Hasil Pencarian

Ditemukan 756 dokumen yang sesuai dengan query

Rebekka Megasari, author

Implementasi kebijakan sistem online pajak daerah dan aplikasi e-government di pemerintahan daerah studi pada dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta = Implementation of local tax online system policy and e government applications on local government studies in dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta / Rebekka Megasari

ABSTRAK
Target awal implementasi online sebanyak 10.951 wajib pajak dan baru terpasang online sebanyak 4.978 wajib pajak sedangkan kebijakan online telah berlangsung sejak tahun 2012. Online sistem terdiri dari online system BRI dan e-pos merupakan bagian dari pelaksanaan e-government yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketika suatu sistem berjalan sesuai dengan prinsip e-government, seharusnya masyarakat atau...

2016

T46251

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sufyedi, author

Perjanjian penanggungan (borgstelling) oleh pemerintah daerah atas fasilitas kredit di bank (studi kasus : perjanjian penanggungan (borgstelling) Pemerintah Daerah Kota Malang atas fasilitas kredit yang diterima PDAM kota Malang) = Guarantee agreement borgstelling given by local government for banking credit facility case study guarantee agreement borgstelling given by Malang Local Government for credit facility of PDAM Kota Malang

Salah satu fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan intermediasi adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman (kredit). Terkait kegiatan bisnis perkreditan dimaksud, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-undang Perbankan) mensyaratkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penilaian...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45614

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Saiman, author

Hubungan pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan Indonesia-Malaysia pasca reformasi (studi kasus di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara) = Central local goverments relations in infrastructure development in Indonesian-Malaysian border post reformation (case study in Nunukan Regency of North Borneo Province)

ABSTRAK
Disertasi ini dilatarbelakangi dengan seringnya terjadi pemasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat menganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Ketertinggalan pembangunan perbatasan Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan...

2016

D2226

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yudhi Wijayanto, author

Implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau terluar - (studi kasus Pulau Miangas Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara) = Implementation of government policy on management of the outer islands (a case study miangas island talaud islands in north Sulawesi Province

Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas. Tujuan penelitian adalah membahas isi kebijakan, membahas konteks implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas dan untuk mendapatkan konsep alternative tentang kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan metode...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

D2201

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Irfan Fahmi, author

Desentralisasi dalam pengelolaan air irigasi tersier / Irfan Ridwan Maksum

Penelitian ini membandingkan antara praktik pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan model Dharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, dan di Hulu Langat, Malaysia. Oleh karena analisis perbandingan menuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antarobyek, maka ketiga lokasi mencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan....

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

PDF

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Dewi Kurniasih, author

Model skala prioritas pembangunan kota Bandung berbasis good governance

Berbicara mengenai otonomi daerah, tentu tidak dapat terlepas dari isu kapasitas keuangan dari masing-masing daerah. Hal ini dikarenakan otonomi dan desentralisasi selalu dikaitkan dengan besaran uang yang dapat dimiliki daerah. Tentu saja hal tersebut akan berkaitan langsung dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan prosentase terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

AJ-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rona Versonita, author

Usaha pengembangan panas bumi dan hubungan pemerintah pusat daerah studi : persepsi stakeholder terhadap undang undang nomor 21 tahun 2014 dan undang undang nomor 23 tahun 2014 = Geothermal development efforts and central and local government relations study stakeholders perception on acts number 21 year 2014 and acts number 23 year 2014

ABSTRAK
Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang pembebasan kawasan hutan untuk pengembangan panas bumi dan Undang ndash; Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan dampak terhadap usaha pengembangan panas bumi di Indonesia yang memunculkan persepsi dari para pemangku kebijakan Stakeholders . Fokus penelitian ini memaparkan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S65761

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

M Nur Alamsyah, author

Gerakan politik dalam proses pembentukan Kabupaten Parigi Moutong-Provinsi Sulawesi Tengah tahun 1999-2002 = The Political movement during the formation process of the Parigi Moutong District Central Sulawesi Province in the year 1999-2002

ABSTRAK
Penelitian ini tentang gerakan politik masyarakat dalam proses pembentukan daerah baru di Indonesia. Peran elit dalam pemekaran menentukan, sebaliknya gerakan massa dari bawah dianggap sebatas massa dalam pembentukan daerah. Kenyataannya pada setiap proses pembentukan daerah di Indonesia, masyarakat berpartisipasi untuk pembiayaan maupun aksi gerakan.Pembentukan Kabupaten ParigiMoutong menarik terkait mengapa kelompok-kelompok...

2016

D1718

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Riris Katharina, author

Analisis kebijakan otonomi khusus Papua 2001-2016 dalam perspektif deliberative public policy = Papua special autonomy policy analysis 2001-2016 a deliberative public policy perspective

Analisis Kebijakan Otonomi Khusus Papua 2001-2016 dalam Perspektif Deliberative Public Policy Penelitian ini menganalisis kebijakan Otonomi Khusus Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang hanya melihat kebijakan Otsus Papua pada tahap implementasi, penelitian ini menganalisis kebijakan Otsus sebagai sebuah proses kebijakan, mulai dari tahap...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

D2365

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Saragih, Hidayah Asfaro, author

Dinasti politik dan reelection sebagai pemoderasi pada hubungan antara belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah = Political dynasty and reelection as moderating variables on the relationship between local government spending and local government financial performance

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015,...

2018

T49515

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian