Ditemukan 220 dokumen yang sesuai dengan query
Ayu Winjayaningrum Endah Saputri, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa
b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan
Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/-
/1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988
No.84 dan Akta Pemindahan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38947
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eko Saputra, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengeni Jual beli hak atas tanah berdasarkan hokum adat
yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi
Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga penelitian
ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan
berdasarkan hokum adat dalam pandangan hokum positif di Indonesia dan bagaimana
perlindungan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39159
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Evan Richardo, author
ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaran
hak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif,
apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atas
tanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalah
bagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanah
yang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakah
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38725
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Faisal Iksan, author
Ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan landasan bagi Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum mengenai suatu bidang tanah, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39261
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Heni Daida, author
ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya
menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya
seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan
oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan
Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang
dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39014
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Indra Khusuma Putra, author
Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan suatu tonggak sejarah dalam Hukum Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan tersebut selanjutnya diterbitkan tanda bukti kepemilikan atas tanah yang berguna sebagai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38885
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rosely Damayanti, author
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39155
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tubagus Muhammad Sulaiman, author
ABSTRAK
Bentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38713
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sebayang, Ninta Sri Ulina, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan
pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah.
Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran
tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan
tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah
yang dibuat di hadapan Notaris...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39070
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Afit Syahputra, author
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah. Program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah menjadi tujuan paling mendasar. Presiden mendorong kegiatan ini melalui Intruksi Presiden Nomor 2 tahun...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library