Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini mengkaji peran produktivitas dalam menjelaskan perilaku ekspor perusahaan manufaktur mikro dan kecil Indonesia berdasarkan firm-level dataset dari survei manufaktur mikro dan kecil tahun 2015 (VIMK15) Badan Pusat Statistik. Dengan menggunakan model Probit dan Tobit, studi ini menganalisis peran produktivitas perusahaan, yang diproksikan dengan produktivitas tenaga kerja dan rasio output terhadap biaya, dalam menentukan partisipasi dan intensitas ekspor perusahaan. Faktor lain yang berhubungan dengan produktivitas dan karakteristik perusahaan juga digunakan sebagai variabel kontrol. Temuan dari studi ini adalah produktivitas tenaga kerja dan rasio output terhadap biaya, secara positif dan signifikan menentukan partisipasi dan intensitas ekspor meskipun marginal effect-nya kecil dalam menentukan perilaku ekspor. Selain itu, sumber daya manusia, yang diukur dengan pendidikan pimpinan perusahaan dan pelatihan ketenagakerjaan, memberikan pengaruh yang besar dalam mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam pasar ekspor. Oleh karena itu, memberikan pelatihan yang sesuai dan proporsional bagi para pekerja dapat menjadi sarana untuk mendukung perkembangan perusahaan manufaktur mikro dan kecil di Indonesia.......This study examines the role of productivity in explaining Indonesian micro and small manufacturing firms export behavior based on a firm-level dataset of micro and small manufacturing survey year 2015 (VIMK15) from Statistics Indonesia. By utilizing the Probit and Tobit model, this study analyses the role of the firms productivity, which is proxied by labor productivity and output to cost ratio, on determining firms export participation and intensity. The other factor related to productivity and firms characteristic also used as control variables. This study found that labor productivity and output to cost ratio, positively and significantly determine export participation and intensity even though its marginal effect plays a minor role in the export behavior. Besides, human capital, as measured by CEO education and employment training, contributes a major impact on encouraging firms to participate in the export market. Therefore, providing appropriate and reasonable training for the employee might be a supportive tool for Indonesia micro and small manufacturing firms development."

"Persaingan dalam penggunaan terus meningkat, sementara daya dukung bumi tidak bertambah. Salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti minyak nabati. Minyak ini, yaitu minyak kelapa sawit di Indonesia, dianggap sebagai komoditas potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi global. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan meningkat pesat karena karakteristiknya yang unik dan sifatnya yang multifungsi. Namun sayangnya, tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, inisiatif untuk intensifikasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pilihan yang paling efisien untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan mengoptimalkan lahan yang ada dengan melakukan penanaman kembali (peremajaan) kelapa sawit yang juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tingkat kesediaan petani untuk membayar (willingness-to-pay/WTP) dan preferensi mereka untuk melakukan peremajaan, baik untuk petani swadaya maupun petani plasma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa WTP petani belum memenuhi dana minimum yang diperlukan untuk melakukan peremajaan, bahkan setelah menerima dukungan dari pemerintah. Namun, beberapa masalah lainnya penting untuk diatasi terlebih dahulu agar kebijakan intensifikasi di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan harapan.......The competition of land use is unavoidably increasing while the earths carrying capacity is impossible to expand. One of the feasible solutions is the utilization of available resources, vegetable oil. This oil, particularly palm oil in Indonesia, is presumed as potential commodities to meet global food and energy needs. In the last few years, the demand is increasing rapidly due to its unique feature of interchangeability for most purposes. However, the productivity level in Indonesia remains low. Therefore, the initiative for intensification is critical to meets future demand. An efficient option to increase this productivity is by optimizing the existing land by undertaking palm oil replanting which also aim to improve productivity. This study aims to elicit smallholders willingness-to-pay and their preferences for undertaking replanting, both for independent and plasma farmers. The result of this study shows that the smallholder farmers willingness-to-pay has not met the minimum fund required for implementing replanting even after receiving support from the government. However, overcoming several noteworthy issues are perceived as critical to push the intensification policy trajectory in Indonesia."

"Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pertama di Indonesia diadakan pada tahun 2005. Untuk memenangkan pemilihan, calon kepala daerah harus memperoleh suara tertinggi. Di sisi lain, setelah implementasi desentralisasi di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah termasuk kewenangan untuk menyiapkan Anggaran Daerah (APBD). Wewenang untuk menyiapkan APBD memungkinkan penyalahgunaan anggaran dengan memanipulasi anggaran untuk menarik simpati dari pemilih untuk dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Itu menyebabkan anggaran pemerintah membentuk siklus yang mengikuti tahun pemilihan. Dalam politik teori anggaran publik, keputusan anggaran tidak hanya didasarkan pada keputusan teknis tetapi juga keputusan politik. Kekuatan kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam keputusan anggaran. Studi ini dilakukan untuk melihat pola siklus anggaran yang terjadi pada tahun pemilu dan bagaimana peran koalisi partai kepala daerah di DPRD dalam pengambilan keputusan anggaran. Siklus anggaran dianalisis dalam sisi pendapatan dan pengeluaran untuk melihat keseluruhan pola siklus anggaran. Penelitian ini menggunakan data panel dari 502 kabupaten/kota pada periode 2011-2017 menggunakan Fixed Effect Model dan Pooled OLS. Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh tahun pemilihan pada tingkat agregat pendapatan dan pengeluaran. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran dibiayai dari peningkatan sisi pendapatan. Di sisi pendapatan, PAD meningkat pada tahun pemilihan yang berasal dari pajak dan PAD lainnya. Di sisi pengeluaran, pengeluaran yang relatif lebih tinggi di bidang ekonomi, perumahan dan fasilitas publik, kesehatan dan fungsi perlindungan sosial sebagai kebutuhan dasar kesejahteraan rakyat. Dan sebagian besar jenis anggaran yang relatif lebih tinggi di tahun pemilu adalah belanja baik dan layanan dan belanja karyawan. Pangsa koalisi partai kepala daerah di DPRD signifikan terhadap pengeluaran dan pendapatan di tingkat agregat. Di tingkat komponen pengeluaran dan pendapatan, kekuatan koalisi di DPRD hanya signifikan terhadap pendapatan terutama PAD yang berasal dari pajak dan PAD lainnya. Karena DPRD juga memengaruhi keputusan anggaran, jika ada praktik PBC, koalisi partai kepala daerah di DPRD juga terlibat atau memiliki peran di dalamnya. ......The first direct regional head election (Pilkada) in Indonesia was held in 2005. To win the election, regional head candidates must obtain the highest votes. On the other hand, after the implementation of decentralization in Indonesia, the regional head has the authority to manage regional finances including the authority to prepare the Regional Budget (APBD). The authority to prepare the APBD allows budget misuse by manipulating the budget to attract sympathy from voters for re-election in the next election. That causes the government budget to form a cycle that follows the election year. In the politics of public budget theory, budget decisions are not only based on technical decisions but also political decisions. The strength of interest groups plays an important role in budget decisions.This study was conducted to look at the pattern of the budget cycle that occurred in the election year and how the role of the party coalition of regional heads in the DPRD in budget decision making. The budget cycle is analyzed in terms of income and expenditure to see the overall pattern of the budget cycle. This study uses panel data from 502 districts / cities in the period 2011-2017 using the Fixed Effect Model and Pooled OLS. The results show that there is an influence of the election year on the aggregate level of income and expenditure. This shows that the increase in expenditure was funded by an increase in income. On the revenue side, PAD increased in the election year originating from taxes and other PAD. On the expenditure side, expenditures are relatively higher in the economic, housing and public facilities, health and social protection functions as the basic needs of people's welfare. And most types of budgets that are relatively higher in the election year are good spending and service and employee spending. The share of the party head coalition in the DPRD is significant on expenditure and income at the aggregate level. At the level of expenditure and revenue components, the strength of the coalition in the DPRD is only significant to revenues, especially PAD derived from taxes and other PAD. Because the DPRD also influences budget decisions, if PBC practices are involved, the regional head party coalition in the DPRD is also involved or has a role in it."

"Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan praktek siklus anggaran politik pada pemilihan langsung kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia melalui perbedaan jumlah guru honorer pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan data jumlah guru honorer di seluruh kabupaten/kota di Indonesia kecuali Jakarta (pemilihan tidak langsung) selang tahun 2014-2018, didapati bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah guru honorer khususnya di tingkat SD dan SMP antara Kabupaten/Kota yang berada pada tahun politik dengan yang tidak berada pada tahun politik, dimana perbedaan ini membuktikan adanya praktek siklus anggaran politik seperti pada teori Rogoff (1990) dan hasil yang ditemukan oleh Sjahrir et al (2013) serta Coelho et al (2006)."

"In Indonesia, overexploitation of marine resource, specifically on fisheries sector, is accompanied with destructive fishing behavior and Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities. These problems cause Indonesia to suffer loss amounting to around $20 million per year. Indonesia is committed to implement sustainable marine resource and fisheries management by establishing Marine Protected Areas (MPA) reaching to 30 hectares by the end of 2030. Yet, there is no recent empirical study concerning the impact of MPA establishment in Indonesia to the overfishing condition. This research is aimed to answer the question. We employ Schaefer and Fox model to measure the Maximum Sustainable Yield (MSY) as the basis to calculate overfishing index. Overfishing comparison analysis is done by mean difference t-test and panel data regression. Given limitation of data, MPA, regency and Fisheries Management Area (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP) level of data to obtain robust data. We found that, using mean difference t-test, overfishing index in MPA is lower compared to overfishing in level of regency and WPP. Panel data regression result also support our previous finding as MPA establishment has negative and significant impact to overfishing index. Other factors affecting overfishing level are the amount of total and sustainable effort. Our findings indicate that Indonesia is managing its MPA in the right way. Therefore, it is reasonable for government to expand MPA area in Indonesia in realizing the commitment of establishing 30 ha of MPA."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan ekonomi terhadap risiko terjadinya tindakan kriminal. Untuk mengisi kekurangan yang diidentifikasi pada penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini mendekomposisi ketimpangan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia menjadi ketimpangan di dalam kabupaten/kota dan ketimpangan antarkabupaten/kota menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Penelitian ini menggunakan spatial Durbin model dalam mengestimasi hubungan tersebut untuk mengontrol efek spasial yang dapat terjadi antarvariabel. Melalui hasil estimasi, penelitian ini berhasil menemukan bahwa ketimpangan ekonomi di dalam wilayah dan antarwilayah hanya memiliki pengaruh yang positif dan kuat untuk pengamatan pada kabupaten/kota sendiri, sementara variabel ketimpangan pada kabupaten/kota lain memiliki pengaruh yang lemah. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh ketimpangan ekonomi antarkabupaten/kota yang diamati lebih besar dibandingkan pengaruh ketimpangan ekonomi di dalam kabupaten/kota tersebut.......The aim of this study is to identify the relationship between economic inequality and crime risks. To fill the research gaps found in previous studies, this study decomposes economic inequality at municipality/regency level in Indonesia into within-region and across-region economic inequality components using national socio-economic survey panel data. This study uses spatial Durbin model to control spatial effects between observed regions. Through the estimation results, this study found that the strong positive effect of within-region and across-region economic inequality on crime risks only exists in own region, while economic inequality factors from neighboring region show weak effect on crime risks. This study also found that across-region economic inequality effect is larger than within- region economic inequality effect on crime risks."

"Indonesia menghadapi permasalahan terkait produksi beras setiap tahun. Salah satu penyebab permasalahan tersebut yakni ketidakakuratan data produksi beras di Indonesia. Dampak dari permasalahan tersebut membuat distorsi kebijakan yang merugikan banyak pihak, baik petani, industri maupun konsumen. Berdasarkan data perhitungan terbaru BPS 2018, penelitian ini berupaya mengananalisis permintaan dan penawaran beras di Indonesia. Beberapa variabel yang digunakan yakni penawaran beras, harga beras, luas sawah, luas panen, volume impor beras, upah tenaga kerja, permintaan beras, jumlah penduduk, dan PDB per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga beras dan luas panen berpengaruh positif terhadap penawaran beras. Harga beras dipengaruhi oleh jumlah penawaran beras dan HPP beras secara positif. Luas panen dipengaruhi oleh harga beras secara positif. Volume impor beras dipengaruhi nilai tukar Rupiah secara negatif. Permintaan beras dipengaruhi harga beras secara positif.

---

Indonesia faces problems related to rice production every year. One of the causes of these problems is an inaccuracy of rice production data in Indonesia. The impact of these problems makes policy distortions that causes loss to many parties, are farmers, industry and consumers. Based on the latest BPS 2018 data, this study seeks to analyze demand and supply of rice in Indonesia. Some variables are rice supply, rice price, rice field area, harvest area, rice import volume, labor wages, rice demand, population, and GDP per capita. The results showed that the variable price of rice and harvest area had a positive effect on rice supply. The price of rice is influenced by supply of rice and HPP positively. The area of rice fields is influenced by price of rice positively. The volume of rice imports is negatively affected by the Rupiah's exchange rate. The demand for rice is positively influenced by rice prices."

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur Willingness to Pay (WTP) calon penumpang potensial MRTJ yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan penetapan tarif MRTJ, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besaran tarif WTP MRTJ. Pembangunan MRTJ Tahap I jalur utara-selatan melintasi kawasan bisnis elite (Lebak Bulus - Bundaran HI) sepanjang 15,7 km pusat perdagangan dan jasa yang didominasi oleh pelaku usaha maupun pekerja kelas menengah atas yang menggunakan kendaraan pribadi (mobil dan motor) termasuk taksi/taksi online dan ojek/ojek online sebagai calon penumpang potensial. Biaya operasional dan pemeliharaan MRTJ yang mahal, menjadikan tarif MRTJ sebagai faktor penentu selain pendapatan non-tarif dan non-operasional. Selain berdasarkan biaya, penetapan tarif dapat mempertimbangkan kesediaan konsumen untuk membayar agar dapat ditetapkan tarif yang optimal yaitu tarif yang paling menguntungkan bagi calon penumpang maupun keberlanjutan bisnis MRTJ.Penelitian ini menggunakan Contingent Valuation Methods (CVM) yaitu menanyakan langsung kepada responden calon penumpang potensial melalui survei tentang kesediaan membayar serta besaran tarif yang bersedia dibayar atas penggunaan MRTJ. Survei besaran tarif WTP menggunakan metode open-ended questions sehingga responden dapat mengatakan apa yang diinginkan tanpa dibatasi pendapat yang telah disusun oleh peneliti. Variabel penelitian terbagi atas 4 kelompok yaitu: ruang lingkup, Willingness to Pay (WTP), Standar Pelayanan Minimum (SPM) MRTJ, dan karakteristik responden. Hasil penelitian adalah bahwa seluruh responden bersedia membayar tarif MRTJ. Berdasarkan analisis finansial dan ekonomi, maka besaran tarif WTP yang paling optimal adalah Rp. 15.000,-. Tarif tersebut mampu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan hanya dengan dukungan subsidi minimum dari Pemerintah. Dengan perkiraan jumlah penumpang mencapai 107.000 penumpang per hari, tarif tersebut mampu mengurangi jumlah kendaraan pribadi (mobil dan motor) sehingga terjadi penghematan bahan bakar dan penurunan emisi CO₂ sampai 74,41%. Dengan mempertimbangkan Willingness to Pay (WTP) calon penumpang potensial MRTJ, maka akan menghasilkan besaran tarif MRTJ yang optimal.

---

This thesis aims to measure the Willingness to Pay (WTP) of potential passengers of MRTJ which can then be used as consideration of MRTJ tariff determination, as well as to know factors influencing MRTJ`s tariff. The construction of MRTJ Phase I of the north-south line passes through the elite business area (Lebak Bulus - Bundaran HI) along the 15.7 km commercial and service center dominated by business actors as well as upper middle class workers using private vehicles (cars and motorcycles) including taxi / online taxis and motorcycle taxis / ojek online as potential passengers. Costly MRTJ operational and maintenance costs, making MRTJ tariffs a determinant factor in non-tariff and non-operating income. In addition to the cost, the tariff determination may consider the willingness of consumers to pay in order to set the optimal tariff that is the (most favorable) tariff for prospective passengers as well as the sustainability of the MRTJ business.This research uses Contingent Valuation Methods (CVM), which is direct inquire to prospective potential passenger respondents through surveys on willingness to pay and the amount of tariff that is willing to be paid for the use of MRTJ. Survey of WTP tariff using open-ended questions method so that respondents can say what they want without limitation of opinion which have been prepared by researcher. The research variables are divided into 4 groups: scope, Willingness to Pay (WTP), (Minimum Service Requirement) SPM MRTJ, and respondent characteristics. The result of the research is that all respondents are willing to pay MRTJ tariff. Based on financial and economic analysis, the most optimal WTP tariff is Rp. 15.000,-. The tariff is able to cover operational and maintenance costs only with minimum subsidy support from the Government. With the estimated number of passengers reaching 107,000 passengers per day, the tariff is able to reduce the number of private vehicles (cars and motorcycles) resulting in fuel savings and decreased CO2 emissions up to 74.41%. Taking into account the Willingness to Pay (WTP) of potential passengers of MRTJ, it will generates the optimal MRTJ tariff."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta belum mampu membiayai percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan sumber pembiayaan infrastruktur melalui kebijakan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 210 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis willingness to pay (WTP) badan usaha milik swasta (BUMS) terhadap kompensasi pelampauan KLB. Berdasarkan hasil estimasi kurva WTP dan persamaannya, potensi kompensasi pelampauan KLB di DKI Jakarta dengan kompensasi rata-rata WTP sebesar Rp.16 miliar per pelampauan KLB adalah sebesar Rp. 3,4 triliun. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP BUMS terhadap kompensasi pelampauan KLB yaitu pemahaman terhadap Pergub No. 210 Tahun 2016, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah pegawai, besar keinginan/motivasi untuk pelampauan KLB dilihat dari jumlah pelampauan KLB yang diinginkan, jenis penanaman modal, lokasi berdasarkan kota administrasi, aksesibilitas terhadap stasiun angkutan umum massal, luas lahan pengembangan, kegiatan pada lahan, sumber pendanaan, serta jumlah pelampauan KLB dan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Regional Budget of DKI Jakarta Province has not been able to finance the acceleration of regional infrastructure development. DKI Jakarta Provincial Government seeks infrastructure funding sources through FAR bonus policy as regulated in Governor Regulation No. 210 of 2016. This study aims to analyze the willingness to pay (WTP) of privately owned enterprises (BUMS) for FAR bonus compensation. Based on the estimation of the WTP curve and equation, the average WTP is Rp. 16 billion per FAR bonus and the potential compensation in DKI Jakarta is Rp. 3,4 trillion. Based on the results of logistic regression analysis, factors affecting the BUMS WTP for FAR bonus compensation are BUMS comprehension of Pergub No. 210 of 2016, the size of the enterprise seen from the number of employees, the desire for FAR bonus represented by the number of desired FAR bonus, type of investment, location based on city administration, accessibility to mass public transport stations, land area, land activities, funding sources, as well as the number of FAR bonus and the value of compensation offered by the DKI Jakarta provincial government."

"Kinerja logistik suatu negara merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi. Peran sektor logistik yang semakin penting tersebut telah menjadi perhatian negara-negara ASEAN. Upaya negara-negara ASEAN dalam meningkatkan peran sektor logistik adalah melalui pengembangan infrastruktur logistik. Permasalahan muncul ketika kebutuhan investasi infrastruktur ASEAN melebihi kemampuan negara-negara ASEAN untuk merealisasikannya, sehingga muncul infrastructure investment gap. Tingkat dukungan finansial tersebut mempengaruhi ketersediaan infrastruktur logistik eksisting di kawasan ASEAN, sehingga kinerja logistik negara-negara ASEAN menjadi relatif belum stabil dengan tingkat kesenjangan antar negara yang signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak infrastruktur logistik terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa infrastruktur logistik mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Infrastruktur jalan rel kereta memiliki dampak terbesar, disusul oleh infrastruktur jalan dan infrastruktur bandara udara. Sedangkan, infrastruktur pelabuhan laut dan infrastruktur TIK, yang direpresentasikan oleh jumlah pelanggan akses internet berkecepatan tinggi, tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Infrastruktur pelabuhan laut memiliki isu dalam hal tingkat integrasi negara-negara ASEAN dengan jaringan pengiriman kapal global yang lemah, serta tingkat efisiensi dan kualitas layanan infrastruktur pelabuhan laut yang rendah. Di sisi lain, infrastruktur TIK memiliki isu dalam hal tingkat kesiapan infrastruktur dan pemanfaatan TIK pada bisnis logistik yang rendah. Sementara itu, investasi infrastruktur domestik mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN meskipun dampaknya masih relatif kecil karena keterbatasan sumber pendanaan domestik dan rendahnya partisipasi sektor swasta pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur logistik.......A country`s logistics performance is a key to economic growth. The increasingly important role of the logistics sector has been the concern of ASEAN countries. ASEAN countries` effort in enhancing the role of the logistics sector is through the development of logistics infrastructure. The problem arises when ASEAN`s infrastructure investment needs exceed the ability of ASEAN countries to fulfil them; hence an infrastructure investment gap emerges. The level of financial support affects the availability of existing logistics infrastructure in the ASEAN region, rendering ASEAN countries logistics performances relatively unstable with significant levels of disparity among them. This research was conducted with the aim to analyze the impact of logistics infrastructure on ASEAN countries` economic growth. The panel data regression results with Fixed Effect Model show that the logistics infrastructures of ASEAN countries positively influence ASEAN countries` economic growth. Rail infrastructure has the greatest impact, followed by road infrastructure and airport infrastructure. Whereas, port infrastructure and ICT infrastructure, represented by the number of subscribers for high-speed internet access, don`t significantly influence the ASEAN countries` economic growth. Port infrastructure has issues in terms of weak integration level of ASEAN countries with the global shipping network, as well as the low level of efficiency and quality of port infrastructure services. On the other hand, ICT infrastructure has issues in terms of the low level of infrastructure readiness and ICT usage by logistics businesses. Meanwhile, domestic infrastructure investment positively affects ASEAN countries` economic growth, although the impact is still relatively small due to limited domestic funding sources and low private sector participation in logistics infrastructure development projects."