Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Republik Rakyat China RRC yang mengatur tentang Perjanjian Jual Beli Barang. Perbandingan hukum ini dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum Perjanjian Jual Beli Barang di Indonesia yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di RRC yang didasarkan pada Contract Law of the People rsquo;s Republic of China serta peraturan terkait lainnya di bidang perjanjian jual beli barang yang berlaku di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam skripsi adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Dalam tulisan ini, akan dibahas tentang teori umum hukum perjanjian dan secara lebih khusus hukum perjanjian jual beli barang di Indonesia dan RRC. Melalui pembahasan tersebut, diperoleh beberapa faktor pembanding sebagai dasar perbandingan perjanjian jual beli barang di kedua negara tersebut. Dari hasil perbandingan tersebut, diperoleh beberapa perbedaan dan persamaan hukum perjanjian jual beli barang yang berlaku di Indonesia dan RRC.

---

ABSTRACTThe main purpose of this undergraduate thesis is to do a comparison between Indonesian and People rsquo s Republic of China rsquo s PRC laws that govern purchase and sales of goods contract. The comparative law will be done by comparing the provisions on purchase and sales of goods contract in the Civil Code of Indonesia and Contract Law of the People rsquo s Republic of China and other laws governing the purchase and sales of goods contract in respective countries. The method used in this undergraduate thesis is the juridist normative method with comparative approach. This undergraduate thesis will touch upon on basic theories of contract law and focused on the law that governs the purchase and sales of goods contract in Indonesia and PRC. Several comparative factors are established from the research and shall be used as the basis to compare the law that governs the purchase and sales of goods contract in Indonesia and PRC. Based on the comparison, it rsquo s discovered that there are several differences and similarities of the law that governs purchase and sales of goods contract in Indonesia dan PRC."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Penerima Hak Jaminan Resi Gudang. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai 3 tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai hukum jaminan, jenis-jenis jaminan berserta bentuknya dan Resi Gudang sebagai jaminan kebendaan. Kedua, pembahasan mengenai pelaksanaan Sistem Resi Gudang menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang. Ketiga, pembahasan mengenai akibat hukum musnahnya barang inventory yang dijaminkan terkait perjanjian pengikatannya dan perlindungan hukum bagi Penerima Hak Jaminan Resi Gudang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yurids normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh dan beberapa wawancara dengan beberapa narasumber untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan dari undang-undang Sistem Resi Gudang yang terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa musnahnya barang inventory yang dijaminkan akan menghapus jaminan Resi Gudang. meskipun tidak diatur dalam UU Sistem Resi Gudang, namun menurut Pasal 1319 juncto Pasal 1381 KUHPerdata. Secara umum Undang-Undang Sistem Resi Gudang telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang berkaitang dengan asuransi barang yang dijaminkan dan lembaga penjamin. Asuransi terhadap barang saat penting karena barang jaminan dengan Resi Gudang berupa komoditas yang rentan terhadap risiko rusak dan/atau musnah serta lembaga penjamin merupakan perlindungan terakhir bagi Penerima Hak Jaminan Resi Gudang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection for the Receiver of Warehouse Receipt Rights. In this thesis will be discussed about 3 three things. First, the discussion of the law of guarantee, the types of guarantees as well as its form and the Warehouse Receipt as a material assurance. Second, the discussion on the implementation of Warehouse Receipt System according to Law Number 9 Year 2006 as amended by Law Number 9 Year 2011 About Warehouse Receipt System. Third, a discussion of the legal consequences of the loss of guaranteed inventory related to the binding agreement and the legal protection for the Receiver of Warehouse Receipt Rights. This research uses normative yurid research method where the research data is mostly from literature study obtained and several interviews with some informants to know the implementation and implementation of the law of Warehouse Receipt System related to Legal Protection for Right Holders of Warehouse Receipt Guarantee. The results of this study indicate that the destruction of guaranteed inventory items will remove the guarantee of Warehouse Receipt. although it is not regulated in the Warehouse Receipt Law Act, but pursuant to Article 1319 juncto Article 1381 of the Civil Code. In general, the Warehouse Receipt Act has regulated the legal protection for the Warehouse Receipt Rights Holder. But in practice there are still some shortcomings that are related to insurance of guaranteed goods and guarantee institutions. Insurance against the goods when important because the collateral goods with Warehouse Receipt in the form of commodities that are vulnerable to risk of damage and or destroyed and the guarantor institution is the last protection for the Receiver of Warehouse Receipt Rights."

"Penelitian ini menganalisis peraturan hak kebendaan atas kapal yang disewakan dan kemudian dirampas oleh negara karena menjadi sarana bagi pihak ketiga untuk melakukan tindak pidana dan perlindungan hukum bagi pemilik kapal tersebut. Penelitian ini disusun menggunakan metode doktrinal. Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai hak kebendaan kapal dan barang yang dirampas oleh negara, kemudian menganalisis Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, Putusan Nomor 200/PDT/2020/PT PBR, dan Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2021. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (UU Pelayaran) mengatur bahwa kapal yang didaftarkan akan memperoleh grosse akta yang bertindak sebagai bukti hak milik. Dalam analisis kasus, kapal MT. Yosoa sah secara hukum milik Perseroan Terbatas (PT.) Dua Mitra Oil, tetapi kapal tersebut tetap dirampas oleh negara. Perlindungan hukum terhadap pemilik kapal yang kapalnya dirampas akibat tindak pidana pihak ketiga belum diatur secara tegas di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk membuat dan/atau menambahkan aturan mengenai perlindungan hukum pemilik kapal yang kapalnya dirampas oleh negara akibat tindak pidana pihak ketiga. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penelitian secara komprehensif mengenai hak kebendaan yang melekat pada suatu benda sebelum dilakukan perampasan, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang sah secara hukum adalah pemilik kapal dan bukan pelaku tindak pidana.

---

This paper analyzes regulations of property rights over ships leased and then forfeited by the state because they became a means for third parties to commit criminal actions, and also analyzes the legal protection for shipowners. Employing doctrinal legal research, this paper describes the general provisions regarding property rights over ships and assets forfeited by the state, and analyzes Court Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, Appeal Verdict Number 200/PDT/2020/PT PBR, and Cassation Verdict Number 2809 K/Pdt/2021. According to Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2008 on Shipping, a registered ship will obtain a grosse deed, which serves as proof of ownership. In this case analysis, MT. Yosoa (the ship) legally belongs to PT. Dua Mitra Oil but was still forfeited by the state. In Indonesia, there are no regulations providing legal protection for shipowners whose ships are forfeited due to third-party criminal actions. This research recommends that the Indonesian government establish or add regulations to protect shipowners whose ships are forfeited by the state due to third-party criminal actions. Comprehensive research on property rights before forfeiture is necessary to provide legal certainty and protection for legitimate shipowners that weren’t involved in criminal actions."

"Penelitian ini menganalisis mengenai perbedaan batasan kewenangan pengampuan di Indonesia dan California yang merupakan negara bagian Amerika Serikat berdasarkan peraturan formil masing-masing. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis ketentuan umum pengampuan di Indonesia, batasan kewenangan pengampuan di Indonesia juga California, dan analisis putusan pengadilan dan kasus terkait pembatasan kewenangan pengampuan tersebut. Analisis putusan pengadilan di Indonesia yang dilakukan adalah berdasarkan Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PN Dps sedangkan di California menggunakan kasus dalam Pemberitahuan Penghapusan Tindakan Dalam Perkara Pengadilan Tinggi Negara Bagian Los Angeles Nomor Perkara BP 108870. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya batasan kewenangan pengampuan yang telah diatur secara komprehensif di California dengan melihat seberapa jauh ketidakcakapan seseorang. Batasan kewenangan tersebut adalah konservatori umum, konservatori terbatas, dan konservatori Lanterman-Petris-Short (LPS). Sementara di Indonesia, secara formil belum terdapat peraturan terkait batasan kewenangan pengampuan tersebut. Adapun pengampuan masih dilihat sebagai opsi utama untuk mewakili individu yang tidak cakap di Indonesia sedangkan di California terdapat beberapa opsi yang lebih tidak membatasi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang dilakukan disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menambahkan batasan kewenangan pengampuan dalam peraturan formil di Indonesia.

---

This research analyzes the differences in the limits of guardianship authority in Indonesia and California, a state in the United States, based on their respective formal regulations. Doctrinal research methods structure this study. The author outlines and analyzes the general provisions of guardianship in Indonesia, the limits of guardianship authority in both Indonesia and California, and examines court decisions and cases related to these limitations. The analysis of court decisions in Indonesia is based on Decision Number 480/Pdt.P/2020/PN Dps, while in California, it uses the case within the Notice of Removal of Action in Los Angeles County Superior Court Case Number BP 108870. The results of this research indicate that California has comprehensively regulated the limits of guardianship authority by considering the extent of a person's incapacity. These limits include general conservatorship, limited conservatorship, and Lanterman-Petris-Short (LPS) conservatorship. Meanwhile, in Indonesia, there are no formal regulations related to the limits of guardianship authority. Guardianship is still seen as the primary option for representing individuals who are incapacitated in Indonesia, whereas in California, there are several less restrictive options. Therefore, based on the analysis conducted, it is recommended that the Indonesian government add limits on guardianship authority within formal regulations in Indonesia."

"Penulisan hukum ini pada dasarnya melakukan analisa terhadap pengaturan dan penerapan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia beserta perkembangannya dalam lingkup hukum perjanjian, pengaturan mengenai asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Jepang, Prancis, dan Inggris, dan juga analisis mengenai perspektif baru terhadap penerapan doktrin mitigasi dan asas itikad baik di Indonesia melalui perbandingan dengan pengaturan terkait doktrin mitigasi dan asas itikad baik di Jepang, Prancis, dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa asas itikad baik dalam hukum perjanjian Indonesia bersumber ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selanjutnya terkait doktrin mitigasi di Indonesia telah diatur dalam ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan secara komprehensif mengenai pengaturan terkait asas itikad baik dan doktrin mitigasi dalam hukum Jepang, Prancis dan Inggris yang masing-masing memiliki penerapan dan penasfiran yang berbeda dengan Indonesia. Dengan memperbandingkan ketentuan tersebut ditemukan berbagai perbedaan dan persamaan terkait pengaturan dan penerapan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia, Jepang, Prancis dan Inggris yang dapat memberikan pemahaman dan penerapan baru terhadap itikad baik dan doktrin mitigasi yang pengertian dan penerapannya masih belum diatur secara definitif sehingga menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Pemerintah Indonesia khususnya bagi perancang dan pembuat Undang-Undang dirasa perlu untuk melakukan perincian terhadap pengaturan-pengaturan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia agar terdapat suatu pemahaman dan penerapan yang sama.

---

This legal writing analyzes the regulation and application of good faith principle and duty to mitigate doctrine in Indonesia along with its development within the scope of the law of agreement, the regulation of good faith principles and the duty to mitigate doctrine in Japan, France and England, with analysis of new perspectives on it application in Indonesia by comparison with the regulation related to the duty to mitigate doctrine and the principle of good faith in Japan, France and England. The research method used in this research is Juridical Normative with descriptive type. This study illustrate that the principle of good faith in Indonesia 39 s treaty law stems from the Indonesian Civil Code. Furthermore, the duty to mitigate doctrine in Indonesia has been regulated in the provisions of various laws and regulations. This study also describes comprehensively the regulations related to good faith principles and the duty to mitigate doctrine in Japanese, French and English law which each have different application and interpretation with Indonesia. This study found differences and similarities concerning the regulation and application of good faith principles and the doctrine of mitigation in Indonesia, Japan, France and England that can provide new insights and applications in Indonesia whose definition and application is not yet definitively regulated causing different interpretations. Based on the results, the drafters and legislators of Indonesian Law, are deemed necessary to detail the regulations of good faith principles and the doctrine of mitigation in Indonesia in order to have a common understanding and application."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie dalam hukum perdata Indonesia. Studi ini berfokus pada penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie dalam hukum perdata Indonesia terkait dengan indikasi yang digunakan untuk membatasi tanggungjawab berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata agar tidak diperluas secara tidak wajar. Penelitian ini mengkaji penerapan Teori Relativitas Schutznorm Theorie di Indonesia melalui putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.PN.WT dan putusan Nomor: 24/PDT.G/2013/PN.PRA. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif as it rsquo;s is written in the book dalam sistem perundang-undangan dan juga mengunakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif serta pengumpulan data melalui content analysis dari sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penerapan teori relativitas Schutznormtheorie sebagai salah satu syarat di luar unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dalam analisis putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.PN.WT majelis hakim menolak menerapkan teori relativitas Schutznorm Theorie karena penerapan teori ini tidak diindikasikan dalam pasal 1365 KUHPer. Akan tetapi, dalam putusan Nomor: 24/PDT.G/2013/PN.PRA majelis hakim menerima gugatan untuk sebagian dan menolak sebagian. Hasil penelitian ini menujukkan Teori Relativitas Schutznorm Theorie perlu diatur menjadi sebuah ketentuan hukum tertulis yang mengatur lebih lanjut batasan ruang lingkup perlindungan kepentingan pada Pasal 1365 KUHPer.

---

The purpose of this minithesis is to examine the application of Relativity Theory Schutznorm Theorie in Indonesian Civil Law regarding the indication used to limit liabilities according to Article 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, to not be expanded immoderately.

This mini thesis reviews the application of Relativity Theory Schutznorm Theorie through Verdict Number 16 PDT.G 2012 PN.PN.WT and Verdict Number 24 PDT.G 2013 PN.PRA. Researcher uses juridical normative method in conducting the research, from the law as a positive norm in the legal system, as well as literature study with normative approach, and collecting the information through content analysis from secondary data.

The result of this thesis shows that the application of Relativity Theory is important to be used as one of the requirements other than Act Against The Law. Furthermore, in Verdict Number 16 PDT.G 2012 PN.PN.WT, The panel of judges refused to apply Relativity Theory with reason that this theory is not indicated in Article 1365 in Kitab Undang Undang Hukum Perdata. On the other hand, Verdict Number 24 PDT.G 2013 PN.PRA shows that the panel of judges accept a part of the suit, and reject the claim. In conclusion, this minithesis shows that Relativity Theory Schutznorm Theorie needs to be arranged into a written rule which govern the scope of protection of interes in Article 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata"

"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan klausula-klausula baku mengenai sewa beli yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Operasi PKO PT. Express Kencana Lestari yang pada praktiknya penggunaan klausula baku adalah hal yang biasa digunakan dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan analisis dari penulis yang didasarkan pada teori dan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa beli dijelaskan bahwa pada Perjanjian Kerjasama Operasional PKO PT. Express Kencana Lestari memang terjadi perjanjian sewa beli. Kemudian terhadap klasula-klausula baku mengenai sewa beli di dalam PKO tersebut, penulis juga menemukan pelanggaran terhadap asas-asas pada perjanjian dimana klasula baku tersebut secara keseluruhan maupun terkhusus mengenai sewa beli adalah melanggar asas keseimbangan. Karena klausula baku menimbulkan adanya ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang menyetujui suatu perjanjian. Bargaining Position ada pada yang membuat kontrak standar tersebut atau dalam kasus ini adalah PT. Express Kencana Lestari. Selain itu juga permasalahan terdapat pada klasula baku yang memuat adanya pengakhiran kerjasama secara sepihak di dalam PKO PT. Express Kencana Lestari yang berdasarkan Pasal 1266 itu masuk kedalam klasifikasi syarat batal dan pembatalannya itu harus dimintakan ke pada hakim. Seharusnya PT. Express Kencana Lestari memberikan kesempatan kepada supir taksi untuk menegosiasikan apa yang menjadi isi perjanjian sebelum menyerahkannya kepada supir taksi. Serta terhadap klausula pengakhiran kerjasama haruslah melihat ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

---

This thesis focuses its discussion on the application of standard clauses regarding hire purchase that appear and used as common on partnership agreement PKO PT. Express Kencana Lestari. Its basicly regulated by Article 1338 Indonesian Civil Code regarding freedom of contract. Based on analytical observation done by the author of this thesis that referred to experts theory and governing rules about hire purchase, it is explained that partnership agreement by PKO PT. Express Kencana Lestari is indeed hire purchase. Furthermore, by analysing the attached partnership agreement, author realize that there are some breach towards basic principles whereas standard clause as a whole in general or specific is violating equilibrium principle. Because standard clause itself is making inequality between agreeing parties. bargaining position appear at the maker of standarized clause, or upon this case study PT. Express Kencana Lestari. Moreover, there are issues on standard clause that contains unilateral termination by PKO PT. Express Kencana Lestari which, based on article 1266 Indonesian Civil Code belongs to condition of voidance and the act to voidance itself is to be requested to the court. PT. Express Kencana Lestari should open up more job vacancy to cab drivers in consider to negotiate the content of the partnership agreement before giving it to cab drivers. As well as unilateral termination clause is in accordance to Article 1266 Indonesian Civil Code."

"ABSTRAKPerkembangan zaman dan kemajuan teknologi tentu memberikan pengaruh terhadap kegiatan manusia sehari-hari termasuk pula dalam hal menyediakan jasa layanan gadai untuk masyarakat luas dengan cara yang lebih praktis yaitu dengan layanan jasa gadai online. Salah satu penyedia layanan jasa gadai online ini adalah website www.pinjam.co.id. Adanya layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan waktu yang cepat bagi masyarakat yang hendak ingin melakukan transaksi gadai dengan menggunakan perangkat komputer dan internet. Inovasi lain yang disediakan oleh pihak www.pinjam.co.id ialah adanya mitra sebagai pihak ketiga pemegang barang gadai tentunya hal ini berbeda dengan praktik gadai pada umumnya, salah satunya ialah gadai di PT. Pegadaian Persero. Sehubungan dengan adanya pihak ketiga sebagai pemegang barang gadai, perlu untuk diperhatikan terkait kepastian hukum terhadap keselamatan barang jaminan milik debitur yang ada pada pihak ketiga seperti perihal kemampuan penaksiran, sistem keselamatan serta pertanggung jawaban.

---

ABSTRACTIn this era of development specifically in technology surely gives a significant impact towards the daily activities of every human being. One of them being the provider of pawn services to the whole community in a more practical way by providing the service through an online platform. One of the existing service platform is www.pinjam.co.id. The establishment of this kind of service is to accommodate in a time efficient and convenient manner for the Debtor who is intending to do a pawn transaction through an online platform. Another innovation provided by www.pinjam.co.id is a partner as a third party to hold pawn goods, of course this is different from the practice of pawn in general, for example pawn at PT. Pegadaian Persero. In relation to the existence of a third party as a holder of pawn goods, it is necessary to put attention towards the legal certainty of the security of pawn goods owned by the Debtor as the third party such as capabilities to assess, security system and accountability."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat 3 tiga permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan mengenai jaminan di Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan surat keputusan Pensiun PNS sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit. Ketiga, bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan berupa SK Pensiun PNS pada saat debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisa penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Surat Keputusan Pensiun PNS bukan merupakan jaminan kebendaan dan tidak termasuk dalam jaminan kredit yang ideal karena tidak dapat dilakukan eksekusi ketika debitur wanprestasi. Oleh sebab itu menurut penulis, sebaiknya Surat Keputusan Pensiun PNS tidak lagi menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit karena tujuannya hanya memberikan rasa aman kepada Bank tetapi tidak dapat menjadi objek pelunasan kredit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the position decree of the retirement of civil servants as an object guarantee on credit agreement of PT. Bank Negara Indonesia. There are 3 three problems in this thesis. First, hows the regulation of guarantee in Indonesia. Second, how rsquo s the position decree of the retirement of civil servants as an object guarantee on credit agreement. Third, hows the execution of the object guarantee if debtor breaching the contract. This research used normative juridical method. Based on the results of the writer analysis, the conclusion is the decree of the retirement civil servants is not a material security guarantee and not an ideal for credit guarantee because it cant be executed when the debtor breaching the contract. Therefore, the decree of the retirement of civil servants shouldnt be the object guarantee on credit agreement because the purpose only to make Bank secured but can rsquo t be the object of repayment of credit. "

"ABSTRAKPerkembangan teknologi mempercepat perkembangan dalam dunia bisnis. Perjanjian jual beli tidak perlu melakukan pertemuan tatap muka. Jual beli secara elektronik sudah dapat dilakukan dengan menggunakan platform seperti Tokopedia dan Blibli.com. Pada kedua platform tersebut, terdapat perbedaan sistem jual beli, sehingga menghasilkan hubungan hukum serta pertanggungjawaban yang berbeda. Walaupun jual beli melalui platform memberikan kemudahan, tetapi masih ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui platform karena belum dilakukannya identifikasi terkait pola hubungan hukum dalam transaksi jual beli melalui platform tersebut. Identifikasi hubungan hukum penting untuk mengetahui pertanggungjawaban masing-masing pihak serta dapat menjadi perbandingan mengenai kelebihan maupun kelemahan masing-masing platform. Kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing platform tergantung dari kepentingan pihak pembeli, penjual, ekspeditur, serta platform itu sendiri.

---

ABSTRACTTechnological development accelerates business development. In performing purchase agreement, we do not need to do it face to face. We are able to purchase electronically by using platforms, such as Tokopedia and Blibli.com. Both platforms have different purchase systems, thus, they form different legal relations and liabilities. Although purchasing through platforms provides convenience, but there are several problems in the implementation of purchasing through platforms because it has not carried out the identification related to legal relations pattern in purchasing through platforms. The identification itself, is the key to comprehend the liabilities of each party and also to compare the excellences and weaknesses of each platforms. The excellences and weaknesses of each platforms depend on the interest of the buyer, seller, shipping agent, and platform itself. "