Hasil Pencarian

Ditemukan 218 dokumen yang sesuai dengan query

Andri Matovani, author

Penyelesaian konflik tanah ulayat di Tongar Kenagarian air gadang kabupaten Pasaman barat provinsi Sumatera barat = The Settlement of customary land conflict at Tongar Nagari air gadang the regency of west Pasaman the province of west Sumatera

Masalah tanah adalah merupakan suatu isu yang sebaiknya mendapat perhatian yang sangat serius. Hal ini tidak terlepas dari nilai ekonomis dari tanah tersebut yang kian hari kian meningkat. Disatu sisi jumlah tanah tidak bertambah, sementara disisi lain jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Dengan demikian, masyarakat menjadi peduli dengan tanah...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Winjayaningrum Endah Saputri, author

Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat hukum administrasi : analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6/PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/Pct/BPN.RI/2013 = Certificate cancellation of land rights administration law because of disabled : analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6/PK/Pid/1998 dated 5 March 1999 and the Decision of the National Land agency of the Republic of Indonesia Number 3/Pct/BPN.RI/2013 dated 30 May 2013 / Ayu Winjayaningrum Endah Saputri

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/- /1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84 dan Akta Pemindahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38947

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eko Saputra, author

Pendaftaran tanah berdasarkan bukti jual beli berupa kwitansi pada masyarakat adat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan = Land registry with receipts as evidence on indigenous people in Land Agency Office Gowa District South Sulawesi Province / Eko Saputra

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengeni Jual beli hak atas tanah berdasarkan hokum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hokum adat dalam pandangan hokum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39159

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Evan Richardo, author

Analisis pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat hak guna bangunan (HGB) dan sertipikat hak pengelolaan (HPL) : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 JO. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 178/B/2007/PT.TUN.JKT JO. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT = Analysis of the cancellation of land tenure that has been registered in the right to build certificate (HGB) and right to manage certificate (HPL) : study case of the Decision of Judicial Review by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 as amended to the Decision of State Administrative High Court of the Special Capital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT as amended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number 14/G/2007/PTUN.JKT / Evan Richardo

ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaran hak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atas tanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalah bagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38725

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Faisal Iksan, author

Kekuatan pembuktian sertipikat tanah (SHM) sebagai dasar alat bukti kepemilikan hak atas tanah : tinjauan yuridis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 438 PK/PDT/2011 = The land sertificate proving the strength as the basic proof of the ownership of a land : judicial review of the Supreme Court Decison Reconsideration number 438 PK/PDT/2011

Ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan landasan bagi Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum mengenai suatu bidang tanah, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39261

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heni Daida, author

Sengketa sertipikat ganda di wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/TUN/2010 = Dual certificate dispute in the district area Curug Tangerang district : judicial review against the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 154/PK/TUN/2010 / Heni Daida

ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39014

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indra Khusuma Putra, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 739 K/PDT/2012 = Legal protection on land's ownership right certificate holder juridical review towards Supreme Court's Decision Number 739K/PDT/2012

Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan suatu tonggak sejarah dalam Hukum Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan tersebut selanjutnya diterbitkan tanda bukti kepemilikan atas tanah yang berguna sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38885

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rosely Damayanti, author

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah bekas tanah partikelir yang dikemudian hari mendapatkan gugatan : analisa Putusan Mahkamah Agung nomor 69 K/TUN/2011 = Legal protection for land title ex private land certificate holders who get a lawsuit later : analysis of Supreme Court Verdict number 69 K/TUN/2011 / Rosely Damayanti

ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39155

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tubagus Muhammad Sulaiman, author

Penyelesaian secara mediasi atas sengketa batas tanah di Desa Karangmalang Kecamatan Indramayu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu = Mediation settlement in dispute of over land boundaries in Village Karangmalang District of Indramayu by District Land office of Indramayu / Tubagus Muhammad Sulaiman

ABSTRAK
Bentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38713

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sebayang, Ninta Sri Ulina, author

Akta hibah sebagai dasar pembatalan sertifikat hak atas tanah : analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 = Grant deed as a basis for revocation of land certificate : analysis of the Judicial Review Number 29 PK/TUN/2010 dated 16 March 2011 / Ninta Sri Ulina Sebayang

ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat di hadapan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39070

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian