Ditemukan 63 dokumen yang sesuai dengan query
Amien Ru`ati, author
Dampak kerusuhan dan konflik di Kota Ambon mengakibatkan penguasaan tanah yang di tinggalkan pemiliknya untuk mengungsi ke daerah yang dianggap aman. Tanah dan bangunan di tinggalkan akhirnya dikuasai oleh pihak lain. Pokok permasalahan yang terjadi, bagaimana kedudukan penyelesaian status kepemilikan tanah yang ditinggalkan oleh pengungsi. Bagaimana penyelesaian di Bengadilan Negeri...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16513
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Marliesa Qadariani, author
Batam adalah salah satu pulau yang termasuk dalam wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pada tahun 1973, Pemerintah Indonesia nwnetapkan pulau Batam sebagai daerah industri melalui Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973. Hal itu diikuti dengan dibentuknya Badan Otorita Batam selaku...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16585
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Che Che Dewita Nilam, author
Hukum Tanah Indonesia menganut asas pemisahan horisontal, yaitu asas yang menyatakan bahwa pemilikan hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya. Namun dalam prakteknya, dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai hak atas tanah meliputi juga bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya, asalkan perbuatan...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T18229
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Henson Mulianto Salim, author
Warga Jalan Enggano Sisi Utara Sebelah Timur, Jakarta Utara, Jakarta, berada dalam keadaan yang tidak tentram dengan dilakukannya beberapa kali percobaan perampasan tanah warga yang dilakukan oleh PT Pelindo II. Warga yang telah menduduki tanah tersebut sejak tahun 1948 berada pada posisi hukum yang kurang kuat dibandingkan dengan PT Pelindo...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64364
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Cahya Febriana, author
Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengosongan atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Makati Wandansari, author
Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai aspek penguasaan fisik, yang dipersyaratkan dalam prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang dikecualikan, sebagaimana sengketa tanah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 978 K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sihombing, B.F., author
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
D1009
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Asep Sunarya, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31857
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Simamora, Helen Elizabeth, author
Tanah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Hak atas tanah memberikan nilai ekonomis bagi para pemegang haknya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Namun, hak atas tanah bukanlah instrumen investasi sehingga pemanfaatannya harus mengedepankan fungsi sosial. Berdasarkan karakteristiknya, hak milik atas tanah menjadi hak atas tanah yang paling diingini oleh seluruh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31884
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Stephanie Amanda Bintoro, author
Pemberian Hak Pengelolaan pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak nya untuk dapat mengusahakan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Namun tujuan sebenarnya diberikannya Hak Pengelolaan tersebut sebenarnya merupakan sebuah usaha untuk menyediakan tanah-tanah tersebut untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu diatas tanah Hak Pengelolaan dapat diterbitkan hak-hak atas tanah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T38924
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
