Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu jasa perbankan yang ditawarkan oleh bankSyariah adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabahadalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihakpertama (shahibul maal) dalam hal ini Bank MuamalatIndonesia menyediakan seluruh modal, sedangkan pihaklainnya menjadi pengelola (mudharib) dalam hal ini Bapak H.Anang Karnawan, anggota Koperasi Primer Untuk Anggota NurulHidayah. Pemerintah berkewajiban memajukan koperasi dalamarti anggota-anggotanya, yaitu dengan cara mengeluarkanprogram Kredit Likuidasi dalam rangka Kredit Kepada KopersiPrimer untuk Anggotanya dengan sistim Bagi Hasil yangpengeluarannya dilakukan antara lain melalui BMI.Pembiayaan mudharabah disini tidak hanya melibatkan duapihak, tapi melibatkan juga pihak ketiga yaitu bank yangmengelola dana masyarakat. Untuk itu ada beberapapertanyaan yang dapat diajukan terhadap jaminan dalampembiayaan mudharabah ini, yaitu bagaimanakah konsep danfungsi jaminan dalam pembiayaan ini, dan siapakah yangharus bertanggung jawab bila mudharib wanprestasi.Penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitiankepustakaan. Penulis juga menggunakan alat pengumpul databerupa wawancara. Tipologi penelitian yang digunakan dalampenelitian ini ditinjau dari sudut sifatnya adalahpenelitian deskriptif. BI tidak pernah mengatur besarnyaprosentase jaminan terhadap kredit atau pembiayaan lainnya.Diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan dari masing-masingbank. Jaminan dalam pembiayaan mudharabah tidakdiperbolehkan menurut syariat Islam. Namun, seiringperkembangan jaman, jaminan dalam pembiayaan mudharabah itudiperkenankan, dan sudah dibenarkan oleh DSN-MUI dalamfatwanya tentang pembiayaan mudharabah. Fungsi dari jaminanitu sendiri adalah untuk melindungi dana yang dikeluarkanbank syariah dalam memfasilitasi pembiayaan, mengingat danayang disalurkan adalah dana masyarakat yang harusdilindungi dan dipertanggungjawabkan penggunaanya olehpihak bank. Bila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan ini,maka yang bertanggung jawab adalah bapak Anang Karnawansecara pribadi.

---

One of the banking services offered by a Syariah bankis called mudharabah financing. Mudharabah financing is aconsensus to cooperate in a business venture whereby thefirst party (shahibul maal), in this case the Bank MuamalatIndonesia, makes available the entire capital, whereas theother party becomes the executor, in this case Mr. H. AnangKarnawan who is a member of the Primary Cooperative ForMembers of the Nurul Hidayah. The Government has anobligation to make the members of the Primary Cooperativebecome prosperous, by giving a Credit Liquidation Programmein the Project of Credit to Primary Cooperative for Memberswith Profit ang Lost Sharing System, which is held by BMI.Mudharabah financing here not only involves two parties butinvolves also a third party, the bank who manages communityfunds. As a consequence there are several questions thatmay be raised with regard to collateral in such mudharabahfinancing, namely, what would be the concept and thefunction of a collateral in this kind of financing, and whowould be accountable if the mudharib fails to perform, alsoconsidering that the said cooperative performs a channelingof funds from the BMI (shahibul maal) to H. Anang Karnawan(mudharib) . Our research was done using the methodology oflibrary research. The author also collected data throughinterviews. Methodology used in this research with a viewto its nature is descriptive. Bank of Indonesia don't makean arransement of fix ammount for colleteral to have creditor other financing programme. It is up to each bank tomanage it. Colleteral in mudharabah financing is notallowed under Islamic syariat. On the other hand due to thepassage of time, collateral in mudharabah financing ispermitted, and has been upheld by the DSN-MUI, in itsruling regarding mudharabah financing. The function of thatvery ruling is to protect funds provided by shariah banksin facilitating financing, considering also that such fundsare communal funds which must be protected and its usage bemade accountable by the bank. However, if the mudharibfails to perform, Mr. H. Anang Karnawan (mudharib)personally will take the responsibility."

"ABSTRAKUndang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islammemberikan pengertian secara umum mengenai harta bawaandan harta bersama dalam perkawinan. Pengertian yang secaraumum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan,khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama yangmenyebabkan perkara mengenai pembagian harta bersamamenjadi berlarut-larut proses penyelesaiannya. Dalam halini pihak isteri menjadi dirugikan karena pada umumnyapihak suami menguasai secara fisik atas harta bersama.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauhmana suatu harta benda dapat disebut sebagai harta bawaanatau bersama, khususnya harta benda yang dihasilkan dariharta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnyaperkawinan, dan kompetensi relatif Pengadilan Agama yangmengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan olehmantan suami atau mantan isteri. Metode penelitian yangdigunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metodepenelitian normatif yuridis. Dari sudut sifatnya,penyusunan yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitiandeskriptif analitis. Dalam tesis akan diperoleh suatugambaran bahwa segala harta benda yang dihasilkan dariharta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnyaperkawinan merupakan bagian dari harta bawaan, dankompetensi relatif Pengadilan Agama yang mengadili gugatanatas harta bersama yang diajukan oleh mantan isteri ataumantan suami adalah Pengadilan Agama yang mewilayahitempat tinggal tergugat.

---

ABSTRACTMarriage Law and Islam Law Compilation describe privateproperty and joint property in general simple definition.Apparently, this general simple definition cause problemsespecially regarding settlement of joint property fissiondispute in Religion Court. Usually, wife party suffer a lotof damages because husband party physically dominate jointproperties. Problems that will be discussed in this thesisare the description of join properties that produced fromprivate property which is gained during the marriageperiod, and relative competence of the Religion Court whichhas authority to judges the joint property law suit whichis submitted by former husband or wife. This thesis usejurisdiction normative research method and organized bydescriptive of analysis research type. Furthermore, thisthesis will describes properties which is produced fromprivate property should be named as private propertyalthough gained during the marriage period, and theReligion Court that has authority to judge the jointproperty law suit is Religion Court of accused domicile."

"ABSTRAKPerkembangan bank Syariah mulai pesat sejakberlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalammelakukan kegiatan operasionalnya, bank syariah banyakmenjumpai permasalahan. Banyaknya kemungkinan penyelesaiansengketa yang digunakan menyebabkan ketidakpastian mengenaimana yang terbaik. Dalam tesis ini penulis mengangkatpermasalahan mengenai upaya penyelesaian sengketa yangdapat digunakan dalam perbankan syariah, kelebihan dankekurangan dari pilihan penyelesaian sengketa dan caramengatasi kekurangan tersebut, dan pilihan penyelesaiansengketa yang lebih dapat digunakan dalam perbankansyariah. Untuk dapat menjawab permasalah ini, penulismenggunakan metode penelitian yang disesuaikan yaitukepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukungdengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukanditemukan dua pilihan penyelesaian sengketa perbankansyariah yaitu penyelesaian diluar pengadilan yaitu mediasiperbankan dan Basyarnas, dan £i dalam pengadilan yaituPengadilan Agama. Kelebihan mediasi perbankan antara lainwin-win solution, sedangkan kekurangannya salah satunyaadalah adanya batasan mengenai jenis sengketa yang dapatdiselesaikan. Untuk mengatasinya adalah dengan memperluasjenis sengketa yang dapat diselesaikan. Kelebihanpenyelesaian sengketa melalui Basyarnas salah satunyakeputusan final dan mengikat, sedangkan kekurangannyaantara lain terbatasnya jumlah kantor Basyarnas, dan caramengatasinya menambah jumlah kantor Basyarnas. KelebihanPengadilan Agama antara lain kepastian hukum sedangkankekurangannya antara lain keputusan yang kurangkomprehensif, dan cara mengatasinya mempersiapkan HakimPengadilan Agama yang berkompeten. Mediasi perbankan,Basyarnas, dan Pengadilan Agama sebagai lembaga pilihanpenyelesaian sengketa perbankan syariah diharapkanmemaksimalkan fungsinya sehingga para pihak yangbersengketa dapat memilih salah satu diantara ketigapilihan penyelesaian sengketa yang berkualitas sehinggaupaya penyelesaianpun dapat dilaksanakan dengan lancar danhasilnyapun merupakan yang terbaik bagi para pihak.Sengketa perbankan syariah diharapkan dapat diselesaikanmelalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

ABSTRACTSyariah banking has developed rapidly since new regulationof Banking No. 10/ 1998 is applicable. On running theoperation, Syariah banks faces a lot of problems. Manychoices to settle dispute used, cause uncertainty on whichalternative is the most appropriate to solve problems. Inthis thesis, writer is raising a problem about disputesettlement on Syariah banking that can be used, strengthsand weaknesses of every choice of dispute settlement andhow to solve or minimize those weaknesses, and the mostappropriate choices of dispute settlement on Syariahbanking. To answer all these problems, writer is usingadjusted research method that is to say normative juridicalbibliographical supported with interview. According to doneresearch, found two choices to settle dispute, it could beeither through outside court, banking mediation andBasyarnas as the alternative of choices and through insidecourt. The advantage of banking mediation is the win winsolution, but the weakness is limitation on type of casecan be solved; the weakness can be fixed by widening typeof dispute. One of the advantage of Basyaranas is thedecision made is final and bounding, but less number ofBasyarnas office is the weakness, and more office ofBasyarnas can be the answer of this weakness. The advantageof court is the legal certainty, but the weakness is lesscomprehensive decision, the weakness can be solved bypreparing more competence court judge. As the summarydispute settlement of Syariah banking will be better ifsolved through outside court. Banking mediation, Basyarnas,and court as the choice institutions to settle syariahbanking dispute are expected to maximize their function andevery parties on the dispute are able to choose one ofthese three alternatives, which is believed have goodquality to be chosen and therefore effort to settle theproblem can be done easily and the result is the bestsolution for all parties."

"Sejak masa reformasi di Indonesia, Partai Politik diharuskan untuk didirikan dengan akta notaris. Hal itu sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik dan Akta Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik adalah tugas yang relatif baru bagi Notaris, dan oleh karenanya menghadirkan permasalahan dan kesulitan-kesulitan baru bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pendirian Partai Politik, dan juga pengambilan suara dalam sebuah Partai Politik. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan Partai Politik, Notaris harus berpegang teguh pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Partai Politik, sekaligus pada saat yang sama Notaris harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan ilmu kenotariatan. Bersamaan dengan silih bergantinya undang-undang yang mengatur tentang Partai Politik, terjadi pula perubahan pada tugas-tugas Notaris yang berhubungan dengan Partai Politik. Dikarenakan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, Notaris harus siap untuk melakukan penyegaran dan peningkatan terhadap pengetahuan ilmu yang dimilikinya. Dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan sekaligus pada saat yang sama juga mau melakukan inovasi secara kreatif, Notaris diharapkan bisa menjadi pelaku hukum yang profesional.

---

Since the reformation era in Indonesia, Political Parties are obliged to be formed with Notary?s Document. That is in accordance with Act number 2 of 1999 about Political Parties, Act number 31 of 2002 of Political Parties, and Act number 2 of 2008 about Political Parties. The task of making legal documents for the establishment of Political Parties is a relatively new task for Notaries in Indonesia and therefore it presents new problems and complications for Notaries to carry out their duties. For instance, the relatively huge amount of people involved required for the establishment of a Plitical Party, dan also the decision making an voting in Political Parties. To avoid making errors in carrying out their task, especially the ones that concerns Political Parties, Notaries must uphold the existing laws while at the same time they must also be able to be creative and inovative in doing their job for the sake of advancement for the notary's science. Together with the changes made in the laws governing Political Parties there are also changes in the details of Notary?s task in relevance with Political Parties. Because of the dinamics and changes in said rules, Notaries must be ready and willing to go through advancement programs so that they can always update their knowledge and skills. By upholding the laws and at the same time also willing to be creative and innovative, Notaries can be count on in the future to be a real professional jurist."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan usaha yang sangat dibutuhkan keberadaannya di duniaekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga perbankan yang berfungsisebagai lembaga intermediasi (intemiediary inslitutiori). Termasuk Bank Syariahyang melakukan kegiatan usaha tidak berdasarkan penerapan bunga (interest free),namun berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dankerugian {profit and loss sharing principle). Setelah industri perbankan Indonesiaterpuruk dan berlangsung akibat krisis moneter sejak Juli 1997, Bank Syariah dengansistem bagi hasil dapat bertahan dan sebagai perbankan paling sehat dibandingkandengan Bank Umum Konvensional (’’Bank Konvensional”) dikarenakan tidakterpengaruh adanya negatif spread. Bank Konvensional dan Bank Syariah dalambeberapa hal memiliki persamaan, namun juga mempunyai perbedaan yang cukupmendasar, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan usaha berdasarkanPrinsip Syariah oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”) selaku BankKonvensional (dual banking system) dapat melaksanakan usahanya berdasarkanprinsip Syariah Islam. Metode analisis data menggunakan pendekatan metodekualitatif yang memberikan gambaran umum terhadap apa yang diteliti. Pokokpermasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Apakah kegiatan usahaberdasarkan Prinsip Syariah oleh BNI sebagai Bank Konvensional telah sesuaidengan Peraturan Perbankan; Bagaimanakah cara BNI mempertahankan prinsipprinsipSyariah dalam menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariahnya;Bagaimanakah cara pengawasan BI dan DPS terhadap BNI yang menjalankankegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. BNI telah melakukan kegiatan usahaberdasarkan Prinsip Syariah sesuai Peraturan Perbankan dan untuk mempertahankanPrinsip-prinsip Syariah, BNI telah mengimplementasikan kebijakan OtonomiKhusus; Pemisahan Bisnis Syariah & Konvensional; Sistem Pengelolaan Dana BankSyariah; Pembentukan DPS; dan Penerapan Produk dan Jasa BNI Syariah sesuaiSyariah. Mekanisme Pengawasan BNI Syariah dilakukan langsung oleh BI dan DPSserta berkoordinasi dengan DSN. BNI harus tetap menjalankan kebijakan OtonomiKhusus dan pengawasan ketat dari BI, DSN serta DPS sangat diperlukan gunamenjamin dana nasabah yang menginginkan dananya dikelola sesuai dengan PrinsipSyariah tetap terjaga.

---

ABSTRACTOne of the much needed business activities existent is the activity of the bankinginstitution that role as intermediary institution. Included the Shari Bank has donebusiness activity, not based on interest (interest free), however based on the ShariPrinciple, it means profit and loss sharing principle. After the Indonesian bankingindustry crashed and continuing because of the monetary crisis since July 1997, theShari Bank with sharing principle can sustain and as healthier banking compared to theConventional Bank due to it was not affected with the negatif spread. The ConventionalBank and Shari Bank in certain matters has a similarity, but also has a quit basisdifferences, so that rise up a query whether the business activity based on ShariPrinciple by IT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BN1”) as the ConventionalBank (“dual banking system”) could implement its business based on the Islam ShariPrinciple. Methodology of data analyses uses qualitative methodology approach, whichexpress the general picture toward the research. The main problems being raised up inthis thesis: do the business activity based on the Shari Principle by BNI as theConventional Bank has been in compliance with the Banking Regulation; How the waysof BNI sustains the Shari Principles in doing business based on its Shari Principle; Howthe ways of supervision by BI and the Shari Supervisory Board to BNI whom doingbusiness based on the Shari Principle. BNI has been doing business activity based onthe Shari Principle in accordance with Banking Regulation and to sustain its ShariPrinciples, BNI has implemented the policy of Special Autonomy; the Separation theShari and Conventional Businesses; Management System for Shari Fund Bank;Establishment of the Shari Supervisory Board; and apply the Products and Services ofBNI Shari in accordance with Shari. The Mechanism of Shari BNI supervision is donedirectly by BI and the Shari Supervisory Board and also coordinated with the NationalShari Board. BNI has to remain doing the policy of Special Autonomy and the tightsupervision is needed in order to guarantee the customer’s fund who want its fund ismanaged in accordance with Shari Principle remain guarded."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha Perbankan Syariahberupa produk pembiayaan al Qardh al Hasan yang merupakan kelebihan dariperbankan Syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Pembiayaan tersebutmenjadi produk unggulan bagi nasabah yang memerlukan dana secara cepat tanpadisertai dengan pemberian jaminan pada Bank. Pembiayaan tanpa disertai jaminandapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank i tu sendiri maupun membebankanmuqtaridh mengingat besarnya kegunaan pembiayaan tersebut, perlu diketahuibagaimana pengembalian pembiayaan al Qardh al Hasan kepada pihak muqridh darimuqtaridh jika tanpa disertai jaminan. Disamping itu perlu juga diketahui dasarhukum mengenai pembiayaan tersebut dan mekanisme perbankan Syariah dalammenerapkan hukum jaminan pada pembiayaan al Qardh al hasan. Guna menjawabpermasalahan di atas maka dilakukanlah penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulisakan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang didukung denganwawancara dan sebagai metode analisis data menggunakan metode deskriptifkualitatif yaitu dimana data-data yang dikumpulkan akan dijadikan sebagai bahandalam mengambil kesimpulan terhadap yang diteliti dengan landasan teori,peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan Syariah danpembiayaan al Qardh al Hasan, serta hukum jaminan. Berdasarkan penelitiantersebut diketahui bahwa pembiayaan al Qardh al Hasan merupakan pembiayaanyang hanya dimiliki oleh perbankan Syariah dan telah diatur dalam peraturan yangberlaku. Mengenai jaminan barang pada pembiayaan al Qardh al Hasan tidakmenjadi suatu keharusan dan pengembalian pembiayaan j uga sudah dilaksanakandengan mekanisme yang ada berdasarkan peraturan yang ada. Pihak muqridh dalammemberikan pembiayaan harus memperhatikan calon muqtaridh agar tidak salahsasaran. Diharapkan pembiayaan al Qardh al Hasan tidak hanya dilaksanakan padasaat tertentu akan tetapi sebagai produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

---

ABSTRACTThis research was based on the product of al Qardh al Hasan funding whichis one Islamic B anking activity that other convensional bank does not have. Thisfunding was about to be the best product for client who needs immediately loanwithout giving a guarantee to the bank. Funding without guarantee could grow someloss to the bank itself or impose financial responsibility to Muqtaridh as well,considering the usage of the funding. It necessary to acknowledge how to refund alQardh a I Hasan to the Muqridh of Muqtaridh w hen the f unding has b een p lacedwithout guarantee. On the other hand, it is also necessary to acknowledge theregulation of the funding and the Islamic Banking system in applying regulation ofguarantee to ul Qardh al Hasan funding. To get some information about al Qardh alHasan funding and it is problem, this research has been arranged. In this thesis, theresearcher would use the juridical normative method, which was supported byinterview. The researcher would also use the descriptive qualitative method as dataanalysis method. All information gathered would be used to make conclusion basedon theory, regulation of Islamic Banking and al Qardh al Hasan funding, andregulation of guarantee. According to this research, al Qardh al Hasan funding wasused only by Islamic Banking and was started arrange in particular regulation. Theguarantee of al Qardh al Hasan funding is not compulsory and the refund should beapplied according to the banking system and regulation. The Muqridh needs to selectprospective Muqtaridh for the good, al Qardh al Hasan funding should be arrangednot only at one specific time since it is expected to improve the prosperity of loweconomicsociety."

"Fasilitas Pembiayaan Line Facility merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah. Dibuat dalam bentuk wa'd yang merupakan kesepakatan atau janji dari pihak bank kepada nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum o f Understcmding. Pemberian jaminan diberikan pada akta wa'd yang merupakan janji bank tersebut. Pembiayaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum. Berdasarkan ha! tersebut diatas maka terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan mengenai pemberian jaminan dalam akta wa 'd ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana efektifitas terhadap pemberian jaminan yang dilekatkan pada akta wa'd. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan line faciliiy di bank syariah pemberian jaminan merupakan hal penting karena merupakan bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Pada pembiayaan line facility pemberian jaminan dilekatkan pada akta wa 'd bukan pada pencairan akad pembiayaan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan. Line facility tidak difungsikan sebagai janji yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan hutang piutang antara para pihak. Untuk itu perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai pembiayaan line facility dan perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produkproduknya agar konsep muamalah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hukum-hukum syariah di bidang muamalah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih fleksibel."

"Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah. Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu state-owned bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan al Murabahah di Bank Rakyat Indonesia - Unit Usaha Syariah telah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam bersama-sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut. Akad pembiayaan al Murabahah ini biasanya dibuat dalam bentuk notariil. Setiap orang dapat menikmati fasilitas ini, dengan cara mengajukan permohonan pada bank dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, format akad pembiayaan al Murabahah masih banyak mengadopsi pasal-pasal pada perjanjian kredit dari bank konvensional, yang cenderung lebih melindungi kepentingan bank. Untuk mengatasi hal ini, maka akan lebih baik apabila pihak bank lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bank dan nasabah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih seimbang."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar peraturan pertambangan di Indonesia menyebut subjek hukum korporasi dengan frasa badan usaha. Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakomodir adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang berstatus badan hukum. Namun dalam praktiknya belum pernah ada putusan pengadilan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dan membebankan sanksi pidana dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin, walaupun secara teori korporasi tersebut dapat dibebankan sanksi pidana.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about corporate criminal liability in mining offences in Indonesia. The purpose of this research is to find out about corporate criminal liability implementation in mining offences without permit. The Law No. 4 Year 2009 about Minerals and Mining Coal as basic mining regulation in Indonesia mentions subject of legal entities as business entities. The provisions of the law on mining mineral coal accommodate the imposition of criminal liability for corporate with legal entity status. But practically, there have never been court verdicts that make corporation into legal subject and impose criminal sanctions in the offences of mining without permit, although theoretically, corporations can be imposed by some criminal sanctions."