Hasil Pencarian

Ditemukan 633 dokumen yang sesuai dengan query

Akbar Yogaswara, author

Tinjauan yuridis pemekaran daerah berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Studi kasus pembentukan kota Tangerang Selatan)

ABSTRAK
Didalam bentuk negara kesatuan dikenal dua asas pemerintahan yaitu sentralisasi dan desentralisasi, sentralisasi menciptakan keseragaman sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman, sehingga daerah dapat menentukan pilihan kebijakan apa yang sesuai keinginan daerah masing-masing. Dengan diberlakukannya desentralisasi, maka tiap-tiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pengimplementasian dari otonomi daerah terkadang membuat sebagian masyarakat di daerah merasa kurang...

2007

T36843

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fauzan, author

Pola hubungan perburuhan : analisis perubahan pola hubungan industrial menurut undang-undang no.2 tahun 2004

ABSTRAK
Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan hukum formil/hukum acara yang menggantikan Undang Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perusahaan Swasta. Dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan maka terjadi perubahan sistem yang mendasar, dimana penyelesaian Perselisihan dilakukan melalui...

2007

T 17020

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Devita Putri Dewi, author

Implikasi Yuridis Gugatan terhadap Notaris yang Telah Meninggal terhadap Akta yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017) = Juridical Implications of Lawsuit toward Notary Who Has Died for Deed Based on False Information (Case Study of the Supreme Court's Decision of the Republic of Indonesia Number 2997 K/PDT/2017)

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Nomor 2997 K/Pdt/2017 mengenai adanya Akta Pengakuan dan Kuasa atas tanah yang dibuat oleh seorang Notaris dengan didasari keterangan palsu dari penghadap. Permasalahan yang diangkat adalah implikasi yuridis akta yang diterbitkan secara melawan hukum sebagaimana Putusan yang dianalisis, pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amalia Damayanti Sudding, author

Keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli Yang Digunakan Sebagai Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 19/Pdt.G/2020/PN Gpr) = The Validity deed of Sale and Purchase Agreements Used as Accounts Payable Agreements ((Study of Kediri District Court Decision Number 19/Pdt.G/2020/PN Gpr)

Notaris dalam membuat Akta Autentik berkewajiban untuk membacakan dan menjelaskan isi akta, hal tersebut merupakan cara untuk memastikan para penghadap telah memahami/mengetahui apa yang tertuang di dalam akta. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yeni Rosdianti, author

Pemenuhan hak atas keadilan melalui putusan pengadilan administrasi dalam sengketa administrasi di Indonesia = The fulfillment of right to justice through execution of administrative court's decision on official dispute in Indonesia

Ketentuan mengenai peradilan administrasi dijabarkan melalui UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya UU tersebut mengalami perubahan beberapa ketentuan di dalamnya. Perubahan tersebut dituangkan di dalam UU No 9 tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN. Keberadaan peradilan administrasi/TUN di Indonesia...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T24403

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Evy Flamboyan Minanda, author

Analisa yuridis pengaturan jaminan nasional sosial di indonesia

Indonesia merupakan penganut negara kesejahteraan dengan karakteristik tersendiri yakni berdasarkan prinsip sila ke-lima Pancasila ?keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?. Salah satu cirri dari Negara kesejejahteraan adalah Negara bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan sosial. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap identifikasi permasalahan terkait topik penelitian ini, yaitu: pertama, ketika kita berbicara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27962

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Lorita Fadianty, author

Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 Tanggal 20 Juni 2012 studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 Tanggal 22 November 2016 dan No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 Tanggal 23 Februari 2017 = Termination with efficiency reason post Constitutional Court Verdict No.19/PUU-IX/2011 dated 20 June 2012 Case Study Supreme Court Verdict No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 dated 22 November 2016 And No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 dated 23 February 2017 / Lorita Fadianty

ABSTRAK

Ketidakstabilan ekonomi terkadang menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji materi ke...

2019

T52809

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syamsudin Noer, author

Pemberlakukan kurikulum mandiri sebagai kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai birokrasi pendidikan yang berkualitas dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance / Syamsudin Noer

2007

T36658

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wulan Pratiwi, author

Pengaruh kapasitas sumber daya aparatur birokrasi terhadap peningkatan pelayanan publik di era Otonomi Daerah (sebuah kajian terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negari sipil tahun 2005 - 2009) / Wulan Pratiwi

2007

T37048

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suartini, author

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sebagai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan (Suatu kajian terhadap implementasi Pasal 31 UUD 1945) / Suartini

ABSTRAK
Pogram wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu program yang mendukung jalannya pembangunan dalam bidang pendidikan,yang mana kontribusi yang amat sangat besar dalam pembangunan bangsa adalah pendidikan.Berbagai negara di dunia ikut melaksanakan program pendidikan dasar sebagai upaya dari pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan.Pendidikan adalah salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Alinea keempat pembukaan...

2007

T36841

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian