Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Edy Purnomo, author
Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001. Kewenangan otonomi khusus lebih luas dibandingkan otonomi daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka otonomi khusus, Pemerintah memberikan penerimaan khusus yang digunakan dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan...
Depok: Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Bisnis, 2016
T45484
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Ratna Yuniarsih, author
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1995
S19221
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Astari Adityawati, author
Penelitian dilakukan untuk mengetahui variabel determinan jumlah permintaan minyak tanah di 30 propinsi di Indonesia pada tahun 2004, dengan tujuan melihat keberhasilan kebijakan pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke LPG dalam rangka penghematan APBN. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model Permintaan, metode Ordinary Least Square. Dari penelitian ini diketahui bahwa Faktor-faktor...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Yusri Malian, author
Penelitian tentang Administrasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang), bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan pajak daerah, yang dilihat dari aspek kewenangan pemungutan oleh Instansi yang bertanggungjawab, aspek sumber daya manusia serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.
Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan administrasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T 4412
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
B.R. Sarnanto, author
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran atau sebelumnya disebut Pajak Pembangunan I, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bogor dinilai belum optimal, tahun 1997/1998 dan 1998/1999 masing-masing hanya sebesar 9,76% dan 8,98%. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Peraturan Daerah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T16702
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Prima Septiani, author
ABSTRAK
Puspiptek merupakan organisasi dibawah Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna - Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) yang memiliki tugas sebagai pengelola dan pengembang kawasan Puspiptek. Indikator dan pencapaian kinerja yang ditampilkan pada LAKIP Deputi Bidang Jaringan Iptek belum mencerminkan pencapaian kinerja Puspiptek secara keseluruhan. Balanced scorecard menerjemahkan misi dan strategi...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43450
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jefri Samodro, author
Kota Batu merupakan salah satu kota di Indonesia yang melakukan pembangunan ekonomi berbasis pada sektor pariwisata. Pariwisata harus dikelola dengan paradigma pariwisata berkelanjutan, yang membangun sektor pariwisata dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini melihat sistem pariwisata di Kota Batu dengan paradigma keberlanjutan industri pariwisatanya. Metode Sistem Dinamik...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T47026
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Antoni, author
Pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah tercermin dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disusun oleh pemerintah dan dtsetujui oleh DPR, yang merupakan salah satu instrumen perencanaan tahunan yang dijabarkan dalam Repelita. RAPBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran atahu tahun fiskal adalah antara tanggal...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Daryono Soebagiyo, author
ABSTRAK
Studi ini mencoba melihat persoalan hubungan keuangan pusat-daerah khususnya lnpres Dati I terhadap perkembangan perekonomian daerah di Indonesia.Hipotesis yang diketengahkan disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam mempegaruhi alokasi kebijaksanaan Inpres secara keseluruhan, dan dampok kebijaksanaan alokasi dana pusat-daera hkhusunyanya lnpres Dati I dapat mempengaruhi perkembangan...
1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Teni Amilda, author
ABSTRAK
Perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan pertumbuhan
ekonomi menuju pembangunan manusia, menjadikan perbaikan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) sebagai target dan sasaran pembangunan
pemerintah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan capaian IPM, pemerintah daerah
di provinsi Bengkulu melalui kebijakan fiskalnya memberikan perhatian cukup
besar terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia berarti juga meningkatkan komponen komposit
penyusunnya. Dalam...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T39341
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
