Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Ani Purwanti, author

Perkembangan politik hukum pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik pada era reformasi periode 1998-2014 (studi partisipasi politik perempuan dalam undang-undang tentang partai politik dan undang-undang tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD) = The development of legal policy regulations concerning women participation in politics in reformation area study in woman participation in act of political party and act of parliament election

Affirmative Action (tindakan khusus sementara) untuk perempuan di bidang politik, pertama kali termuat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD dan DPRD. Regulasi tersebut berlanjut pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

D1469

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Adharinalti, author

Penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilihan kepala daerah : analisis yuridis Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penetapan hasil pemilihan kepala daerah / Adharinalti

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji substansi pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 2) mengkaji peran Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hasil penetapan pemilihan kepala daerah. 3) mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hail penetapan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif...

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16478

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Titik Daryani, author

Perwujudan hak asasi manusia dalam pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa menurut KUHAP dalam konteks negara hukum (studi tentang perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan di rutan Salemba dalam perspektif hukum tata negara) / Titik Daryani

ABSTRAK
Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat...

2005

T36940

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rima Monika, author

Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025 = The role of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on implementation of masterplan for acceleration and expansion of economic development 2011-2025 / Rima Monika

Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 20011- 2025 merupakan politik pembangunan ekonomi Indonesia yang didasari pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam pelaksanaan MP3EI didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dalam pelaksanaankegiatan MP3EI terdapat berbagai...

Jakarta: Universitas Indonesia, 2013

T32658

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ananthia Ayu Devitasari, author

Peran partai politik dalam pengisian jabatan menteri pada sistem presidensial Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 = The role of political parties in minister appointee in Indonesia presidential system after Amendment 1945 Constitution / Ananthia Ayu Devitasari

Penelitian dengan judul “Peran Partai Politik dalam Pengisian Jabatan Menteri Pada Sistem Presidensial Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945” ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem Presidensial dimana Presiden memegang kekuasaansebagai Kepala Pemerintahan dan juga sebagai Kepala Negara(single chief executive).Presiden memiliki kekuasaan dan hak dalam rangka...

Jakarta: Universitas Indonesia, 2013

T32261

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Afifi, author

Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi

ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratu Riftia Rizki, author

Politik hukum pengelolaan migas di Indonesia studi politik hukum pengelolaan migas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 puu 2012 tentang pengujian undang undang migas nomor 22 tahun 2001 = The law of political management of oil and gas in Indonesia after the constitution court s decision on judicial ndang gas number 22 of 2001 / Ratu Riftia Rizki

ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa...

2014

T39337

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aisyah Lailiyah, author

Konsepsi tanggung jawab pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 dan perubahan UUD 1945 / Aisyah Lailiyah

2006

T36816

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

W. Sigit Pudjianto, author

Pembangunan Politik Indonesia: Studi tentang Eksistensi dan Peranan Organisasi Kemasyarakatan 1998-2005 / W. Sigit Pudjianto

ABSTRAK
Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia, yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam perkembangannya diwujudkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kiprahnya dalam memberdayakan masyarakat sangat berperan, lebih dari itu dalam era reformasi telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan politik. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang dianggap merugikan masyarakat. Bahkan seringkali Ormas melakukan...

2006

T36918

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Deviyanti Dwiningsih, author

Jaminan hak politik perempuan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam era pasca reformasi : 1999-2014 = The guaranty women spolitical rights in the perspectiveof human rights in Indonesia after reformation era : 1999-2014 / Deviyanti Dwiningsih

ABSTRAK
Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat), dengan karakteristik adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya persamaan hak-hak perempuandengan laki-laki dalam bidang apapun termasuk bidang politik. Bahkan hak-hak perempuan secara jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang...

2013

T35598

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian