Hasil Pencarian

Ditemukan 646 dokumen yang sesuai dengan query

Fauzan, author

Pola hubungan perburuhan : analisis perubahan pola hubungan industrial menurut undang-undang no.2 tahun 2004

ABSTRAK
Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan hukum formil/hukum acara yang menggantikan Undang Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perusahaan Swasta. Dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan maka terjadi perubahan sistem yang mendasar, dimana penyelesaian Perselisihan dilakukan melalui...

2007

T 17020

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devita Putri Dewi, author

Implikasi Yuridis Gugatan terhadap Notaris yang Telah Meninggal terhadap Akta yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017) = Juridical Implications of Lawsuit toward Notary Who Has Died for Deed Based on False Information (Case Study of the Supreme Court's Decision of the Republic of Indonesia Number 2997 K/PDT/2017)

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Nomor 2997 K/Pdt/2017 mengenai adanya Akta Pengakuan dan Kuasa atas tanah yang dibuat oleh seorang Notaris dengan didasari keterangan palsu dari penghadap. Permasalahan yang diangkat adalah implikasi yuridis akta yang diterbitkan secara melawan hukum sebagaimana Putusan yang dianalisis, pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Akbar Yogaswara, author

Tinjauan yuridis pemekaran daerah berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Studi kasus pembentukan kota Tangerang Selatan)

ABSTRAK
Didalam bentuk negara kesatuan dikenal dua asas pemerintahan yaitu sentralisasi dan desentralisasi, sentralisasi menciptakan keseragaman sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman, sehingga daerah dapat menentukan pilihan kebijakan apa yang sesuai keinginan daerah masing-masing. Dengan diberlakukannya desentralisasi, maka tiap-tiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pengimplementasian dari otonomi daerah terkadang membuat sebagian masyarakat di daerah merasa kurang...

2007

T36843

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Amalia Damayanti Sudding, author

Keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli Yang Digunakan Sebagai Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 19/Pdt.G/2020/PN Gpr) = The Validity deed of Sale and Purchase Agreements Used as Accounts Payable Agreements ((Study of Kediri District Court Decision Number 19/Pdt.G/2020/PN Gpr)

Notaris dalam membuat Akta Autentik berkewajiban untuk membacakan dan menjelaskan isi akta, hal tersebut merupakan cara untuk memastikan para penghadap telah memahami/mengetahui apa yang tertuang di dalam akta. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Akil Fariabi, author

Perbandingan netralitas organ pengawas pejabat pembuat akta tanah dengan organ pengawas notaris dalam menjalankan fungsinya perbandingan netralitas organ pengawas pejabat pembuat akta tanah dengan organ pengawas notaris dalam menjalankan fungsinya = Comparison of the neutrality of the supervisory organ of the land deed making officer with the supervisory organ of notary in performing its function / Muhamad Akil Fariabi

ABSTRAK
Dalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang...

2019

T53423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Raden Ajeng Yani Tri Handayani, author

Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di Bank Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMNO di lihat dari hukum ketatanegaraan

The monetary crisis followed by the economic disaster in Asia region was the main reason for the increasing awareness of Good Corporate Governance. Bank Mandiri is one of the largest state-owned banking company receiving more than IDR 200 trillion recapitalization fund from the government in order to maintain its operation...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19599

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shintawati, author

Diskresi dan perwujudan good governance di Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986...

2007

T19585

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shannon Wijayanti, author

Konsekuensi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Akta Jual Beli dengan tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Berdasarkan Blanko Akta yang Telah Disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Tidak Sesuai dengan Objek yang Sebenarnya = The Juridical Consequences of Land Deed Officials who Made a Sale and Purchase Deed without The Presence of One Party Based on the Blank Deed That Had Been Prepared by the Land Deed Officials and Did Not Match With the Real Object.

Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli dengan tidak dihadiri salah satu pihak berdasarkan blanko akta yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dezita Taniar, author

Elektronik meterai sebagai pendukung keautentikan akta notaris = Electronic stamps as a support for the authenticity of notary deeds.

Masyarakat Indonesia pada umumnya memahami pelekatan meterai pada dokumen adalah sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu dokumen yang autentik. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meterai tidak pernah disebutkan sebagai salah satu syarat untuk suatu dokumen daoat dikatakan autentik. Dan juga dengan banyaknya gugatan di pengadilan yang diakibatkan terjadinya degradasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahadian Ratry, author

Pengaruh Klasul K3 Dalam Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Pada Proyek Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung = OHS Clause in Employment Contracts as an Effort for employee to join in the Project of Kereta Cepat Jakarta Bandung

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan klausul K3 pada perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Pembatasan pembahasan pada penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pemahaman bagi pekerja mengenai klausul K3 dalam substansi perjanjian kerja. Penurunan risiko terjadinya kecelakaan kerja, khususnya sektor konstruksi, dapat dilakukan dengan meningkatkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian