Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui variabel determinan jumlah permintaan minyak tanah di 30 propinsi di Indonesia pada tahun 2004, dengan tujuan melihat keberhasilan kebijakan pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke LPG dalam rangka penghematan APBN. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model Permintaan, metode Ordinary Least Square. Dari penelitian ini diketahui bahwa Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan pada jumlah permintaan minyak tanah (Kt) yaitu harga minyak tanah itu sendiri (PKt), pendapatan per kapita (Y/cap) dan jumlah permintaan minyak tanah pada tahun sebelumnya (Kt-1).Berdasarkan kenyataan jumlah permintaan minyak tanah saat ini tahun 2008, yaitu tahun setelah konversi berjalan, jumlah permintaan minyak tanah menurun jika dibandingkan dengan hasil regresi tahun 2008 dengan asumsi ceteris paribus atau tidak ada konversi minyak tanah ke LPG. Dengan kata lain, kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang dijalankan pemerintah sampai saat ini berhasil. Namun total penghematan APBN yang dicapai pada tahun 2008 tidak sesuai dengan target pemerintah di awal kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dijalankan."

"The Inpres program basically is one of the Government's effort to strengthen the capacities of the regional Government to plan and implement development projects which met the needs of the region by providing direct access to local agencies to substantial public resources, as well as to narrow the gap of economic development between regions. However, the diversity of regional economic activity in Indonesia have caused a large variations in the region's ability to make the most of Inpres program. It is obvious that the diversity between regions could be a simple explanation of why the `effectiveness' of Inpres program varies across regions, that is, of why Inpres gives a substantial stimulus to development in some regions and has a nautral or even negative effect in other. That is the principal focus of this study, which aims to analyzes how far the Inpres program could achieve its objective effectively. According to the Paul Mosley's model, it is substantiated that the effectiveness of aid such as Inpres program is determined by several ultimates parameters which are related to the share of aid allocated to recurrent budget, the side-effect of aid on private sector and the ratio of changes in output to changes in private capital stocks and government capital stocks. Empirically, the study shows that Inpres program has some kind of straightforward `leverage' on regional economic development especially for the regions with high rate of growth. In other words, the effectiveness of aid is high in the region with high growth rate."

"Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001. Kewenangan otonomi khusus lebih luas dibandingkan otonomi daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka otonomi khusus, Pemerintah memberikan penerimaan khusus yang digunakan dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prioritas pada bidang pendidikan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, menggunakan metode analisa data berupa Cost Effectiveness Analysis serta menggunakan tehnik pemetaan hambatan untuk menjelaskan mengenai penyebab ketidakefektifan. Untuk menjelaskan pengaruh anggaran dana otsus terhadap tingkat pendidikan digunakan regresi dilakukan mengetahui pengaruh dana otsus terhadap tingkat pendidikan berupa angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah. Sampai dengan tahun 2013, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus tidak efektif dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan berupa permasalahan dibidang keuangan maupun permasalahan dibidang pendidikan.

---

The provinces of Papua and West Papua has a special autonomy by Law No 21 of 2001 Special autonomy authority greather than local autonomy aimed to reduce the gap the provinces of Papua and West Papua By special autonomy Government gave a special reception that used for four areas education health infrastructure and people economic empowerment with priority in education This research is a qualitative and quantitative study use data analysis method of Cost Effectiveness Analysis and also use mapping barriers technique to explained the causes of the ineffectiveness The use of quantitative approaches such as regression is performed to know the influence of special autonomy fund to the level of education in the form of long literacy rate and average school Until 2013 showed that the policy grants in the framework of special autonomy is not effective in improving education in Provinces of Papua and West Papua It is caused by a number of issues such as the problems in the financial sector and the problems in education."

"Penelitian tentang Administrasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang), bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan pajak daerah, yang dilihat dari aspek kewenangan pemungutan oleh Instansi yang bertanggungjawab, aspek sumber daya manusia serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang belum berjalan sebagaimana diharapkan, dapat dilihat dari hasil analisis penelitian sebagai berikut :1. Masih terdapat fungsi-fungsi kewenangan yang belum berjalan dengan baik seperti fungsi penyuluhan serta perencanaan dan pengendalian operasional.2. Distribusi sumber daya manusia atau personil yang ada belum dilakukan secara proporsional sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan unit.3. Kualitas personil relatif masih rendah terutama yang berbasis pendidikan formal bidang perpajakan dan akuntansi.Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang :1.Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di setiap Kecamatan yang ada di delapan Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Palembang perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat Struktur Organisasi dan Tata kerja, Kewenangan serta memiliki eselonering yang jelas.2.Guna peningkatan kualitas Aparat, perlu dilaksanakan berbagai pelatihan teknis melalui kerjasama dengan unit pengelola pendidikan dan pelatihan yang ada baik di tingkat Kotamadya, tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional/Pusat. Untuk kaderisasi personil agar diprogramkan pengiriman Aparat untuk mengikuti pendidikan formal bidang perpajakan dan akuntansi berbagai tingkatan, baik Diploma III, Strata 1 maupun Pascasarjana.

---

Taxation Administration on Regional Taxation Management (Case Study at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang)Research about Taxation Administration on Local Taxation Management (Case Study at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang) aims to know how the taxation administration conducted concerning regional taxation, viewed from the retribution authority aspect by in-charge department, human resources aspect and the taxation collecting aspect.The research concludes that the implementation of taxation administration at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang has not yet done properly. Based on the analyze, it can be view as it is:1. There are still authoritative function that are not yet done properly, such as tutorial function, planning and operational controls2.The allocation of human resource or personnel has not done yet proportionally3.The quality of personnel is relatively low, almost all of them are lack on formal education basis on taxation and accountingIt is suggested that the "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang should undertake two steps:1.To organize through Regional Regulation concerning Organizational Structure, Job Description, Authority and clear position of "Unit Pelaksana Teknis Dinas" (UPTD) in all of the District throughout Palembang.2.To increase the quality of personnel it is necessary to conduct training and education in cooperation with training and education management unit at the National level. For having qualified cadre "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang should send employee to attend some formal education in the field of taxation and accounting, such as Undergraduate program (Diploma III or Sarjana 1) and Postgraduate program."

"Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran atau sebelumnya disebut Pajak Pembangunan I, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bogor dinilai belum optimal, tahun 1997/1998 dan 1998/1999 masing-masing hanya sebesar 9,76% dan 8,98%. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran mengatur sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sistem self assessment. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut di Kabupaten Dati II Bogor masih menggunakan sistem official assessment, yaitu setiap triwulan diterbitkan SKPS dan SKPR, tentu diperlukan tenaga, waktu dan biaya begitu juga untuk pemeriksaan kepada wajib pajak dan setiap seminggu sekali dilakukan penghitungan dan penagihan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh 20 orang petugas pajak dengan diberikan biaya perjalanan tetap sebulan sebesar Rp 100.000,-/per orang. Timbul pertanyaan mengapa Kabupaten Dati II Bogor tidak menggunakan sistem self assessment? Manakah yang lebih efisien dengan menggunakan sistem self assessment atau official assessment.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis guna membuktikan suatu hipotesa bahwa sistem self assessment dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran lebih efisien dibandingkan dengan sistem official assessment. Penelitian dilakukan dengan analisis utama dalam bidang administrasi perpajakan bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sistim official-assessment dalam pemungutan pajak memberikan wewenang yang besar kepada petugas pajak karena besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh petugas pajak dan wajib pajak hanya bersifat pasif, sedangkan sistem self assessment wajib pajak menetapkan pajak terhutang, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, yang berarti bahwa assesment terhadap proses administrasi pajak akan berjalan secara otomatis. Hasil penelitian menunjukkan, melalui sistem self assessment akan lebih efisien dibandingkan dengan sistim official assessment. Diharapkan agar dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Dati II Bogor menggunakan sistem self assessment."

"ABSTRAKPuspiptek merupakan organisasi dibawah Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna - Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) yang memiliki tugas sebagai pengelola dan pengembang kawasan Puspiptek. Indikator dan pencapaian kinerja yang ditampilkan pada LAKIP Deputi Bidang Jaringan Iptek belum mencerminkan pencapaian kinerja Puspiptek secara keseluruhan. Balanced scorecard menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran sistem manajemen strategis. Analisis SWOT Balanced Scorecard digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dalam peningkatan pengelolaan dan pengambangan kawasan Puspiptek. Dengan menggunakan metode AHP, diperoleh prioritas utama penentuan inisatif strategi dalam menentukan perumusan strategi yang terbaik.

---

ABSTRACTPuspiptek is an organization under Deputy Assistant of Provider Network with User - Ministry of Research and Technology (KRT) who had responsibility as management and developer of Puspiptek zone. Indicator and performance achievement that presented on LAKIP of Deputy for Science and Technology Network has not reflected the overall Puspiptek performance achievement. Balanced Scorecard reflects company’s mission and strategy into a comprehensive set of scales that provide the framework for the measurement of strategic management system. SWOT analysis of Balanced Scorecard is used to determine the strength, weakness, opportunity and threat in the improvement of management and development of Puspiptek zone. By using AHP method, is obtained top priority for initiative strategy determination in determining the best strategy formulation."

"Kota Batu merupakan salah satu kota di Indonesia yang melakukan pembangunan ekonomi berbasis pada sektor pariwisata. Pariwisata harus dikelola dengan paradigma pariwisata berkelanjutan, yang membangun sektor pariwisata dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini melihat sistem pariwisata di Kota Batu dengan paradigma keberlanjutan industri pariwisatanya. Metode Sistem Dinamik digunakan untuk mengambil gambaran tentang dinamika sistem pariwisata di Kota Batu dan mensimulasikan skenario-skenario yang dikembangkan untuk kondisi yang akan datang. Model sistem dinamik menggunakan persepsi wisatawan terhadap kondisi Kota Batu sebagai indikator keberlanjutan pariwisata. Dari simulasi yang dilakukan, kondisi pariwisata dengan kebijakan Business as Usual kurang menunjukkan kinerja yang maksimal dan kurang berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan rencana pembangunan pariwisata pemerintah Kota Batu melalui RIPPDA juga menghasilkan kondisi yang kurang maksimal, karena perencanaan belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, yaitu kemacetan. Sedangkan kebijakan alternatif yang dibuat dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meminimalisir dampak negatif dan stagnasi pariwisata di Kota Batu.

---

Kota Batu is one of the cities in Indonesia which performs economic development based on tourism. Tourism should be managed by sustainable tourism paradigm, which establishes the tourism sector to consider the sustainability of the economic, social, and environment. This research seeks the tourism system in Kota Batu from the sustainability of the tourism industry paradigm. Dynamic System method is used to take a picture of the dynamics of the tourism system in Kota Batu and simulate the scenarios that will be developed in the future. Dynamic system model uses traveler 39 s perception of the condition of Kota Batu as an indicator of the tourism sustainability. From the simulation, the condition of tourism with Business as Usual policy fails to demonstrate the maximum and unsustainable performance, both from the economic, social, and environmental aspects. In addition, the government 39 s plan on tourism development through RIPPDA also gives the less condition, because its plan has not been able to overcome the existing problems, such as congestion. While the alternative policies that has been made by government can be applied to improve economic performance and reduce the negative impacts and stagnation of tourism in Kota Batu."

"Pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah tercermin dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disusun oleh pemerintah dan dtsetujui oleh DPR, yang merupakan salah satu instrumen perencanaan tahunan yang dijabarkan dalam Repelita. RAPBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran atahu tahun fiskal adalah antara tanggal 1 April sampai tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selisih pembiayaan pengeluaran pemerintah diluar pinjaman dengan total pengeluaran di Indonesia adalah negatif. Berarti terjadi defisit anggaran, defisit ini akan dibiayai dengan hutang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dampak dari hutang akan menambah jumlah uang beredar dan akan menimbulkan inflasi. Ketidakstabitan dalam neraca pembayaran luar negeri. salah satunya disebabkan oleh defisit dalam neraca transaksi berjalan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain kebijaksanaan pemerintah sendiri maupun asing yang mengakibatkan perubahan dalam permintaan dan penawaran valuta asing. Untuk mengatasi defisit neraca pembayaran Indonesia terutama disebabkan oleh defisit transaksi berjalan, pemerintah harus melaksanakan berbagai terobosan untuk menigkatkan ekspor yang diciptakan melatui kebijaksanaan deregulasi dan mendorong penurunan impor dengan menggunakan tarif terhadap impor berupa peningkatan pajak impor dan mendorong peningkatan ekspor dengan meiakukan devaluasi.Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh "Evan Tanner" tentang " The effect government spending on the current account, output and expenditures : Evidence from Latin Amerika", dengan ruang lingkup yang dibahas adalah pengeluaran pemerintah, transaksi Berjalan dan pendapatan nasional di Indonesia. Dengan tujuan penelitian ini adaiah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, transaksi berjalan, nilai kurs riit dan pendapatan nasional di Indonesia dan mengetahui peranan perubahan nilai kurs riil mata uang domestik terhadap valuta asing terhadap transaksi berjafan Indonesia serta mengetahui seberapa besar pengaruh kebijaksanaan devaluasi terhadap pengeluaran pemerintah , pendapatan nasional dan transaksi berjalan di Indonesia. Sebagai skenario yang diambil dalam kasus Indonesia adalah devaluasi tahun 1978, tahun 1983 dan tahun 1986. Sedangkan Periode waktu (observasi) yang dilakukan adalah selama 25 tahun (PJP.1,1969/70 - 1994/95) terhadap date International Financial Statistic (IPS) dari berbagai terbitan.Untuk melakukan estimasi digunakan dengan metoda Statistika dan Ekonometrik dengan data time series yang menggunakan program TSP. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa hubungan antara variabel bebas (pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil, implisit harga ekspor terhadap share nontraded goods dan rasio harga ekspor dan harga impor) secara bersama-sama mempcngaruhi posisi pendapatan nasional yang ditunjukkan koefisien korelasi yang cukup kuat dan berarti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 88,87% dan nilai F-test sebesar 55,7357. Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabel, terlihat bahwa hasil pengujian empiris hubungan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share dan rasio harga ekspor dan harga impor terhadap pendapatan nasional tidak jauh berbeda dengan persamaan tan pa kebijaksanaan devaluasi. Artinya terdapat korelasi positif, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 96,16%.Sedangkan pengaruh pendapatan nasional (GDP) dengan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share nontraded goods, rasio harga ekspor dan harga impor dalam bentuk transformasi logaritma adalah signifikan atau berarti. Hal ini ditunjukkan koefisien pengeiuaran pemerintah adalah positif yaitu 0,0328, dalam arti setiap terjadi peningkatan sebesar satu-satuan terhadap pengeluaran pemerintah akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan nasional (output) sebesar 0,0021. Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabel juga terdapat korelasi positif kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabei juga terdapat korelasi positif antara pendapatan nasional dengan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share nontraded goods dan rasio harga ekspor dan harga impor yaitu sebesar 0.0004; 0.0071; 0,0004 dan 0,0064.Selanjutnya estimasi dalam bentuk transformasi logaritma transaksi berjaian terhadap komposit rasio kurs riil dengan nilai ekpor barang dan jasa merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan dan rasio harga ekspor dan harga impor dipengaruhi secara signifikan. Hal ini ditunjukkan koefisien pengeluaran pemerintah dan rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan mempunyai arah positif yaitu sebesar 0,1089 dan 0,0083, artinya setiap terjadi peningkatan perubahan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan sebesar satu-satuan, maka akan meningkatkan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil terhadap ekspor barang dan jasa sebesar 0,1089 dan 0,0083. Sedangkan koefisien regresi rasio harga ekspor dan harga impor mempunyai hubungan negatif yaitu sebesar -0,8421.Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabei mempunyai korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dan rasio kurs rii) terhadap share barang yang tidak diperdagangkan dengan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil dengan ekspor barang dan jasa. Hasil koefisien regresi menunjukkan sebesar 0,0901 dan 0,0222, yang berarti setiap kenaikan satu-satuan pengeluaran pemerintah dan rasio nilai kurs Mil terhadap share nontraded goods akan meningkatkan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil dengan ekspor barang dan jasa sebesar 0,0901 dan 0,0222 satuan.Dengan demikian berdasarkan skenario yang digunakan 3 (tiga) yaitu tarujn 1978, tahun 1983 dan tahun 1986, ternyata mulai tahun 1994 kebijaksanaan pemerintah dibidang fiskal konsisten dengan target makro ekonomi. Berarti sasaran pembangunan ekonomi tercapai."

"Studi ini mencoba melihat persoalan hubungan keuangan pusat-daerah khususnya lnpres Dati I terhadap perkembangan perekonomian daerah di Indonesia.Hipotesis yang diketengahkan disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam mempegaruhi alokasi kebijaksanaan Inpres secara keseluruhan, dan dampok kebijaksanaan alokasi dana pusat-daera hkhusunyanya lnpres Dati I dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah. Konsep-konsep dasar keuangan daerah khusunsya alokasi dana pusat-daerah digunakan sebagai landasan pemikiran analitis dari studi ini. Studi ini menggunakan analisi data secara simultan dengan metode two stage least square [TSLS] di dalam menerangkan hubungan variabel-variabel ekonomi dan keuangan daerah melalui penyederhanaan masalah yang dihadapi. Dengan mengggunkan pooling data selama tahun 1981-1992 antara variabel pengeluaran pemerintah daerah deng jumlah seluruh Inpres, secara timbal-balik, bersama-sama dengan beberapa variabel instrumen pendapatan asli daerah, pendapatan per-kapita, jumlah penduduk dan variabel gangguan diperolej hasil bahwa secara timbal-balik semakin besar pengeluaran pemerintak daerah akan mengakibatkan semakin besar pula jumlah Inpres. Sementara itu secara timbal-balik analisis hubungan antara jumlah Inpres Dati I dengan perkembangan perekonomian daerah bersama-sama dengan beberapa variabel instrumen panjang jalan daerah, jumlah penduduk, pembentukan modal derah dan variabel gangguan, menunjukkan kecenderungan bahwa semakin besar Inpres Dari I akan mengakibatkan semakin besar pula perkembangan perekonomian suatu daerah. Dengan demikian studi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebijaksanaan pemberian alokaso dana kepada daerah."

"ABSTRAKPerubahan paradigma pembangunan dari pembangunan pertumbuhanekonomi menuju pembangunan manusia, menjadikan perbaikan IndeksPembangunan Manusia (IPM) sebagai target dan sasaran pembangunanpemerintah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan capaian IPM, pemerintah daerahdi provinsi Bengkulu melalui kebijakan fiskalnya memberikan perhatian cukupbesar terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan IndeksPembangunan Manusia berarti juga meningkatkan komponen kompositpenyusunnya. Dalam penelitian ini belanja pemerintah daerah kabupaten/kota diprovinsi Bengkulu di bidang pendidikan dan kesehatan dikaji pengaruhnyaterhadap komponen komposit IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-RataLama Sekolah (RLS) dan PDRB Perkapita. Hasil analisis data panel dalam tahun2007-2012 menunjukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah di bidangpendidikan akan berpengaruh meningkatkan rata-rata lama sekolah danmeningkatkan PDRB Perkapita. Sedangkan belanja kesehatan akan meningkatkancapaian angka harapan hidup penduduk di provinsi Bengkulu. Selain itu variabellain yang berpengaruh signifikan terhadap komponen Indeks PembangunanManusia adalah jumlah sekolah, jumlah puskesmas dan tingkat tenaga kerja.

---

ABSTRACTChange of developmental paradigm from economic growth developmenttoward human development, it makes improvement of Human Development Index(HDI) as government developmental target. However, to increase HDIachievement, local government of Bengkulu Province through fiscal policysufficiently, it had concerned educational and health expenditure. To increaseHDI, also it means increasing of its composite component. In this research, ithad been studied local governmental expenditure of regencies/cities at BengkuluProvince in sectors of education and health against HDI composite component,ie, Life Expectancy, Mean Year of Schooling and GDP per capita. Result ofpanel data analysis for 2007-2012 indicated that increasing of localgovernmental expenditure in educational sector will influence Mean Year ofSchooling and GDP per capita. Whereas, health expenditure will increaseachievement of Life Expectancy of population at Bengkulu Province.Additionally, other variable which have significant influence against componentof Human Developmental Index is total schools, total centers for public healthand employment rate."