Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis efektivitas pemberdayaan personel Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dalam penanganan konflik pilkada di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bentuk pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Dalam upaya pengamanan pilkada harus melakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara benar dan efektif agar dapat mengantisipasi potensi-pontesi konflik. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu manajemen organisasi. Peran manajer atau pimpinan menjadi penting dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia secara efektif bila mampu memenuhi 6 dimensi yaitu kemampuan, kelancaran, konsultasi, kerja sama, membimbing, dan mendukung. Penelitian ini berbentuk penelitian studi kasus dengan mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh personel Satuan Brimob Kaltim yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data yang dilakukan pengujian data secara triangulasi, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan refrensi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum adanya efektivitas dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur bila dilihat dari dimensi kemampuan, kelancaran, konsultasi, kerja sama, membimbing, dan mendukung. Dalam penanganan pengamanan pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur di provinsi Kalimantan Utara juga belum efektif dalam pelaksanaan.

---

This research aims to analyze effectiveness of empowerment East Kalimantan local police Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit in handling conflict of 2015 Election in North Kalimantan Province. This research also intends to look at the form of human resource empowerment done by East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit. In attempt to have a safe Election, human resource empowerment must be done correctly and effectively in order to anticipating potential conflicts. Human resource empowerment is one of the keys to success in a organizational management. The role of manager or leader becomes important in empowering human resource effectively if able to fulfill 6 dimesions; enabling, facilitating, consultating, collaborating, mentoring, and supporting. This research is conducted in the form of case study using a type of descriptive research with a qualitative approach. This research is focused on effectiveness of the empowerment of East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit located in East Kalimantan and North Kalimantan. Data for this research is collected by using non-probability sampling with purposive sampling method. This research is analyzed by doing data reduction, data presentation, data conclusions which done by triangulation data testing, analysing negative cases, dan using references. The result of this research concluded that there is no effectiveness yet in empowering human resource done by East Kalimantan Mobile Brigade Corps (BRIMOB) unit if seen from capability, continuity, consultation, cooperation, guiding and supporting dimensions. The implementation of handling Regional Election for Governer and Vice Governor Candidates security is also not effective yet."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi program assessment center di Lembaga Kepolisian Indonesia. Assessment center di lembaga Kepolisian dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Polda di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian mixed method untuk menjawab efektivitas implementasi program assessment center. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mengambil sampel secara purposif sampling terdiri dari responden yang mewakili unit-unit implementasi assessment center. Jumlah sampel penelitian sebanyak 323 responden dari Mabes Polri dan Polda. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendalami dan mengeksplorasi temuan kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap pelaksanaan program assessment center. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi program assessment center di Mabes Polri dan Polda belum efektif ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi yang belum efektif meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Faktor sumber daya yang belum efektif meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana/ fasilitas, dan informasi. Faktor disposisi meliputi dukungan dan komitmen pelaksana program. Faktor struktur birokrasi meliputi standar operasi prosedur dan pembagian tugas/ fragmentasi. Strategi terbaik agar implementasi program assessment center di Kepolisian berjalan dengan efektif adalah membuat perencanaan program assessment center yang terintegrasi dari Mabes Polri ke Polda dengan fokus utama pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi program juga harus diikuti dengan pengawasan dan monitoring yang ketat dan tepat.

---

ABSTRACTThe aim of the present study is to analyze the effectiveness of assessment center program implementation in The Indonesian National Police. Assessment center in The Indonesian National Police is conducted at Police Headquarters Mabes Polri and Regional Police Polda throughout Indonesia. This research uses mixed method research to answer the effectiveness of assessment center program implementation. Quantitative approach is done by taking samples by purposive sampling consists of respondents representing units assessment center. The number of research samples were 323 respondents from Mabes Polri and Polda. A qualitative approach is undertaken to explore quantitative findings using interview, documentation and observation of assessment center program implementation. The research result concludes that the implementation of assessment center program at Mabes Polri and Polda has not been effective in communication factor, resource, disposition, and bureaucratic structure. Communication factors that have not been effective are transmission, clarity, and consistency. Resource factors that have not been effective are human resources, budget, facilities facilities, and information. Disposition factors that have not been effective are support and commitment of program implementers. Bureaucratic structure factors that have not been effective are standard operating procedures and division of tasks fragmentation. The best strategy for effective implementation of the assessment center program in the Police is to make an integrated assessment center planning program from Mabes Polri to Polda with the main focus on communication, resource, disposition and bureaucracy. Implementation of the program should also be followed by strict monitoring."

"Peneliti melaksanakan penelitian yang di latar belakangi oleh rendahnya kepercayaan terhadap Polri. Hal tersebut merupakan masalah yang harus di benahi oleh institusi penyelenggara pelayanan publik tersebut. Kepercayaan dapat di lihat dari opini publik yang beredar di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh faktor-faktor yang membentuk opini publik pada Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Faktor yang akan di uji dan hitung dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, idelogi dan media massa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor sebagai penentu besar pengaruh faktor yang membentuk opini publik. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 76 masyarakat yang melaporkan kasusnya pada Satreskrim Polres Tangerang Selatan untuk mendapatkan data awal terkait opini terhadap Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Hasil yang ditemukan adalah tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh sebesar 0,812 atau 81,2% terhadap opini publik. Ideologi berpengaruh terhadap opini publik sebesar 0,788 atau 78,8%. Faktor media massa memiliki pengaruh terhadap opini publik sebesar 0,824 atau 82,4%. Ketiga faktor yaitu tingkat pendidikan, ideologi dan media massa mempengaruhi opini publik sebesar 62,19%. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan, ideologi dan media massa berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan opini publik pada satreskrim polres tangerang selatan. Dalam hal ini kepolisian harus meningkatkan mutu pelayanan publik, memperbaiki perilaku anggota dan menyampaikan keberhasilan polri melalui media massa yang ada.

---

The low level of trust in the Indonesian National Police is a problem that must be addressed by the public service provider institutions. Trust can be seen from public opinion circulating in the community. The purpose of this study was to analyze the magnitude of the influence of the factors that shape public opinion in Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department. The factors that will be tested and calculated in this study are the level of education, ideology and mass media. The research method used is a quantitative research method by using factor analysis as a major determinant of the influence of factors that shape public opinion. The researcher distributed questionnaires to 76 people who reported their cases to Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department to obtain preliminary data related to the opinion of Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department. The results found were the level of education showed an influence of 0.812 or 81.2% of public opinion. Ideology influences public opinion by 0.788 or 78.8%. The mass media factor has an influence on public opinion by 0.824 or 82.4%. The three factors, namely the level of education, ideology and mass media influence public opinion by 62.19%. From these results it can be concluded that the level of education, ideology and mass media has a significant effect on the formation of public opinion of Criminal Detective Unit, South Tangerang Police Department. In this case the police must improve the quality of public services, improve the behavior of members and convey the success of the national police through the existing mass media."

"Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber stres yang dirasakan dan dialami oleh anggota Reskrim, mengidentifikasi dan menganalisis agresivitas yang dilakukan oleh anggota Reskrim, menjelaskan kaitan antara stres dan agresivitas, serta membuat rumusan mengenai strategi penanganan stres oleh organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada 30 anggota Reskrim. Metode Kualitatif dilakukan dengan mewawancarai narasumber sebanyak 7 orang yang kesemuanya adalah anggota reskrim. Teori yang digunakan dalam tesis ini yaitu teori coping stres dan teori agresivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber stres yang dirasakan oleh anggota ada 3 yaitu stres pribadi, stres kerja, serta stres organisasi. Dari ketiga sumber stres tersebut, ditemukan bahwa sumber stres kerja dan stres organisasi adalah yang paling dominan dirasakan oleh anggota. Apabila stres tidak segera ditangani, anggota reskrim memiliki kerawanan untuk melakukan agresivitas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada 4 bentuk agresivitas yang dilakukan anggota Reskrim yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan (anger), serta kebencian (hostility). Untuk mencegah terjadinya Agresivitas tersebut perlu dilakukan upaya Coping Stress oleh anggota, hal ini dapat dilakukan dengan problem-focused coping secara individu, emotion-focused coping secara individu, problem-focused coping organisasi, dan emotion-focused coping organisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa upaya coping stres dari organisasi sangat jarang didapat oleh anggota. Diperlukan adanya mekanisme yang jelas yang dibuat oleh organisasi untuk mengatasi stres anggota agar terhindar dari perilaku Agresivitas.

---

This thesis aims to identify and analyze the sources of stress felt and experienced by members of the Criminal Investigation Police, identify and analyze the aggressiveness carried out by members of Criminal Investigation Police, explain the relationship between stress and aggressiveness, and formulate a strategy for handling stress by the organization. In this study, researchers used mixed methods, namely quantitative and qualitative. The quantitative method is carried out by distributing questionnaires to 30 members of the Criminal Investigation Unit. Qualitative methods are carried out by interviewing as many as 7 people who are all members of the Criminal Police Reskrim. The theory used in this thesis is stress coping theory and the theory of aggressiveness.

The results showed that there were 3 sources of stress felt by members, namely personal stress, work stress, and organizational stress. Of the three sources of stress, it was found that the sources of work stress and organizational stress were the most dominant felt by members. If stress is not immediately addressed, reskrim members have the vulnerability to aggressiveness. From the results of the study it was found that there were 4 forms of aggressiveness carried out by members of the Criminal Investigation Unit, namely physical aggression, verbal aggression, anger (hostility), and hostility. To prevent the occurrence of aggressiveness, Coping Stress is needed by members, this can be done by problem-focused coping individually, emotion-focused coping individually, problem-focused coping organizations, and emotion-focused coping organizations. The results of the study found that stress coping efforts from organizations were very rarely obtained by members. There is a need for a clear mechanism made by the organization to deal with members' stress to avoid aggressiveness."

"Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya memenuhi kebutuhan personel Polri khususnya yang berpangkat Perwira, maka dilaksanakan proses seleksi Akpol (Akademi Kepolisian)  bertahap oleh Polri. Pada pelaksanaan seleksi tersebut, Kapolri mendeligasikan kewenangan kepada Kapolda dan jajaran melalui seleksi penerimaan Akpol yang dilaksanakan masing - masing Kepolisian Daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar rasio jumlah personel Polri sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personel) Polri seperti yang tercantum dalam peraturan Kapolri. Kegiatan seleksi penerimaan perwira Polri merupakan salah satu bagian dari  kegiatan manajemen sumber daya manusia Polri. Hal ini dikarenakan kualitas pelaksanaan kegiatan seleksi tersebut akan berpengaruh kepada kualitas calon-calon perwira Polri yang akan dihasilkan. Agar kualitas pelaksanaan dari kegiatan seleksi menjadi lebih baik dan menghindari berbagai macam bentuk penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan maka dalam kegiatan seleksi tersebut harus merujuk pada Good Governance. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan rekrutmen Akpol dapat menjaring calon pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kegiatan Rekrutmen Akpol tingkat daerah yaitu di Polda Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu masih ada beberapa prinsip-prinsip good governance yang masih belum diterapkan dalam rekrutmen Akpol tahun anggaran 2017 di Polda Jawa Barat, Sehingga pada pelaksanaanya terjadi kericuhan. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan yang dibuat oleh Kapolda Jawa Barat mengenai kebijakan persentase kelulusan Akpol dibagi menjadi kuota khusus putra daerah dan kuota non putra daerah. Kebijakan itulah yang membuat adanya polemik dalam pelaksanaan Rekrutmen akpol di Polda Jawa Barat, sehingga Rekrutmen akpol di Polda Jawa Barat akhirnya diambil alih oleh Mabes polri.

---

The Indonesian National Police (Polri) in an effort to meet the needs of Polri personnel, especially those with the rank of Officers, a gradual selection process for the Police Academy (Police Academy) by the National Police. In the implementation of the selection, the Chief of Police delegated authority to the Regional Police Chief and ranks through the selection of the Police Academy that was carried out by each Regional Police. This was done to meet the standard ratio of the number of Polri personnel in accordance with the DSP (List of Personnel Arrangements) of the Indonesian National Police as stated in the National Police regulation. Polri officers' recruitment selection activities are part of the National Human Resources management activities. This is because the quality of the implementation of the selection activities will affect the quality of the candidates for the Police officers who will be produced. In order for the quality of the implementation of the selection activities to be better and avoid various forms of deviations from the stipulated provisions, the selection activities must refer to Good Governance. This is so that the Police Academy recruitment activities can recruit qualified leaders. The study aims to determine how the principles of good governance are applied in the Regional Police Academy Recruitment activities at the West Java Regional Police. This study uses a qualitative approach with the method of description. Based on its benefits, this study included descriptive research. The final result of Police Academy recruitment in the West Java Regional Police is that there are still some principles of good governance that are still not applied in the 2017, so there is chaos in the implementation. This is because the West Java Regional Police Chief made the policy about percentage of the Police Academy graduation is divided into special quota for male regions and non-male regional quota. That policy made the polemic in the implementation of the Police Academy recruitment in the West Java Regional Police, so that the recruitment of the AKPOL in the West Java Regional Police was finally taken over by the National Police Headquarters."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka penyimpangan atau pelanggaran anggota Polri baik disiplin, kode etik maupun pidana pada tahun 2022. Jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana sebanyak 1.281 personel, pelanggaran kode etik sebanyak 1.903 personel dan pelanggaran disiplin sebanyak 3.090 personel. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa peran Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota begitu dominan dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagai penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori peran, teori pembinaan, konsep pembinaan pengamanan internal Polri dan konsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Paminal memiliki peran yang besar dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota khususnya terkait dengan peran dalam artian kebijakan, strategi, dan terapi. Meskipun demikian, harus disadari, peran Biro Paminal tidak cukup kuat pada komunikasi dan penyelesaian sengketa. Penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri dapat ditempuh melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas personel, Peningkatan manajemen media, Pengajuan peningkatan struktur kepangkatan, Implementasi Transformasi Pengawasan Polri Presisi yang berbasis teknologi informasi, Peningkatan sinergitas antar fungsi untuk melakukan akselerasi yang berbasis perubahan mind set dan culture set pada pembinaan penyimpangan anggota serta Menjalin kerjasama dengan Univesitas, Lembaga Sertifikasi, Lembaga NAC serta Lembaga sosial untuk meningkatkan kompetensi personel, membangun integritas moral serta komitmen personel dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota.

---

This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of members of the National Police both discipline, code of ethics and criminal in 2022. The number of members of the National Police who committed criminal violations was 1,281 personnel, violations of the code of conduct were 1,903 personnel and disciplinary violations were 3,090 personnel. These results also indicate that the role of the Paminal Bureau in fostering member malfeasance is dominant in its law enforcement. Based on these problems, this study is intended to analyze how to strengthen the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member irregularities at the National Police Headquarters. The analysis knife in this study is role theory, coaching theory, the concept of fostering internal security of the National Police and the concept of Precision Police. This type of research is qualitative research with a field research approach method. The results of this study show that the Paminal Bureau has a large role in fostering member deviations, especially related to the role in the sense of policies, strategies, and therapies. However, it must be realized, the role of the Paminal Bureau is not strong enough in communication and dispute resolution. Strengthening the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member deviations at the National Police Headquarters can be achieved through increasing the quantity and quality of personnel, improving media management, proposing to improve the rank structure, implementing the transformation of precision police supervision based on information technology, increasing synergy between functions to accelerate based on changes in mind set and culture set in fostering member deviations and establishing cooperation with Universities, Certification Bodies, NAC Institutions and social institutions to improve personnel competence, build moral integrity and personnel commitment in coaching against member deviations."

"Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan penanganan pemilu pada tahun 2019 oleh Polresta Bandar Lampung yang mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik sosial. Penegakan hukum represif sudah dilakukan, namun belum mampu meredam konflik yang terjadi. Pada akhirnya penegakan hukum melalui sisi pencegahan juga dilakukan walaupun menurut teori konflik sosial bahwa konflik sosial tidak mungkin dicegah karena masyarakat menginginkan perubahan.Permasalahan tersebut dikaji dengan teori konflik sosial, teori penegakan hukum penal dan non penal, konsep pemolisian masyarakat. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan Satreksrim Polresta Bandar Lampung khususnya dalam melakukan penyelidikan kejahatan politik uang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kompetensi penyidik belum sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pemilu. Penanganan kasus hoax, hate speech yang dapat memicu konflik juga belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Oleh karenanya dilakukan upaya pencegahan melalui polisi masyarakat agar masyarakat dapat turut menjaga Kamtibmas. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum dalam mengatasi konflik sosial pada Pemilu 2019 adalah, belum optimalnya pelaksanaan Asta Siap, Metode pencegahan belum optimal melalui satuan fungsi pencegahan, kompetensi, sarana prasarana serta perilaku anggota juga belum dioptimalkan dalam mencapai tujuan dalam menjaga Kamtibmas.

---

This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of the background to writing this scientific work was the problem of handling the 2019 election by the Bandar Lampung Police, which experienced difficulties in overcoming social conflicts. Repressive law enforcement has been carried out, but has not been able to reduce the conflict that occurred. In the end, law enforcement through prevention is also carried out even though according to social conflict theory it is impossible to prevent social conflict because society wants change.

This problem is studied using social conflict theory, penal and non-penal law enforcement theory, and the concept of community policing. Meanwhile, this type of research is qualitative research using a field research approach method.

The results of this research indicate that law enforcement regarding election crimes carried out by the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, especially in conducting investigations into money politics crimes, did not proceed to the investigation stage because the investigators' competence did not meet the requirements determined by the Election law. Handling cases of hoaxes and hate speech which can trigger conflict has also not been able to provide a deterrent effect to the perpetrators of these crimes. Therefore, preventive efforts are being made through community police so that the community can participate in maintaining security and order. The obstacles faced in enforcing the law in overcoming social conflict in the 2019 elections are that the implementation of Asta Siap is not yet optimal, prevention methods are not yet optimal through prevention function units, competence, infrastructure and member behavior have also not been optimized in achieving the goal of maintaining Public Order and Order."

"Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan.

---

The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan pengamanan kawasan destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol dengan mengacu pada prinsip dan teori manajemen sekuriti serta peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu diamati pula peran pengelola dan petugas keamanan kawasan dalam penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid 19 dan timbulnya klaster baru. Hal ini dilakukan guna menganalisis model ideal manajemen sekuriti destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol di masa pandemi Covid 19. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, FGD, dan telaah dokumen. Sementara teknik analisis data dilakukan melalui tahap uji validitas data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelola kawasan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen sekuriti dalam proses pengamanan di objek penelitian. Desain lingkungan destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol juga telah menerapkan konsep CPTED guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Mengenai model ideal manajemen sekuriti yang dapat diterapkan pada destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol menurut penulis adalah dengan menerapkan proses manajemen sekuriti berbasis pencegahan kejahatan situasional dengan didukung desain lingkungan. Terkait masa pandemi Covid-19 proses manajemen sekuriti pada destinasi pariwisata Taman Impian Jaya Ancol juga harus menyesuaikan diri menjadi tidak hanya berorientasi pada pencegahan kejahatan, harkamtibmas, dan pengaturan lalu lintas orang serta barang, namun juga menjadikan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 sebagai sasaran pelaksanaan tugas. Dengan diterapkannya hal di atas disertai inovasi-inovasi oleh pengelola diharapkan pengunjung dapat berwisata dengan aman dan nyaman, sehingga mendongkrak gairah pariwisata dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

---

This research is conducted to examine the implementation of the security system of tourism destination in Taman Impian Jaya Ancol, referring to the principles, theories of the security management and prevailing law and regulations. Furthermore, this research also examines the role of the Taman Impian Jaya Ancol Manager and Security Officers to enforce the health protocols, in order to prevent the spread of Covid 19 virus and the emergence of Covid 19 clusters. The purpose of those examinations is to analyse an ideal model of security management within the scope of tourism destinations for Taman Impian Jaya Ancol during the pandemic Covid 19. This research is using the qualitative approach method with case study design, whereas the data collecting techniques are carried out through observations, interviews, FGDs and document reviews. The data analysis technique is using the stages of data validity, data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research concludes that the company management along with the security service partner and security sector stake holders have implemented the principle and the theories of the security management within their works in Taman Impian Jaya Ancol. The environmental design of the Taman Impian Jaya Ancol tourism destination has also applied the CPTED concept to minimize the occurrence of crime. Regarding the ideal model of security management that can be applied to the Taman Impian Jaya Ancol, according to the author, is to apply a management security theory based on situational crime prevention supported by environmental design. Regarding the Covid-19 pandemic, the security management process at the Taman Impian Jaya Ancol tourism destination must also adjust to being not only oriented towards preventing crime, maintain physical security, and regulating the traffic of people and goods, but also making the prevention of transmission and spread of Covid-19 as daily task. With the implementation of the advice above accompanied by innovations by the manager, it is hoped that visitors can travel safely and comfortably, thereby boosting tourism passion and supporting the acceleration of national economic recovery"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kondisi faktual pada penyidik anak terkait dengan kompetensi yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kasus yang menimpa anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak kejahatan. Sehingga penyidik anak baik dari segi jumlah maupun kompetensi menjadi suatu keniscayaan. Penelitian menggunakan konsep Kompetensi yang merujuk pada Zwell, yang diantaranya mencakup elemen task achievement (TA), managerial (M) dan leadership (L). Dengan pendekakatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, penelitian dilakukan dengan mewawancarai Penyidik Anak, Pimpinan Penyidik Anak, dan Bagian Sumber Daya Manusia di Polda Metro Jaya. Setelah melakukan triangulasi sebagai metode analisis dan verifikasi data, penelitian menunjukkan hasil bahwa kompetensi penyidik di PMJ dinilai kurang memadai dari segi task achievement (TA), managerial (M) dan leadership (L). Meskipun rasio jumlah penyidik dengan kasus masih dinilai memadai, akan tetapi kompetensi yang kurang mengakibatkan penyelesaian kasus berjalan lambat dan tidak efektif. Pelatihan yang kurang menjadi faktor penyebab. Untuk itu peneliti menyarankan agar POLRI melakukan pemberdayaan dengan pelatihan secara rutin dan melibatkan stakeholder eksternal, baik Kejaksaan, Hakim maupun lembaga professional di bidang psikologi anak.

---

This study aims to examine the factual conditions of child investigators related to their competencies. This is due to the increasing number of cases that afflict children as victims and as perpetrators of crime. So that child investigators both in terms of numbers and competence are a necessity. This research uses the concept of competence which refers to Zwell, which includes elements of task achievement (TA), managerial (M) and leadership (L). With a qualitative approach and techniques for collecting interview data and document study, the research was conducted by interviewing child investigators, the head of child investigators, and the human resources division at Polda Metro Jaya. After triangulating as a method of data analysis and verification, the study showed that the competence of investigators at PMJ was considered inadequate in terms of task achievement (TA), managerial (M) and leadership (L). Although the ratio of the number of investigators to cases is still considered adequate, the lack of competence has resulted in slow and ineffective case resolution. Inadequate training is a contributing factor. For this reason, researchers suggest that POLRI conduct empowerment through regular training and involve external stakeholders, both the Attorney General's Office, Judges and professional institutions in the field of child psychology."