Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi.

---

This research aims to explain and analyze the effectivity of the implementation of the Law of the City of Bekasi Number 2 of 2008 Concerning Zakat Management to the Government Employees of the City of Bekasi. Writer uses socio-legal research methods with literature study and interview.

The result of the research shows that the implementation of the Law of the City of Bekasi Concerning Zakat Management hasn't fully worked effectively. This is because the people of Bekasi, majority are muslims, yet don't understand about Zakat Management and their obligations to discharge it. In essence, the Law Concerning Zakat Management is a way to bridge between the obligations of muslims in Bekasi to discharge Zakat with the condition of the people in Bekasi who are still under poverty so that the Law Concerning Zakat Management in Bekasi is needed."

"Tingginya kebutuhan listrik pada masyarakat untuk pemenuhannya membutuhkan sumber daya air, dikarenakan air di Indonesia sangat melimpah. Namun dalam pelaksanaannya perlu pengaturan terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang masuk ke dalam energi baru terbarukan (EBT). Adapun kondisi pemerintah yang masih terbatas sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Wawasan lingkungan sering kali dilanggar oleh swasta/PLTA dan dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam ketersediaan sumber daya air untuk masyarakat. Jadi oleh karena itu perlu dilihat bagaimana jalan keluar yang harus dibuat oleh pemerintah. Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini yakni: pertama, pengaturan pemanfaatan energi baru terbarukan sumber daya air dalam pembangunan PLTA Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua, pemanfaatan air sebagai energi baru terbarukan dan dampaknya bagi masyarakat dalam pembangunan PLTA Batang Toru yang kepemilikan mayoritasnya swasta. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni doktrinal. Penelitian doktrinal menggunakan data sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian dan di dukung oleh data primer melalui wawancara kepada pihak terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi EBT SDA di Indonesia dan Daerah belum sepenuhnya diatur, serta berorientasi pada aspek kemanfaatan EBT. Regulasi yang memengaruhi pelaksanaan EBT perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan EBT, khususnya PLTA sebagai penghasil listrik yang beasal dari air. Listrik dan air adalah cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu kekayaan alam harus dikuasai oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun saran yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomian pada sektor EBT, perlu dilakukan perninjauan kembali terhadap kontrak-kontrak PT PLN – IPP, pemerintah perlu dengan cermat melihat dampak pembangunan PLTA bagi masyarakat dalam serta menyoroti kepemilikan mayoritas cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak.

---

The high demand for electricity in society to fulfill it requires water resources, because water in Indonesia is very abundant. However, in practice it is necessary to regulate the development of hydroelectric power plants (PLTA) which are included in the new renewable energy (EBT). The condition of the government is still limited so that cooperation between the government and the private sector is needed. Environmental awareness is often violated by the private sector/PLTA and can potentially cause problems in the availability of water resources for the community. So therefore it is necessary to see how the solution must be made by the government. The discussion of the problems in this study are: first, regulation of the utilization of new renewable energy in water resources in the construction of the Batang Toru hydropower plant, South Tapanuli Regency. Second, the use of water as a new renewable energy and its impact on the community in the construction of the Batang Toru hydropower plant, which is majority owned by the private sector. In this study the method used is doctrinal. Doctrinal research uses secondary data as basic data by conducting research and is supported by primary data through interviews with related parties. This study concludes that in the development of regulations on Natural Resources EBT in Indonesia and the Regions it has not been fully regulated, and is oriented towards aspects of the benefits of EBT. Regulations that affect the implementation of EBT need to be adjusted and changed so as to increase the utilization of EBT, especially hydropower as a producer of electricity derived from water. Electricity and water are branches of production that concern the livelihoods of many people, therefore natural resources must be controlled by the state in accordance with Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. The suggestions offered from the results of this study are that it is necessary to review the economic aspects of the EBT sector, it is necessary to review PT PLN - IPP contracts, the government needs to carefully look at the impact of hydropower development on the community and highlight the ownership of the majority of production branches which concern the lives of many people."

"Penelitian ini membahas hak ulayat atau beschikkingsrecht serta kaitannya dengan kewenangan Kepala Adat atau Hukum Tua Adat dalam urusan pertanahan. Diketahui bahwa Hukum Tua Adat Desa Tontalete diputuskan bersalah karena tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan penelitian yakni: a) Bagaimana aturan pendaftaran dan peralihan tanah komunal serta aturan hak pengelolaannya; b) Bagaimana tanggung jawab dan kewenangan kepala adat di Minahasa serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan karena penyalahgunaan wewenang adat yang mengakibatkan peralihan status tanah ulayat ditinjau dari hukum pertanahan dan; c) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pid/2017 terhadap kepala adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah. Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Hukum Tua Adat dalam Masyarakat Hukum Adat yang berkenaan dengan perkara pertanahan adalah membuat surat keterangan tentang tanah beserta riwayat status dan kepemilikan tanah tersebut; serta bahwa akibat hukum yang terjadi terhadap Kepala Adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah dalam putusan tersebut adalah a) Vonis hukuman penjara selama 6 bulan karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemalsuan Surat; b) Tidak sahnya jual-beli yang dilakukan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw dan; c) Kembalinya hak-hak PT. Aman Liman Jaya selaku penguasa tanah yang sah yang didukung dengan dokumen HGB atas sebagian besar tanah yang sempat dijual- belikan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw.

---

This research discusses about communal title or beschikkingsrecht in accordance with the authority of Custom Head on land affairs. It is known that the custom head of Tontalete village of Kema Sub-district, North Minahasa is found guilty of Land Ownership Information Letter Forgery based on Supereme Couort decision Number 847 K/PID/2017. This research is conducted to answer two research questions, which are: a) What are the rules for registration and transfer of communal land and the rules for managing rights?; b) How is Custom Head responsible in composing land ownership information letter, land ownership status transfer process and protection against the disadvantaged third party because of the authority abuse that causes communal land status transfer according to the agrarian law and; c) What are the legal effect of the Supereme Court decision number 847 K/Pid/2017 on the Custom Head that have done the land ownership information letter forgery. The method used to anser the research problems is qualitative metod with juridicial and empirical approach. The result of this research finds that the authority of custom head in customary law society regarding land affairs is to compose land information letter along with the status and ownership history; and the legal effects against the custom head that have forged the land information ownership letter are: a) Prison sentence of 6 months for proven to have violated artile number 263 (1) KUHP jo. article number 55 (1) the first KUHP about official letter forgery; b) The transaction done by the witness Elsje Maria Pantouw becomes invalid and; c) Return of rights for PT. Aman Liman Jaya as the legal land authority, supported by the HGB document on most of the land that ever transacted by the witness Elsje Maria Pantouw."

"ABSTRAKMasifnya penggunaan plastik sekali pakai pada tahun 1950-an hingga saat ini dalam segala sektor kehidupan masyarakat semakin memperburuk persoalan sampah yang ada, tidak terkecuali di lingkungan masyarakat hukum adat di Desa Adat Kuta, Legian, dan Seminyak, Bali. Persoalan sampah muncul sebagai suatu problem sosial dan ekonomi. Sampah menjadi perhatian ketika plastik juga menjadi material yang dominan dalam komposisi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jumlah produksi sampah plastik yang besar dan tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah secara tepat membuat sampah plastik mengalami kebocoran dan masuk ke lautan. Eksistensi sampah plastik ini sangat membayakan bagi bumi dan manusia. Guna mengetahui implementasi hukum terkait persampahan dan perilaku masyarakat dalam upaya mengatasi persoalan sampah plastik, dilakukan penelitian dengan metode sosiolegal. Dalam penelitian ini dilakukan studi hukum normatif dengan menganalisis peraturan hukum terkait sampah sekaligus studi hukum empiris melalui kegiatan observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, hukum positif Indonesia sejatinya telah mengakomodir perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sampah. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang membuat masyarakat diposisikan dalam kondisi yang dilematis, seperti: a) ketiadaan hukum yang secara khusus mengatur sampah plastik, dan b) inkonsistensi substansi dalam hukum positif yang mengatur pengelolaan sampah. Sehingga kesadaran masyarakat atas pentingnya pelestarian lingkungan itu kurang tercermin dalam sikap dikarenakan pola pikir antroposentris seolah mewajarkan penggunaan plastik yang berlebih dan tanpa diimbangi pengelolaan sampah yang baik. Anggapan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi tanggung jawab pemerintah menjadikan implementasi aturan hukum beserta himbauan terkait pengelolaan sampah kurang efektif berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan adat berupa perarem yang mengatur secara spesifik pengelolaan sampah plastik sehingga dapat mengikat masyarakat secara adat, termasuk pendatang untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan

---

ABSTRACTThe massive use of disposable plastics in the 1950s till date in all sectors of people's lives has further exacerbated the existing of (solid) waste problem, including the Adat Law Communities (Balinese) in the Adat Villages of Kuta, Legian, and Seminyak, Bali. The waste problem appears as a social and economic problem. Waste is being a concern when plastic becoming a part of the dominant material in the composition of household waste and household-like waste. A large amount of plastic waste production which is not balanced by proper waste management made those plastic waste leaked and getting into the ocean. The existence of plastic waste jeopardizes the planetary and humanity. In order to know the implementation of waste regulations and the behavior of the Balinese in an effort to overcome the problem of plastic waste, the socio-legal studies were conducted. In this research, normative legal studies were conducted by analyzing legal regulations of household waste and household-like waste as well as empirical legal studies through observation and in-depth interviews. Based on the results of the study, Indonesia's positive law has actually accommodated the protection and preservation of the environment, the right to a good and healthy environment, and waste management. Although, there are still a number of things that make the Balinese positioned in the dilemmatic conditions, inter alia: a) the void of law which specifically regulating the plastic waste, and b) the inconsistent legal substance in the waste management regulations. So, the public awareness of the importance of environmental preservation is not reflected in the societies' behavior because the anthropocentric mindset seems to justify the use of excessive plastic and also waste mismanagement. The notion that waste management is the responsibility of the government makes the implementation of the rule of law along with the policies regarding waste management less effective in the community. Therefore, we need a customary law in the form of perarem that specifically regulates the management of plastic waste so that it can customarily bind the Balinese, including the incomers to be responsible for their waste"

"Pelindungan hak-hak petani atas tanah secara normatif sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun secara empiris, petani masih belum mendapatkan kesejahteraan dari tanahnya. Sedangkan, kehidupan dan penghidupan mereka sangat tergantung dari sumber daya tersebut. Bahkan, beberapa petani memiliki luasan tanah yang sangat kecil sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Petani gurem semacam itu sangat membutuhkan Pelindungan terhadap hak-hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Pelindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu juga mengamati implementasi kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan petani gurem dalam kerangka reforma agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Hal ini guna mengumpulkan data primer yakni melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa Pelindungan dan pemberdayaan petani dalam ketentuan hukum di Indonesia cenderung meluas dan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja banyak mengancam hak-hak petani atas tanah. Selanjutnya pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan petani melalui reforma agraria belum optimal dikarenakan penggunaan Hak Milik Bersama sebagai alas hak. Juga pemberdayaan petani yang melalui program pemerintah seringkali masih terpecah-pecah dan cenderung sektoral.

---

The normative protection of farmers' rights to land has already been affirmed within Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Principles of Agrarian Affairs. However, empirically, farmers are still not reaping prosperity from their land. Their lives and livelihoods, however, heavily rely on these resources. In fact, some farmers possess very small land holdings that do not sufficiently meet their basic needs. Farmers in such marginalized situations critically require protection for their land rights. The objective of this research is to examine the legal provisions in Indonesia that regulate the protection and empowerment of farmers. It also scrutinizes the implementation of policies to protect and empower marginalized farmers within the framework of agrarian reform. The method employed in this legal research is non-doctrinal, using a socio-legal approach to gather primary data through field studies and secondary data through literature review. Subsequently, the data is qualitatively analyzed. From the analysis results, it can be stated that the protection and empowerment of farmers within legal provisions in Indonesia tend to expand and often lead to jurisdictional overlaps. Furthermore, the regulations within Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation significantly threaten farmers' land rights. Moreover, the implementation of protection and empowerment of farmers through agrarian reform has not been optimal due to the use of Collective Ownership Rights as a basis for rights. Also, government-led empowerment programs for farmers often remain fragmented and tend to be sectoral."

"Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila seorang suami memberikan hartanya, baik itu berupa warisan ataupun hibah kepada anak dari perkawinan kedua yang tidak dicatatkan dan masih merupakan boedel waris dari perkawinan pertamanya, maka peralihan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut juga akan berdampak terhadap peralihan hak yang terjadi setelahnya, yaitu dapat menjadi batal demi hukum. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah kedudukan para pihak dalam hal pewarisan dan mengenai pertimbangan Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn.Mbn. Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian yuridis-normatif dan tipologi preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pewaris yang merupakan pemeluk agama islam sehingga kasus ini diselesaikan di peradilan agama dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ahli waris yang sah untuk harta peninggalan pewaris yaitu 6 (enam) orang anak hasil perkawinan pertama, sementara 2 (dua) orang anak hasil perkawinan kedua tidak berhak mewaris karena perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan oleh negara.

---

Marriages conducted without being registered at the Office of Religious Affairs or the Civil Registry Office are considered to have never existed by Indonesian law, so that the existing marriage does not have binding legal force. If a husband gives his property, either in the form of inheritance or grants to children from a second marriage that is not registered and which is still the boedel inheritance from his first marriage, then the transfer can be canceled. The cancellation will also have an impact on the transfer of subsequent rights, which can be null and void. The formulations of the problems raised from this research are the status of the parties in terms of inheritance and the considerations of the Judges in the case of Muara Bulian District Court Decision Number 11/Pdt.G/2019/Pn.Mbn. The type of research used is juridical-normative research type and prescriptive typology. The research results are that the heirs who are Muslims so that this case is resolved in religious courts by using the legal basis of the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal heirs for the inheritance of the testator are 6 (six) children from the first marriage, while 2 (two) children from the second marriage are not eligible to inherit because the marriage is not valid because it is not registered by the state."

"

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak jenis akta autentik yang dibuat oleh notaris, salah satunya adalah akta hibah. Dalam prosesnya hibah tidak boleh melebihi hak mutlak ahli waris atau yang disebut juga legitime portie. Apabila hibah melampaui legitime portie dan ahli waris tidak melakukan tuntutan, maka hibah tersebut akan berlaku. Hibah adalah bagian dari perjanjian yang dibuat dari pihak satu ke pihak lainnya. Perjanjian memiliki syarat-syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Kesepakatan dan kecakapan menurut hukum menjadi syarat subjektif yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian, karena apabila tidak terpenuhi akan memiliki akibat hukum permintaan pembatalan dari salah satu pihak. Namun pada kenyataannya masih ada perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat sah perjanjian, serta perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan surat keterangan palsu. Hal ini seperti contoh kasus yang terjadi di Medan, yaitu tentang pembuatan akta hibah yang didasarkan pada surat keterangan palsu. Permasalahan dalam tesis ini adalah pembatalan akta hibah yang dibuat berdasarkan surat keterangan palsu dan tanggung jawab notaris atas kesalahan yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah notaris telah ceroboh dengan menjadikan surat keterangan palsu sebagai alas hak dalam pembuatan akta hibah karena itu akta hibah menjadi batal demi hukum berdasarkan keputusan Majelis Hakim.

 

 

 

---

The authentic deed is a deed that made in the form that specified by the regulations by and/or in front of public officials which is authorized in the place the deed was made. In daily life, theres a lot of authentic deed types made by notary, one of them is the gift deed. In the process, gift cannot exceed the beneficiary absolute right which is also called as legitime portie. If the gift exceed the legitime portie and the beneficiary didnt take any legal action out of it, then the gift will  be applied. The gift ia a part of the agreement which is made from the first party to another party. The agreement have the terms and conditions so it will have the legal force that binding its parties. The agreement and the proficiency according to law become the subjective requirement that should be fulfilled in the making of an agreement, because the unfulfilled requirements will cause cancelation from one of the parties as the legal consequences. But in reality there is still an agreement that was made without fulfilling terms of agreement itself, and the agreement itself was made based on fake documents. This matter was like case that happened in Medan, that was about making a grant deed based on fake document. The problem in this thesis is the cancelation of the gift deed that was created  based on fake document and the notary responsibility for the mistake they made. The research method used in this thesis is normative jurisdical with analytical descriptive type research. The data type used in this research is secondary data with qualitative approach. The results from this thesis research is the notary was careless by making fake documents as the base rights in creating the gift deed, therefore the gift deed become null and void based on the decision of the panel judges.

 

 

 

"

"Konsep Akses Terhadap Keadilan baru pertama kali diperkenalkan dalam legitimasi formal melalui Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (SNATK). Strategi Nasional ini dibuat melalui kerja sama antara Pemerintah dan UNDP. SNATK disusun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang terintegrasi dan luas untuk Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan project report mengenai Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelaksanaan dan penerapan Konsep Akses Terhadap Keadilan dalam SNATK, Konsep Akses Terhadap Keadilan ke dalam isu Bantuan Hukum dalam SNATK, dan analisa terhadap SNATK dan konsep Akses Terhadap Keadilan dalam isu Bantuan Hukum berdasarkan Teori Keadilan dan Sistem Hukum di Indonesia.

---

Access To Justice conception was first introduced in formal legitimation through National Strategy on Access To Justice (SNATK). This National Strategy is made through co-operation between Indonesian Government and UNDP. SNATK is arranged to develop and implement the integration and extensive strategy for Access To Justice conception. This research constituted a bibliography research, which the data that is used in this research is secondary data, consisted with legislation regulation, literatures, and project report research about Access to justice. This research tries to describe the execution and the implementation of Access To Justice conception in SNATK, Access To Justice conception on Legal Aid issue in SNATK, and the analysis on SNATK and Access To Justice conception based on Theory of Justice and Law System."