Ditemukan 145 dokumen yang sesuai dengan query
Meyrinda Rahmawati Hilipito, author
ABSTRAK
Secara yuridis formal partisipasi perempuan di bidang politik telah dijamin konstitusi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Disamping itu terdapat komitmen resmi pada konvensi-konvensi internasional menyangkut partisipasi politik perempuan yang sudah diratifikasi yakni Konvensi tentang Hak-hak politik perempuan (The Convention...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19536
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fiana Basauli, author
Tesis ini membahas mengenai HAM mengatur tentang prinsip hak asasi manusia maupun bentuk perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 baik korban di Tangerang, Bandung, maupun Martapura antara lain prinsip non diskriminasi, prinsip perlindungan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Roberia, author
ABSTRAK
Tuntutan kesempurnaan Pegawai Negeri selaku aparatur negara yang memegan peranan penting dalam kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangatlah tinggi. Sementara itu, sistim penghargaan sebagai balasan atas jasa yang telah dicurahkan dengan sepenuh jiwa dan raga oleh Pegawai Negeri kepada negara diselenggarakan dengan tidak berdasarkan pada kinerja (merit...
2009
T26194
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Bisman Bhaktiar, author
Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan masa pasca reformasi diwarnai dengan pasang surut perkembangannya, baik dari aspek konsep, bobot atau besaran urusan pemerintahan yang terbagi untuk Pemerintah dan daerah otonom serta kecenderungannya ke arah sentralisasi atau desentralisasi. Berkaitan dengan itu, penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26625
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Bayu Dwi Anggono, author
Tesis ini membahas tentang Keputusan Bersama Menteri yang secara faktual telah ada dan berkembang sejak lama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, namun dari perspektif ilmu perundang-undangan keberadaannya masih menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai jenis dan letaknya dalam peraturan perundang-undangan, serta cara menguji legalitasnya.
Berdasarkan isi atau substansi nya Keputusan Bersama Menteri dapat digolongkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26752
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ulfiandri, author
Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (good governance) merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-atura, segala proses dan tingkah laku pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi.
Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang baik...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27728
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Agung Ali Fahmi, author
ABSTRAK
Jaminan perlindungan kebebasan beragama telah diberikan oleh Pasal 29 UUD 1945 yang
berlaku pada 18 Agustus 1945 yang dinyatakan berlaku lagi dengan setelah Dekrit Presiden Juli
1950, Pasal 18 Konstitusi RIS, Pasal 18 UUDS 1950, dan Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 I
ayat (1), Pasal 29 (2) 1945 Amandemen...
2010
T27797
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Abdi Kurnia D, author
Tesis ini membahas politik hukum kerukunan umat beragama oleh rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia sejak Tahun 1998 sampai dengan 2008. Pengamatan terhadap model-model politik hukum yang digunakan oleh setiap rezim tersebut dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana proses demokratisasi menyentuh persoalan yang lebih esensial di dalam kehidupan masyarakat, yaitu persoalan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27957
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Susanto Budi Raharjo, author
Tesis ini membahas tentang Paradigma Keadilan Substantif yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang terkait dengan Pemilu Tahun 2009 yang mengesampingkan aspek-aspek procedural. Penelitian ini adalah kajian hukum normative dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Keadilan Substantif dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan procedural perlu dilakukan perubahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28037
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Martini, author
2003
T36522
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
