Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan tesis yang berjudul ?Keberadaan OrganisasiKemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dariPerspektif Hak Asasi Manusia? ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris,dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuanpenulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis dariperspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan organisasikemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan mengetahui perannegara terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesiaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.Pada era reformasi menunjukkan dinamika perubahan masyarakatsehingga menyebabkan pertumbuhan organisasi-organisasikemasyarakatan. Akibatnya muncul beberapa organisasikemasyarakatan yang berasas agama dan kesukuan. Secara yuridiskeberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut telah diaturdalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentangOrganisasi Kemasyaratan. Undang-undang tersebut mewajibkanmenggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampaisekarang masih berlaku. Yang menjadi permasalahannya adalahApakah keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan diIndonesia sebagai proses pendemokratisasian yang berasaskanPancasila sebagai asas tunggal tersebut melanggar hak asasimanusia? Bagaimana konstitusionalitas keberadaan organisasikemasyarakatan yang tidak berasaskan asas tunggal Pancasilaterhadap terhadap UU Ormas? Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945yaitu ?ditetapkan dengan undang-undang? tersebut itu menjadidasar yang absah bagi keberadaan kewajiban dan tanggung jawabuntuk membatasi hak dan kebebasan sesuai dengan semangatdemokrasi dan prinsip negara hukum. Keberadaan organisasikemasyarakatan yang tidak berasaskan tunggal Pancasila itubertentangan dengan Pancasila tapi tidak bila melihat dariindikator rumusan sila-sila Pancasila. Substansi UU Ormas itusudah tidak sesuai dengan semangat reformasi sehingga perlusegera direvisi. (Theresia Rifeni Widiartati)"

"Tindak pidana pada awalnya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara. dalam perkembangannya kondisi yang diciptakan akibat tindak pidana korupsi adalah membahayakan keamanan negara, dan akhirnya tindak pidana korupsi menimbulkan bahaya keamanan asimetrik atau non-tradisional yaitu bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena dampak negatifnya telah menambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan, keagamaan dan fingsi fungsi pelayanan sosial lainnya.

---

Criminal acts were initially acts that were detrimental to state finances. in its development the conditions created due to criminal acts of corruption are endangering the security of the state, and ultimately corruption acts pose asymmetric or non-traditional security hazards, namely the danger to the security of mankind, because the negative effects have added to the world of education, health, food and religious clothing, religious and function of other social service functions."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas persamaan derajat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana asas tersebut diterapkan berdasarkan semangat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia khususnya diskriminasi gender terhadap perempuan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas persamaan derajat adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran yang mana ikatan perkawinan tersebut tidak mempengaruhi status kewarganegaraan para pelaku perkawinan baik itu perempuan maupun laki-laki, atau dengan kata lain baik itu perempuan maupun laki-laki dapat dengan bebas memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan sesuai dengan yang dikehendakinya walaupun mereka terikat oleh suatu perkawinan yang sah. Penerapan asas ini dimaksudkan untuk menghapus segala bentuk disriminasi terhadap perempuan yang ada di sistem kewarganegaraan Indonesia pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi yang dilakukan oleh Cristian Gonzales adalah perwujudan perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat karena Cristian Gonzales yang melakukan perkawinan dengan seorang WNI yang bernama Eva Norida sama-sama dapat dengan bebas memilih, mempertahankan dan mengganti kewarganegaraan seperti yang dikehendakinya walaupun mereka terikat suatu perkawinan yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan/atau konsep para ahli bidang hukum tata negara terutama dalam hal penerapan asas persamaan derajat dalam permohonan Naturalisasi sebagai suatu perlindungan hak kewarganegaraan.

---

This thesis discussed the applications of the principle of an equation degrees inside the Act of No. 12/2006 on the nationality of the Republic of Indonesia which is implemented based on the principle of spirit to remove all forms of discrimination in the system of citizenship Indonesia, especially in gender discrimination against women which resulted in a violation of human rights. The principle of an equation degrees is the principle that determines status of citizenship based on mixed marriages in which the bonds of marriage was not affecting the status of the nationality of the players in marriage both female and male or in other words whether it?s female and male can be freely chosen, retain and replace citizenship in accordance with they desired even if they were bound by a lawful matrimony. The application of the principle of is intended to remove all forms of discrimination against women in the system of citizenship Indonesia at the time before enactment of the Act No. 12/2006 on the nationality of the Republic of Indonesia. Naturalized done by Cristian Gonzales is the embodiment of the protection of the rights of citizenship based on the principle of an equation degrees because Cristian Gonzales who performs marriage with the one Indonesian citizens who were named Eva Norida equally can be freely chosen, retain and replace citizenship as they desired even though they were tied a lawful matrimony. Methods used in this research is a method of research juridical normative by using data secondary. Data collection is carried out by the library study conducted to be able to know as much as possible of opinions and/or the concept of experts the field of law, especially in the event that the application of the principle of an equation degrees in supplication naturalized as a protection of the rights of citizenship."

"Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif ini lebih berfokus pada studi pustaka (library research). Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dalam era orde lama dan era orde baru, independensi kekuaan kehakiman diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Sedangkan pada era reformasi, bandul independensi kekuasaan kehakiman menguat. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan akuntabilitas hakim dalam memutus suatu perkara. Kedua, gagasan yang berkembang dalam perubahan UUD 1945 selanjutnya adalah memperluas wewenang Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial yang tidak hanya mengangkat dan menghentikan hakim agung, tetapi juga melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi dalam rangka memelihara kehormatan dan menjaga martabat hakim. Ketiga, politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung di Indonesia adalah membentuk wadah dimana hakim diperiksa dan membela diri. Majelis Kehormatan Hakim tetap mempertahankan pemikiran dualisme pengawasan secara internal maupun eksternal hakim agung. Majelis Kehormatan Hakim hanya melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial secara institusional. Komisi Yudisial tidak dalam posisi untuk mengusulkan pemberhentian hakim sekaligus memutus juga sehingga ada keseimbangan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karenanya, disepakati Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berada pada posisi setimbang dalam melakukan usulan pemberhentian terhadap hakim agung dalam Majelis Kehormatan Hakim.

---

Intervention against the judiciary power is one indication of the fragility of the principle of independence of judicial power. Judicial corruption (judicial corruption) weakened the independence of the judiciary existence in check, try and decide a case. Legal political formation mechanism of the Honorary Council of Judges as the dismissal of judges on the Supreme Court should be able to answer these problems . This study has the objective to find, understand, examine, and analyze legal political formation mechanism of the Honorary Council of Judges as the dismissal of judges on the Supreme Court of Indonesia. The method used in this study is a normative legal research is more focused on the study of literature (library research). The results of this study are as follows. First, in the era of the old order and the new order era , the independence of the judiciary kekuaan intervention by the executive power. While the reform era, the pendulum strengthened independence of judicial authorities. However, it is not matched by the accountability of judges in deciding a case. Second, the idea that developed in 1945 further changes are expanding the authority of the Judicial Commission. The existence of the Judicial Commission which not only lift and stop the justices, but also monitors, although not control the issue of judicial action , but in order to maintain the honor and maintain the dignity of the judge. Third, the legal political formation of the Honorary Council of Judges as a mechanism dismissal of judges on the Supreme Court in Indonesia is forming a place where judges examined and defend themselves. Honorary Council of Judges retain control duality of thought internally and externally justices. Honorary Council of Judges of the Supreme Court and only involves institutional Judicial Commission. Judicial Commission is not in a position to propose the dismissal of judges as well cut as well so there is a balance of authority between Supreme Court and the Judicial Commission. Therefore, the Supreme Court agreed and the Judicial Commission is in a position of equilibrium in conducting the proposed dismissal of the justices in the Honorary Council of Judges."

"Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa Hindia sampai dengan Massa Reformasi Ketiga Politik Hukum Pengelolaan Migas sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang undang Migas Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menguasai negara atas sumber daya Migas merupakan landasan kokoh sebelum menetapkan langkah kebijakan politik hukum pengelolaan Migas Negara harus mampu mengelola kekayaan alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Politik hukum pengelolaan Migas di Indonesia merupakan sikap dan atau perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan Migas berupa kebijakan kebijakan yang dituangkan ke dalam Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Pengelolaan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Politik hukum pengelolaan migas di Indonesia selalu mengalami gejolak dan perubahan baik Setiap terjadinya perubahan Orde politik pemerintahan ataupun beberapa faktor yang mendasarinya seperti halnya tuntutan masyarakat sampai dengan permohonan Judicial review Undang undang Migas di Mahkamah Konstitusi Atas dasar itulah perubahan politik Hukum pengelolaan Migas harus segera dilaksanakan sesuai dengan Pancasila Undang undang Dasar Politik keberpihakan Pemerintah serta penguataan kelembagaan negara dalam pengelolaan Hulu Migas Disamping itu penulis menyampaikan bahwa Rancangan perubahan Undang Undang Migas diharapkan dapat mengakomodir segala masalah yang selalu terjadi yang dikeluhkan oleh berbagai pihak baik dalam hal hak menguasai negara dan maupun kebijakan teknis guna mendukung berkembangnya industri Migas Nasional sebagai wujud kemandirian dan ketahanan energi.

---

The study was based on the Law of Political Management of Oil and Gas in Indonesia in accordance with the mandate of Article 33 of the Constitution of 1945 This study addresses three main issues First the relation of the Political Law of Oil and Gas Management Oil and Gas sovereignty theory in realizing the Welfare State Secondly Political Developments in Indonesia Oil and Gas Management Law of the Indies to the mass Mass Reformation Third Political Law of Oil and Gas Management after the Constitutional Court Decision on Testing Oil and Gas Act The method used in this study is a normative juridical using secondary data The results showed that the state over oil and gas resources are the bedrock before setting policy measures law of oil and gas management Countries should be able to manage natural resources for the greatest welfare of the people Political management of oil and gas law in Indonesia is the attitude or the attention of the government and the management of oil and gas in the form of policies that poured into the Law and Government Regulation Management and Operation of Oil and Gas Political management of oil and gas law in Indonesia has experienced turmoil and change both political Any Order changes in government or some underlying factors as well as the demands of the public to request a judicial review of Oil and Gas Law in the Constitutional Court On this basis the management of oil and gas law for political change must be implemented in accordance with Pancasila the Constitution the Government Political alignments as well as institutional Strengthening the state in the management of upstream oil and gas In addition the authors convey that the draft oil and gas law change is expected to accommodate any problems that always occur complained of by the various parties both in terms of rights and state control of the technical and policy to support the development of the National Oil and Gas industry as a form of self reliance and energy security."

"ABSTRAKPenelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan anggota BPK, menganalisis dan mengkaji pengisian jabatan lembaga audit di negara-negara anggota ASEANSAI dan terakhir menemukan implikasi putusan MK No. 13/PUU-XII/2013 terhadap pengisian jabatan anggota BPK.Penelitian dalam Tesis ini diklasifikasikan sebagai penelitian dengan tipe decriptive explanatory. Tesis ini menganalisis 9 (sembilan) negara yang merupakan negara anggota ASEANSAI.Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa.

---

ABSTRACTThere are three main problems to be analysed in this thesis. That are analysis of the amendement of regulation of the position fulfillment of BPK?s Member, analysis and review of the positions fulfillment of the Auditor General in ASEANSAI?s members, and ultimately analysis of The implication of the Constitutional Court Decision 13/PUU-XII/2013 in Judicial Review of the BPK?s Law Related to Term of Office.This research is classified as the descriptive explanatory, which is collecting and concluding the information about the observed problems. This approach is a qualitative research. As the matter of comparison, this thesis analysed nine countries as the country ASEANSAI member organization.The analysis results conclusion that the charging of office of the BPK over time, has developed very rapidly both in terms of mechanisms and future. After conducting the analysis, it can be concluded that positions fulfillment of BPK?s members from time to time undergoes a rapid development."

"Tesis ini menganalisi mengenai pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan keadaan darurat atau keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kewenangan dalam keadaan darurat tersebut hanya terletak pada satu cabang kekuasaan, yaitu eksekutif. Bahkan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 disebutkan, bahwa pengawasan oleh hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat ditiadakan jika situasi negara berada dalam keadaan darurat sesaat setelah diumumkan oleh penguasa keadaa darurat (eksekutif). Berbeda halnya pengaturan mengenai pengawasan dibeberapa negara yang memberikan Dewan Perwakilan Rakyat kewenangan untuk melakukan pengawasan, bahkan sebelum keadaan darurat tersebut diumumkan. Tesis ini bermaksud menjawab mengenai bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia terlibat dalam berbagai keadaan darurat yang pernah terjadi di Indonesia, dan juga mengenai bagaimana pengaturan yang ideal pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat dalam keadaan darurat. Dengan menggunakan pendekatan secara konseptual dan juga pendekatan secara perundang-undangan ditemukan beberapa persoalan di dalam beberapa situasi darurat yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga hukum yang digunakan dalam situasi darurat itu sendiri, dan dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, disimpulkan bahwa pengaturan mengenai keadaan darurat di Indonesia harus ditinjau ulang karena banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam hal pengawasan. Pelaksanaan keadaan darurat tidak bisa dijalankan oleh satu kekuasaan tanpa melibatkan cabang kekuasaan lain, hal itu akan cenderung disalahgunakan

---

This thesis analyzes the supervision by the House of Representatives on the implementation of an emergency or a state of danger according to Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which authority in an emergency situation lies only in one branch of power, namely the executive. In fact, in Law Number 23 Prp of 1959 it is stated that supervision by judges and the House of Representatives is abolished if the state is in a state of emergency immediately after an emergency (executive) authority has announced it. This is different from the regulation regarding supervision in several countries which gives the House of Representatives the authority to carry out supervision, even before the state of emergency is declared. This thesis intends to answer how the supervision of the House of Representatives in Indonesia is involved in various emergencies that have occurred in Indonesia, and also about the ideal arrangement of supervision carried out by the House of Representatives in an emergency. By using a conceptual approach as well as a statutory approach, several problems were found in several emergency situations related to the supervision carried out by the House of Representatives and also the law used in the emergency situation itself, and with the various approaches taken, it was concluded that Regulations regarding the state of emergency in Indonesia must be reviewed because many are not in accordance with the times, especially in terms of supervision. The implementation of a state of emergency cannot be carried out by one power without involving other branches of power, it will tend to be misused."

"Proses rekrutmen politik yang demokratis akan berdampak baik bagi kualitas pemimpin dan kebijakan yang dihasilkan partai politik. Penelitian ini membahas tentang peran peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis pada partai politik di Indonesia serta formulasi pengaturan yang tepat untuk mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perundang-undangan di Indonesia belum berhasil mewujudkan partai politik yang demokratis. Pengaturan mengenai rekrutmen politik yang demokratis di Indonesia belum dirumuskan dengan definitif dan operasional. Konsep pengaturan yang belum definitif dan operasional tersebut kemudian ditafsirkan secara terlalu luas oleh partai politik sehingga kondisi rekrutmen politik pada partai politik saat ini menjadi eksklusif dan minim pelibatan anggota. Belajar pada praktik baik di negara lain maka untuk mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis, Indonesia perlu memperbaiki formulasi peraturan perundang-undangan antara lain melalui perumusan indikator yang tepat dan mengintegrasikan rekrutmen politik yang demokratis dengan sistem pemilihan umum.

---

The democratic political recruitment process will have a positive impact on the quality of leaders and policies produced by political parties This study discusses the role of legislation in Indonesia in achieving democratic political recruitment within political parties, as well as the appropriate regulatory formulation to realize democratic political recruitment The research method used is normative juridical. The research findings indicate that the legislative framework in Indonesia has not successfully established democratic political parties This is because regulations regarding democratic political recruitment in Indonesia have not been definitively and operationally formulated. The concept of the still indefinite and operational arrangement is then interpreted too broadly by political parties, resulting in the current exclusive and minimally inclusive political recruitment conditions within the political parties. Studying practical experiences in other countries, in order to achieve democratic political recruitment, Indonesia needs to improve the formulation of legal regulations, including through the precise formulation of indicators and integrating democratic political recruitment with the general election system."

"Fokus penelitian ini adalah penyusunan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dalam sejarah Indonesia, dengan tujuan untuk mencari dan menemukan relevansi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengundang perubahan setelah UUD 1945, sebagian besar khusus peraturan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis observasional yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis serta diperkuat melalui wawancara. Hasil penelitian menyarankan agar pembentukan undang-undang bergeser memperhatikan pembentukan dan pengawasan peraturan daerah; tinjauan hukum oleh Pemerintah Pusat terhadap pembatalan peraturan perundang-undangan Daerah Perlu diatur kembali, karena merupakan kewenangan Mahkamah Agung; Perlu terlalu dipikirkan untuk masuk akal pemeriksaan atap reli peraturan daerah oleh Mahkamah Konstitusi

---

The focus of this study is regional legislation drafting and enforcement in Indonesian history, with at leads to look for and finds power shift relevance formation and legislation observation invites change afters UUD 1945, most regional legalation special. This research is observational jurisdictional normatif who utilize legislation approaching and historical approaching and bastioned through interview. Result observationaling to suggest that statute forming shift regard forming and regional legislation observation; law riview's by Central Goverment to Regional legislation invalidation Need to be set by back, since is engaged with power Supreme Court; Need too minded to mark sense examination roof rally regional legislation by Constitution Lawcourt."