Hasil Pencarian

Ditemukan 118 dokumen yang sesuai dengan query

Kusno Ritwan, author

Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ganda dalam sengketa melalui Pengadilan tata Usaha Negara analisis putusan PTUN Bandung No. 33/G/2003/PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003 = Legality of double certificate of land right disputed in Court of State Administration analysis decision of PTUN Bandung number 33/G/2003/PTUN-Bdg, June 19, 2003

Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19628

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harsi Retna Utami, author

Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang pemindahan haknya dibatalkan oleh pengadilan: Analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1588K/Pdt/2001-30/06/2004 = The law protection to buyer of land which his transaction canceled by justice: Case analysis of the appellate court decision number: 1588K/Pdt/2001-30/06/2004

Sistem publikasi negatif tidak dipergunakan seutuhnya dalam pendaftaran tanah di Indonesia, akan tetapi sengketa tanah seringkali timbul dari kelemahan sistem itu, termasuk dalam hal untuk pemindahan hak melalui jual beli. Sebagian daft permasalahan itu adalah keabsahan jual beli tanah dengan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan formal sesuai peraturan tetapi kemudian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19554

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Aswitha, author

Perjanjian dalam akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT)

Secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya berdasarkan atas hak menguasai negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 16...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16361

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meliala, Putri Husna Sembiring, author

Konsekuensi hukum bagi notaris/PPAT yang membuat akta jual beli tanah dengan pernyataan transaksi yang belum lunas (studi Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/PDT/2016) = Legal consequences for notaries/PPAT who make land purchase deed with uncertified transaction statement (study of Supreme Court Decision No. 1515 K/PDT/ 2016) / Putri Husna Sembiring Meliala

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Karenanya diciptakan kegiatan pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, akta tersebut dijadikan...

2020

T54826

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Masalah tanah terlantar : hasil pengolahan data atas laporan proyek penelitian dan pengembagnan hukum pertanahan

Jakarta: Departemen dalam Negeri, 1976

346.04 MAS (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Riva Nichrum, author

Jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

ABSTRAK
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, baik...

2012

T31140

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ade Diyana Kusumawardani, author

Tinjauan yuridis terhadap sengketa tanah di Mesuji, Lampung (studi kasus antara penduduk desa Kagungan Dalam, desa Sri Tanjung dan desa Nipah Kuning dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo)

Tesis ini membahas proses pemberian HGU terhadap Iahan garapan penduduk desa, perlindungan dalam peraturan pertanahan terhadap lahan garapan penduduk desa dan solusi guna menyeimbangkan kepentingan penduduk desa dengan perusahaan. Tidak berjalannya dengan baik proses perolehan hak atas tanah dalam pemberian izin HGU, tidak adanya kesigapan dari pemerintah yang berwenang untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30292

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Patrick Audhie, author

Perolehan hak atas tanah bekas hak barat setelah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara (analisa yuridis putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Reg. No. 138 PK/Pdt./2006)

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya dengan cara mengumpulkan data yuridis dan data fisik. Data yang terkumpul dan tersedia selalu dipelihara dan disesuaikan dengan perubahan sehingga mudah disajikan bagi yang berkepentingan dan dapat memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Kepastian dan jaminan hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30667

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rengky Irawan Putra Wahyuni, author

Penerapan hak guna ruang bawah tanah sebagai lembaga baru hak atas tanah dalam perspektif perkembangan hukum tanah Nasional Indonesia (tinjauan yuridis hak atas tanah - ruang bawah Tanah di kawasan Karebosi Link di kota Makassar) = Implementation of right of use basement as new institution of Land Rights in perspective of Indonesia National Land law (Juridicial review of roght to use basement in Karebosi Area at Makassar)

Tesis ini membahas mengenai Karebosi Link, dimana terjadi pelekatan hak atas tanah yang sama pada ruang bawah tanah dengan hak atas tanah yang berada di atasnya. Dalam kasus tersebut, dikarenakan tanah diatasnya merupakan tanah Hak Pengelolaan milik pemerintah Daerah Makassar yang di atasnya diberikan Hak Guna Bangunan, maka hak atas...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31845

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Febrina Kusuma Putri, author

Pemanfaatan ruang bawah tanah dan atas tanah dalam pelaksanaan pembangunan Mass Rapid transit ditinjau dari segi hukum tanah nasional = Utilization of underground space and land over the ground in the implementation of the construction of the mass rapid transit, reviewed based on national land law

Seiring dengan berkembangnya pembangunan di wilayah perkotaan yang menunjukkan bahwa pemanfaaatan tanah tidak hanya terbatas pada bidang tanah yang dikuasai, akan tetapi pemanfaatannya berkembang pada ruang bawah tanah, ruang atas tanah dan ruang perairan. Pemda DKI sendiri telah mengambil kebijakan untuk menggunakan ruang bawah tanah dalam rangka membangun sistem transportasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31848

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian