Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakUniversal Service Obligation (USO) merupakan program gratis penyedia jasa berbasis WiFi dari pemerintah pusat sebagai ruang pelayanan publik untuk teknologi internet (interconnection networking). Program ini merupakan program kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tujuannya adalah memfasilitasi sekolah sekolah di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) memanfaatkan perangkat TIK dan sarana pendukungnya untuk kepentingan pembelajaran dan komunikasi. Diharapkan guru dan peserta didik dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk mengakses konten pembelajaran melalui berbagai sumber sehingga kegiatan pembelajaran menjadi menarik dan sekaligus menantang. Tulisan ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di SMPN 2 Sakra Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masalah yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai pemanfaatan fasilitas TIK bantuan USO untuk pembelajaran, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan, dampak, tantangan, dan peluang pengembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perangat TIK bantuan USO sudah dimanfaatkan untuk pembelajaran. Metoda yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi adalah wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum semua guru dan peserta didik memanfaatkan perangkat TIK bantuan USO yang tersedia di sekolah untuk pembelajaran."

"Background: There are many challenges women face to be able to give birth in health facilities in many parts ofIndonesia. This study explores the roles and observations of close-to-community maternal health providers and othercommunity members on potential barriers faced by women to deliver in health facilities in two districts within TheArchipelago. Methods: Employing an explorative qualitative approach, 110 semi-structured interviews and 7 focusgroup discussions were conducted in 8 villages in Southwest Sumba, in the East Nusa Tenggara province, and in 8 villagesin Cianjur, in the West Java province. The participants included village midwives, Posyandu volunteer (village healthvolunteers), traditional birth attendants (TBAs), mothers, men, village heads and district health officials. Results: Themain findings were mostly similar in the two study areas. However, there were some key differences. Preference forTBA care, traditional beliefs, a lack of responsiveness of health providers to local traditions, distance, cost of travel andindirect costs of accompanying family members were all barriers to patients attending health facilities for the birth oftheir child. TBAs were the preferred health providers in most cases due to their close proximity at the time of childbirthand their adherence to traditional practices during pregnancy and delivery. Conclusions: Improving collaborationsbetween midwives and TBAs, and responsiveness to traditional practices within health facilities and effective healthpromotion campaigns about the benefits of giving birth in health facilities may increase the use of health facilities inboth study areas."

"Masalah yang menjadi fokus di dalam penelitian ini adalah mengenai kontribusi diklat online bagi calon pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) melalui fasilitas portal Rumah Belajar (Portal Rumbel). Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengkaji sejauh mana kontribusi diklat online terhadap calon pejabat fungsional PTP, ditinjau dari aspek: (1) jumlah peserta; (2) persentase kelulusan; dan (3) kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat online itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu mengolah dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari responden dan dokumen serta menyajikannya secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diklat online mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi calon pejabat fungsional PTP karena: (1) mampu meningkatkan jumlah peserta diklat bagi calon pejabat fungsional PTP; (2) mampu menghemat biaya pelaksanaan dan transportasi peserta; (3) mampu meningkatkan persentase kelulusan pada tahun pertama; dan (4) diperlukan kerjasama antara Pustekkom-Kemendikbud selaku penyelenggara diklat online dengan instansi asal peserta mengenai pemberian tugas tambahan selama mengikuti diklat online."

"Ruang lingkup dan cara penelitian : Industri besi baja sangat dibutuhkan dalan pembangunan di bidang konstruksi yang sejalan dengan pembangunan nasional. Adapun penggunaan alat-alat dan mesin maupun proses kerjanya dapat menimbulkan bising yang dampaknya terhadap alat pendengaran masih dipertanyakan, oleh karena hingga saat ini belum ada penelitian di Indonesia tentang pengaruh bising di Industri besi baja terhadap alat pendengaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan hubungan antara besarnya tingkat bising yang menajan tenaga kerja dan prevalensi "Noise Induced Hearing Loss" atau penurunan daya pendengaran akibat bising, faktor-faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya NIHL dan kebijaksanaan Manajer berkenaan dengan pemajanan bising di lingkungan kerja. Penelitian dilakukan dengan pengamatan lingkungan kerja yaitu survei proses kerja dan pengukuran tingkat tekanan suara dengan menggunakan ?Sound Level Hater", penelitian terhadap 168 tenaga kerja dengan pemeriksaan ambang pendengaran yang menggunakan audiometer nada murni dan kuesioner tentang pengetahuan, sikap, perilaku penggunaan alat pelindung telinga. Metode penelitian adalah "Cross Sectional" dan uji statistik yang digunakan adalah Chi square atau Fisher. Perbandingan dilakukan antara responden yang tingkat pemajanannya melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dengan responden yang tingkat pemajanannya belum melebihi NAB.Hasil dan kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan tingkat tekanan suara di bagian produksi peleburan dan pengerolan besi baja telah melebihi NAB bising yaitu antara 89 - 103 dB. Adapun tenaga kerja yang digunakan sebagai sampel berumur 19 - 47 tahun dengan masa kerja 1 - 18 tahun. Hasil pemeriksaan audiometer nada murni prevalensi NIHL yaitu PTS 31,55%, NIEL TTS 4,76% dan terdapat hubungan bermakna antara NIHL dengan tingkat bising, umur, lama kerja, pendidikan, perilaku serta kelainan klinis kehilangan daya dengan sementara. Adapun perilaku tingkat manajemen serta peraturan dan kebijaksanaan perusahaan nasib kurang dalam memberikan perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya bising. Untuk itu disarankan mengadakan program pencegahan dan pemeliharaan pendengaran dengan mengaktifkan wadah P2K3 yang sudah ada di PT B.D. ......Scope and Method of study: Noise in workplace, a major cause of hearing loss varies considerably among industries and within a given industry, among the workers in particular job description. To asses the prevalence of Noise Induced Hearing Loss (HIHL) among workers at PT B.O. a steel industry, this cross-sectional study of 168 workers from the steel rolling and steel melting departments was carried out. Risk factors as age, length of employment, company regulations and policy, management awareness and attitude related to Hearing Conservation Program (RCP) were also studied. The study consist of noise survey, interview using questioners, physical examination and standard audiometric testing.Finding and Conclusions : The noise level at the steel rolling and steel melting departments ranged from 89 to 103 dB, which is higher than the permissible noise level threshold of 85 dB. All subjects ranged in age from 19 to 47 years, with a length of employment ranging from 1 to 18 years. Prevalence of NIHL was 31, 55% for Permanent Threshold Shift (PTS) and 4, 76% for Temporary Threshold Shift (TTS) with a positive association between NTEL and noise level, age, length of employment, education, attitude and clinical symptoms of temporary loss of hearing. Company regulations and policy, also management attitude is still inadequate to protect workers against excessive noise exposure. Improvement of the Hearing Conservation Program through activation of the company's P2K3 organization is suggested."

"Telah di selidiki secara retrospektif 95 kasus amputasi bawah lutut dengan pemasangan protesa bawah lutut selama tiga setengah tahun dari 1 Januari 1984 - 1 Juli 1987 di Departemen Rehabilitasi Medik, RSPQD, Jakarta. Dicari faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis protesa bawah lutut pada pasien-pasien amputasi bawah lutut. Disusun tahel-tabel yang kiranya bisa menggambarkan faktor-faktor apa saja yang menentukan pemilihan jenis prmtesa bawah lutut. Dicari pula faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan jenis protesa bawah lutut. Didapat hasil bahwa pfotesa bawah lutut jenis P T B palinq banyak diberikan pada penderita amputasi bawah lutut (77,9%). Dan dari segi penggunaannya protesa bawah lutut jenis PTB paling banyak digunakan. Masih diperlukannya penyempurnaan catatan medik penderita amputasi khususnya amputa5i bawah lutut untuk mengetahui indikasi amputasi, penyulit ambutasi, kondisi puntung (stump), indikasi pemilihan jenis prmtesa bawah lutut dan faktur-faktor yang mempengaruhi penggunaan jenis protesa bawah lutut."

"Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) merupakan salah satu Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Departemen Hukum dan HAM RI. Keberadaannya memang kurang populer dibandingkan UPT lain dibawah naungan Ditjenpas. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa peran Rupbasan dalam pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan tidak berjalan secara optimal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan peran Rupbasan antara lain kendala sumber daya manusia petugas maupun sarana dan prasarana, dan kendala anggaran yang minim yang dialokasikan untuk Rupbasan.Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan peran Rupbasan dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan antara lain memaksimalkan gudang penyimpanan yang ada, melakukan diklat-diklat tekhnis bagi petugas Rupbasan, meminta alokasi tambahan personel khususnya tenaga ahli dan sosialisasi peran Rupbasan ke pihak-pihak terkait, sosialisasi oleh pihak Ditjenpas Departemen Hukum dan HAM RI, pengadaan struktur tertinggi yang menaungi Rupbasan dalam bentuk Direktur Rupbasan.Berdasarkan analisis teori Organization Development (OD) ditemukan bahwa upaya pengembangan organisasi yang dilakukan baik oleh Rupbasan maupun pihak Ditjenpas masih pada tahap Joint Diagnosis of Problem. Kondisi ini mengakibatkan tiga tahapan berikutnya masih jauh dari pelaksanaan sehingga bisa disimpulkan bahwa Organization Development (OD) organisasi Rupbasan masih sebatas riset dan belum menyentuh substansi organisasinya secara langsung.

---

The organisation of the Storage House of the Object Seizure the Country (Rupbasan) was one of the technical executive units (UPT) that was supervised by the protection of Correctional General Directorate (Ditjenpas) the Department of the Law and human rights of RI. His Existence was indeed more unpopular compared with UPT other was supervised by the Ditjenpas protection. Was based on results of the research was found that the role of the Rupbasan in the object seizure the country management and the Thing of loot did not go optimally. Hindrances that were dealt with in the implementation of the Rupbasan role including the hindrance and means of the official's human resources and the infrastructure, and the minimal budgetary constraint that were allocated for Rupbasan.The strategy that was carried out in the increase in the Rupbasan role in the object seizure the country management and the loot thing in part maximised the available storage warehouse, carried out technical educations and trainings for the official Rupbasan, asked for the allocation of the addition of the personnel especially the expert and the socialisation of the Rupbasan role to related sides, the socialisation by the side of Ditjenpas of the Department of the Law and RI human rights, the procurement of the highest structure that protected Rupbasan in the form of Director Rupbasan.Was based on the analysis of the Organization Development theory (OD) was found that development efforts of the organisation that was carried out both by Rupbasan and the side of Ditjenpas still in the stage of Joint Diagnosis of the Problem. This condition resulted in three following stages still far from the implementation so as to be able to be concluded that Organization Development (OD) the organisation of the Rupbasan still was limited by the research and did not yet touch his organisation substance directly."