Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dilakukan dengan adanya pertimbangan dan pemikiran tentang perlunya meningkatkan perhatian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda yang selama pembangunan sebagai kelompok yang tersisihkan serta berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pemberdayaan pemuda melalui pendekatan "Human Power" Alinsky. Pendekatan Alinsky mengedepankan "Human Power" yaitu kekuatan untuk menggunakan energi manusia, spirit manusia, dan kemampuan untuk merealisasikannya pada yang lain . Jadi upaya-upaya pemuda, spirit pemuda (dan upaya untuk merealisasikannya pada orang lain) untuk mempengaruhi keluaran sosial (social outcomes). Upaya pemberdayaan pemuda melalui pendekatan "Human Power" Alinsky adalah suatu aksi atau reaksi yang bertujuan pergeseran atau pengalihan sumber daya dan relasi kekuasaan, atau perubahan institusi dasar. Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya adalah ketidak adilan, kesenjangan sosial, perampasan hak dan populasi yang dirugikan. Strategi perubahan dasarnya adalah kristalisasi dari isu dan pengorganisasian massa untuk menghadapi sasaran. Taktiknya didasarkan pada 8 (delapan) taktik Aturan Minsky yang bercirikan konflik, kontes, konfrontasi, aksi yang bersifaf langsung dan negosiasi. Program diupayakan berfokus pada upaya-upaya pernbangunan pemuda yang dikreasikan oleh pemuda sendiri didalam suatu komunitas perkotaan. Kata pemuda disini mempunyai arti semangat pemuda balk perempuan maupun laki-laki. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) mendefinisikan remaja adalah mereka yang berusia 10 -19 tahun. Sementara PBB menyebut anak muda (youth) untuk usia 15-24 tahun. Ini kemudian disatukan dalam terminologi pemuda (young people) yang mencakup usia 10 -24 tahun. Pemberdayaan yang dipilih adalah melalui pendekatan "Human Power" Alinsky, seorang krimonolog dan organiser komunitas terkemuka di Amerika Serikar dengan misi utamanya pemberdayaan dan ekspansi demokrasi. Program yang disesuaikan dengan pendekatan "Human Power" Alinsky bertujuan menciptakan dan mendukung kondisi-kondisi dimana pemuda berdaya. Berdaya disini memiliki arti pemuda yang mandiri yang dicirikan dengan kemampuan pemuda mengedepankan pandangan dan pendapatnya tentang pemuda sendiri serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap level kehidupan karena hal ini berkaitan dengan upaya mendorong gerak demokratisasi agar sebanyak mungkin rakyat kecil (kategori pemuda) berangsur-angsur naik kelas mejadi bahagian dari anggota kelas menengah. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh evaluasi secara lengkap mengenai pemberdayaan pemuda melalui pendekatan "Human Power" Alinsky yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi partisipasi, kemudian diolah dan diinterpretasikan secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini tidak ada tujuan atau justifikasi untuk menggeneralisasikan karakteristik dari sampel terhadap populasi sehingga menggunakan "teknik non probability sample". Hasil dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan pemuda dalam suatu komunitas sehingga wawancara tidak terstruktur digunakan sebagai instrumen utama penelitian dalam mengoleksi informasi mendalam. Pertanyaannya berupa pertanyaan terbuka sehingga subjek dapat menggunakan kalimat sendiri disamping memungkinkan peneliti mendapatkan jawaban tidak terduga. Hasil dari penelitian ini memberikan evaluasi mengenai pemberdayaan pemuda melalui pendekatan "Human Power" Alinsky disamping memberikan saran dalam melaksanakan pemberdayaan pemuda dan dalam membangun model perencanaan sosial melalui pendekatan "Human Power" Alinsky. Model perencanaan sosial tersebut merspakan suatu proses pembelajaran sosial dimana pada tahap awal organiser perlu diterima oleh pemuda di komunitasnya, dan selanjutnya dilakukan kajian pemuda, persiapan-persiapan sosial dan pembangunan organisasi (perencanaan bottom-up). "

"Kemiskinan sosial ekonomi yang membawa dampak sulitnya keluarga nelayan di Pulau Tidung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks.Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kepentingan nelayan dalam menjangkau aksesbilitas ekonomi laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya.Dalam kaitan tersebut, maka LSM Sekretariat Bina DesaIINDHRRA Jakarta melakukan upaya pemberdayaan melalui Program Pendampingan Sosial sebagai suatu strategi pemberdayaan komunitas pesisir dengan Cara memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara wajar, mengartikulasikan berbagai pandangan dan kepentingan, serta menumbuhkan kemandirian secara politis dan ekonomis. Tujuan utama dari program tersebut adalah terbentuknya institusi sosial masyarakat sebagai wadah atau sarana untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat sehingga sadar akan hak-hak ekonomi yang dimilikinya.Perumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah : "Bagaimanakah proses dan hasil-hasil pemberdayaan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan Program Pendampingan Sosial oleh Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pulau Tidung".Adapun konsep pemberdayaan yang digunakan dalam studi ini adalah menurut Cornell University Empowerement Group yang menyatakan bahwa "pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan di dalam komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok masyarakat yang merasa kurang memiliki rasa secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut" (dalam Seeelebey, 1992:85).Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan jenis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat yang kemudian dianalisis secara induktif. Data-data tersebut diperoleh melalui informan dengan Cara non probability sampling dan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu terhadap warga masyarakat dan keluarga nelayan di Pulau Tidung, khususnya nelayan samudera, nelayan pantai, nelayan rumput laut, pemuka masyarakat, dan lembaga peyelenggara yaitu Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta.Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan institusi sosial yang telah terbentuk belum cukup membantu dirinya sendiri dalam mengatasi persoalannya. Tekanan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi kemiskinan struktural yang memang telah lama mereka jalani belum cukup mampu merespon dengan tindakan-tindakan sosial yang nyata membawa ke arah perubahan. Mereka lebih bersifat konservatif dan adaptif dalam menyikapi atau menyiasati terhadap dampak negatif perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di lingkungannya. Dalam kaitan tersebut, perubahan yang terjadi dalam masyarakat masih terbatas sebagai awarenes campaign daripada perubahan yang substantif pemberdayaan.Persoalan atau isu-isu marjinal yang menjadi gagasan awal program yang dirumuskan oleh Sekretariat Bina Desa, kurang menyntuh dan dirasakan sebagai suatu masalah. Kebijakan pemerintah yang sistemik dari pusat hingga wilayah telah melembaga untuk mengemban misi pembangunan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.Dalam kaitan tersebut persoalan-persoalan sosial ekonomi yang diangkat sebagai isu utama, masih berakar dari faktor-faktor yang kompleks sehingga upaya-upaya untuk mengatasinya juga bertitik tolak dari masing-masing faktor tersebut. Namun demikian diakui bahwa dengan terbentuknya beberapa institusi sosial masyarakat di Pulau Tidung telah mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemecahan masalahnya secara mandiri. Bagi masyarakat nelayan di Pulau Tidung, pencarian sumber ekonomi yang beragam (diversifikasi usaha) merupakan persoalan krusial untuk menunjang kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.Untuk menggalang pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk kesadaran komunitas, perlu upaya tindak lanjut terhadap terbentuknya institusi sosial tadi dan mempertimbangkan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sebagai titik awal yang langsung menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jika usaha yang tengah dilakukan institusi sosial di Pulau Tidung dapat berkembang dan berhasil dengan baik maka akan memicu anggota untuk memperkuat kerjasama dalam organisasi. Pada saatnya nanti institusi tersebut tidak saja merupakan institusi usaha ekonomi, tetapi merupakan wadah perjuangan rakyat dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang, sebagai penyalur aspirasi anggota, sebagai tempat rakyat mengartikulasikan kepentingan secara utuh, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lingkungan."

"Masyarakat miskin di sekitar hutan tidak berdaya terhadap kekuatan dari luar (kebijakan pemerintah, sistem produksi dan sistem pasar), serta keterbatasan dalam dirinya (SDM yang rendah), sehingga mereka tidak bisa mengelola sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjarahan kayu di hutan merupakan alternatif terakhir mereka, walaupun disadari tindakan itu melanggar hukum, merugikan dirinya sendiri dan juga orang banyak, serta pemerintah. Alternatif solusi untuk menangani masalah ini, yaitu menghilangkan faktor dari luar yang menghambat dan meningkatkan faktor dari dalam yang terbatas dengan melibatkan mereka (mengajak masyarakat untuk berpartisipasi) secara penuh di dalam kegiatan pemberdayaan.Tema penelitian tentang partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan, dimaksudkan untuk mengkaji strategi dan teknik dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemberdayaan oleh para institusi pemberdaya. Dimana model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik penggalian informasi dengan studi pustaka, wawancara mendalam, observasi partisipasi dan PRA.Secara umum hasil penelitian menunjukkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi mereka bergerak ke arah positif, meskipun dalam waktu cukup lama. Pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program perhutanan sosial telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa di sekitar hutan, sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjarah kayu di hutan, serta semakin meningkatnya partisipasi mereka dalam program tersebut karena tuntutan kebutuhan hidupnya. Konsep kelembagaan sosial, permodalan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sumberdaya lokal, serta pendampingan juga telah tercover dalam aplikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para institusi pemberdaya di tingkat aplikatif, dimana mereka melakukan peranannya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Setrategi yang dilakukan sebagai upaya mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberikan akses lahan hutan melalui sistem kerjasama, penyuluhan kehutanan dan pertanian, bantuan modal usaha, membentuk jaringan kerja informal yang merespon kepentingan dan kebutuhan dari berbagai macam kelompok sosial (seperti keluarga, lingkungan RT, organisasi setempat), mensingkronkan berbagai gagasan, pikiran, harapan dan kebutuhan masyarakat, menegakkan aturan agar tercapai keterpaduan kelompok. Dimana strategi ini dilakukan melalui pendekatan konsultatif; delegasi dan pengendalian, serta pendekatan partisipatif. Sedang penumbuhan kesadaran masyarakat adalah dengan proses imitasi dan belajar dari pengalaman (refleksi), mengajak dan memberi contoh yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.Berbagai upaya tersebut akan berhasilguna dan berdayaguna apabila dari institusi-institusi pemberdaya dapat saling mengisi dan melengkapi dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan menciptakan sistem jaringan kerjasama dan finansial yang bisa menjadi bagian dan fungsi dari suatu strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Kedekatan masyarakat sendiri dengan para institusi pemberdaya juga telah menciptakan suatu hubungan khusus yang informal tanpa menghilangkan substansinya, sehingga akan sangat memungkinkan bagi terciptanya dinamika masyarakat yang semakin cepat.Namun beberapa kelemahan yang terdapat di dalam program perhutanan sosial, yaitu seperti adanya penyimpangan praktek di lapangan, masalah jaminan kesinambungan mengelola lahan hutan, luas lahan dan mekanisme pembagian lahan, kebebasan dalam menentukan jenis tanaman pangan, serta pembagian hasil hutan kayu yang masih belum jelas dan belum menguntungkan masyarakat, telah berpengaruh terhadap menurunnya partisipasi masyarakat desa di sekitar hutan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu kebijakan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaplikasikan melalui program perhutanan sosial perlu dikaji kembali."

"Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di perkotaan ini mencoba masuk, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak terjaring pada program-program pelayanan yang khusus dipcruntukkan bagi masyarakat lapisan bawah. Pada hakekatnya program uji coba penanganan kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan ini, dengan menggunakan pendekatan pendampingan melalui kelompok usaha ekonomi produktif. Keberadaan pendamping dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah memiliki nilai strategis, baik dari kedudukannya di tengah-tengah masyarakat maupun aktivitas yang mereka tampilkan. Nilai strategis memiliki makna hahwa keberadaan para pendamping di lapangan, sedikit banyak mengetahui dan memahami tentang berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di pihak lain, pendamping sebagai mitra pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat miskin yang dikenai program tersebut. Aktivitas pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian . Akan tetapi peran pendamping di lapangan dapat juga hanya sebagai tangan panjang pemerintah dalam melanggengkan satus quo, di mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya memenuhi kelengkapan administrasi proyek (target fisik) semata. Kondisi tersebut menimbulkan pentanyaan yang mendasar, mampukan para pendamping menampilkan perannya dengan mengacu pada pemherdayaan rnasyarakat miskin? atau peran yang ditampilkan oleh pendamping justru memperdayai masyarakat (masyarakat hanya sebagai obyek semata)?.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan dideskripsikan berbagai peran pendamping, kendala-kendala yang ditemui dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut, serta tanggapan dari sasaran pelayanan terhadap peran pendamping yang terjadi di lapangan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelaksanaan pendampingan di lapangan, baik peran pendamping yang bersifat fungsional, seperti memberi dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran maupun berperan sebagai peneliti terutama dalam pengumpulan dan analisa data dan lain sebagainya. Di samping itu aspek administrasi yang dilakukan oleh para pendamping baik yang berkaitan dengan pelaporan, pemantauan kegiatan keluarga binaan sosial, maupun dalam keuangan (pengumpulan dan pengadministrasian cicilan pinjaman dana bergulir). Walaupun pelaksanaan pendampingan telah berlangsung di lapangan, akan tetapi peranan pendamping sering kali terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat pencapaian target fisik semata, seperti pencicilan dana bergilir oleh para keluarga binaan sosial lebih dikedepankan dari pada pengembangan partisipasi dan penciptaan prakarsa lokal sebagai sukma untuk pencapai pemberdayaan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut di atas disebabkan oleh interprestasi mereka mengenai makna pendampingan. Pendampingan diterjemahkan sebagai sesuatu yang instruktif dan sudah digariskan sebelumnya dari atas, sehingga kedudukan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan atau pemain utama belum sepenuhnya terwujud."

"Penelitian ini mengkaji kebijakan tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal Papua, khususnya analisa terhadap hak ulayat. Masalah yang akan di bahas adalah:- Bagaimana Kebijakan Corporate Social Responsibility PT. Freeport Indonesia yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?- Permasalahan atau kendala apa sajakah yang muncul ke permukaan dari persoalan relasi antara PTFI dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?Konflik yang kerap terjadi antara PTFI dengan masyarakat setempat menyiratkan adanya relasi yang kurang harmonic diantara keduanya. Terjadi perbenturan antara dua kepentingan besar. Pertama adalah pihak masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah ulayat. Kedua adalah kepentingan ekonomi yang diwakili oleh PTFI. Sebagai perusahaan ekstraktif yang menjadikan alam sebagai obyek produksi, dampak operasional perusahaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal kerap terjadi dimana sebagian diantara masyarakat menuntut perusahaan tersebut untuk lebih berperan dalam pemberdayaan dan sebagain lagi menuntut penutupan perusahaan tersebut. Dalam konflik tersebut, juga muncul tuntutan politis yang bernuansa separatisme.Terdapat tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang Corporate Social Resposibility (CSR), teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya serta Hubungan antara perusahaan dan penegakkan hak asasi manusia. Teori CSR digunakan untuk mengkaji perdebatan perspektif dan praktek tentang CSR serta prinsip-prinsip dalam CSR. Penelitian ini lebih cenderung memegang prinsip atau teori yang rnengatakan bahwa masyarakat merupakan stakeholders perusahaan dimana ia menjadi bagian integral perusahaan yang keberadaannya harus dilibatkan terkait segala kebijakan yang berdampak atau berkaitan tentangnya. Perusahaan tidak semata harus bertanggung jawab kepada stockholders nya saja. Teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya digunakan sebagai instrumen yang akan dijadikan patokan tentang hak-hak apa yang hares terpenuhi dalam masyarakat secara kolektif Teori ketiga merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya, yakni peran dan tanggung jawab perusahaan dalam penegakkan hak asasi manusia. Disebutkan bahwa bukan semata negara yang harus menegakkan hak asasi, tetapi juga perusahaan memiliki kewajiban.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis descriptive research untuk mengetahui fenomena dan interaksi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Teknik pengumpulan data ditekankan pada teknik sekunder melalui kajian kepustakaan atau library research.

---

This research analyzes the policy of PT. Freeport Indonesia's social responsibility, especially land rights:- What is PT. Freeport Indonesia's social responsibility related the rights of people to their traditional and cultural land?- What is the barrier arise from the relation between corporation and local community land rights?The arisen tension between PT. Freeport Indonesia (PTFI) and local community implies their relations in a non-harmonic situation. There are two interests opposite in this case: first, local and cultural community interest as the owner of the land where PTFI located. Second the interest of economics which is represented by PTFI. As an extractive industry which makes nature as the operational object, its impact will be directly to the people. The conflict between company and community has been occurred often where some of local community demand PTFI to participate more and more in community development and some of them demand for closing of it. In this conflict, arise political demand related with separatism.There are three theories used in this research: corporate social responsibility (CSR), the economics, social and cultural rights, and the relation between company and human rights. The CSR theory is used to analyzing the debate of perspective and practice about CSR and it principle. This research tends to agree the argument says that people are part of company stakeholders which they are must involve in decision making and process especially for the policy impact them. Company not only takes a responsibility to shareholders or stockholders bat also to the people where they live around it. The economics, social and cultural rights theory is used as a based instrument about what rights must be promoted and fulfilled. The last theory is unification between the two previous theories: the role and responsibility of corporation to promote human rights. It is noted that state is not the only the one actor takes responsibility in promoting human rights but also company does.This research is qualitative with descriptive research to know some interactions and .phenomena between company and community. Almost the -collecting technique collect data is secondary by library research while some interviews are used as another method as well."

"Remaja sebagai generasi penerus dan pemilik bangsa secara langsung maupun tidak langsung sangat diharapkan generasi tua melanjutkan pembangunan guna mencapai citacite bangsa dan remaja sebagai sumber strategis. Dibalik harapan demikian juga muncul keprihatinan semakin meningkatnya kenakalan remaja yang secara tidak langsung mengancam proses pembangunan bangsa. Dengan tidak mengurangi faktor-faktor penyebab kenakalan lainnya, faktor keluarga sebagai suatu bentuk lingkungan terkecil dan pertamakali remaja mulai belajar mengenal norma-norma sosial. Keluarga merupakan basis pembentukan sikap, lingkungan keluarga dengan berbagai situasi dan kondisinya merupakan faktor paling menentukan dalam pengembangan tingkahlaku remaja selanjutnya, karena keluarga sejak pertama sebagai tempat sosialisasi anak; sebagai alasan pentingnya diadakan penelitian.Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah Fungsi Keluarga Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja.Secara umum tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahannya yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai fungsi dan peranan keluarga dalam pembinaan remaja; bagaimana relasi sosial dalam keluarga; faktor-faktor apa raja dalam keluarga sebagai penyebab terjadinya kenakalan remaja; hambatan apa raja dalam menjalankan fungsi dan peranan keluarga dalam penanggulangan kenakalan remaja.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur, studi dokumentasi dan observasi.Sesuai dengan karakteris populasi dan sampel maka dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa keluarga-keluarga di kota besar telah berusaha untuk melaksanakan fungsi dan peranannya secara memadai tetapi kecenderungan adanya kesibukan orangtua dan kondisi kehidupan kota membatasi pelaksanaan fungsi dan peranan secara penuh.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bagi kehidupan keluarga-keluarga di kota besar sangat sulit untuk melaksanakan fungsi dan peranan keluarga secara penuh. Dan sebagai solusinya diperlukan adanya saling komunikasi dan interaksi yang lebih memadai dan berkualitas antar setiap unit keluarga. sebagai modelnya dalam saran Komunikasi yang mencakup unsur demokratis, manusiawi, respective, prospective, dan rasional sesuai tingkat perkembangan kebutuhan kemampuan nalar anak."

"Berbagai program diciptakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satunya adalah Program Bantuan Kesejahteraan Sosial, melalui KUBE. KUBE yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial didasarkan konsep Pembangunan Masyarakat yang pada dasarnya merupakan proses perubahan yang disengaja dan terarah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber setempat dengan penuh kreativitas, inisiatif dan partisipatif. Perlombaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja KOBE agar lebih kreatif dan partisipasitif dalam pembangunan masyarakat, melalui kompetisi yang pada akhirnya diberikan penghargaan (hadiah). Efektivitas perlombaan akan terlihat setelah menyandang predikat terbaik. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian tentang dampak sistem lomba terhadap kinerja KUBE dengan cara membandingkan -kondisi sebelum dan sesudah meraih predikat terbaik.Sehubungan dengan itu, tujuan penelitian untuk mengetahui (1) penyelenggaraan perlombaan KUBE, (2) kondisi KUBE Gadog sebelum menyandang predikat terbaik dan (3) kondisi KUBE Gadog sesudah menyandang predikat terbaik, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan alat ukur berupa pedoman wawancara berstruktur, obeservasi dan studi dokumentasi. KUBE Gadog peraih predikat terbaik tingkat Propinsi Jawa Barat, pada dasarnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan anggotanya, namun dalam perkembangan selanjutnya mengalami banyak hambatan. Kegiatan semakin menurun baik frekuensi maupun sasarannya, dan tidak berkembangnya jumlah anggota KUBE setelah meraih predikat terbaik. Oleh sebab itu dampak penyelenggaraan lomba tidak dapat meningkatkan kinerja KUBE. Hal ini diduga disebabkan oleh kelemahan penyelenggaraan lomba dan pendekatan yang dilakukan para agen pelaksana perubahan dalam mengubah sikap warga masyarakat. Penyelenggaraan lomba, membutuhkan tenaga profesional, bukan tenaga yang diangkat karena jabatan, sehingga kurang dapat merumuskan kriteria atau alat ukur yang valid dan reliabel, serta diduga terdapat bias dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang pada gilirannya tidak dapat menghasilkan gambaran keberhasilan KUBE yang sesungguhnyaDisamping itu adanya tanggapan yang berlebihan dari KUBE Gadog dalam mengikuti perlombaan yang lebih menitikberatkan untuk memperoleh hadiah/ penghargaan, tanpa disertai kesadaran masyarakat akan pentingnya KUBE dalam pembangunan masyarakat, khususnya pengentasan penyandang masalah kemiskinan. Disisi lain, para agen pelaksana perubahan dalam mengadakan pendekatan dengan masyarakat cenderung menggunakan pendekatan direktif, tanpa melihat perubahan kernampuan dan kemauan anggota KUBE dalam melakukan suatu program atau kegiatan, sehingga menjadi pasif dan menimbulkan ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan konsep pembangunan masyarakat, keberhasilan KUBE Gadog sebatas pada program, yang menitikberatkan pencapaian tujuan yakni memberikan bantuan kepada penyandang masalah kemiskinan karena KUBE merupakan bagian dad kebijakan pembangunan nasional.Agar KUBE dapat berkembang lebih lanjut dalam rangka pengentasan kemiskinan disarankan pelaksanaannya didasarkan prinsip-prinsip, pendekatan dan proses pembangunan masyarakat, khususnya dalam manegemen pengguliran bantuan dan peningkatan pembinaan lanjutan. Dan jika menyelenggarakan perlombaan untuk merangsang motivasi KOBE agar lebih baik kinerjanya, perlu menyempurnakan perlombaan dengan melibatkan tenaga-tenaga yang profesional."

"Terlepas dari berhasil tidaknya upaya-upaya pembangunan yang telah berlangsung hingga saat ini, terlihat adanya indikasi peningkatan populasi penduduk lanjut usia di Indonesia. Peningkatan penduduk lansia pada suatu saat akan patensial melahirkan permasalahan-permasalahan baru. Kekhawatiran terhadap munculnya permasalahan tersebut dilatar belakangi adanya perubahan struktur dan fungsi keluarga. Perubahan keluarga dari mended family ke rut clear family dikhawatirkan akan membuat keluarga tidak mampu lagi berfungsi sebagaimana sebelumnya, termasuk fungsi untuk merawat lansia. Untuk menetralisir adanya disfungsi keluarga diperlukan lembaga ham yang dapat mensubstitusi fungsi keluarga sebelumnya, misalnya melalui sarana pelayanan dan perawatan yang dapat dijadikan tempat tinggal pada masa lansia nanti, baik yang berbasiskan keluarga, berbasiskan masyarakat maupun yang berbasiskan lembaga. Sedangkan model pelayanan dan perawatan yang ingin dikembangkan, apakah itu yang berbasiskan lemhaga (panti) ataupun lembaga pendamping yang membantu para lansia yang tinggal di rumah sendiri atau atak sangat tergantung pada kondisi sosial budaya dan ekonomi penduduk. Oleh karena itu data mengenai preferensi tempat tinggal (pola pelayanan dan perawatan) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya penting diketahui. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan memfokuskan pada preferensi tempat tinggal pada masa lanjut usia masyarakat di Kotamadya Medan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan populasi penelitian adalah para lanjut usia yang ada di Kotamadya Medan dengan menetapkan batasan usia lansia antara 55 - 64 tahun (the young old). Pemilihan sampel dilakukan dengan cara bertahap, yaitu pengambilan area sampel dengan teknik cluster random sampling, dan terpilih 3 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kotamadya Medan. Sedangkan tahap berikutnya menentukan respanden sebagai unit analisis dengan teknik purposive sampling. Besar sampel yang ditetapkan adalah 10 % dari jumlah lanjut usia yang ada dimasing-masing area penelitian yang terpilih, dan didapat jumlah sampel sebanyak 155 sebagai unit analisisnya. Pengumpulan data dilakukan dengan alat bantu kuesioner dan dipadukan dengan hasil wawancara. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis tabel tunggal dan tabel silang serta penggunaan tes statistik Lambda untuk mengetahui faktor-faktor preferensi tempat tinggal (pelayanan dan perawatan) pada masa lanjut usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum responden lebih senang hidup secara mandiri atau hidup di rumah sendiri. Hal ini didasarkan atas keinginan mereka untuk tidak merepotkan orang lain. Terhadap bentuk pelayanan dan perawatan yang berbasiskan keluarga (family-based), model yang diinginkan responden adalah Santunan Keluarga dan Paket Bantuan Usaha Produktif. Untuk pola pelayanan dan perawatan yang berbasiskan masyarakat (community-based), bentuk atau model yang diinginkan adalah Pusat Pelayanan Lansia. Sedangkan bentuk pelayanan dan perawatan yang berbasiskan lembaga (institutional-based), responden lebih senang terhadap Rumah Sakit Lansia. Dari hasil tes statistik yang dilakukan dengan menggunakan Lambda diketahui bahwa secara umum preferensi tempat tinggal Pola pelayanan dan perawatan pada masa lansia tidak dipengaruhi oleh faktor status perkawinan, jenis kelamin, dan status pekerjaan responden. Hanya variabel agama yang dianut responden yang menunjukkan pengaruhnya, walaupun pengaruhnya sangat lemah. Dalam konteks penelitian ini, tidak adanya hubungan antara berbagai faktor di satu sisi dan memmjukkan hubungan yang sangat lemah di sisi lain terhadap preferensi tempat tinggal pada masa lanjut usia mungkin disebabkan informasi mengenai pola pelayanan dan perawatan yang dapat dijadikan tempat tinggal, lembaga-lembaga lanjut usia maupun faktor-faktor yang berkaitan dengan persoalan lanjut usia jarang dibicarakan. Sehingga pengetahuan mengenai persoalan lanjut usia terasa masih sangat kurang dan benar kemungkinannya informasi mengenai poly pelayanan dan perawatan yang dapat dijadikan tempat tinggal pada masa lanjut usia belum diketahui secara pasti dan benar."

"ABSTRAKKecacatan merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Semua upaya pemberdayaan penyandang cacat oleh pemerintah bersama masyarakat yang dilakukan dengan mekanisme pelayanan sosial rehabilitasi melalui sistem panti dan non panti, pada dasarnya memiliki kelemahan yang sama yaitu cenderung mendmpatkan penyandang cacat pada pos is i, sebagai obyek pelayanan. Sedangkan pemberi pelayanan sangat dominan berperan sebagai subyek pelayanan. Hubungan yang tidak setara tersebut dirasakan oleh para penyandang cacat sebagai hal yang melanggengkan rendahnya harga diri dan kepercayaan diri penyandang cacat. Maka peran serta aktif penyandang cacat sebagai subyek pemberdayaan mereka melalui organisasi swadaya penyandang cacat perlu mendapatkan perhatian, pengembangan dan didayagunakan. Sejak tahun 1995, pemerintah c.q Departemen Sosial menjanjikan akan memperhatikan kehidupan serta perkembangan organisasi swadaya penyandang cacat. Salah sate organisasi swadaya tersebut yang cukup menonjol adalah Pertuni. Maka guna mendukung kebijakan pemerintah dan mengembangkan pendekatan alternatif, penulis melakukan penelitian. Masalah pokok penelitian adalah bagaimanakah mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan anggota Pertuni Daerah Jawa Barat?Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan penyandang cacatnetra anggota Pertuni Daerah Jawa Barat serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan landasan teori dan konsep tentang penyandang cacat dan permasalahannya, pemberdayaan, pemberdayaan penyandang cacat, mekanisme dukungan sesama cacat dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan anggota organisasi swadaya penyandang cacat, serta faktor penghambat pemberdayaan. Metode penelitian mencakup pendekatan kualitatif, tipe penelitian campuran antara eksploratif dan deskriptif, teknik pengumpulan data berupa observasi terlibat dan wawancara tidak terstruktur serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan pemberdayaan penyandang cacatnetra yang dilaksanakan melalui mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung, serta factor-faktor penghambatnya dari sumber pendukung dan dari penyandang cacatnetra sendiri. Sebagai kesimpulan, pemberdayaan penyandang cacatnetra masih banyak menggantungkan diri pada mekanisme pendukung. Saran berkaitan dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan Pertuni didalam mengatasi hambatan terhadap pemberdayaan. "

"Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa kemiskinan tidak akan teratasi tanpa mengedepankan peranan masyarakat sebagai agen perubahan. Peranan ini ditandai dengan seberapa besar kelompok/organisasi swadaya melakukan kinerja. Dengan menguatnya paradigma pembangunan sosial yang berorientasi pada `community based activity', maka kinerja kelompok/organisasi swadaya menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sementara itu, kegagalan Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial adalah ketidakmampuannya mewujudkan target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 50% pada akhir pelita VII ternyata hanya sekitar 3 % yang menunjukkan keberhasilannya. Penelitian ini berusaha menelusuri sasaran yang dianggap berhasil. Dengan mempergunakan pemikiran dari Schler dan R. Batten sebagai piranti analisisnya, permasalahan yang diungkap adalah (1) kinerja Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (2) pengaruh Proyek terhadap kinerja Kelompok usaha bersama (3) kinerja Kelompok Usaha Bersama dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat (4) intervensi yang dilakukan dan hasilnya. Jenis Penelitian adalah deskirptif dengan -pendekatan kualitatif dan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Desa Wonorejo sebagai sasaran. Dari penelitian terungkap, bahwa Proyek Bantuan Kesejahteraan sosial tidak `sustainable'. Pendekatan yang digunakan lebih direktif, Strateginya adalah membangun kelompok usaha bersama sebagai sarana keswadayaan. Peranan petugas sangat dominan. Sementara masyarakat kurang memperoleh kesempatan untuk melakukan pilihan dalam pemecahan masalah, karena merupakan `paket', Keberadaan Kelompok Usaha Bersama dikatakan efektif jika diukur dari daya tahan (survival), walaupun tingkat perkembangannya berbeda. Indikator keberhasilan proyek baru mencapai 25%. Faktor keberhasilan (a) pengetahuan dan komitmen (b) Peranan ketua (b) fasilitas (c) reward (d) Peranan Pendamping dan campur tangan Kepala Desa. Kelompok yang memiliki `otonomi' justru menunjukkan perkembangan lebih lamban. Temuan lainnya adanya persaingan yang tidak sehat' antar KUB yang secara potensial menimbulkan konflik. Intervensi lanjutan ternyata mampu memperbaiki kondisi tersebut dengan menghasilkan insitutusi baru yang berperan sebagai 'social safety net'. Kekhasan Pengembangan keswadayaan masyarakat (a) diawali intervensi pihak luar. (b) terbentuknya institusi sosial baru (c) keanggotaan kelompok swadaya yang bersifat heterogen dan didukung oleh kekuatan lain menyebabkan tetap survival (d) penerapan pengembangan masyarakat secara sustainable telah mempercepat proses keswadayaan."