Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi khususnya hubungan bilateral antara Prancis dan Australia terkait peresmian Pakta Pertahanan AUKUS yang terdiri dari tiga negara, yaitu: Australia, Inggris dan, Amerika Serikat. Adapun beberapa pertanyan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah Mengapa negara - negara Eropa memberi respon terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa terjadi pro dan kontra dalam respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa Critical Discourse Analysis (CDA) menganalisis respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, dan bagaimana operasionalisasi CDA, yaitu menurut analisis sosial dan menurut kognisi sosial terkait narasi pro dan kontra pembentukkan pakta pertahanan AUKUS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Analisis Wacana oleh Teun A. Van Dijk dan Regional Security Complex oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder yaitu diambil dari berita di media massa Inggris, Uni Eropa, dan Eropa terkait AUKUS. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kontra prancis muncul dari sikap domestik. Sementara itu sikap Uni Eropa, negara – negara di Uni Eropa dan Eropa bersikap netral terhadap pembentukkan AUKUS berdasarkan yang tercermin dari sumber media massa negara – negara di Uni Eropa, Eropa, dan jurnal penelitian dari Uni Eropa.

---

This research aims to analyze the controversy, especially the bilateral relationship between France and Australia, regarding the inauguration of the AUKUS Defense Pact which consists of three countries, namely: Australia, the United Kingdom and the United States. The questions that will be raised in this study are why European countries respond to the formation of the AUKUS defense pact, why there are pros and cons in the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, why Critical Discourse Analysis (CDA) analyzes the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, and how to operationalize CDA, namely according to social analysis and according to social cognition related to the narrative of the pros and cons of the formation of the AUKUS defense pact. The theories used in this research are Discourse Analysis by Teun A. Van Dijk and Regional Security Complex by Barry Buzan. This research uses a qualitative method that uses secondary data, which is taken from news in the UK, EU, and European mass media related to AUKUS. The findings in this study show that the counter-French attitude arises from domestic attitudes. Meanwhile, the attitude of the European Union, countries in the European Union and Europe are neutral towards the formation of AUKUS based on what is reflected in the mass media sources of countries in the European Union, Europe, and research journals from the European Union"

"Penelitian tentang Brexit ini akan fokus pada pertahanan dan keamanan bagi Inggris dan Uni Eropa (UE). Peran Inggris Raya sangat besar di sektor pertahanan dan keamanan, selain Jerman dan Perancis. Namun, berdasarkan referendum 2016, Inggris Raya memilih keluar dari keanggotaannya di UE.  Metode penelitian akan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari website resmi UE dan data sekunder berupa kajian pustaka, website, journal militer dan wawancara dengan perusahaan-perusahan pendukung Alat Utama Sistem Senjata (alutsita). Kualitatif adalah sebuah metode yang fokus pada deep observation. Oleh sebab itu, penggunaannya dalam penelitian ini diharapkan mempu menghasilkan sebuah kajian terhadap fenomena dengan lebih komprehensif. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Regional Security Complex (TRSC), milik Barry Buzan & Ole Waver dan Teori Security Dilemma (John H. Herz). TRSC ini digunakan untuk menganalisa potensi ancaman keamanan dan pertahanan di kawasan UE. Sedangkan, Teori Security Dilemma digunakan untuk menganalisis antisipasi Inggris dalam sektor pertahanan dan keamanan. Diharapkan dapat ditemukan maksud Inggris keluar dari UE dan antisipasinya dalam sektor pertahanan dan keamanan. Penelitian ini telah berhasil merangkum tindakan dan antisipasi pemerintah UK dalam menghadapi Brexit dan membuat gambaran umum Langkah-langkah UE tanpa Inggris.

---

This research on Brexit will focus on defense and security for the UK and the European Union (EU). Great Britain has a very large role in the defense and security sector, in addition to Germany and France. However, based on the 2016 referendum, the UE opted out of membership in the EU. The research will use qualitative methods by using data primary and secunder sources obtained directly from the official website of the EU and secondary data in the form of literature reviews, as well as websites, military journals, and interviews with several companies supporting the Main Tools Weapon System. Qualitative is a method with a foucus on in-depth observation. Therefoe, the use of this reseach can result in a more comprehensvise study of a phenomenon, especially the observation of phenomena. This research was analyzed using Regional Security Complex Theory (Barry Buzan & Ole Waver) and Security Dilemma Theory (John H. Herz). Regional Security theory is used to analyze potential threats to the security and defense of the European Union. Meanwhile, the Security Dilemma Theory is used to analyze the UK’s anticipation in the defense and security sector. It is hoped that the UK’s intention to leave the EU can be found and its anticipation in the defense and security sector. This research has succeeded in summarizing the actions and anticipations of the UK government in the face of Brexit and creating an overview of the EU's steps without UK."

"Pada Juni 2017, Uni Eropa meningkatkan kewaspadaannya terkait masalah serangan siber dengan mendukung pembentukan The Cyber Diplomacy Toolbox (CDT) sebagai tanggapan diplomatik bersama Uni Eropa terhadap aktivitas serangan siber. Keputusan Uni Eropa untuk mengadopsi CDT sebagai bagian dari strategi Cyber Security nya didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menjelaskan lebih dalam tentang faktor-faktor tersebut serta menjelaskan implementasi CDT sebagai bagian dari tindakan strategi keamanan siber Uni Eropa. Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Regional Security Complexs dan Konsep Cyber Diplomacy. Teori Regional Security Complexs digunakan untuk menganalisis potensi ancaman pada sektor keamanan siber yang ada di regional Uni Eropa dan menjelaskan upaya pencegahan serta penanggulangan aktivitas serangan siber terhadap negara-negara anggota Uni Eropa dan Konsep Cyber Diplomacy untuk menganalisa proses diplomasi dalam memperkuat strategi Cyber Security Uni Eropa. Penelitian ini menemukan bahwa Keputusan Uni Eropa untuk mengadopsi CDT didasari oleh Faktor Internal dan Faktor Eksternal, kerangka kerjasama CDT dinilai dapat menjadi solusi permasalahan siber dikawasan Uni Eropa dan negara anggotanya, CDT memungkinkan Uni Eropa dan negara anggotanya untuk memanfaatkan instrumen diplomatik mereka, termasuk tindakan pembatasan, untuk menjaga dunia maya tetap global, terbuka, stabil, dan aman.

---

.In June 2017, the European Union increased its vigilance on the issue of cyberattacks with the establishment of The Cyber Diplomacy Toolbox (CDT) as a joint EU response to cyberattack activity. The European Union's decision to adopt CDT as part of its Cyber Security strategy was based on internal and external factors. This study explains more about these factors and explains the implementation of CDT as part of the European Union's cybersecurity strategy. The research method used in this study is a qualitative method using primary data sources in the form of interviews and secondary data in the form of literature review. This study analyzes using Regional Security Complexs Theory and the Concept of Cyber Diplomacy. The Regional Security Complexs theory is used to analyze potential threats to the cybersecurity sector in the European Union region and explain efforts to prevent and counter cyberattack activities against member countries of the European Union and the concept of Cyber Diplomacy to analyze the diplomatic process in strengthening cyber strategies European Union Security. This study found that the European Union's decision to adopt CDT was based on Internal and External Factors, the CDT cooperation framework is considered to be a solution to cyber problems in the European Union and its member states, CDT allows the European Union and its member countries to take advantage of their diplomatic instruments, including restrictive measures. , to keep cyberspace global, open, stable and secure."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa female peacekeepers dan keterlibatan negara-negara Uni Eropa dan agenda misi perdamaian dunia dalam prespektif kemanan dan politik. Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) yang minim kontribusi. Tujuan dari agenda WPS salah satunya adalah memperhatikan keterwakilan female peacekeepers dalam perdamaian dan keamanan, termasuk dalam operasi perdamaian multilateral Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan sumber data skunder yang diambil dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan konsep peacekeeping force dengan Teori collective security. Berdasarkan data yang didapat melihat lima negara zero contribution pada female peacekeepers menandakan bahwa apa yang dimandatkan belum dapat terlaksana, dengan melihat faktor-faktor yang salah satunya kontribusi peacekeeping force 5 negara terendah tersebut juga minim dalam kontribusi pengiriman peacekeeping force hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa di dalam negerinya masih memerlukan pembentukan dan juga belum tercapainya pemenuhan pasukan dalam negeri, sehingga baik Polisi, Militer maupun Sipil tidak dapat sepenuhnya ikut dikirimkan dalam misi PBB sendiri.

---

The purpose of this study is to analyze the female peacekeepers and the involvement of EU countries and the agenda of world peace missions in a security and political perspective. UN Security Council Resolution (UNSCR) 1325 on Women, Peace and Security (WPS) is of little contribution. One of the objectives of the WPS agenda is to pay attention to the representation of female peacekeepers in peace and security, including in multilateral peace operations This research uses a qualitative approach method with skunder data sources taken from references and literature related to the concept of peacekeeping force with the theory of collective security . Based on the data obtained, looking at the five zero contribution countries in female peacekeepers indicates that what is mandated has not been able to be carried out, by looking at factors, one of which is the contribution of the peacekeeping force of the 5 lowest countries is also minimal in the contribution of peacekeeping force delivery The results of this study found that the european union member states in their country still need the formation and also have not achieved the fulfillment of domestic forces, so that neither the Police, Military nor Civilian can fully participate in the UN mission itself."

"Tesis ini membahas tentang kajian strategi Hungaria dalam hubungannya dengan Rusia pada konteks sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Sanksi tersebut diperpanjang berkali-kali sampai Juli 2020. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan energi dan teori diplomasi energi melalui perspektif state dan non-state actor untuk menganalisis isu tersebut. Penelitian ini menggunakan mix methods dengan desain triangulasi konkuren yang menggunakan studi pustaka, literatur, dokumentasi atau observasi yang dibatasi oleh rentan waktu adanya sanksi Uni Eropa kepada Rusia. Penelitian ini menemukan 4 faktor keamanan energi Hungaria yang menjadi alasan kuat mengapa bekerjasama dengan Rusia ditengah sanksi Uni Eropa. Selain itu, Penelitian ini juga mengungkapkan peran penting Perusahaan milik Rusia dalam menyukseskan keberhasilan kerjasama dalam sektor energi. Faktor kerjasama keamanan energi dapat mempererat hubungan baik antara Hungaria dengan Rusia ditengah konflik sanksi Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana eratnya hubungan antara Hungaria dengan Rusia di era sekarang serta hubungannya Uni Eropa sebagai anggota sejak 2004. Selain itu, penelitian ini juga melihat kebijakan Hungaria dalam mendiversifikasi keamanan energi negaranya untuk kepentingan serta contoh pola kebijakan untuk negara eropa lainnya.

---

This thesis discusses the study of Hungary's strategy in relation to Russia in the context of European Union sanctions against Russia. The sanctions were extended several times until July 2020. This study uses the concept of energy security and energy diplomacy theory through the perspective of state and non-state actors. This study uses mixed-methods with concurrent triangulation design that uses literature studies, literature, documentation, or observations that are limited by the timeframe of the EU sanctions against Russia. This study finds 4 factors of Hungarian energy security which are strong reasons for cooperating with Russia in the midst of European Union sanctions. In addition, this study also reveals the important role of Russian-owned companies in the success of cooperation in the energy sector. The energy security cooperation factor can strengthen good relations between Hungary and Russia amid the European Union sanctions conflict. This study was conducted to see how close the relationship between Hungary and Russia is in the present era and the relationship between the European Union as a member since 2004. In addition, this study also looks at Hungary's policy in diversifying its country's energy security for the benefit and examples of policy patterns for other European countries."

"Penelitian ini berfokus pada Strategi Nasional dan Kerjasama Kawasan di Sektor Siber. Studi atas 3 Negara Baltik: Lithuania, Estonia, Latvia, berdasarkan faktor-faktor dalam strategi nasional yang paling dikenal, yaitu: faktor hukum, faktor organisasi dan teknis, faktor kegiatan peningkatan kapasitas di masing-masing negara, dan faktor kerjasama tersebut di kawasan, yaitu Baltik. Dalam Studi ini juga dieksplorasi pentingnya penunjukan badan resmi untuk memimpin tugas keamanan siber di tingkat nasional dan pembentukan Tim Respons Insiden Komputer (CIRT) untuk memerangi serangan siber yang menargetkan ruang siber nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data kualitatif dan data kuantitatif untuk mendukung rancangan penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini digunakan Regional Security Complex Theory (RSCT) oleh Barry Buzan dan beberapa konsep, yaitu: konsep keamanan nasional, dan konsep sektor siber. Hasil penelitian literatur menunjukkan bahwa 3 Negara Baltik, yaitu Lithuania, Estonia, Latvia memiliki strategi nasional terkait sektor siber dan memiliki berbagai kerjasama di Kawasan Baltik dalam sektor siber karena ketiga negara menganggap bahwa keamanan siber sangat mendesak dan signifikan sebagai bagian dari keamanan dan ketahanan nasional dan regional baik di kawasan Baltik maupun wilayah Uni Eropa secara menyeluruh. Faktor hukum, organisasi dan teknis, kegiatan peningkatan kapasitas, dan kerjasama siber di kawasan Baltik sampai batas tertentu menjadi pembeda kesuksesan Lithuania, Estonia dan Latvia.

---

This research focuses on the National Strategy and Regional Cooperation in the Cyber Sector. Study of 3 Baltic Countries: Lithuania, Estonia, Latvia, based on the most recognized factors in the national strategy, namely: legal factors, organizational and technical factors, factors of capacity building activities in each country, and these cooperation factors in the region, namely the Baltic. The Study also explores the importance of appointing an official body to lead cybersecurity tasks at the national level and establishing a Computer Incident Response Team (CIRT) to combat cyberattacks targeting national cyberspace. This study uses a qualitative method by utilizing qualitative data and quantitative data to support the case study research design. In this research, the Regional Security Complex Theory (RSCT) by Barry Buzan and several concepts are used, namely: the concept of national security, and the concept of the cyber sector. The results of the literature research show that the 3 Baltic States, namely Lithuania, Estonia, Latvia have national strategies related to the cyber sector and have various collaborations in the Baltic Region in the cyber sector because the three countries consider that cybersecurity is very urgent and significant as part of national security and resilience and regionally both in the Baltic region and the European Union region as a whole. Legal, organizational and technical factors, capacity building activities, and cyber cooperation in the Baltic region are to some extent differentiating the success of Lithuania, Estonia and Latvia."

"Selama beberapa dekade, UE (Uni Eropa) dikenal memiliki pengaruh global yang signifikan, tetapi pengaruh ini melemah setelah memuncaknya ketegangan Rusia-Ukraina. Konflik Ukraina menjadi faktor pendorong signifikan terhadap pergeseran pengaruh politik, membuka peluang bagi aktor lain, seperti SCO (Shanghai Cooperation Organisation), untuk memperkuat pengaruhnya. Dengan demikian, faktor pendorong oleh UE dan faktor penarik oleh SCO menjadi dua pilar penting dalam perubahan pengaruh politik internasional. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dugaan bahwa power shifting politik global dapat terjadi dari UE ke SCO. Sehingga, perlu adanya sebuah kegiatan eksplorasi yang di mana penelitian ini hadir untuk mengungkapkan dinamika power shifting politik global dari UE ke SCO sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kritis yang mencakup penelusuran geopolitik, analisis keamanan dan politik internasional. Teori yang digunakan dalam proses penelitian adalah Regional Security Complex Theory (RSCT) dan Teori Structural Power. Penelitian ini menemukan bahwa konflik Ukraina telah melemahkan pengaruh politik UE secara global karena memperlihatkan perpecahan dan ketidaksepakatan internal di antara negara-negara anggotanya dalam menanggapi konflik tersebut. UE telah terlibat aktif sejak krisis Krimea 2014 dan perang di Donbas, dengan salah satu respons utamanya berupa sanksi ekonomi terhadap Rusia. Upaya UE untuk mengatasi konflik ini bertujuan mempertahankan posisi globalnya melalui solidaritas internal dan peran aktif dalam diplomasi dan mediasi. Sebaliknya, SCO, yang anggotanya terdiri dari negara-negara Asia dengan populasi besar, semakin menjadi platform kerjasama regional yang berpengaruh di tingkat global. Pergeseran pengaruh dari UE ke SCO dapat berdampak besar pada politik dan keamanan dunia, menggeser pusat kebijakan dan diplomasi dari Eropa ke Asia. Pengaruh politik SCO yang semakin kuat dapat menciptakan paradigma baru dalam hubungan internasional, dengan negara-negara Asia memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global. Kesimpulannya, Konflik Ukraina telah melemahkan pengaruh politik global UE karena memperlihatkan perpecahan internal di antara negara-negara anggotanya, sementara SCO semakin menjadi platform kerjasama regional yang berpengaruh. Implikasi penelitian ini yaitu, pergeseran pengaruh dari UE ke SCO dapat mengubah pusat kebijakan dan diplomasi global dari Eropa ke Asia, menciptakan paradigma baru dalam hubungan internasional dengan negara-negara Asia memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global.

---

For decades, the EU (European Union) was known to have significant global influence, but this influence weakened after mounting Russian-Ukrainian tensions. The Ukrainian conflict has become a significant driving factor in shifting political influence, opening up opportunities for other actors, such as the SCO (Shanghai Cooperation Organisation), to strengthen their influence. Thus, push factors by the EU (European Union) and pull factors by the SCO are two important pillars in changes in international political influence. Based on the explanation above, there is a suspicion that global political power shifting could occur from the EU to the SCO. Thus, there is a need for exploratory activities in which this research is present to reveal the dynamics of global political power shifting from the EU to the SCO as a result of the Russia-Ukraine war. This research uses qualitative methods with a literature study approach and critical analysis which includes geopolitical exploration, security analysis and international politics. The theories used in the research process are Regional Security Complex Theory (RSCT) and Structural Power Theory. This research finds that the Ukraine conflict has weakened the EU's political influence globally because it shows internal divisions and disagreements among its member states in responding to the conflict. The EU has been actively involved since the 2014 Crimea crisis and the war in Donbas, with one of its main responses being economic sanctions against Russia. The EU's efforts to resolve this conflict aim to maintain its global position through internal solidarity and an active role in diplomacy and mediation. In contrast, the SCO, whose members consist of Asian countries with large populations, is increasingly becoming an influential regional cooperation platform at the global level. A shift in influence from the EU to the SCO could have a major impact on world politics and security, shifting the center of policy and diplomacy from Europe to Asia. The increasingly strong political influence of the SCO could create a new paradigm in international relations, with Asian countries playing a greater role in determining the direction of global policy. In conclusion, the Ukraine conflict has weakened the EU's global political influence as it exposed internal divisions among its member states, while the SCO has increasingly become an influential regional cooperation platform. The implication of this research is that the shift in influence from the EU to the SCO can shift the center of global policy and diplomacy from Europe to Asia, creating a new paradigm in international relations with Asian countries playing a greater role in determining the direction of global policy."

"Kebangkitan populisme dan krisis pengungsi telah menghadapkan Uni Eropa (UE) pada potensi ancaman dan tantangan dalam mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan HAM yang dianut oleh UE. Di sisi lain, UE juga harus menjamin keamanan dan menyerap aspirasi warganya, khususnya di tengah desakan nativisme kaum populis untuk menolak pengungsi yang dianggap merugikan masyarakat Eropa. Kondisi tersebut mengarahkan penelitian ini untuk memvalidasi strategi UE dalam mengatasi potensi ancaman atas bangkitnya populisme dan krisis pengungsi terhadap kondisi demokrasi dan keamanan di Eropa. Menjawab permasalahan itu, penelitian ini menggunakan Teori Populisme, Teori Persepsi Ancaman, dan Teori Strategi sebagai indikator dalam menganalisis berbagai kajian literatur, kebijakan Uni Eropa, serta pernyataan politik pemimpin Eropa terkait masalah pengungsi dan kebangkitan populisme dalam kurun waktu 2014-2019. Setelah menganalisis potensi ancaman populisme dan merumuskan strategi UE berdasarkan Five P’s Mintzberg, yang terdiri dari indikator Plans, Patterns, Positions, Perspectives, dan Ploys, maka temuan penelitian ini menjelaskan bahwa strategi utama UE adalah melakukan perimbangan kekuatan dan pemberian ruang politik kaum populis secara terukur. Melalui strategi ini, kelompok populis seolah terakomodir agenda politiknya dan menjadi bagian dari kekuasaan, namun sejatinya tidak. Melalui strategi ini, UE dianggap berhasil mengelola tekanan kaum populis dan mengatasi masalah pengungsi tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa populisme akan selalu hadir menjadi potensi ancaman dan tantangan bagi UE dengan mengangkat berbagai isu strategis dalam skala yang berbeda, sehingga strategi UE untuk beradaptasi terhadap perkembangan situasi global akan sangat diperlukan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji perkembangan gerakan populisme pada ranah nasional, regional, dan global.

---

The rise of populism and the refugee crisis has exposed the European Union (EU) to potential threats and challenges in defending the basic principles of democracy and human rights. On the other hand, the EU have to ensure the security and absorb the aspirations of its citizens, especially in the midst of the populist nativism pressure to reject refugees who are considered detrimental to European society. These conditions lead this research to validate the EU's strategy in overcoming the potential threats of the rise of populism and the refugee crisis to the conditions of democracy and security in Europe. Answering this problem, this study uses Populism Theory, Threat Perception Theory, and Strategy Theory as indicators in analyzing various literature studies, European Union policies, and political statements by European leaders related to refugee issues and the rise of populism in the period 2014-2019. After analyzing the potential threat of populism and formulating an EU strategy based on Five P's Mintzberg's Strategy, which consists of the Plans, Patterns, Positions, Perspectives, and Ploys indicators, the findings of this study explain that the EU's main strategy is to balance power and provide populist political space in a measurable way. Through this strategy, populist groups seem to be accommodated by their political agenda and become part of power, but in reality they are not. Through this strategy, the EU is considered successful in managing populist pressure and overcoming the refugee problem without ignoring democratic values ​​and human rights. This study concludes that populism will always be a potential threat and challenge for the EU by raising various strategic issues at different scales, so that the EU's strategy to adapt to the development of the global situation will be very necessary. Furthermore, this research is expected to be a reference for further research to examine the development of the populism movement in the national, regional, and global spheres."

"Penelitian ini berfokus pada strategi Uni Eropa dalam menjaga keamanan energi selama perang Rusia-Ukraina tahun 2022. Tujuannya adalah untuk menganalisis tanggapan Uni Eropa dan posisi Parlemen Indonesia terhadap perang Rusia-Ukraina dalam konteks keamanan energi. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Teori Kompleksitas Keamanan Regional oleh Barry Buzan serta Konsep Keamanan Energi, penelitian ini mengungkap bahwa Uni Eropa telah mengadopsi sejumlah strategi penting untuk menjaga keamanan dan ketahanan energi selama konflik. Langkah-langkah yang diambil meliputi penerapan sanksi ekonomi dan politik terhadap Rusia, implementasi kebijakan REPowerEU untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, diversifikasi pasokan energi, peningkatan kemandirian energi, serta peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang energi. Selain itu ditemukan juga bahwa Indonesia berperan aktif melalui diplomasi parlemennya sebagai mediator dalam penyelesaian Perang Rusia – Ukraina tahun 2022, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral.

---

This study focuses on the European Union's strategies in maintaining energy security during the 2022 Russia-Ukraine war. Its aim is to analyze the responses of the European Union and the position of the Indonesian Parliament towards the Russia-Ukraine conflict in the context of energy security. Employing qualitative methods and the Regional Security Complex Theory by Barry Buzan along with the Concept of Energy Security, this research reveals the European Union has adopted several critical strategies to safeguard energy security and resilience during the conflict. These measures include the implementation of economic and political sanctions against Russia, the implementation of the REPowerEU policy to promote renewable energy use, energy supply diversification, enhanced energy self-reliance, and increased bilateral and multilateral cooperation in the energy sector. Furthermore, the study finds that Indonesia actively engages through parliamentary diplomacy as a mediator in resolving the 2022 Russia-Ukraine war, both bilaterally and multilaterally."

"Penelitian ini bertujuan mengontraskan pembangunan tembok/pagar pembatas Uni Eropa dengan prinsip borderless yang diterapkan oleh Uni Eropa. Prinsip ini menjadi simbol keterbukaan dan mobilitas bebas bagi negara Uni Eropa, serta menjadi pilar integrasi dalam menciptakan identitas kolektif tanpa sekat. Untuk menyukseskan pembangunan tembok/pagar pembatas, negara anggota menggunakan beberapa strategi seperti penggunaan retorika ancaman, media juga memainkan peran penting untuk melegitimasi kebijakan proteksionis terkait pembangunan tembok/pagar pembatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan kritis. Sebagai alat analisa penelitian ini menggunakan Teori Sekuritisasi, Teori Geopolitik Kritis serta konsep tentang People, States And Fears. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2014 sejak peningkatan jumlah total tembok/pagar pembatas di Uni Eropa yang berasal dari Kebijakan Uni Eropa, dokumen resmi dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mendorong pembangunan tembok dan pagar pembatas, yaitu krisis migrasi massal, ancaman terorisme, dinamika politik domestik dan kebangkitan populisme, serta ketegangan geopolitik dengan Rusia dan Belarus. Proses negosiasi pembangunan tembok melibatkan dilema antara kepentingan nasional untuk menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip kebebasan bergerak serta hak asasi manusia yang dijunjung oleh Uni Eropa. Ketegangan antara negara anggota dan lembaga Uni Eropa seperti Komisi Eropa mencerminkan tantangan dalam mempertahankan solidaritas dan kohesi kawasan. Penelitian ini menyarankan agar Uni Eropa mengadopsi kebijakan keamanan yang lebih holistik dengan menekankan pada penyelesaian akar masalah migrasi, meningkatkan kerja sama antarnegara anggota, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Evaluasi berkala terhadap efektivitas pembangunan tembok dan peningkatan solusi diplomatik dengan negara asal migran juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan nilai nilai fundamental Uni Eropa

---

This research aims to contrast the construction of the European Union's border wall/fence with the borderless principle implemented by the European Union. This principle is a symbol of openness and free mobility for European Union countries, as well as a pillar of integration in creating a collective identity without divisions. To make the construction of the wall/border fence a success, member countries use several strategies such as the use of threatening rhetoric, the media also plays an important role in legitimizing protectionist policies regarding the construction of the wall/border fence. This research uses an exploratory qualitative research method with a critical approach. As an analytical tool, this research uses Securitization Theory, Critical Geopolitical Theory and the Concepts Of Poeple, States And Fear. This research takes data from 2014 since the increase in the total number of walls/border fences in the European Union which comes from European Union Policy, official documents and previous research. The research results show that there are four main factors that encourage the construction of walls and fences, namely the mass migration crisis, the threat of terrorism, domestic political dynamics and the rise of populism, as well as geopolitical tensions with Russia and Belarus. The negotiation process for building a wall involves a dilemma between national interests to maintain security and compliance with the principles of freedom of movement and human rights upheld by the European Union. Tensions between member states and EU institutions such as the European Commission reflect the challenges in maintaining regional solidarity and cohesion. This research suggests that the European Union adopt a more holistic security policy by emphasizing solving the root causes of migration, increasing cooperation between member states, and upholding human rights principles. Regular evaluation of the effectiveness of wall construction and improving diplomatic solutions with migrants' countries of origin are also necessary to maintain a balance between security and the fundamental values of the European Union."