Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 71 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Noor Azlin Tauchid
Abstrak :
Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi diantara masyarakat dan menuntut agar diikut sertakannya masyarakat didalam penataan kota. Proses CAP 16 Kampung yang mengedepankan dialog dan partisipatif sejalan dengan penyelesaian dalam perspektif kritis, salah satunya Peacemaking Criminology. Dalam pendekatan perspektif Peacemaking Criminology, proses CAP 16 Kampung yang dilakukan pada kampung yang telah tergusur berjalan dengan lebih baik karena sudah terbangun empati di masyarakat karena adanya empati yang lahir dari proses menderita secara bersama-sama dan adanya afirmasi dari korban penggusuran atas nasib mereka. Pada kampung Muara Baru yang sekedar diwacanakan untuk digusur, proses CAP 16 Kampung belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ancaman penggusuran yang nyata dan belum adanya afirmasi dari kampung tersebut karena belum terbentuk empati.

Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Akuarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet tobe evicted doesnt have thesame degree of success because they didnt share the same threat as Akuarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T54601
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suci Amelia Harlen
Abstrak :
Tesis ini membahas zona integritas sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pengendalian korupsi pada BPK Sumbar dan BKKBN Sumbar. Hal ini berangkat dari masih tingginya kasus korupsi pada sektor pemerintahan di Indonesia dan masih rentannya institusi pemerintahan tersandung kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis zona integritas pada satker yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi, dalam hal ini BPK Sumbar dan BKKBN Sumbar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah containment theory dan social bonding theory. Hasil penelitian menunjukkan kedua teori ini dapat dipertimbangkan dalam mengendalikan korupsi karena indikator-indikator dalam kedua teori ini terdapat pada diri agen perubahan dan dalam program zona integritas. Dalam penelitian ini, terdapat anomali dari containment theory sebagai ciri khas dari pengendalian korupsi yaitu penguatan kelompok hanya untuk penugasan jangka pendek dan perlunya tambahan faktor kesempatan dan rotasi tempat untuk mengendalikan korupsi. Di dalam penelitian ini terdapat saran yakni agar monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan sosialisasi lebih intens lagi dilakukan. Pengembangan ke depan, program zona integritas dapat diterapkan pada instansi swasta ataupun BUMN dengan penyesuaian pada indikator-indikatornya.

This thesis discusses the integrity zone as a form of social control in an effort to control corruption at the West Sumatra BPK and West Sumatra BKKBN. This departs from the high number of corruption cases in the government sector in Indonesia and the vulnerability of government institutions to corruption cases. This study aims to analyze the integrity zone of the satker that has received the predicate of a corruption-free area, in this case the West Sumatra BPK and West Sumatra BKKBN. This study uses a qualitative method with a case study approach where the researcher performs data collection techniques through in-depth interviews. The theory used in this research is containment theory and social bonding theory. The results show that these two theories can be considered in controlling corruption because the indicators in both theories are found in the change agent and in the integrity zone program. In this study, there is an anomaly from containment theory as a characteristic of controlling corruption, namely group strengthening only for short-term assignments and the need for additional opportunity factors and rotation of places to control corruption. In this study, there are suggestions, namely that monitoring and evaluation be carried out regularly and socialization is carried out more intensely. In the future development, the integrity zone program can be applied to private institutions or BUMN with adjustments to the indicators.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suci Amelia Harlen
Abstrak :
Tesis ini membahas zona integritas sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pengendalian korupsi pada BPK Sumbar dan BKKBN Sumbar. Hal ini berangkat dari masih tingginya kasus korupsi pada sektor pemerintahan di Indonesia dan masih rentannya institusi pemerintahan tersandung kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis zona integritas pada satker yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi, dalam hal ini BPK Sumbar dan BKKBN Sumbar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah containment theory dan social bonding theory. Hasil penelitian menunjukkan kedua teori ini dapat dipertimbangkan dalam mengendalikan korupsi karena indikator-indikator dalam kedua teori ini terdapat pada diri agen perubahan dan dalam program zona integritas. Dalam penelitian ini, terdapat anomali dari containment theory sebagai ciri khas dari pengendalian korupsi yaitu penguatan kelompok hanya untuk penugasan jangka pendek dan perlunya tambahan faktor kesempatan dan rotasi tempat untuk mengendalikan korupsi. Di dalam penelitian ini terdapat saran yakni agar monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan sosialisasi lebih intens lagi dilakukan. Pengembangan ke depan, program zona integritas dapat diterapkan pada instansi swasta ataupun BUMN dengan penyesuaian pada indikator-indikatornya.

This thesis discusses the integrity zone as a form of social control in an effort to control corruption at the West Sumatra BPK and West Sumatra BKKBN. This departs from the high number of corruption cases in the government sector in Indonesia and the vulnerability of government institutions to corruption cases. This study aims to analyze the integrity zone of the satker that has received the predicate of a corruption-free area, in this case the West Sumatra BPK and West Sumatra BKKBN. This study uses a qualitative method with a case study approach where the researcher performs data collection techniques through in-depth interviews. The theory used in this research is containment theory and social bonding theory. The results show that these two theories can be considered in controlling corruption because the indicators in both theories are found in the change agent and in the integrity zone program. In this study, there is an anomaly from containment theory as a characteristic of controlling corruption, namely group strengthening only for short-term assignments and the need for additional opportunity factors and rotation of places to control corruption. In this study, there are suggestions, namely that monitoring and evaluation be carried out regularly and socialization is carried out more intensely. In the future development, the integrity zone program can be applied to private institutions or BUMN with adjustments to the indicators.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chaniago, Levya Annisa
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan recurrent background check pegawai sebagai salah satu bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pegawai. Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus terhadap program pemeriksaan ulang latar belakang pegawai perusahaan penerbangan terkemuka di Indonesia, PT. MP, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah munculnya insider threat di PT. MP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode yang digunakan dalam mencari data adalah dengan wawancara kepada investigator PT. MP selaku pelaksana program recurrent background check. Analisa terhadap temuan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional kejahatan kerah putih yang dimodifikasi oleh Benson dan Madensen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan recurrent background check pegawai PT. MP dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek deteksi, kontrol, dan penegakan peraturan serta hukum. Penelitian ini menyarankan perkembangan penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas pelaksanaan program ini dengan menggunakan metode yang jauh lebih komprehensif.

ABSTRACT
This thesis discusses about the implementation of employee recurrent background check as a prevention of crime committed by company to their employees. The research conducted is a case study of the background inspection program for employees of leading airlines in Indonesia, PT. MP, as part of an effort to prevent the emergence of insider threat at PT. MP. This study uses a qualitative approach where the method used is by interviewing investigators of PT. MP as the executor of recurrent background check. Analysis of the findings was carried out using a situational crime prevention and white-collar crime approach modified by Benson and Madensen in 2007. The results of this study indicate that the implementation of PT. MP can be seen from various aspects such as aspects of detection, control and enforcement of regulations and laws. This study suggests further research to test the effectiveness of the implementation of this program by using a more comprehensive method.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indira Ayu Puspita
Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan sistem zonasi digunakan dalam proses penyeleksian penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh negara. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk menghapus stigma eklusivitas sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 dan tahun 2018 masih ditemukan tindak kejahatan; tindak jual-beli kursi, kasus pungutan liar dan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru muncul sejak diterapkan PPDB sistem zonasi. Dalam penulisan ini menggunakan Routine Activity Theory untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peluang membentuk beberapa kasus kejahatan dalam proses pelaksanaan PPDB. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber laporan dan berita, serta wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa peluang kejahatan terbentuk akibat rentannya target, para pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan lemahnya pengawasan yang cakap.

ABSTRACT
The school zoning system policy is applied in the process of selecting new student admissions (PPDB) for the level of junior and senior high school education held by the state. The purpose of the school zoning system is one of the government efforts inequitable education in Indonesia to eliminating the stigma of exclusivity in schools. In the implementation of new student admissions in 2017 and 2018, crimes are still found; seat purchases, extortion, and relief letter for students from disadvantaged families (SKTM) Forgery that has emerged since the PPDB zoning system were implemented. This writing is using the Routine Activity Theory to identify and analyze how opportunities form several criminal cases in the process of implementing PPDB. Data collection is obtained from various sources of reports and news, as well as an interview. The result found that chances of crime formed are due to the vulnerability of the targets, the motivated offenders who willing to commit crimes and lack of capable guardians.
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fauzan Dewanda Dawangi
Abstrak :
Penetapan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris telah menimbulkan kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan dan eskalasi konflik di Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kekerasan struktural dan eskalasi konflik TPNPB-OPM dengan aparat keamanan (TNI dan Polisi) setelah ditetapkannya TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber dari Kontras, Papua Center UI, BRIN, BNPT dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan teori structural violence untuk menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pasca disematkan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris. Selanjutnya melalui pemahaman konsep tahapan eskalasi konflik Mitchell, peneliti mencoba menggambarkan eskalasi konflik yang terjadi antara aparat keamanan dengan TPNPB-OPM. Hasil penelitian ini menunjukan penetapan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris menciptakan kekerasan di Papua. Kekerasan tersebut dilakukan baik oleh pihak apparat keamanan maupun TPNPB-OPM. Selain itu penyematan teroris terhadap TPNPB-OPM meningkatkan eskalasi konflik antara aparat keamanan dengan TPNPB-OPM.

The designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization has raised concerns over the increasing violence and conflict escalation in Papua. This study purposed to describe the structural violence and conflict escalation between security forces (TNI and Police) and TPNPB-OPM after the designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization. This research was conducted using a qualitative approach through unstructured interviews with informants from Kontras, Papua Center UI, BRIN, BNPT and lecture from the Faculty of Law University of Brawijaya. This study uses the theory of structural violence to describe the forms of violence that occurred after the TPNPB-OPM was designated as a terrorist organization. Furthermore, by understanding the concept of conflict escalation stages, researchers tried to describe the conflict escalation that occurred between the security forces and TPNPB-OPM. The results of this study show that the designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization creates violence in Papua. This violence was carried out by both the security forces and the TPNPB-OPM. In addition, the designation of terrorists to TPNPB-OPM increased the conflict escalation between security forces and TPNPB-OPM.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Safira Budisetyowati
Abstrak :
Peredaram online obat palsu dan ilegal sebagai bentuk illegal enterprise dalam organized crime di dunia siber sulit diminimalisir karena anonimitas pelaku dan kesenjangan hukum dengan perkembangan teknologi. Perlaksanaan Operasi Pangea bertujuan memberantas peredaran online obat palsu dan ilegal oleh BPOM, Dirjen Bea Cukai, Interpol, dan Kemenkominfo dengan kerangka analisis model Multi-Agency Anti-Crime Partnerships. Kepemimpinan BPOM dalam Operasi Pangea menjadi kelebihan dari kerja sama multi agensi ini. Namun terdapat kendala internal dan eksternal dalam Operasi Pangea sehingga mempengaruhi mekanisme kinerja antar lembaga. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara mendalam dengan masing-masing lembaga serta studi literatur terhadap sumber sekunder lainnya.

The online circulation of counterfeit and illegal medicines as illegal espterprise from organized crime model in the cyberspace is difficult to minimize because of anonymity of the perpetrators and gaps between law with technological developments. The implementation of the Pangea Operation aims to eradicate the circulation of counterfeit and illegal medicine by BPOM, the Director General of Customs, Interpol, and the Ministry of Communication and Information with the analytical framework of the Multi-Agency Anti-Crime Partnerships from Rosenbaum. BPOM's leadership in Pangea Operations is act as the strength of this multi-agency collaboration. However, there are internal and external constraints in the Pangea Operation which affect the inter-agency coordination mechanism. The research method in this thesis uses a qualitative approach in the form of interviewing with each institution and literature study on other secondary sources.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rivanza Adhyra Rizal
Abstrak :
Artikel ini membahas mengenai penanganan fenomena FTF yang terjadi saat ini di Suriah dan Irak. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki warga negara yang menjadi FTF di Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana respon yang dimiliki pemerintah Indonesia khususnya BNPT sebagai lembaga kontra terorisme di Indonesia. Bagaimana arah kebijakan dan strategi kebijakan BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme. Kemudian bagaimana arah kebijakan dan strategi tersebut dibandingkan dengan penanganan Global Counter-Terrorism Forum GCTF sebagai penanganan FTF.
Untuk membandingkan upaya penanangan FTF oleh BNPT, penulis menggunakan rekomendasi praktik yang dibuat oleh GCTF mengenai masalah FTF. Dengan acuan tersebut penulis akan melihat mana yang belum dilakukan oleh BNPT dan apakah semua rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan dan sesuai sebagai kebijakan yang dimiliki BNPT dalam masalah FTF. Tulisan ini menunjukan terdapat beberapa rekomendasi GCTF yang sudah menjadi strategi dan arah kebijakan BNPT, begitu juga dengan yang belum terdapat dalam strategi dan kebijakan BNPT namun memiliki potensi untuk dilakukan oleh BNPT.

This article discusses the handling of current FTF phenomena in Syria and Iraq. Many countries including Indonesia have their citizens become FTF in Iraq and Syria to join ISIS. This paper focuses on how the response of the Indonesian government, especially BNPT as a counter terrorism institution in Indonesia, what is the policy direction and policy strategy of BNPT in counter terrorism, then how the direction of these policies and strategies compared to Global CounterTerrorism Forum GCTF strategy on FTF.
To compare the handling efforts of FTF by BNPT, the author uses the practice recommendations made by GCTF on FTF issues. With these references the author will see what has not been done by BNPT and whether all recomendations can be implemented and appropriate as a policy owned by BNPT on FTF problem. This paper shows there are some GCTF recommendations that have become BNPT 39 s strategy and policy direction, as well as those not yet contained in BNPT 39 s strategies and policies but have potential to be undertaken by BNPT.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Hendrix
Abstrak :
ABSTRAK<>br>
Tindakan Melawan Hukum merupakan suatu permasalahan yang mengganggu dalam dunia penerbangan, salah satu bentuknya adalah Ancaman Bom. Hal tersebut pada dasarnya memperbesar kemungkinan terjadinya Pengeboman, yang berpotensi merusak infrastruktur dan memakan korban jiwa. Selain itu, Pengeboman juga bisa terjadi tanpa adanya Ancaman Bom terlebih dahulu. Mengacu pada buku Aviation Security International, dalam tiga tahun terakhir, Ancaman Bom terjadi secara rutin dengan jumlah rata-rata 6 kali perbulannya, dan hampir 1 kemungkinan dari kasus tersebut adalah Pengeboman. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji fenomena tersebut dengan teknik Pencegahan Kejahatan Situasional guna melakukan pencegahan terhadap Pengeboman. Selain itu, melakukan pengkategorisasian handler, manager, dan guardian yang berdasar pada Teori Aktivitas Rutin, dan juga melakukan pengkategorisasian terhadap controllers untuk melindungi masing-masing aspek, yang berdasar pada Segitiga Kejahatan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penulis melihat bagaimana adaptasi Pencegahan Kejahatan Situasional dan Teori Aktivitas Rutin dapat berperan untuk mencegah kemungkinan terburuk, yakni Pengeboman. Hasil tulisan ini dapat digunakan sebagai aspek pencegahan dengan strategi pencegahan kejahatan oleh Aviation Security untuk melindungi Bandara dan Pesawat Udara.

ABSTRACT<>br>
Acts of Unlawful Interference is a troubling issue in the aviation world, one of which is Bomb Threats. It essentially increases the likelihood of Bombing, which potentially damages infrastructure and consumes lives. In addition, Bombing can also occur without the presence of Bomb Threats first. Referring to the book of Aviation Security International, in the last three years, Bomb Threats occurs regularly with an average of 6 times per month, and almost 1 possibility of those cases are Bombing. Through this paper, the authors examine the phenomenon with Situational Crime Prevention techniques to prevent Bombing. In addition, categorize handlers, managers, and guardians based on Routine Activity Theory, and also categorize the controllers to protect each aspect, based on The Crime Triangle. Through both approaches, the authors looked at how the adaptation of Situational Crime Prevention and Routine Activity Theory can play a role in preventing the worst possible, the actual Bombing. The result of this paper can be used as a prevention aspect with crime prevention strategy by Aviation Security to protect Airport and Aircraft.
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Erfan Nurtetha
Abstrak :
enomena klitih sebagai salah bentuk dari kejahatan kekerasan telah mengakibatkan banyaknya korban luka serta menyebabkan rasa aman masyarakat Yogyakarta menjadi terancam secara luas. Pelaku klitih yang mayoritas berjumlah lebih dari 2 orang, tidak secara spesifik menargetkan siapa korbannya serta menyerang secara acak dengan niat untuk melukai. Lebih dari itu, salah satu karakteristik dari klitih adalah terjadi di ruang publik atau di jalan, maka dari itu reaksi terhadap kejadian ini seringkali menekankan pada pencegahan kejahatan yang bersifat situasional (situational crime prevention). Situational crime prevention merupakan pencegahan yang berfokus pada intervensi jangka pendek serta menjanjikan untuk menghasilkan hasil praktis. Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana analisis situational crime prevention terhadap kebijakan Polda DIY dan Pemda DIY (sebagai pihak berwajib) dalam menghadapi kejahatan kekerasan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 – 2022. Metode dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dan data kebijakan bersumber dari tinjauan berbagai media online nasional serta lokal. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan Polda DIY dan Pemda DIY telah mengadopsi berbagai teknik yang terdapat pada situational crime prevention yakni, increase the effort (control tools/weapons), increase the risk (extend guardianship, assist natural surveillance, strengthen formal surveillance), reduce the rewards (remove target), reduce provocations (reduce emotional arousal) dan remove excuses (post instruction, control drugs and alcohol). Meskipun begitu, tetap diperlukan kajian yang mendalam terhadap aspek psikologis pelaku klitih, untuk dapat menghadirkan intervensi yang tepat dalam mencegah terjadinya klitih.

The phenomenon of klitih as a form of violent crime has resulted in many injured victims and caused the sense of security of the people in Yogyakarta to be widely threatened. The majority of the perpetrators of Klitih numbered more than 2 people, did not specifically target the victims and attacked randomly with the intention to injure. Moreover, one of the characteristics of klitih is that it occurs in a public space or on the street, therefore reactions to this incident often emphasize situational crime prevention. Situational crime prevention is prevention that focuses on short-term interventions that promise to produce practical results. This writing aims to look at how situational crime prevention analyzes the policies of the DIY Regional Police and the DIY Regional Government (as the authorities) in dealing with violent crimes of klitih in the Special Region of Yogyakarta in 2020 – 2022. The method in this writing uses qualitative analysis and policy data sourced from reviews various national and local online media. The results of the analysis show that the DIY Regional Police and DIY Regional Government policies have adopted various techniques contained in situational crime prevention, namely, increase the effort (control tools/weapons), increase the risk (extend guardianship, assist natural surveillance, strengthen formal surveillance), reduce the rewards (remove targets), reduce provocations (reduce emotional arousal) and remove excuses (post instruction, control drugs and alcohol). Even so, an in-depth study of the psychological aspects of the perpetrators of klitih is still needed, in order to be able to provide appropriate interventions to prevent klitih from occurring.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>