Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia telah menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara besar-besaran. Pemulihan yang terkontaminasi atau rusak akibat dari peristiwa tersebut perlu dilakukan agar lingkungan dapat berfungsi seperti seharusnya. Namun, restorasi lingkungan ini tidak mudah untuk selesai. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah menerapkan sistem kompensasi lingkungan di lahan gambut menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksana. Undang-undang dan peraturan ini telah mengatur berbagai metode untuk mengumpulkan dana restorasi lingkungan, tetapi Hingga saat ini, penghimpunan dana untuk pemulihan lingkungan masih sangat minim bergantung pada tanggung jawab perdata. Namun, dana ini sulit untuk dikumpulkan karena jumlah besar dan proses pengadilan yang memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberikan alternatif pembiayaan pemulihan lingkungan melalui penerapan Risk Sharing Agreement. risiko Sharing Agreement menawarkan mekanisme pembiayaan melalui sistem pool antara pelaku usaha dan pembayaran iuran yang dapat dilakukan secara ex ante bahkan ex post, serta pengawasan bersama antar anggotanya bisa diminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan. Dengan mekanisme Risk Sharing Kesepakatan yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi alternatif baru bagi menyediakan dana pemulihan lingkungan. Terutama di industri perkebunan plantation sawit yang selama ini menjadi pihak yang dianggap penyebabnya kebakaran hutan dan lahan. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif.

---

ABSTRACT
Forest and peatland fires in Indonesia have caused massive environmental pollution and destruction. Contaminated or damaged recovery consequences of these events need to be done so that the environment can function as it should. However, this environmental restoration is not easy to complete. To address this problem, Indonesia has implemented an environmental compensation system on peatlands according to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and implementing regulations. These laws and regulations have regulated various methods for collecting environmental restoration funds, but To date, the collection of funds for environmental restoration is still very minimal depending on civil liability. However, these funds are difficult to collect due to the large amounts and lengthy litigation processes. Therefore, this study intends to provide an alternative financing for environmental recovery through the application of a Risk Sharing Agreement. risk The Sharing Agreement offers a financing mechanism through a pool system between business actors and payment of contributions that can be made ex ante and even ex post, as well as joint supervision between members to minimize the risk of forest and land fires. With the Risk Sharing mechanism, the agreement offered is expected to be a new alternative for provide environmental restoration funds. Especially in the oil palm plantation industry, which has been considered the cause of forest and land fires. The research method in this paper is juridical-normative with a conceptual and comparative approach.

Abstrak :
ABSTRAK
Hingga tahun 2018, perusahaan publik Indonesia mewajibkan Direktur Independen untuk menjadi bagian dewan dan mengawasi perusahaan dengan menyediakan independen dan tidak terafiliasi perspektif tentang manajemen. Tugas Dewan Komisaris juga untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen berbeda, dan (2) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di PT ABM Investama Tbk efektif. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan undang-undang, teoritis, dan pendekatan komparatif, sarjana ini menyimpulkan bahwa ada that tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Komisaris dan Direktur Independen, sehingga menjadi alasan utama untuk Penghapusan persyaratan Direktur Independen Bursa Efek Indonesia pada tahun sebuah perusahaan publik. Penghapusan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan diatur semata-mata untuk Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Ini Gagasan tersebut didukung oleh studi tentang PT ABM Investama Tbk sebagai publik yang terdaftar perusahaan dengan reputasi Good Corporate Governance dan tanggung jawab yang baik dewan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik digunakan untuk mengukur efektivitas dan kepatuhan Dewan Komisaris dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya di Perusahaan publik Indonesia, termasuk PT ABM Investama Tbk. Dengan demikian, efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan di perusahaan publik menunjukkan kurangnya signifikansi untuk membutuhkan Independen Direksi dan PT ABM Investama Tbk

---

ABSTRACT

Abstrak :
ABSTRAK
Praktik makelar merupakan fenomena umum di Indonesia. Dampak negatifnya terhadap masyarakat juga dihadapi dengan masih adanya kebutuhan masyarakat akan praktik percaloan. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif dan bersifat eksploratif, penelitian ini mencoba menggali dampak-dampak yang ditimbulkan oleh praktik percaloan terhadap masyarakat dan apakah dampak tersebut cukup urgen untuk menjadikan percaloan sebagai tindak pidana. Hukum yang relevan dengan topik ini adalah KUHP dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik percaloan belum memiliki urgensi untuk dijadikan sebagai tindak pidana di Indonesia sehingga penanganannya sedapat mungkin dilakukan dengan upaya non penal yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, namun dilakukan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan upaya penal sebagai bentuk pencegahan.

---

ABSTRACT
The practice of brokering is a common phenomenon in Indonesia. The negative impact on the community is also faced by the community's need for brokering practices. By using research methods that are juridical-normative and exploratory, this study tries to explore the impacts of brokering practices on society and whether these impacts are urgent enough to make brokering a criminal act. The laws relevant to this topic are the Criminal Code and the Criminal Code. The results of this study conclude that the practice of brokering does not yet have urgency to be used as a criminal act in Indonesia so that its handling is carried out as far as possible with non-penal efforts involving the government and the community, but it is possible to use penal efforts as a form of prevention.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.sus-KPPU/2018 tentang kasus dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pihak KPPU dan Angkasa Pura Logistik. Monopoli adalah posisi di pasar yang hanya memiliki satu atau satu Grup bisnis. Posisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat jika posisi monopoli disalahgunakan dalam praktik monopoli. Namun, ada jenis monopoli tertentu yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, salah satunya adalah monopoli demi hukum. PT. Angkasa Pura I adalah badan usaha milik negara yang memiliki hak monopoli oleh negara. Pada kasus ini, PT. Angkasa Pura Logistik sebagai anak perusahaan PT. Angkasa Pura I yang melaksanakan kegiatan bandara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ini berarti bahwa PT. Angkasa Pura I yang bisa menggunakan hak monopoli.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Supreme Court's cassation decision Number 208 K/Pdt.sus-KPPU/2018 regarding cases of alleged violations of monopolistic practices and unfair business competition with KPPU and Angkasa Pura Logistik. A monopoly is a position in a market that has only one or one Business group. This position can cause various negative impacts on society if the monopoly position is misused in monopolistic practices. However, there are certain types of monopolies that are allowed to be exercised by certain parties, one of which is a monopoly by law. PT. Angkasa Pura I is a state-owned enterprise that has monopoly rights by the state. In this case, PT. Angkasa Pura Logistik as a subsidiary of PT. Angkasa Pura I which carries out airport activities at Sultan Hasanuddin International Airport. This means that PT. Angkasa Pura I can exercise monopoly rights.

Abstrak :
ABSTRAK
ABSTRACT
The term Green Water has often been heard in various circles of human life. Green water is rainwater that falls and has been absorbed by the soil or plants. While the term is also very closely related to the term Blue Water which means water from rivers, lakes and groundwater. The attachment of Green Water and Blue Water is related to the old paradigm of water management which only considers blue water (river discharge, lakes and groundwater) while the new paradigm actually includes Green Water as an important component. Green Water is a form of water saving that will not interfere with water bodies on this earth. Green Water can also be utilized by areas experiencing drought, such as Majalengka Regency which in 2017 experienced drought in 27 villages according to the Regional Disaster Management Agency. One of the uses of green water is to build rainwater reservoirs or also known as reservoirs. Embung functions as a water conservation building in the form of a pond to accommodate rainwater and runoff water as well as other water sources to support agriculture, plantations and livestock, especially during the dry season. This study aims to identify areas that have the potential to build rainwater catchment areas or reservoirs. In addition, this study also compares the existing reservoir with the potential of the area or the suitability of this study. Identification of potential areas is prioritized in drought-prone areas according to the Regional Disaster Management Agency and according to hydrogeological conditions. In addition, the determination of potential areas also uses 4 physical variables, namely soil use, soil texture, rainfall and slope. Through the overlay technique, the four physical variables are combined in Majalengka Regency and given a score after which the flow accumulation method is carried out to see the accumulation of flow from Majalengka Regency in order to determine potential location points or suitability. After that, the potential area or suitability that has been made will be compared with the reservoir that has been built. So it can be seen that the area that has the potential to build a reservoir is the northern region of Majalengka Regency which is indicated to be a drought-prone area and is a potential area according to the suitability of the region.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan formulasi sediaan krim bromelain dari pemurnian parsial bonggol nanas untuk penggunaan topikal sebagai agen antiinflamasi. Optimasi sediaan krim dilakukan pada 3 formula berbeda untuk mendapatkan formula sediaan krim yang paling stabil. Selama masa penyimpanan selama 4 minggu, formula I yang menggunakan campuran surfaktan Olivem 1000 dan Tween 60, memiliki bentuk yang paling baik dan stabilitas emulsi yang terjaga dibandingkan dengan 2 formula lainnya, dengan nilai pH pada 27°C sebesar 5,40 ± 0,00 dan 5. 71 ± 0,008. Pada penelitian ini bromelain yang digunakan sebagai bahan aktif dalam formulasi krim formula 1 merupakan hasil isolasi dan pemurnian parsial ekstrak bonggol nanas (Ananas comusus [L.] Merr) melalui metode fraksinasi menggunakan amonium. sulfat dan dilanjutkan dengan proses dialisis yang memiliki aktivitas spesifik. sebesar 155,58 U/mg. Hasil evaluasi aktivitas bromelain pada sediaan krim yang dioptimalkan menunjukkan aktivitas proteolitik sebesar 0,52 U/mL. Uji penetrasi bromelain dalam sediaan krim dilakukan melalui biomembran kulit tikus berdasarkan metode Franz Diffusion Cell. Hasil uji penetrasi selama 8 jam, jumlah kumulatif bromelain dalam sediaan krim yang terpenetrasi adalah 793,45 g/cm2. Hasil uji anti inflamasi metode HRBC pada sediaan krim yang mengandung bromelain komersial, bromelain terisolasi, dan aspirin dengan konsentrasi yang sama (2%), menunjukkan persentase stabilitas masing-masing 34,41%; 32,06%; 37,82%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sediaan krim yang mengandung bromelain dari kumbang penggerek memiliki kemampuan sebagai anti inflamasi.

---

ABSTRACT
The purpose of this study was to optimize the formulation of bromelain cream preparations from partial purification of pineapple weeds for topical use as an anti-inflammatory agent. Optimization of cream preparations was carried out on 3 different formulas to get the most stable cream formulation formula. During the storage period of 4 weeks, formula I which used a mixture of surfactants Olivem 1000 and Tween 60, had the best shape and maintained emulsion stability compared to the other 2 formulas, with a pH value at 27°C of 5.40 ± 0.00 and 5. 71 ± 0.008. In this study bromelain which was used as the active ingredient in the formulation of cream formula 1 was the result of isolation and partial purification of the extract of pineapple weevil (Ananas comusus [L.] Merr) through the fractionation method using ammonium. sulfate and followed by a dialysis process which has a specific activity. of 155.58 U/mg. The results of the evaluation of bromelain activity in the optimized cream preparation showed a proteolytic activity of 0.52 U/mL. Penetration test of bromelain in cream preparation was carried out through rat skin biomembrane based on the Franz Diffusion Cell method. The results of the penetration test for 8 hours, the cumulative amount of bromelain in the cream preparation that penetrated was 793.45 g/cm2. The results of the anti-inflammatory HRBC method on cream preparations containing commercial bromelain, isolated bromelain, and aspirin with the same concentration (2%), showed the percentage of stability was 34.41%, respectively; 32.06%; 37.82%. Thus, it can be concluded that cream preparations containing bromelain from the weevils have the ability as anti-inflammatory.

Abstrak :
Kajian ini membahas tentang pengaturan dan penerapan hak moral, terutama di film. Hak moral adalah doktrin yang diakui dalam undang-undang tentang hak cipta di mana seorang penulis memiliki hak yang di luar hak ekonominya. Tapi karena tidak adanya standar minimal yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota Dunia Organisasi Perdagangan, dalam penerapannya doktrin ini menimbulkan masalah terutama untuk karya turunan seperti film yang tidak bisa disamakan dengan sastra atau karya seni pada umumnya. Di Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengidentifikasi hak moral dalam produksi film yang baik untuk film itu sendiri dan untuk karya lain yang merupakan bagian dari film. Selanjutnya dibahas pula tentang hak-hak moral yang dimiliki oleh produsen, sutradara, aktor/aktris, penulis naskah, sutradara musik dan kru film. Diskusi Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan a komparatif karena perbedaan konsep hak moral yang ada di negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam analisis penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk mengidentifikasi hak moral dari film itu sendiri dan bagian-bagiannya harus diketahui terlebih dahulu, apakah sudah diakui atau belum sebagai penciptaan. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa pihak-pihak dalam produksi film dapat hak moral mereka dilindungi jika pekerjaan mereka adalah bagian dari film telah diterbitkan sebelumnya. ...... This study discusses the regulation and application of moral rights, especially in films. Moral rights are doctrines recognized in copyright laws in which an author has rights that are beyond his economic rights. However, because there is no minimum standard that must be applied by member countries of the World Trade Organization, in its application this doctrine creates problems, especially for derivative works such as films that cannot be equated with literature or works of art in general. This study discusses how to identify moral rights in good film production for the film itself and for other works that are part of the film. Furthermore, it is also discussed about the moral rights of producers, directors, actors/actresses, scriptwriters, music directors and film crews. Discussion This is done using a conceptual and a comparative approach because of the different concepts of moral rights that exist in the member countries of the World Trade Organization. In the analysis of this research, it can be seen that in order to identify the moral rights of the film itself and its parts, it must be known first, whether it has been recognized or not. creation. In addition, it can also be seen that the parties in film production can have their moral rights protected if their work is part of the film previously published.