan kata lain, skema interpretatif menyediakan sebuah landasan berikut parameternya yang dapat dipakai oleh agen sebagai dasar untuk melakukan penafsiran terhadap sebuah tindakan dan atau peristiwa secara bermakna."

"ABSTRACTI show in this dissertation that a social institution, which influences in whole ofinstitutions of society, and it pointed to the core of cultural value, where located aworld-view and belief of society, could stable and resistance for interpreting thechanged environment.The problems in this dissertation are activation of cooperation symbols, conflictssymbols and competition symbols inside of a kind of kinship through the executionthe ritual of Bebeitei Uma, which is executed by Mcntawaian for gaining the highsocial stratification as a one of effort the community's life prosperity. The activationof the symbols of Bebeitei Uma ritual that executed by one of kinship group, couldfunction for spreading the effect from that kinship group for covering the Mentawaiansocial life in Kabupaten Kepulauan Mentawai society as a common that actuallyconsisted in different ethnic-groups background.As a specific, the goal of this dissertation is for producing a theory about dominanceculture iiom a society, through the Bebeftef Uma ritual that executed by Mentawaianin their status as a Kabupaten Kepulauan Mcntawai society. How the community thatexecute this ritual is connected with cultural arena in plural society.Ritual as a one of social institution, which is based on the cultural value that consistedof world-view and belief that hom, grow and spread in a community could sustain inall of era as the only one of social institution among other social institutions in thecommunity in their area. The social cultural changing could not intluence the ritualexecution. Also with the ritual function that executed, would get a goal as a specificthat connected with the context of execution.The frame of theory that I used pointed to the ritual, which as a cleaning process, asinteraction vehicle between macro-cosmos and micro-cosmos, as a vehicle forbargaining between natural and supernatural world condition. Prosperity, securefeeling that needed by human actually, are the equilibrium condition that connectedbetween natural and supernatural world.I used ritual concept especially in it function in Mentawai society. In the process forcleaning the social condition connected with natural condition through ritual, humanwould regrouping and repair the condition that are considered as polluted. Ritual is avehicle for redefinition of the social condition, already regrouping the status and rolesfrom individual as the members of society.The research methodology that I used is qualitative research stressing in participantobservation and in-depth interview. As a specific, the method that I used isethnography that study in deep and holistic view about ritual activities, which areexecuted by Mentawaian.Bebeitef Uma ritual actually is a social institution that penetrated in a whole of allsocial institution because the society in Kabupaten Kepulauan Mentawai includedpeople from other ethnic-group, who are living in this area, always using this ritual forgaining social position in this society, especially in government area."

"ABSTRACT

The Dissertation problem is concerning about implementation of land adjudication project (LAP) for poor people in slum area at jakarta City. Realization of the project faced fact that the socio economic conditions of the people are heterogenic, and have been defended to through application of various social institutions and culture, including by poor people. People anticipate that project with that variation. After adjudication, existence of land certificate do not always in line with clauses and mechanism of other development projects, hence poor people even also perforce to anticipate that condition with some ability and many ways.

For the purpose of law and economics development for the poor people, this dissertation sees that target of adjudication influenced by a number of factors. So, the problem of this dissertation included an absolute poorness form, ownership doubting of land right, or the limited opportunity of poor people to access legal things. Not to mention existence of other resistance which faced by poor people after project of land adjudication done.

Land adjudication in fact is only one of the small shares or step of a big and wide development process. Adjudication is only a step early to follow that big current. But if poor people only base on land adjudication is not yet adequate. The poor needed many other formal prerequisites if they want to be successful. And, adjudication also is not ending result. Adjudication of course yields formal evidence, namely land certificate, but certificate remains to have to be related to other formal things so that can useful for them.

Thereby, development in fact affects less both for the poor. Development is not merely a planned process which isn't it become a set activity for whosoever, but require selected things, especially productive capital which can continue to develop. As a result, development become to side at owner of capital.

Field data indicated regarding importantly of give adequate attention to heterogeneity that happened, especially in slum area. Existing heterogeneity exactly can equip various concept and theory, for example hitting ?culture of poverty' nor macro social and micro social concepts of Southall (1973) less giving of attention at variant that happened and barbed with people dynamics in answering to all sort of matter which intervening their social group, Heterogeneity also indication of is existence of culture knowledge which vary at people which remain to slum area. Culture knowledge which vary that will be used them to answer to various development intervention. If we mentioned more pay attention, hence will be able to assist us to analyze the essence relation between society and development."

"ln this thesis I discuss about the ancestor worship in in the Chinese-Hakka family and community in Singkawang-West Kalimantan (Borneo). The central concem of this study is the description and analysis of ancestor worship in rituals of death within family as conducted at the home, at place managed by Chinese burial association, and burial place, before and after burial. The main issue raised in this thesis is the function of ancestor worship for Hakka family and community of Singkawang, which based on Mauss (1992) and Suparlan (l978)?s exchange theory is to tighten the kinship relations between family members who are alive or living in this world-the ?real world? and their ancestors in the atier-life world or the ?unreal world?. The reason for the Hakka people of Singkawang to worship their ancestors. besides showing their filial piety (xiao) to ancestor. is also to ask for protection and assistance from them. In the time of needs or problems, members of a Hakka family or community will ask their ancestor spirits to help and protect him or her, and in return they will reciprocate the ancestors? help by providing food and beverages, as well as by paying respect to them, and all of these are conducted through rituals at the burial place or temples. This form or exchange is always maintained because it benefited both sides. Death and death rituals in Hakka family are the most important part ol ancestor worship among the Chinese-Hakka in Singkawang. There would be no ancestor worship without death and death rituals. According to Hakka people?s beliefs, the well-being of their ancestors in the after-life will determine their well- being or the well-being of related family in this life. In Chinese culture, as stated by Mencius, the most revered Confucian philosopher after Confucius himself, ?the greatest of all sins is to have no sons to carry on the ancestral line and continue the ancestors? worship? (see McCreey in Scupin, 2000: 286). Therefore, ?sons? is the operative world for Chinese in general. Traditional Chinese society is a patrilineal society in which Family surname and the right to a share of the family property descends from father to son. Daughters, once they married, their duty is to serve their parents-in-law, to worship their husband?s ancestors, and above all, to provide sons to continue their husband?s family line. Thus, usually daughters are not expected to share the burden of ancestor?s worship within their original family. In this thesis, I show that in Hakka family and community in Singkawang, in contrast to the abovementioned Chinese tradition, daughters who have married, together with their husbands, could come and share the burden of ancestor worship duty in the daughters? original family, as long as they do not take the place of sons as the leader of the family. Hakka family and community in Singkawang too see ancestor worship as means to gather members of related family, from both patrilineal and matrilineal sides, at one place and at a particular time, not only to conduct rituals and to worship their ancestors, but also to talk about family economy as well as other metters among family members. The ancestor worship of Haldta family and community in Singkawang does not only benefit members of related family, but, as a matter of fact, also provides some advantages for members of other ethnic groups, such as the Madurese and the Dayaks, particularly those who live near the Chinese burial place. During Ching Ming Jie or Chinese Toms Festival and Zhong Yuan Jie or Hungry Ghost Festival, these people-the Madurese and the Dayaks--could ask to help Hakka families to clean or cut grass on their ancestors? graves in return for a little money."

"Disertasi ini merupakan hasil kajian mengenai Kepolisian wilayah Kedu dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai produk hubungan antara Polisi dengan masyarakat yang saling mempengaruhi daram mewujudkan rasa aman dalam masyarakat melalui kegiatan dan operasi kepolisian baik ditingkat manajerial maupun operasional yang implementasinya merupakan interpretasi para petugas Polwil Kedu terhadap peraturan perundang-undangan, petunjuk-petunjuk, pedoman, kebijakan pimpinan, dan responsif terhadap corak masyarakat, Serta pemolisian reaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dalam mewujudkan rasa aman masyarakat, berlangsung hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara Polisi dan masyarakat telah menghasilkan corak manajemen pemeiiharaan kamtibmas Polwil Kedu yang reaktif dan responsif terhadap corak masyarakat, dengan kata Iain bahwa corak manajemen pemetiharaan kamtibmas di wilayah Kedu bersifat reaktif, tidak seragam dan lebih menekankan pada iindakan penegakan hukum. Polwil Kedu dalam melakukan pemeliharaan kamtibmas masih menggunakan model pemolisian konvensional yang oenderung pasif menunggu laporan atau pengaduan dan berlindak setelah ada kejadian, meski demikian telah ada upaya-upaya untuk menggunakan model pemolisian yang proaklif yang terwujud dalam memecahkan masalah-rnasalah sosial melalui kerja sama dengan masyarakat dan stakehofderlainnya. Pelaksanaan manajemen pemehharaan keamanan dan ketertiban masyamkat di wilayah Kedu sebagai produk interaksi yang kompleks diantara struktur, penafsiran dan dinamika sosial masyarakat di wilayah Kedu. Memperhatikan bahwa dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Senantiasa berubah menurut waktu dan tempat, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan produk dinamis yang mencerminkan respon aktif para petugas Polwil Kedu terhadap struktur disatu pihak, dan tuntutan masyarakat serta masalah-masalah sosial di lain pihak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan sebuah siruktur baru yang terwujud melalui bentuk tindakan petugas yang respon-kreatif atas kompleksitas kekuatan dan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi serta kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat."