Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai transformasi organisasi Pusdiklat Pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dilatar belakangi oleh adanya tuntutan dalam pembangunan hukum dan hak asasi manusia, sehingga mengharuskan Pusdiklat untuk melakukan suatu strategi perubahan melalui transformasi organisasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 4R yang dikemukakan oleh Gouillart and Kelly (1995), melalui; Pernbentukan ulang pola pikir (Refraining), Restrukturisasi (Restructure), Revitalisasi (Revitalization) dan Pembaruan (Renewal). Informan dalam penelitian ini terdiri dart 15 orang pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal dan di lingkungan Pusdiklat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat informan dan didukung dengan teori¬-teori yang terkait dengan transformasi organisasi. Dari analisis hasil wawancara, disimpulkan bahwa: 1) Refraining belum sesuai dengan harapan, meskipun visi sudah dirumuskan dan meski sudah ada LAKIP namun belum ada standar pengukuran kinerja yang disepakati bagi organisasi BPSDM; 2) sedangkan pada Restrukturisasi, struktur organisasi yang baru berpedoman pada kebijakan pemerintah dan penempatan SDMnya berdasarkan pada Pedoman Pola Karir PNS Departemen Hukum dan HAM, namun karena strukturnya masih baru maka infrastruktur masih terbatas dan model ekonomi belum dijalankan; 3) dalam Revitalisasi BPSDM belum membuka jaringan kerjasama dan mernanfaatkan kebijakan pemerintah menjadi Badan Layanan Umurrm (BLU), selain itu keberadaan ICT masih belum optimal; 4) pada Renewal pimpinan sudah memberikan kesempatan mengembangkan diri melalui pendidikan gelar maupun non gelar, namun belum dimotivasi dengan kebijakan organisasi yang memberi perhatian pada pegawai dan sistem renumerasi yang berdasarkan kinerja. Hasil penelitian menyarankan bahwa: perlu pemberdayaan peran pimpinan untuk memobilisasi pegawai, menyiapkan indikator kinerja selain LAKIP dengan tetap berpedoman pada visi dan misi organisasi, antara lain dengan Balance Scorecard, Kemudian peningkatan sarana dan prasarana pendukung diktat, BPSDM juga harus didukung dengan sarana ICTyang memadai. Selain itu penempatan pegawai dalam struktur organisasi baru berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja dan untuk reward, BPSDM perlu menerapkan Merit system, dimana penghargaan diberikan berdasarkan basil kerjanya.

---

ABSTRACT
The Research is about organization transformation Education and Training Centre (Pusdiklat) of Law and Human Rights Department, based on the need in restructure of law and human rights, with the result that Pusdiklat have to do the strategy for changing pass through organization transformation. 4R theory by Gouillart and Kelly (1995) was used as the model for analyzing, and it contains of 4 dimensions such as Refraining, Restructure, Revitalization, and Renewal, Technique of Sampling Data is by interview to 15 informants in the Secretariat General and Pusdiklat environments, while the analize to done it's reference by informant say dan supported with related theory organization transformation, From the interview result, it was assumed that: 1) Refraining is not appropriate with the expectation, while the vision abbreviated and with present the LAKIP, but without the activity measurement standart presence which cleated for BPSDM organization; 2). While at Restructure, the new organization structure is oriented in government policy and SDM located based on Pedoman Pala Karir PNS Department of Law and Human Rights, but because the structure still new then the infrastructure still limited and economy model still not impelemented; 3) in Revitalization BPSDM still not opened the cooperation network and using government policy become Badan Layanan Umum (BLU), beside ICT existence still not optimal; 4) in Renewal, the leadership must giving the opportunity for expand themselves by means of formal or non-formal education, but still not motivated with organization policy which is give the attention for employee and renumeration system based on work. The research result suggestion that: the leadership beneficial is needed for mobilization employee, prepare the work indicator besides LAKIP with still refer to vision and mission organization, e.g. with Balance Scorecard, then improving the infrastructure which support the education and training, BPSDM must supported with the sufficient ICT sarana In addition to employee located in the new organization structure based on position and occupation responsibility analyze and then reward, BPSDM need to impelement Merit system, where the reward gived based on the work result.

Abstrak :
ABSTRAK
Maraknya tindak pidana terorisme di dunia dan khususnya di Indonesia membutuhkan Cara penanganan tersendiri dalam pemberantasan tindak pidana tersebut. Pemerintah Indonesia telah membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk menangkap para pelaku tindak pidana terorisme dan mengeluarkan W Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Banyaknya pelaku tindak pidana terorisme yang tertangkap kemudian menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan menjadi dilema tersendiri bagi para petugas Lapas dalam memberikan program pembinaan bagi mereka. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini dan apa sajakah kendala yang dihadapi serta bagaimanakah model yang sebaiknya dilaksanakan dalam pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia. Dan basil penelitian yang dilakukan didapatkan data bahwa pembinaan yang diberikan kepada para narapidana tindak pidana terorisme adalah diberlakukan secara umum seperti halnya narapidana kasus lain. Pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana terorisme tidak berjalan optimal karena adanya kendala minimnya sarana dan prasarana yang ada, pasifnya narapidana itu sendiri serta rendahnya kualitas SDM petugas yang ada. Dori analis terhadap hasil penelitian, disimpulkan bahwa : 1) pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tindak pidana terorisme tidak mencapai basil yang optimal karena diberlakukannya pembinaan yang sama seperti halnya terhadap narapidana kasus lain; 2) diperlukannya model khusus program pembinaan bagi narapidana tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menyarankan agar dibuat model khusus bagi pembinaan narapidana tindak pidana terorisme dengan menitikberatkan pads perubahan pemahaman atau ideologi mereka. Pembinaan tersebut hams lebih banyak melibatkan unsur Sinergi Segitiga Pemasyarakatan yaitu petugas, narapidana, dan masyarakat.

Abstrak :
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang tayak dan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Hal ini juga berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak. Pendidikan selain merupakan hak juga merupakan kebutuhan bagi anak sebagai bekal kehidupannya kelak di masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak, khususnya di Lapas Anak Pria Tangerang, masih kurang sesuai dengan kebutuhan anak untuk bekal kehidupannya di masa depan. Hal ini mengingat penyelenggaraan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Secara internal, faktor-faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan kondisi anak didik yang berbeda, yaitu : latar belakang kehidupan, latar belakang perbuatan, lamanya pidana, jenis pelanggaran hukum, serta keterbatasan sumber daya dari pihak Lapas untuk dapat mengakomodasikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sedang secara ekstemal, faktor yang mempengaruhi adalah masih adanya stigma negatifmasyarakat terhadap anak didik pemasyarakatan. Untuk mengkaji model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik, make kerangka berfikir mengacu pada Teori Konstruktivisme oleh Bodnar (Didang Setiawan, 2004) yang mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan proses sosial yang aktif. Lingkungan pembelajaran perlu di kondisikan agar memiliki situasi yang mampu membuat murid dapat menciptakan pengetahuannya melalui aktivitasnya sendiri, baik fisik maupun mental. Mengacu teori tersebut penulis mengumpulkan data dengan pendekatan kualitatif dengan jumiah responden 24 prang, terdiri dari : tokoh pendidikan dan pemerhati anak, Pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Kepala-kepala Lapas Anak, Tenaga pengajar/guru, dan anak didik pemasyarakatan. Dari hasil anaiisis data, penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak saat ini masih dirasakan masih kurang optimal memenuhi kebutuhan anak didik, oleh karena itu diperlukan bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak didik berupa pendidikan khusus.

---

Every people have the right to receive good education and learning based on their needs. This is also applied for children who are in conflict with law and/or are currently in Juvenile Correctional Center (Lembaga Pemasyarakatan Anak). Education is not only a right for children but is also a need for their future Iife. The current implementation of formal and non formal education for children in Juvenile Center has not met the need for their future life. There are internal and external factors that influence the quality of education in the Center. The internal factors include the condition of children such as their life background, behaviour background, the length of their sentence, type of the cases, and the limitation of the Center's resources to implement the teaching learning activities that meet to children' needs. The external factor mainly is the negative stigmatisation to the convicted children from the community. The Constructivism theory by Bodner (Didang Setiawan, 2004) was applied to study the education model that perfectly meet the children need. The theory believes that learning is an active social process and the learning environment should be conditioned to support the situation to encourage children to improve their knowledge through exploring their activities, both physically and mentally. The study use qualitative research to collect the data from 24 respondents include education specialist and children right expert, the Directors from Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, the Director of Directorate of Special Education, several Head of Juvenile Correctional Center, Educator/teachers and children in the Juvenile Correctional Center. The analysis data show that the implementation of formal and non formal education at Juvenile Correctional Center are still unable to meet the children's need. Therefore, it is important to have an alternative education, called Special education, which meet the children' need and character in the JuveniIse Correctional Center.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada kompetensi Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek. Pengidentifikasian kompetensi dilakukan dengan menilai kesenjangan antara kemampuan aktual dan ideal pemeriksa. Dari hasil penilaian tersebut dibuat peta kompetensi. Analisa pemetaan kompetensi dilakukan dengan pengelompokan kompetensi dengan mengacu pada management competencies clock yang dikemukakan oleh Kolb. Tingkat penguasaan kompetensi digolongkan menjadi kategori Introductory, Exploratory, Comfort dan Mastery. Penilaian kebutuhan pelatihan dilakukan menurut Mc Cann berdasarkan kompetensi aktual dan kompetensi ideal. Kajian kompetensi dilakukan pada Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merck berpangkat Madya, Muda dan Pratama dengan penelitian sensus_ Sifat instrumen yang digunakan adalah self appraisal yang berarti responden diminta untuk menilai sendiri derajat profisiensi atau kemampuan {kompetensi} dalam melakukan sesuatu pekerjaan seperti dinyatakan dalam item pernyataan pada kuesioner yaitu tingkat penting, kemampuan aktual dan kemampuan idealnya. Bentuk pemyataan yang dimintakan penilaiannnya kepada responden berupa pemyataan verbal dan nilai yang disediakan berupa skala menggunakan skala interval (Skala Likert). Penelitian lapangan untuk menganalisa data sumber daya manusia menggunakan teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi dan untuk memetakan kompetensi digunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aktual Pemeriksa Paten Madya dan Muda masuk pada kategori comport akan tetapi ada 1 (satu) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory, sedangkan untuk Pemeriksa Paten Pratama ada 2 (dua) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory. Untuk kompetensi aktual Pemeriksa Merek pada umumnya juga masuk pada kategori comport akan tetapi ada 2 (dim) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory yaitu pada Pemeriksa Paten Madya ada 2 (dua) item kompetensi yang masuk pada kategori exploratory. Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek berpangkat Madya, Muda dan Pratama secara umum masuk kategori membutuhkan pelatihan tetapi tidak mendesak dan kategori cukup pelatihan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diperlukan perencanaan pelatihan sebagai kebutuhan dalam jangka menengah sampai jangka panjang untuk kompetensi secara umum kecuali untuk kompetensi yang nilainya di bawah 5 sebaiknya segera mengadakan pelatihan.

---

This study is focus on The Patent Examiners' and Trade Mark Examiners' competencies in The Directorate General Intellectual Property Rights Department of Law And Human Rights of Republic of Indonesia. Identification of the competence is conducted by assessing the gap between the Examiners' actual and ideal abilities. From such an assessment, competence map is made_ analyzing the competence mapping is conducted by classifying various competences by referring to management competence clock expressed by Kolb. The level of competence is classified into Introductory, Exploratory, Comfort and Mastery categories. Training needs assessment is also conducted according to Mc Cann base on actual competence and ideal competence. The competence study was conducted on patent Examiners' and Trade Mark Examiners' having Madya, Muda dan Pratama degree by census research method. Charateristic of instrument used is the competence in implementing a work as well as stated in statement item on questionnaire that is important level, actual and ideal ability. Statement form which asked to the respondent in the form of verbal statement and the answer provided is the answer scale using interval scale (Likert Scale). Field research of analyzing data of human resources using quantitative technique is in the form of two tailed test . The result shows that actual competence of Muda and Pratama Patent examiners' generally included in comfort category, however, there is I (one) item of competence included in exploratory category. For the Trade Mark Examiners' actual competence included in exploratory category. In Muda Patent examiners', there are 2 (two) competencies items include in exploratory. For the needs of Patent Examiners' and Trade Mark Examiners? of Madya, Muda and Pratama level generally included in category need training but not urgent and included in training-complete category. The results also show that training planning is needed as medium term to long term needs for general competence, but for competence which grade is below 5, immediately implement training.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada hasil perencanaan dan proses perencanaan yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri (Biro Humas dan HLN. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan serta konsep SWOT, kehumasan dan hubungan luar negeri. Responden dalarn penelitian ini terdiri dari 40 responder internal dan 40 responden eksternal. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disirnpulkan bahwa: 1) hasil perencanaan berupa kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Humas dan HLN belum diinfonnasikan secara merata kepada kalangan internal dan eksternal dan 2) proses perencanaan di Biro Humas dan HLN belum mengikuti tahapan dalam teori perencanaan. Ha_sil penelitian menyarankan bahwa basil perencanaan berupa kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Humas dan HLN perlu diinforrnasikan secara merata kepada kalangan internal dan eksternaI, dan Biro Humas dan HLN perlu melakukan penyesuaian terhadap proses perencanaan yang dilakukan selama ini dengan tahapan yang ada dalam teori perencanaan.

---

This research focuses on planning result and planning process done by Bureau of Public Relations and Foreign Affairs (PR Bureau). This research is using quantitative and qualitative approach with descriptive method. This research uses planning theory, also concepts of SWOT, public relations and international public relations. Respondents in this research consist of 40 internal respondents and 40 external respondents. Data collection is using questioner, while analysis refers to theories and concepts related to planning results and process in public relations organization. After analyzing data taken from questioner, it can be concluded that: 1) planning results in forms of activities in PR Bureau are not informed equally to internal and external public and 2) planning process at PR Bureau has not applied the steps in planning theory. The findings suggest that planning results in forms of activities in PR Bureau should be informed equally to internal and external public, and PR Bureau should do some adjustments to its planning process using steps in planning theory.

Abstrak :
Penelitian ini berjudul “ANALISIS KESENJANGAN KOMPETENSI UMUM DAN KHUSUS PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV DAN KEBUTUHAN PELATIHAN DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI”. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan metode penelitian sensus(91 populasi). Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada fenomena empiris dan teoritis. Secara empiris Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diindikasikan mengalami peningkatan permohonan HKI sehingga diperlukan SDM yang handal. Selain itu belum terpetakannya kompetensi SDM yang ada di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan latar belakan di atas, rumusan masalahnya adalah : (1) Bagaimanakah kesenjangan yang terjadi antara kompetensi yang diperlukan (ideal) dan kompetensi yang tersedia (aktual) pada jenjang eselon III dan IV dalam organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual saat ini;(2) Bagaimana kebutuhan pelatihan yang data dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut. Metoda pengolahan data yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah diatas mengarak pada metode Destriptif Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kondisi actual kompetensi (umum dan khusus) pejabat eselon III dan IV masuk pada kategori comfort. sementara itu kebutuhan pelatihan secara umum termasuk kategori cukup walaupun tidak begitu mendesak. Memperhatikan hasil penelitian diatas, maka perlu dilakukannya analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan pelatihan secara berkala, sehingga dapat dilakukan perencanaan dan rancangan metode pelatihan yang tepat secara efektif dan efisien untuk menciptakan kualitas SDM yang handal.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2002-2006 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhannya berada di bawah rata-rata pcrtumbuhan nasional. Di Pulau Jawa hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta yang masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah serta mengkaji pengaruhnya terhadap pcrtumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam mengkaji pengaruh pengeluamn pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kami mengikutsertakan kapital, tenaga kerja serta kualitas sumber daya manusia sebagai variabel kontrol. Pertumbuhan pengcluaran pemerintah dan input Iainnya diduga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian menggunakan data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2001-2006 yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, Pertumbuhan ekonomi didekati dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pengeluaran pemerintah dengan total pengeluaran pemerintah dalam nilai riil. Kapital dengan realisasi kredit investasi dan modal kexja dari bank umum dalam nilai riil serta ketersediaan iIl&`HS|1?llkfl1I? (listrik dan air). Tenaga kerja dengan jurnlah tenaga kelja dan kualitas sumber daya manusia dengan data persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang belpendidikan minimal SMA. Metode cstimasi yang digunakan adalah data panel model iixed effect dengan strulctur heterokedastik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengeluaran pemenintah, kapital, tenaga kerja dan kualitas surnber daya manusia berpcngaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil estimasi individual effect mengindikasikan adanya heterogenitas antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan adanya faktor-faktor atau variable lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki daerah lain. Namun demikian, apabila dilakukan pengelompokan antar daerah pesisir dengan non pesisir, tidak terdapat perbedaan efek individu antar daerah tersebut ......The economic growth of Central Java period 2002-2006 to indicate its growth average is under national growth average. In the Java Island only Central Java and Yogyakarta which under under average national growth. The purpose of this research is to know relation between local government expenditure and analyze its influence to economic growth of regenciy/municipality in Central Java. In studying influenced of local government expenditure to the economic growth, we participate capital, labour and quality of human resources as control variable. Government expenditure growth and other its input predictable increase the economic growth of regencies/municipalities in Central Java. This research applies data of 35 regencies/municipalities in Central Java for period of 2001-2006 which published by BPS and Bank Indonesia. Economic growth is being near with Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant 2000 price, govemment expenditure with total of government expenditure in real value. Capital with realization of investment credit and working capital from comercial banks in real value and availability of infrastructure (electricity and water). Labour with total of labour and quality of human resources with the percentage population 10 years of age and over by minirnun education attainment senior high school. The estimation method applied panel data fixed effect model with heterokedastic structure. The result of research concludes that govemment expenditure, capital, labour and quality of human has the posiuve e&`ect and significant to the economic growth of regencies/municipalities in Central Java. Result the estimation of individual effect indicating heterogenity of between regency/municipality in Central Java. That is expressing that there are factors or other variable which is owned by an area but it isn?t by other areas However, as a classify between coastal area with non-coastal area individual effect between that?s area isn?t differs.

Abstrak :
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peran Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan membahas rancangan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Namun penyusunan peraturan perundang-undangan belum didukung oleh tenaga yang kompeten, baik kuantitas maupun kualitasnya dalam menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap kompetensi perancang peraturan perundang-undangan. Tinjauan pustaka mengindikasikan bahwa kompetensi dipengaruhi oleh pengalaman dan pelatihan yang diperoleh dalam sebuah pekerjaan atau situasi dalam organisasi. Indikator kompetensi mengacu pada pendapat Dave Ulrich yang menyatakan bahwa Kompetensi merupakan gambaran pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki karyawan, keseluruhan karyawan, dan kelompok karyawan (represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan studi kepustakaan untuk mempelajari secara mendalam dengan mengutip teori-teori dari sejumlah literatur baik buku-buku, peraturan perundang-undangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perancang peraturan perundang-undangan yang berjumlah 72 pegawai. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reabilitas terhadap pertanyaan kuesioner. Pengujian validitas menggunakan content validity dengan rumus Spearman Rho. Pengujian reabilitas dilakukan internal consistency dengan rumus Cronbach's Alpha. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel selanjutnya dilakukan analisis data. Terhadap tiap butir indikator dilakukan analisis distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan makin tinggi pengalaman maka makin tinggi kompetensi dan makin banyak pelatihan akan makin tinggi pula kompetensinya Vll Universitas Indonesia Analisis statistik menunjukkan: pengalaman kerja mempunyai hubungan positif dengan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dan koefisien determinasi mencerminkan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 0,763 atau 76,3%. Terdapat hubungan positif antara pelatihan dengan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, sehingga semakin baik pelatihan maka semakin tinggi kompetensi, koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0,060 atau 6,0%. Terhadap pengalaman keija dan pelatihan secara bersama-sama mempunyai hubungan positif dengan kompetensi perancang, sehingga semakin baik pengalaman keija dan pelatihan. Koefisien determinasi yang menunjukkan kontribusi pengalaman keija dan pelatihan secara bersama­ sama terhadap kompetensi perancang peraturan perundang-undangan adalah 0,763 atau 76,3%. Dalam rangka meningkatkan kompetensi perancang perlu dilaksanakan rolling (mutasi) perancang untuk meningkatkan pengalaman dan pengembangan focus group discussion (FGD) dengan topik tertentu yang diikuti oleh perancang yang bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan maupun perancang yang bertugas di instansi lain. ......With the enactment of Law Number 10 Year 2004 on the establishment legislation, the role of legislation designer has a duty to prepare, formulate and discuss the draft legislation is needed. However, the preparation of legislation not supported by competent personnel, both quantitatively and qualitatively in completing the preparation of legislation. This study aimed to investigate the influence of experience and training towards competency legislation designer. Literature review indicates that competence is influenced by experience and training gained in a job or situation in the organization. Indicators of competence refers to Dave Ulrich's opinion stating that competency are represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees. Data collection techniques used in this research is field research by distributing questionnaires to the respondents, and literature studies to examine in depth by citing the theories of a number of good literature, books, laws and regulations. The population in this study was the designer of legislation which amounts to 72 employees. Prior to Conducting the analysis, first tested the validity and reliability of the questionnaire questions. Testing the validity of using content validity according to the formula of Spearman Rho. Internal consistency reliability testing conducted with Cronbach's alpha formula. Having declared valid and reliable instrument is then performed data analysis. Against each item indicator of frequency distribution analysis. The results showed the higher the higher the competence of experience and more training will be higher the competency. Statistical analysis showed: work experience has a positive relationship with the designer of competency legislation and determination coefficient reflects the contribution of independent variable on the dependent variable that is equal to 0. 763 or 76.3%. There is a positive relationship between training designers with competence of legislation, so the better the training, the higher the competence, determination coefficient reflects ·how much the contribution of independent variables on the dependent variable of 0.060 or 6.0%. On work experience and training together has a positive relationship with the competence of the designer, so that more and better work experience and training. The coefficient of determination which indicates the contribution of work experience and training together on the competence of regulatory legislation is 0.763 or 76.3%.

Abstrak :
Sistem pengamanan pada lapas terdiri dari subsitem-subsistem pengamanan, yaitu petugas, sarana/ prasarana, peraturan dan administrasi pengamanan. Hasil analisis sistem pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek diketahui bahwa rasio petugas pengamanan terhadap petugas non pengamanan dan penghuni masih dibawah standar, sarana/prasarana pengamanan dalam kondisi dan jumlah baik namun terjadi kelebihan daya tampung (overkapasitas) mencapai 200%, PPLP merupakan pedoman pengamanan lapas tahun 1974 sudah seharusnya diperbaharui dan administrasi keamanan berhubungan dengan penempatan personil regu dan sarana pengamanan. Identifikasi faktor yang mempengaruhi sistem pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek dirumuskan dalam analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threat). Hasil analisis dengan diagram SWOT menunjukkan pelaksanaan sistem pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek berada di kuadran I, strateginya mendukung kebijakan pertumbuhan (growth oriented strategy). Hasil pemilihan strategi prioritas menggunakan matrik SWOT didapat prioritas strategi SO, WT, ST dan WO. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja pengamanan pada lapas di wilayah Jabotabek :

1. mewujudkan kebijakan umum bidang kamtib pada lapas;
2. menyelenggarakan diktat teknis bagi petugas pengamanan lapas;
3. memberikan re-ward and punishment kepada petugas pengamanan lapas;
4. memperkuat sistem informasi dan adminstrasi baik dari tingkat UPT maupun Kantor Pusat;
5. meningkalkan kerjasama dengan instansi terkait untuk menurunkan tingkat gangguan kamtib dan over kapasitas.