Hasil Pencarian

Ditemukan 275 dokumen yang sesuai dengan query

Bunga Shabrina, author

Kemajemukan Kewenangan Pengadilan Sebagai Dasar Pembatalan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 Pk/Pdt/2021) = The Multiplicity of Court Jurisdiction as the Basis for the Cancellation of Land Ownership Rights (Case Study: Supreme Court Decision No. 796 Pk/Pdt/2021)

Penelitian ini membahas mengenai kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021. Beberapa permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini ialah bagaimana kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021 dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Kemal Hadju, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris atas pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan = Judicial review the making of notary certificate of authority relating to land

ABSTRAK
Perluasan kewenangan notaris dalam membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menjadi sorotan sampai sekarang karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional masih belum sepenuhnya menerima akta dalam bentuk format...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41773

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wiwin Widaningsih, author

Analisis terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah di Kecamatan Cikampek Kebupaten Karawang (Studi kasus perkara: register nomor 1468 K/Pdt/2005 Jo 92/Pdt/2002/PT.BDG Jo 2/Pdt.G/2001/PN.KRW)

ABSTRAK
Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia serta merupakan permasalahan yang paling pokok dan krusial. Terlihat dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan, antara lain menyangkut sengketa warisan, utang piutang dengan tanah sebagai jaminan, sengketa tata usaha negara mengenai penerbitan sertipikat tanah dan berbagai perbuatan melawan hukum...

2008

T37608

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hanie Hapsari, author

Pembatalan Akta Jual Beli yang di Buat di Hadapan PPAT oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2136 k/dt/1997

ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT...

2008

T38061

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Peranginangin, Effendi, author

Praktek jual beli tanah

Jakarta: Rajawali, 1994

346.043 63 EFF p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Adrian Sutedi, author

Kekuatan hukum berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah

Jakarta: Cipta Jaya, 2006

346.04 ADR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

A. Teluki, author

Perbandingan hak milik atas tanah dan recht van eigendom

Bandung: Eresco, 1966

346.04 TEL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Persertifikatan hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan proyek operasi nasional agraria kelurahan kayu Putih wilayah Jakarta Timur / oleh Lenny Roossanty

Universitas Indonesia, 1983

S19457

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Perjanjian pengikatan jual beli sebagai alternatif untuk mengatasi sengketa dalam jual beli hak atas tanah secara angsuran

Universitas Indonesia, 2003

S22232

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nuryani, author

Penerapan lembaga Rechtsverwerking dalam putusan pengadilan negeri : Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.Sim = Implementation of Rechtsverwerking institution in district court decision : Legal analyze of Simalungun district court decision number 40/Pdt.G/2008/PN.SIM

Lembaga rechtsverwerking diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah Pasal 32 ayat (2) berusaha mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif bertendensi positif demi jaminan kepastian hukum penguasaan atas tanah sebagai tujuan dari pendaftaran tanah. Swandi dan kawankawan pemegang Sertipikat-sertipikat Hak Milik digugat oleh Freddy Damanik dan Syafei...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28817

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian