Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi Indonesia yang sangat pesat, telah berdampak langsung terhadap perkembangan kota-kotanya. Selain manfaat positif yang didapatkan, terjadi pula dampak negatif yaitu terjadinya proses perkembangan kota yang kurang baik, dari segi bentuk fisik maupun kelancaran lalu lintas sebagai sarana bagi berlangsungnya mobilitas dan kegiatan perikehidupan rnasyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari belum Iengkapnya peraturan, ketidakcukupan aparat dan kekurangan keahlian di bidang penataan bangunan dan lingkungan.. Sejak perubahan status Depok menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II yang dikukuhkan oleh Undang-Undang No.15 tahun 1999, maka perkembangan Kota Depok berlangsung sangat pesat bahkan diperkirakan akan Iebih pesat lagi pada masarnasa yang akan datang. Padahal sebelum Depok berstatus sebagai kota otonom pun, kota ini telah banyak mengalami pergeseran-pergeseran peruntukan maupun fungsi lahan, terutama di kawasan koridor Margonda sebagai pusat kota utamanya. Pergeseran dan perubahan fungsi lahan di kawasan Jalan Margonda Raya tersebut banyak dialami oleh bangunanbangunan rumah yang berubah fungsi menjadi kegiatan komersial berupa toko, restoran, apotik dan kegiatan perdagangan lainnya. Sedangkan areal-areal permukiman Baru yang berada di daerah belakang dari blok kavling sepanjang Jalan Margonda Raya ini semakin lama semakin banyak. Hal ini mengakibatkan menjamumya gerbang-gerbang dari masingmasing kawasan permukiman tersebut secara individual dan mengakibatkan ketidakjelasan karakter koridor Margonda sebagal kawasan pusat kota utama Kota Depok. Pola perkembangan dan perubahan kota Depok ini, tidak terlepas dari tekanan-tekanan akibat kedekatannya secara geografis dengan Kota Jakarta sebagal ibukota negara Indonesia dan pengembangan sistem megapolitan Jabodetabek. Sejalan dengan tekanan-tekanan perkembangan kota berikut perubahanperubahan yang mengikutinya tersebut, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pola tata bangunan dan lingkungan di kawasan Jalan Margonda Raya. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan tanpa antisipasi melalui suatu perangkat acuan atau pedoman tertentu, maka secara umum yang akan terjadi adalah pola perkembangan kota yang tidak terkendali dan lebih lanjut hal ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas kota, baik secara fungsional, visual maupun lingkungan. Indikasi penurunan kualitas kota dapat dilihat pada pola aktivitas kegiatan yang semrawut , kemacetan lain lintas, buruknya kualitas visual lingkungan kota dan hilangnya kenyamanan bagi masyarakat untuk beraktivitas di kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang Iebih kompleks, maka perlu diadakan usaha-usaha untuk menanggulanginya. Kondisi tata ruang di kawasan Jalan Margonda Raya yang demikian itu masih pula diperparah dengan sistem transportasi dan infrastruktur jaian yang ada di Kota Depok, mengingat bahwa infrastruktur dan sistem tranportasi di kota Depok keberadaannya belum sebanding dengan tingkat kebutuhan di Depok sebagai kawasan penyangga Ibu kota Jakarta. Pergerakan masyarakat Kota Depok yang begitu dinamis dengan mobilitas yang tinggi belum ditunjang oleh infrastruktur yang memadai sehingga berbagai ancaman dan permasalahan lalu lintas tidak terhindarkan. Dan masalah kemacetan di Jalan Margonda Raya kini menjadi fenomena yang tak terelakkan dan menjadi masalah serius yang merugikan semua pihak balk secara ekonomis maupun sosial, terutama masyarakat pengguna jalan yang melintasi kawasan ini.

Abstrak :
Penulisan ini mengenai Penanganan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Anak Oleh Satuan Reskrim Polres Garut, penulis dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tetang percabulan dengan cara sodomi yang dilakukan oleh tersangka Yusup Supriatna berumur 15 tahun dengan teknik pengumpulan data melalui pengarnatan, wawancara berpedoman dan kajian dokumen. Maksud Penanganan dalam penulisan ini adalah bagairnana kegiatan penegakkan hukum dalam melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan terhadap tindakan-tindakan Penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Pokes Garut. Proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas harus berpedoman pads aturan-aturan hukum yang berlaku seperti KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak ketika berhadapan dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena secara fisik dan pikirannya anak berbeda dengan orang dewasa. Walaupun telah ada undangundang yang mengaturnya bahkan telah ada pedoman secara teknis yang mengatur masalah ini, kenyataannya masih juga di temukan berbagai penyi-mpangan yang dilakukan penyidik pada pelaksanaannya dan perilaku penyidik yang cenderung menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ini berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Dalam Tesis ini ditunjuk bahwa penegakkan dan perlindungan hukum terhadap anak pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Satuan Reskrim Pokes Garut belum sepenuhnya berpedoman pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuan pada penanganan kasus kejahatan anak. Hal ini terjadi karena penyidik belum memahami benar aturan-aturan tersebut, masih kurangnya pengendalian dan pengawasan oleh atasan pada proses penyidikan, masih adanya budaya yang berlaku dilingkungan penyidik yang selalu mengikuti suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang yang pada kenyataannya hal tersebut merupakan suatu penyimnpangan dalam pekerjaannya bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan khususnya perkara anak. Untuk dapat melaksanakan penanganan kasus kejahatan anak dengan benar dan adil serta memberikan perlindungan hukum terhadap anal( yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan, maka pars penyidik anak yang berada di setiap kesatuan hams ditunjuk penyidik yang benar-benar mempunyai minat, mental, perhatian khusus, dedikasi dan memahami masalah anak. ...... The thesis discusses about the handling of sexual crimes committed by children by Criminal Investigation Department (CID) of Garut Resort Police. The author employs qualitative method with study case approach about a sexual violation through sodomy committed by a suspect called Yusuf Supriatna, 15 years old. Data is collected through several methods, such as observation, guided interview, and document review. Handling in the thesis means how law enforcement activity is conducted by CID of Garut Resort Police investigators in protecting the child's rights as a criminal offender. Investigation process conducted by investigators should refer to the existing regulations and Iaws, such as Criminal Code (KUHAP), Law of Children Protection and Law of Children Court when facing crimes conducted by children because such children are physically and mentally different from adults. Even though there are laws regulating the investigations of such crimes, some investigations that are not in accordance with the laws conducted by investigators still happen_ Such deviant investigations are likely to violate human rights. The result of the thesis reveals that law enforcement and Iaw protection on children during investigations conducted by the investigators of Special Service Room (SPK) of CID of Garut Resort Police have not fully referred to the Law of Children Protection and Law of Children Court as guidance in handling criminal cases committed by children. Such conditions still occur because the investigators have not fully understood the existing regulations. In addition, such investigations lack of control and supervision from the investigators' superiors. Furthermore, there are still some deviant cultures or deviant traditions that have been repeatedly done among the investigators in conducting investigations, especially in crimes committed by children. In order to conduct investigations of crimes committed by children properly and fairly as well as to give law protection to the children who are undertaking investigation processes, the appointed investigators should have interests, good mental, special attention, and dedication. Moreover, they should understand children's problems.

Abstrak :
Dalam tesis ini, saya ingin menunjukkan perpolisian masyarakat yang diterapkan oleh Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola pasar Tanah Abang. Dalam penanganan konflik ini, Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa Preemptif, Preventif dan Represif. Sumber konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola/PD. Pasar Jaya pada dasarnya dilatarbelakangi adanya Instruksi Gubernur Sutiyoso Nomor 84 tahun 2006 tentang Penertiban dan Pengosongan Penghunian Bangunan Kios Blok B sampai E pasar Tanah Abang. Pengosongan tersebut dilakukan karena konstruksi gedung yang sudah tidak layak untuk ditempati pedagang sebab menurut komentar Kepala Laboratorium dan Tim Investigasi dan Analisis terhadap bangunan Blok B sampai E pasar Tanah Abang menyampaikan 2 (dua) rekomendasi, pertama, gedung aman terhadap layanan seperti apa adanya sekarang, tetapi mengandung kemungkinan kegagalan (penurunan tidak merata) dad sistem fondasi apabila terjadi beban tambahan yang tidak seimbang. Kedua, gedung sebagaimana adanya saat ini tidak memenuhi persyaratan keamanan yang ditentukan standar Peraturan Baton SNI 03-2847-2002 dan Peraturan Gempa SNI 03-1726- 2002. Apabila gedung direncanakan untuk digunakan selama 20 tahun lagi, maka perlu dilakukan penguatan yang sesuai atau dibangun ulang. Alasan pemerintah daerah atau dalam hal ini PD. Pasar Jaya memakai jasa tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam melakukan pemeriksaan atas konstruksi gedung yang menempati Blok B sampai E dilatarbelakangi adanya kualitas hasil kajian tim ITB yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah sehingga tidak heran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. PD. Pasar Jaya memanfaatkan jasa tim ITB dalam melakukan pemeriksaan konstruksi bangunan pasar Tanah Abang tersebut. Strategi perpolisian masyarakat kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B,C,D, dan E dengan pengelola yakni dengan menerapkan strategi internal dan ekstemal perpolisian masyarakat yang mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No.Pal.: Skep14321VI112006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Polmas. Strategi internal ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengembangan sumber daya personal Polsek Metro Tanah Abang di bidang perpolisian masyarakat, diantaranya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang perpolisian masyarakat. Sedangkan strategi ekstemal perpolisian masyarakat diarahkan pada peningkatan kemampuan personal Polsek Metro Tanah Abang dalam mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait lainnya. Sedangkan penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola oleh kepolisian Polsek Metro Tanah Abang adalah dengan menerapkan pendekatan tanpa upaya paksa dan pendekatan dengan upaya paksa. Pendekatan tanpa upaya paksa ini diantaranya dengan melakukan tindakan preemptif dan preventif. Sedangkan pendekatan dengan upaya paksa dengan melakukan tindakan represif dengan mengedepankan penegakan hukum. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Polsek Metro Tanah Abang dalam penanganan konfiik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola, adalah keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan jumlah personal dan keterbatasan lainnya termasuk keterbatasan kemampuan personal. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan tersebut, kepolisian Polsek Metro Tanah Abang Iebih menekankan pada kegiatan perpolisian masyarakat (Palmas) dan kegiatan strategi perpolisian yang mencakup upaya pencegahan terhadap kejahatan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya penegakan hukum bagi keadilan. Selain kedua sumber di atas, unsur kerjasama juga sangat mempengaruhi dan bahkan mendukung berhasilnya penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelolalPD. Pasar Jaya.

---

In this thesis, I want to point out society policing that implemented by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya in Tanah Abang. In handling this conflict Tanah Abang Regional Police doing police actions as Pre-emptive, Preventive and repressive. Resource of conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya basically because of there is instruction of Sutiyoso Governor Number 84 year 2006 about Control and Evacuation of Tanah Abang Market Building Block B up to E Kiosks. The evacuation is implemented because building construction that have no more suitable to be occupied by traders according to Chief of Laboratory and Investigation and Research Team over the Block B up to E Tanah Abang Market building that propose two recommendation, first. Building is safe for the service as the present, but there is probability of fail (decreasing inflate) from foundation system if there is unbalance weight adding, Second, The present building is not fulfill the safety requirements that determined by standard of SNI concrete regulation 03-2847-2002 and SNI Earthquake Regulation 03-1726-2002. if building is planned to be used for the others 20 years, so it needs to be strengthen accordingly or to be rebuilt. The reason of regional government in this case PD. Pasar Jaya use experts from Institute Technology Bandung ITB) in investigating over the building construction for Block B to E is because of there is result of quality from ITB team that guaranteed its truths scientifically so it is no wonder if Government of DKI Province cq. PD. Pasar Jaya using the ITB Team services in doing investigate building construction of Tanah Abang market. Strategy of Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya that is by implementing internal and external strategy of society policing that refer to Head of Republic Indonesia Police Department Decision Letter No. Pot : Skep14321VII12006 date July 1, 2006 about Guide of Society Police. This internal strategy is directed to increase understanding and improving personal human resource of Tanah Abang Regional Police in the matter of society policing, one of them is giving education and training in field of society policing. While external society policing is directed to improving the personal capability of Tanah Abang Regional Police in doing corporate with Regional Government, DPRD and the other related parties. The type of handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya by Tanah Abang Regional Police is by implementing approach without force and approach by force. This approach without force is doing pre-emptive and preventive. While the approach with force by doing repressive action with propose of law enforcement. Supporting and inhibiting factors that facing by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in Block B up to E kiosks with PD Pasar Jaya, is limitation of facility of means and infrastructure, limitation of personal quantity and the other limitation including the limitation of personal capability. But, with the all limitation Tanah Abang Regional Police is more strengthen on society policing (Polmas) and police strategy activity that include of preventive over the criminal, maintain of safety and society ordering also efforts to law enforcement for justice. Beside the above two resources, the factor of corporation is also much influence and even support the successes in handling conflict between traders that occupying kiosks in block B up to E with PD. Pasar Jaya.