Ditemukan 84 dokumen yang sesuai dengan query
Danny Ariana, author
Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan paspor asing palsu untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia khususnya melalui bandar udara Internasional Soekarno-Hatta ditinjau dari Sistem Hukum Pidana Indonesia. Namun karena kejahatan ini bersifat transnasional, maka ketentuan internasional yang mengatur tentang kejahatan ini juga dibahas dalam...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T 304.82 / 2008 (17)
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ketaren, Linda C., author
Depok: Universitas Indonesia, 1999
S21962
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Citra Diah Ambarwati
2010
T37493
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Diding Alpian, author
ABSTRAK
Rutan yang berfungsi melakukan penerimaan tahanan sampai dengan pengeluaran tahanan daJam pelaksanaannya juga berfungsi melakukan pembinaan narapidana. Keberadaan narapidana di rutan merupakan suatu penyimpangan dari konsep pemasyarakatan, Yang mempunyai konsekuensi dampak ikutan penempatan narapidana seperti prisonisasi, stigmatisasl dan residivisme. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan...
2010
T33697
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Salviadona Tri P., author
Asas legalitas merupakan suatu asas yang utama dalam hukum pidana. Asas ini berlaku secara universal karena diakui dan dianut oleh semua sistem hukum di dunia. Salah satu yang terpenting dalam elemen asas legalitas adalah larangan pemberlakuan surut (non retroaktif) suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini dianut dan diterapkan telah begitu lama...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15422
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Nurachman Adikusumo, author
Menahan ataupun menangkap seseorang merupakan tindakan dari penguasa yang "menghilangkan kebebasan bergerak" seseorang. Di dalam suatu negara hukum kebebasan bergerak merupakan hak asasi yang pokok bagi setiap warga negara. Walaupun harus diakui bahwa menurut Hukum Acara Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan asas ataupun suatu keharusan, namun ada kalanya, demi...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15554
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Neneng Rahmadini, author
Dalam melaksanakan profesinya, seorang wartawan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena kebebasan pers penting demi tegaknya negara hukum yang demokratis, bahwa press as a fourth estate. Mengingat sejarah Indonesia sebagai negara bekas jajahan dimana hukum yang digunakan masih merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang memang ditujukan untuk meredam segala...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15569
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pardamean, Charlie, author
Profesi seorang dokter merupakan profesi yang mulia, karena diharapkan dapat menyembuhkan pasien dari segala jenis penyakit, dengan anggapan bahwa tugas dokter dapat memperpanjang umur pasien atau setidaknya mengurangi penderitaan atas penyakit yang diderita. Oleh karena itu profesi dokter memiliki tanggung jawab yang berat dalam setiap praktik yang dilakukan. Pertanggungjawaban dokter...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Frensita Kesuma Twinsani, author
Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimanakah perlindungan saksi/korban/pelapor dalam perspektif HAM; apakah hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan perlindungan saksi/korban/pelapor dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan bagaimanakah upaya menanggulangi hambatan-hambatannya. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi dengan memakai metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15065
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Heribertus S. Hartojo, author
Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa dan Hakim), menemui kesulitan saat berhadapan dengan tersangka atau terdakwa yang beralasan sakit (khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi). Terutama hal itu terjadi pada saat dipanggil untuk memenuhi proses peradilan pidana. Tersangka atau Terdakwa melalui kuasa hukumnya hanya menyerahkan surat berupa...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T14549
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
